Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI PATI
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
-telah dikeluarkan SK Kepala Kejaksaan Negeri Pati nomor: Kep-09/ M.3.16/02/2021 tanggal 01 Maret 2021 tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilyah bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Pati
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
- penentuan anggota Tim dipilih melalui forum Grup Discussion yang diikuti oleh kajari, Para Kasi dan pejabat struktural, serta pengurus PJI
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
-dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM telah disusun dan ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pati
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
-telah dibentuknya Unit PTSP dan Unit Mall Pelayanan Publik (MPP)
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
-ada yaitu melalui Pemberitaan di Facebook, Instagram, Twiter, Youtube, dan juga melalui penyuluhan hukum ke Desa, Sekolah, dan Radio
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
-sudah dilaksanakan dengan adanya ruang pelayanan publik, adanya pemisahan zona Hijau dan zona merah, tersedianya rambu-rambu penunjuk arah, tersedainya fasilitas difabel, penyediaan ruang laktasi, ruang tunggu saksi, tersedianya pelayanan poliklinik, tersedianya sarana olahraga
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
- Kepala Kejaksaan Negeri Pati dan Ketua Tim ZI beserta anggota Tim ZI telah melakukan rapat untuk melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan berdasarkan rencana kegiatan yang telah ditetapkan
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
-pelayanan poliklinik dilakukan oleh Dokter dan Perawat setiap 1 bulan sekali, telah tersedianya sarana oleh raga Badminton dan tenis meja
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
- Kepala Kejaksaan Negeri Pati telah mengeluarkan Maklumat Kepala Kejaksaan Negeri Pati tanggal 23 Februari 2021 agar seluruh anggota Kejari pati tidak bergaya hidup mewah, melaporkan segala bentuk grativikasi, tidak menerima segala bentuk hadiah yang berkaitan dengan jabatan dan menghimbau agar tidak melakukan praktek KKN di setiap pertemuan dengan pegawai atau masyarakat
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
-sudah dikeluarkan SK Kepala Kejaksaan Negeri Pati Nomor : KEP- 11/ M.3.16/ 03/ 2021 tanggal 01 Maret 2021 Tentang Penetapan Agen PerubahanPembangunan Zona Integritas Menuju WilayahBebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Kejaksaan Negeri Pati Tahun 2021
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
- Kajari dalam setiap apel dan rapat kerja selalu mengingatkan untuk mengubah pola kerja dari dilayani menjadi melayani, dan agar menghindari gaya hidup hedonisme, dan memasang stiker/ motto kata - kata bijak yang memotivasi untuk kerja rajin dan pelayanan prima
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
- telah dilakukan apel Deklarasi Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, penandatanganan Komitmen bersama Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM yang diikuti oleh seluruh anggota organisasi pada kejari Pati
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Prosedur operasional tetap pada semua bidang yang ada di Kejaksaan Negeri Pati telah mengacu kepada peta proses bisnis instansi seperti Pembinaan : PUDK Nomor : PER-016/A/JA/07/2013, Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Pati Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerimaan dan Pelayanan Tamu , Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Pati Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik, Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Pati Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem Pengelolaan Persuratan; Intelijen : PER-024/A/JA/08/2014; Pidum Nomor : PER-036/A/JA/09/2011, KEP-09/0.3.30/Es.1/01/2019, KEP-10/0.3.30/Es.1/01/2019; Pidsus Nomor : PERJA-039/A/JA/10/2010 & Nomor : KEP-518/A/JA/11/2001; Datun Nomor : KEP-157/A/JA/11/2012; Barang Bukti Nomor : PER-002/A/JA/05/2017
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
sudah diterapkan dengan adanya buku SOP perbidang
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
- sudah dilakukan evaluasi dan diperbaharui tiap tahun
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
B
- sudah dilaksanakan dengan adanya PTSP dan MPP
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
B
- sudah dilaksanakan SIPEDE
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
- sudah dilaksanakan dengan adanya pelayanan E tilang di MPP dan PTSP
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
- sudah ada dengan adanya IG, Facebook dan Youtube
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
- sudah ada dan dapat dilihat oleh publik melalui Media sosial IG, Facebook dan Youtube
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
- iya sudah dilaksanakan dengan adanya like, subcribe dan komen
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
- Kebutuhan pegawai telah disusun sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja pada masing - masing jabatan
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
B
- Penempatan pegawai hasil rekrutmen telah sesuai dengan kebutuhan pegawai pada tiap jabatan
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
- Penempatan pegawai hasil rekrutmen telah sesuai dengan bidang dan keahlian para pegawai hasil rekrutmen tersebut sesuai dengan pendidikan pegawai rekrutmen tersebut
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
- Mutasi Internal telah dilakukan sesuai dengan pengembangan karier pegawai yaitu 2 (dua) orang pegawai
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
-Mutasi antar pegawai antar jabatan telah diterapkannya mutasi inetrnal pegawai pada Kejaksaan Negeri Pati diharapkan dapat menciptakan Pemerintahan yang bersih dan akuntabel, Pemerintahan yang efektif, efisien dan Pelayanan publik yang baik dan berkualitas pada Institusi Kejaksaan Negeri Pati dan menjadikan keluhan masyarakat sebagai pedoman untuk menciptakan inovasi dan meningkatkan pelayanan publik
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
- Telah dilakukan monitoring dan evaluasi kegiatan mutasi antar jabatan sesuai dengan kompetensi pegawai tersebut
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
- Telah dilakukan Training Need Analysis yaitu dengan mengirimkan pegawai untuk mengikuti Diklat sesuai dengan kompetensinya
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
- hasil pengelolaan kinerja pegawai telah sesuai dengan SKP (sasaran Kinerja Pegawai) tiap tahunnya yang di koreksi oleh Pimpinan
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
- Tidak ada Kesenjangan Kompetensi pegawai antara kemampuan pegawai yang menduduki jabatan dengan tuntutan keahlian dalan jabatan tersebut
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
- Para pegawai telah diikut sertakan diklat sesuai dengan bidang kompetensi pegawai yang bersangkutan
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
- Para pegawai telah diikut sertakan diklat sesuai dengan bidang kompetensi pegawai yang bersangkutan
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
- Para pegawai telah dilakukan evaluasi oleh pimpinan sesuai dengan kinerja pegawai untuk perbaikan kinerja
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
- Telah dilakukan penetapan Kinerja individu dengan adanya Buku Catatan Penilaian Perilaku Pegawai Negeri Sipil
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
- Telah dilakukan pengukuran kinerja individu dengan adanya Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
- Telah dilakukan pengukuran kinerja individu dengan adanya Formulir Sasaran Pegawai Negeri Sipil
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
- Telah dilakukan penilaian kinerja individu dengan adanya Evaluasi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dan ada pegawai yang mendapatkan reward sebagai Pegawai Teladan
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
B
- Telah dilaksanakan sesuai dengan PP 53 tahun 2010, Pembentukan unit anti Grativikasi dan Wistle Blowing System
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
- Telah dimutahirkan setiap bulan dengan adanya Aplikasi E Dosir yang terdapat pada SImkari
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
- Kajari Pati telah terlibat langsung dalam penyusunan perencanaan baik dalam penyusunan rencana aksi maupun rencana kerja
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
- Kajari Pati telah terlibat secara langsung dalam penyusunan perjanjian kinerja antara Kajari dengan Para Kasi dan Jaksa Fungsional serta Para Kasi dengan para pegawai di setiap bidang
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
- Kajari Pati selalu memantau pencapaian kinerja secara berkala dengan ikut terlibat langsung dalam pengisian e-monev kemudian dilakukan monitoring dan evaluasi.
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
- Bahwa Kejaksaan Negeri Pati telah mempunyai Rencana Aksi dan Rencana Kerja dalam Pembangunan Zona Integritas menuju WBK / WBBM serta mempunyai Rencana Strategis dalam mengusung visi dan misi Kejaksaan Negeri Pati
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
- Tercapainya peningkatan maupun inovasi kualitas pelayanan publik di Kejaksaan Negeri Pati, salah satu contohnya yaitu terbentuknya Unit PTSP dan Unit Mall Pelayanan Publik (MPP)
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
- Bahwa Kejaksaan Negeri Pati dalam melaksanakan tugasnya melakukan penuntutan segala jenis tindak pidana dan melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi maupun penegakan hukum telah memiliki komitmen sebagai lembaga negara penegak hukum yang bebas dari praktek KKN serta beritikad untuk memberikan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat sebaik-baiknya guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
- Bahwa Kejaksaan Negeri Pati telah memiliki indikitor kinerja SMART yaitu dengan nilai 98,49
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
- Bahwa Kejaksaan Negeri Pati telah mengirimkan laporan bulanan paling lambat tanggal 25 pada tiap bulannya.
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
- Bahwa Kejaksaan Negeri Pati dalam membuat pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja yaitu laporan kinerja telah mencerminkan pelaksanaan kinerja pegawai pada tahun sebelumnya.
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
- Bahwa Kejaksaan Negeri Pati telah menyertakan pegawai untuk mengikuti diklat tehnis sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
- Bahwa pengelolaan akuntabilitas kinerja telah dilakukan oleh Kajari didukung koordinator leading sektor yaitu masing-masing (para kasi di setiap bidang)
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
- Kejaksaan Negeri Pati telah memiliki public campaign tentang pengendalian gratifikasi seperti Penyediaan spanduk/ banner/ booklet dalam rangka pembagunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani (WWBM), penyuluhan hukum tentang pengendalian gratifikasi.
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
B
- Kejari Pati telah melakukan implementasi pengendalian gratifikasi dengan membentuk satgas anti gratifikasi atau Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang diketuai oleh Kasi Intelijen.
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
B
- Kejaksaan Negeri Pati telah membangun lingkungan pengendalian seperti Pemasangan CCTV, Pembuatan pos jaga/ pos keamanan dan palang pintu/ portal untuk meningkatkan pengawasan, keamanan dan ketertiban di lingkungan Kejaksaan Negeri Pati serta Pemasangan absen digital (finger Print) untuk seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Pati dan pemakaian id card bagi para tamu, wastafel cuci tengan untuk pencegahan wabah virus korona, bilik sanitizer, hand sanitizer, cek suhu berkala pegawai dengan thermo gun dan pengunjung
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
- Kejaksaan Negeri Pati telah melakukan penilaian risiko dengan membangun pos sekuriti atau satpam, pemasangan beberapa kamera CCTV pada tempat strategis yang dapat dipantau dari ruangan Kajari, tersedianya Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Kejaksaan Negeri Pati, pemasangan absen digital (finger Print) untuk seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Pati, jurnal piket security, jurnal piket kejaksaan negeri Pati.
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
- Kejaksaan Negeri Pati telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi seperti pemasangan beberapa kamera CCTV pada tempat strategis yang dapat dipantau dari ruangan kajari.
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
- Kejaksaan Negeri Pati telah mengkomunikasikan dan mengimplementasikan SPI kepada seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Pati seperti arahan kepala kejaksaan negeri Pati kepada seluruh pegawai tentang pengawasan internal.
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
- Kejaksaan Negeri Pati telah mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat dengan menyiapkan formulir pengaduan secara online dan offline/ manual seperti Laporan pengaduan secara online di website dan manual di pusat layanan terpadu terintegrasi ke bidang.
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   3
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   3
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
- Kejaksaan Negeri Pati telah melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat seperti tercatat pada Lembar Disposisi dari Kajari kepada Kasi Intel atau Kasi Pidsus, evaluasi laporan atau pengaduan masyarakat hanay ada pada saat inspeksi bidang pengawasan kejati jateng.
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
-Kejaksaan Negeri Pati telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat seperti Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas, Laporan Operasi Intelijen
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
- Kejaksaan Negeri Pati telah menerapkan whistle blowing system dengan menerapkan SOP WBS (standart oprating whistle blowing system) terkait Internalisasi Whistle Blowing System dan pembentukan Unit Perlindungan Pelapor) dan Kajari membagikan no. wa kepada masyarakat terkait pelaporan prilaku negatif oknum pegawai kejari pati.
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
- telah dibuat unit perlindungan pelapor (UPP) bagi pelapor yang menyampaikan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh oknum pegawai kejari pati, Kajari membagikan no wa dan email untuk penerimaan laporan masyarakat terkait perilaku pegawai kejari pati yang tercela.
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
- Kejaksaan Negeri Pati telah melakukan evaluasi atas penerapan whistle blowing dengan bukti notulen rapat terkait Whistle Blowing Sistem.
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
- Kejaksaan Negeri Pati menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan whistle blowing dengan mengadakan rapat tim UPP untuk membahas dan melakukan tindakan atas terjadinya penyimpangan atau perbuatan tercela yang dilakukan oleh pegawai kejari pati.
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
- Kejaksaan Negeri Pati telah mengidentifikasi benturan kepentingan dengan membuat analisa pemetaan benturan kepentingan.
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
- Kejaksaan Negeri Pati telah mensosialisasikan penanganan benturan kepentingan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pati seperti Sosialisasi Kepala Kejaksaan Negeri Pati di Aula.
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
-Kejaksaan Negeri Pati telah mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan dengan melakukan analisa peta benturan kepentingan terhadap kasus permasalahan yang timbul.
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
- Kejari Pati telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanganan benturan kepentingan
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
- Para pegawai kejari pati melakukan rapat untuk evaluasi penanganan benturan kepentingan sebagaimana tercatat pada Notulen Rapat.
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
sesuai dengan SOP pelayanan yang telah ditetapkan oleh Kepala Kejaksaan Ngeri Pati
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
sudah ada maklumat pelayanan di Kejaksaan Negeri Pati
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
setiap bidang di Kejaksaan Negeri Pati mempunyai SOP pelayanan
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
telah dilakukan reviu dan perbaikan SOP setelah dilakukan monitoring dan evaluasi dengan dilakukan pembuatan SOP baru tahun 2021
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
telah dilakukan sosialisasi pelayanan prima kepada para pegawai Kejaksaan Negeri Pati, dan juga kepada para OB, Satpam, Petugas PTSP untuk melakukan pelayanan prima kepada masyarakat
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Kejaksaan Negeri Pati mempunyai akun media sosial antara lain, Instagram, Facebook, Twiter, Youtube untuk memberikan infomasi tentang Kejaksaan Negeri Pati kepada masyarakat
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
apabila terlalu lama, maka tamu akan diberikan cinderamata sebagai kompensasi
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
terdapat Pelayanan Terpadu Satu Satu Pintu di Kejaksaan Negeri Pati sebagai pusat pelayanan di Kejaksaan Negeri Pati, dan juga Mall Pelayanan Publik
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
di Kejaksaan Negeri Pati terdapat layanan antara lain antar jemput saksi, antar barang bukti, tilang pos, whatsapp tilang bagi pelanggar tilang yang berada di luar kota
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
terdapat kotak survey dan saran pada PTSP dan survey di website Kejaksaan Negeri Pati, masyarakat juga bisa memberikan komentar di akun sosial media instagram, Facebook, Twiter, youtube, google map
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
-hasil survey dapat diakses oleh masyarakat melalui media sosial
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
dilakukan monitoring dan evaluasi atas hasil survey dan saran yang diberikan oleh masyarakat
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan