Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI CILACAP
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
1.SK Tim Pengarah No : KEP-05/M.3.17/Cr.5/01/2021, 2.SK Tim Manajemen Perubahan No : KEP-06/M.3.17/Cr.5/01/2021, 3.SK Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM No : KEP-10/M.3.17/Cr.5/01/2021, 4.SK Tim Pelaksana Kegiatan E-Office No : KEP-14/M.3.17/Cr.5/01/2021
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Melalui rapat pada tanggal 11 Januari 2021 (data dukung : undangan rapat nomor : B-01/M.3.17/Cr.5/01/2021, notulen rapat dan dokumentasi)
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, Materi Sosialisasi dan Internalisasi Reformasi Birokrasi Kejaksaan Negeri Cilacap, Daftar hadir sosialisasi dan Dokumentasi
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
dokumentasi sosialisasi tangkapan layar melalui telegram, instagram dan whatsapp
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
B
laporan monitoring dan evaluasi serta rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
B
review dan perbaikan monitoring dan evaluasi
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
laporan tindak lanjut monitoring dan evaluasi
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Data dukung : absensi, LHKPN dan Dokumentasi Kepala Kejaksaan Negeri Cilacap
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Undangan Rapat Penetapan Agen Perubahan No : B-02/M.3.17/Cum/03/2021, SK Penetapan Agen Perubahan No : KEP-55/M.3.17/Cr.5/03/2021, Notulen Rapat
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Dokumentasi Waal of Quotes, perintah harian, foto role model tertib bergamjak, dan siraman rohani
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
B
penandatanganan pakta integritas seluruh pegawai dan tenaga honorer, serta pencanangan pembangunan zona integritas dengan Pengadilan Negeri kelas I A Cilacapdan dokumentasi dan dokumentasi penandatanganan pakta integritas
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnins dan juga melakukan inovasi yang selaras (data dukung : lampiran SOP bidang pembinaan, intelijen, pidana umum, pidana khusus, perdata dan tata usaha negara, dan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan serta dokumentasi inovasi SOP pelayanan)
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi dan juga melakukan inovasi pada SOP yang diterapkan
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
B
Sebagian besar SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP ( data dukung : laporan monitoring evaluasi review perbaikan standar larangan dan SOP Kejari cilacap
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
B
Memiliki sistem pengukuran kinerja yang menggunakan tekhnologi informasi dan juga melakukan inovasi ( data dukung : tangkapan layar aplikasi cms, arssys, sicana, sipede, e-admintel dan e-piutang)
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan tekhnologi informasi dan juga melakukan inovasi (data dukung : tangkapan layar aplikasi SIMKARI, Absensi Online, PTSP dan Buku Tamu)
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Memberikan pelayanan terhadap publik dengan menggunakan tekhnologi informasi dan juga melakukan inovasi (data dukung : tangkapan layar aplikasi E-Tilang-Admin, forsin JAKADIK, Penanganan perkara pidum dan JakaBakti serta dokumentasi TV informasi)
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan tekhnologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik dilakukan bulanan
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik sudah diterapkan melalui Website dan media sosial ( data dukung : tangkapan layar website, youtube, twitter, instagram, dan facebook kejaksaan negeri cilacap)
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi (data dukung : laporan monitoring evaluasi keterbukaan informasi publik)
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan (data dukung : SK pegawai baru, peta jabatan, surat usulan pengisian jabatan, berita acara sesmen, bezetting)
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
B
Sebagian besar penempatan pegawai hasil rekrutmen mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan karena ada beberapa posisi kasubsi masih kosong yakni Sub Bagian Pembinaan : kaur keuangan dan PNBP, kaur tata usaha dan perpustakaan, kaur daskrimti Bidang Intelijen : subseksi ideologi politik, pertahanan keamanan, sosial budaya dan kemasyarakatan, subseksi keuangan dan pengamanan pembangunan strategis Bidang Pidana Umum : subseksi eksekusi dan eksaminasi Bidang Pidana Khusus : subseksi penuntutan dan subseksi upaya hukum luar biasa dan eksekusi Bidang Datun : subseksi perdata, subseksi tata usaha, subseksi pertimbangan hukum Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan : subseksi barang bukti dan subseksi barang rampasan (data dukung : SPMT pegawai baru/penempatan pegawai)
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja (data dukung : Laporan monitoring dan evaluasi tahun 2021)
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan sebagai wujud dari pengembangan karier pegawai (data dukung : sprint melaksanakan tugas kajari)
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
C
Sebagian besar mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi (data dukung : sprint melaksanakan tugas kajari)
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja (data dukung : laporan monitoring dan evaluasi)
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Sudah dilakukan Training Need Analysisn Untuk pengembangan kompetensi melalui surat perintah untuk mengikuti diklat maupun seminar (data dukung : sprint kajari untuk mengikuti diklat)
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
B
Sebagian besar rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai (data dukung : surat perintah kepada pegawai untuk mengikuti diklat, dokumentasi ekspose perkara)
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
B
Persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar >25%-50% (data dukung : dokumen asessment pegawai)
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Seluruh pegawai di unit kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya seperti kesempatan melanjutkan pendidikan S2 (data dukung : sprint kajari diklat kompetensi jabatan fungsional dan surat keterangan melanjutkan pendidikan)
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai (data dukung : dokumentasi pelatihan peningkatan pelayanan publik bekerjasama dengan bank BRI)
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan bulanan (data dukung : laporan monitoring dan evaluasi, daftar hadir, laporan rapat staf AA, dan dinamika kelompok)
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Seluruh penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi (data dukung : dokumen indikator kinerja utama, perjanjian kinerja dan sasaran kinerja pegawai/SKP)
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Seluruh ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya ( data dukung : dokumen sasaran kinerja pegawai/SKP dan IKU)
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan (data dukung : dokumen sasaran kinerja pegawai/SKP)
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar pemberian reward (pegawai dan tenaga honor teladan setiap bulan (data dukung : piagam penghargaan kepada pegawai yang berprestasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala)
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
B
Unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang sesuai dengan karakteristik unit kerja (data dukung : buku penilaian perilaku pegawai/buku waskat, absensi kerja pegawai, kartu teguran, LHKPN dan LHKASN)
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara bulanan (data dukung : tangkapan layar aplikasi sistem informasi kepegawaian pada simkari, DUK)
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Pimpinan telibat secara langsung pada saat penyusunan perencanaan (data dukung : dokumentasi rapat)
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan perjanjian kinerja (data dukung : dokumentasi rapat)
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
C
Pimpinan memantau capaian kinerja secara berkala (data dukung : dokuemtasi rapat)
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Unit kerja telah memiliki seluruh dokumen perencanaan (rencana strategis, rencana kerja tahunan dan penetapan kinerja) (data dukung : file renstra, renja, dan perjanjian kinerja)
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Seluruh dokumen perencanaan telah berorientasi hasil (data dukung : file renstra, renja dan perjanjian kerja)
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) (data dukung : Dokumen perjanjian kinerja, Renja, Lakip, dan DIPA)
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Seluruh indikator kinerja unit kerja telah SMART (data dukung : tangkapan layar aplikasi smart)
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Unit kerja telah menyusun laporan kinerja tepat waktu (data dukung : laporan kinerja)
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
seluruh pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja (data dukung : bukti laporan kinerja tahunan/LAKIP)
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Unit kerja berupaya meningkatkan seluruh kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja (data dukung : dokumentasi apel dan rapat staf)
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
B
Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh sebagian SDM yang kompeten (data dukung : waskat, rapat staf masing-masing kasi)
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Public campaign telah dilakukan secara berkala melalui SMS BLAST kemasyarakat secara berkala (data dukung : dokumentasi banner pengendalian gratifikasi, running text dan screenshot SMS BLAST)
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Unit kerja mengimplementasikan pengendalian gratifikasi sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pengendalian gratifikasi yang sesuai dengan karakteristik unit kerja yang berupa adanya layanan pengaduan melalui nomor telephone pengaduan dan cctv yang terpasang diarea kantor (data dukung : surat perintah unit pengendalian gratifikasi, dokumentasi ptsp pidsus, dan dokumentasi cctv)
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
B
Unit kerja membangun selurung lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi (data dukung : surat perintah unit penyelesaian pengaduan, laporan bulanan)
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
B
Unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi (data dukung : dokumentasi peta resiko)
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
B
Unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi (data dukung : dokumentasi penempatan safety box untuk penitipan barang bagi tamu yang berkunjung ke kantor)
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait (data dukung : dokumentasi sosialisasi peta resiko)
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Unit kerja mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pengaduan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik unit kerja yang kemudian ditindaklanjuti dengan dilakukannya analisa dan telaahan (data dukung : penyediaan call center untuk pengaduan masyarakat dan buku register)
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   3
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   1
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   2
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
B
monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat dilakukan dengan membuat laporan bulanan (data dukung : laporan bulanan pengaduan masyarakat)
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Seluruh hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti oleh unit kerja dengan adanya penyampaian hasil penanganan pengaduan masyarakat kepada pihak yang telah melakukan pengaduan (data dukung : dokumen monev pelayanan pengaduan masyarakat)
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Sudah disusun SOP Whistle Blowing (data dukung : SOP Wishtle Blowing dan dokumentasi PTSP Pidsus)
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
B
Sudah dibangun aplikasi silapdu KKN atau melalui nomor telphone pengaduan/email pengaduan masyarakat (data dukung : surat perintah unit perlindungan pelaporan)
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
B
Evaluasi atas penerapan Whistle Blowing Sytem telah dilakukan (data dukung : laporan Whistle Blowing System)
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
Seluruh hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti unit kerja dengan adanya pelaksanaan tugas (data dukung : laporan monev pelayanan Whistle Blowing System)
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Unit kerja telah mengidentifikasi/memetakan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama (data dukung : dokumen identifikasi benturan kepentingan)
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Penanganan benturan kepentingan disosialisasikan/diinternalisasikan keseluruh unit kerja (data dukung : dokumentasi sosialisasi benturan kepentingan dan nota dinas)
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Penanganan benturan kepentingan diimplementasikan ke seluruh unit kerja (data dukung : dokumentasi ekspose penanganan-penanganan perkara)
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
B
Penanganan benturan kepentingan dievaluasi secara tidak berkalan oleh unit kerja (data dukung : laporan monev penanganan benturan kepentingan)
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Seluruh hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja (data dukung : laporan tindak lanjut monev penangan benturan kepentingan)
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Unit kerja memiliki kebijakan standar pelayanan yang diteteapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkati standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja (data dukung : SOP pelayanan dan pengembalian barang bukti)
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
B
Unit kerja memaklumatkan seluruh standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi (data dukung : dokumentasi maklumat pelayanan dan jam kerja)
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Seluruh SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait SOP yang sesuai dengan karakteristik unit kerja (data dukung : SOP layanan pengembalian barang bukti dan SOP izin besuk tahanan)
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
B
Unit kerja telah melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi (data dukung : dokumentasi reviu)
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Seluruh sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya prima (data dukung : dokumentasi sosialisasi budaya pelayanan prima dan forum rapat)
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media (data dukung : tangkapan layar website www.kejari-cilacap.go.id, instagram @kejaricilacap, twitter @kejari_cilacap, facebook dan youtube kejaksaan negeri cilacap)
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan sudah diimplementasikan (data dukung : dokumentasi reward atas pelayanan publik)
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu (data dukung : dokumentasi pelayanan terpadu satu pintu/PTSP)
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang sebagian besar sama dengan unit kerja yang lain (data dukung : jaksa masuk sekolah, halo pidum, jaksabakti, halojpn, sms blast, e-lapdu, forsin jakadik dan jaga api)
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan secara berkalan (data dukung : dokumentasi pengisian survey melalui angket dan QR yang disediakan)
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui beberapa media (data dukung : tangkapan layar survei di www.ptspcilacap.online)
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
B
Sudah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat (data dukung : tangkapan layar hasil survey dan tindak lanjut berupa dokumentasi perubahan penambahan fasilitas serta meningkatkan pelayanan dengan pelatihan pelayanan publik yang bekerjasama dengan bank BRI)
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan