Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI KUDUS
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
-Bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Kudus telah membentuk Tim Kerja ZI menuju WBK berdasarkan SK Kepala Kejaksaan Negeri Kudus dengan Nomor : KEP-06/M.3.18/Cr.5/02/2021, tanggal 04 Februari 2021.
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
-Bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Kudus telah melaksakan rapat staff terkait Pembentukan Tim Kerja ZI menuju WBK WBBM serta memberikan sosialisasi pelaksanaan program kerja ZI menuju WBK WBBM dengan bukti dukung berupa notulen rapat, daftar hadir rapat dan dokumentasi kegiatan rapat.
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
-Kepala Kejaksaan Negeri Kudus telah melakukan evaluasi terhadap Dokumen Rencana Kerja pembangunan Zona Integritas Tahun 2021 yang disusun oleh para koordinator perubahan.
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
-Rencana Kerja pembangunan Zona Integritas yang disusun disesuaikan dengan kearifan lokal pada Kejaksaan Negeri Kudus.
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
-Bahwa Kejaksaan Negeri Kudus dalam upaya mensosialisasikan pembangunan WBK WBBM telah membuat Bahwa Pelaksanaan kegiatan Pembangunan ZI WBK WBBM Kejaksaan Negeri Kudus telah menyediakan fasilitas social berupa apel kerja, banner, spanduk media social (Website kejari-kudus.kejaksaan.go.id, instagram dan twitter @kejarikudus, facebook kejarikudus, youtube kejarikudushebat, dan hotline number whatsapp 0821 3661 2199
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
-Bahwa Kejaksaan Negeri Kudus saat ini telah melaksanakan Kegiatan Pembangunan ZI berdasarkan Rencana Kerja yang dibuat.
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
-Dalam upaya evaluasi Tim Kerja ZI menuju WBK WBBM Kepala Kejaksaan Negeri Kudus melakukan monitoring dengan mengadakan Rapat Internal bersama dengan Para Koordinator Perubahan
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
-Bahwa para Koordinator Perubahan memberikan Laporan Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kudus secara berkala.
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
-Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan WBK/WBBM.
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
-Kejaksaan Negeri Kudus telah memilih Agent Perubahan berdasarkan SK Kepala Kejaksaan Negeri Kudus No.Kep-08/M.3.18/03/2021 Tanggal 16 Maret 2021
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
-Kepala Kejaksaan Negeri Kudus selaku Pimpinan memberi teladan kepada pegawai lain dengan selalu melakukan Absensi Digital, mengisi absen manual serta mengabsahkannya, melakukan kegiatan sosial, ikut berolah raga bersama, beribadah bersama dengan pegawai lain.
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
-Saat ini semua Pegawai Kejakaan Negeri Kudus terlibat dalam Pembangunan Zona Integritas dengan data dukung berupa notulen rapat, dokumentasi kegiatan dan absensi rapat.
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
B
-Kejaksaan Negeri Kudus dalam setiap bidang kegiatan telah memiliki SOP sesuai dengan tugas dan fungsinya.Seperti SOP Arsiparis, SOP PTSP, SOP Pelayanan Informasi Publik, SOP Pelayanan Tilang, SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat, SOP Pelayanan Penjemputan Saksi, SOP Menara Santun.
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
B
-Kejari Kudus berusaha membuat inovasi layanan masyarakat yang lebih sederhana, inovativ dan menjangkau masyarakat luas.
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
B
Kepala Kejaksaan Negeri Kudus ikut terlibat dalam evaluasi SOP setiap kegiatan yang telah dibuat oleh para Kasi dan Kasubag Bin dan ikut melalukan monev dalam penerapan SOP tersebut di setiap bidang dengan bukti dukung berupa daftar hadir rapat evaluasi, notulen rapat evaluasi dan dokumentasi rapat.
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
B
-Bahwa dalam Penilaian Prestasi Kinerja Kejaksaan Negeri Kudus menggunakan Aplikasi Simkari E-Kepegawaian yang didalam aplikasi tersebut memiliki penilaian terhadap Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
B
- Bahwa dalam operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi berupa: a. Case Management System (CMS) Pidana Umum di aplikasikan dalam pekerjaan secara konsisten hingga eksekusi. b. Case Management System, (CMS) Pidana Khusus di aplikasikan dalam pekerjaan secara konsisten hingga eksekusi. c. Menyediakan aplikasi Whistlel Blowing System di web site terkait kemudahan yang diberikan pegawai untuk melaporkan dugaan pelanggaran perilaku maupun pelanggaran hukum di lingkungan Kejaksaan Negeri Kudus. d. Penerapan PTSP dalam pelayanan masyarakat e. Penggunaan aplikasi Sipede dalam surat masuk dan surat keluar f. Sistem informasi kepegawaian yang mudah diakses oleh pegawai berupa penggunaan aplikasi Simkari (E-Kepegawaian, E-Kepangkatan, E-Dosir, Eis) g. Penerapan aplikasi Arssys di Kejaksaan Negeri Kudus dalam upaya transparansi penerapan kegiatan pemulihan asset.Penggunaan Aplikasi AK-Jaksa. Penggunaan Aplikasi E-Office disetiap bidang pada Kejaksaan Negeri Kudus
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
-Bahwa Kejaksaan Negeri Kudus memiliki Website yang didalamnya memiliki informasi pelayanan masyarakat berupa E-Tilang, E-Info Sidang Pidana Umum, E-Info Lelang, Pelayanan Hukum Online, Instagram, Facebook, Twitter dan kanal Youtube.
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
-Kepala Kejaksaan Negeri Kudus telah melakukan monitoring terkait pemanfaatan Aplikasi E-Office secara berkala dengan dilakukan Rapat Internal dengan para Kasi/Kasubag dan Petugas yang bertanggung jawab.
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
B
-Bahwa telah dibentuk tim PPID berdasarkan SK Kepala Kejaksaan Negeri Kudus No Kep-08/M.3.18/03/2021 Tanggal 24 Maret 2021 serta SOP dan Maklumat Pelayanan yang dijadikan pedoman dalam pelayanan kepada masyarakat.
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
-Bahwa kejari kudus telah melakukan monitoring evaluasi terhadap keluhan masyarakat dalam wujud Kajari melakukan Rapat Koordinasi dengan Tim PPID pada tanggal 22 Februari 2021 data dukung berupa dokumentasi kegiatan, notulen rapat.
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
-Kejaksaan Negeri Kudus telah melakukan penyusunan kebutuhan pegawai di dasarkan atas peta jabatan dengan mempertimbangkan antara kebutuhan beban kerja dan skill yang dimiliki para pegawai, namun peta jabatan akan dibuat segera.
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
B
-Bahwa dalam upaya mengurangi beban kerja ditiap bidang, penempatan pegawai tidak hanya didasarkan pada jabatan SK yang melekat namun juga mempertimbangkan kebutuhan pegawai yang akan ditempatkan pada bidang tertentu.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
-Bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Kudus telah melakukan Monitoring evaluasi terhadap penempatan pegawai demi perbaikan kinerja unit dengan melakukan Rapat para Kasi dan KasubagBin berdasarkan undangan nomor : B-08/M.3.18/Cr.5/02/2021 tanggal 25 Februari 2021.
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
-Bahwa Kepala Kejakssaan Negeri Kudus telah menerbitkan Surat Perintah Mutasi Pegawai Internal , Surat Perintah Tugas dan telah mengusulkan 1 (satu) orang pegawai AN. Edy Erwanto, SH sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas pegawai dimaksud.
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
B
-Bahwa Kepala Kejakssaan Negeri Kudus telah mengusulkan 1 (satu) orang pegawai AN. Edy Erwanto, SH sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas pegawai dimaksud sebagaimana tertuang dalam surat usulan Kepala Kejaksaan Negeri Kudus No.B-4130/M.3/Cp.3/11/2020 tanggal 19 November 2020.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
-Bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Kudus telah melakukan Monitoring evaluasi terhadap penempatan pegawai demi perbaikan kinerja unit dengan melakukan Rapat para Kasi dan KasubagBin berdasarkan undangan nomor : B-08/M.3.18/Cr.5/02/2021 tanggal 25 Februari 2021.
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
-Dalam upaya mengembangkan Kompetensi pegawai dibidang keuangan Kejaksaan Negeri Kudus telah mengusulkan pegawai untuk mengikuti program Digital Learning Manajemen Keuangan Negara sebagaimana dalam surat Kepala Kejaksaan Negeri Kudus No.B-267/M.3.18/Cp.2/02/2021 Tanggal 23 Februari 2021.
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
B
-Bahwa pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi dimaksud sesuai dengan kompetensi dibidangnya.
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
B
-Kejaksaan Negeri Kudus telah mengusulkan 3 orang pegawai dalam mengikuti program Digital Learning Manajemen Keuangan Negara dilaksanakan dari tanggal 22 Maret 2021.
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
B
-Bahwa Seluruh pegawai memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi.
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
B
- Bahwa dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, Kejari Kudus memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti pelatihan dll
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
B
--Bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Kudus telah melakukan Monitoring evaluasi terhadap pegawai yang akan ikut pengembangan kompetensi demi perbaikan kinerja unit dengan melakukan Rapat Intern para Kasi dan KasubagBin berdasarkan undangan nomor : B-08/M.3.18/Cr.5/02/2021 tanggal 25 Februari 2021.
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
B
-Setiap Pegawai Kejaksaan Negeri Kudus telah menerbitkan SKP secara berjenjang berdasarkan tugas pokok dan fungsi.
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
B
-Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian indikator kinerja individu level diatasnya dengan data dukung berupa SKP Pegawai dan atasan langsung
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
B
-Berdasarkan pencatatan prestasi Kinerja pegawai yang dilakukan oleh Para Kasi/ KasubagBin, Kepala Kejaksaan Negeri Kudus kemudian melakukan evaluasi triwulannya guna menentukan Reward dan Punishment pegawai.
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
-Berdasarkan pencatatan prestasi Kinerja pegawai yang dilakukan oleh Para Kasi/ KasubagBin, Kepala Kejaksaan Negeri Kudus kemudian melakukan evaluasi triwulannya guna menentukan Reward dan Punishment pegawai data dukung berupa sertifikat dan SK Pegawai Teladan..
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
B
- Telah dilaksananakan penagakan aturan disipilin atau kode etik atau kode perilaku pegawai terkait penegakan disiplin pegawai berupa data dukung Whistle Blowing System di Web http://kejari-kudus.kejaksaan.go.id/
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
-Data informasi pegawai unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala berbasis sistem informasi data pada aplikasi E-Kepegawaian di Simkari berupa forum input pegawai, biodata DRP, dan laporan SKP
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
-Kepala Kejaksaan Negeri Kudus telah mengarahkan dan mengevaluasi dalam penyusunan Rencana Anggaran, Pengelolaan Anggaran, Dokumen Rencana Aksi.
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
-Kepala Kejaksaan Negeri Kudus telah mengevaluasi serta menandatangani dalam penyusunan Perjanjian Kinerja data dukung berupa IKU, LKJ, Laporan realisasi anggaran, Rencana Anggaran, Rencana Strategis, Rencana Kerja, SMART.
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
-Kepala Kejaksaan Negeri Kudus telah melakukan pemantauan Kinerja yang dilakukan setiap sebulan sekali dalam bentuk Rapat Staff.
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
-Kejaksaan Negeri Kudus telah membuat RENSTRA, RENJA dan IKU yang sebelumnya belum ada di Kejaksaan Negeri Kudus
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
-Bahwa sampai dengan bulan April 2021 Kepala Kejaksaan Negeri Kudus terdapat pencapaian hasil atas dokumen perencanaan berupa Mobil Antar Jemput Saksi, Mobil Pelayan Hukum, Mobil Layanan Barang Bukti, Penambahan sarana fisik meliputi parkir khusus wanita dan disabilitas, Kegiatan sosial Sijum Seksi yang sebelumnya belum ada Kejaksaan Negeri Kudus.
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
-Kejaksaan Negeri Kudus telah membuat IKU (Indikator Kinerja Utama)
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
-Bahwa Indikator kinerja Kejaksaan Negeri Kudus telah menggunakan SMART
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
-Laporan Kinerja telah disusun dan dilaporkan berjenjang ke Kejaksaan Tinggi setiap Tahunnya
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
-Laporan Kinerja telah memberikan gambaran tentang Kinerja Kejaksaan Negeri Kudus selama 1 tahun terakhir.
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
-Dalam upaya meningkatkan Kapasitas SDM telah dilakukan upaya dengan mengusulkan pegawai guna mengikuti program Digital Learning Manajemen Keuangan Negara dilaksanakan dari tanggal 25 Maret 2021.
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
-Peserta program Digital Learning Manajemen Keuangan Negara adalah Pejabat Pengelola Keuangan Negara dilaksanakan dari tanggal 22 Maret 2021.
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
-Kepala Kejaksaan Negeri Kudus telah melakukan public campaign dalam bentuk Jaksa Menyapa melalui Radio Lokal, JMS (Jaksa Masuk Sekolah), melakukan Penyuluhan PTSL terkait pencegahan gratifikasi dan Pungli di desa-desa wilayah Kab. Kudus, Penyuluhan Hukum di Kecamatan se Kabupaten Kudus.
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
B
-Pengendalian Gratifikasi dilaksanakan dengan memanfaatkan Website, Media Sosials, Banner anti gratifikasi / korupsi.
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
B
-Kepala Kejaksaan Negeri Kudus telah menerbitkan SK Kepala Kejaksaan Negeri Kudus PAM SDO No.Kep-10/M.3.18/03/2021 tanggal 24 Maret 2021, pemasangan CCTV dan Brankas, absensi menggunakan fingerprint, Ruang tahanan dan Barang Bukti yang berteralis, adanya buku tamu online, id card dan jurnal Piket.
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
B
-Kejaksaan Negeri Kudus telah melakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan dengan melakukan rapat Kepala Kejaksaan Negeri dengan Para Kasi dan KasubagBin pada tanggal 22 Maret 2021.
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
B
-Kejaksaan Negeri Kudus mamasang CCTV, serta memiliki ruang konsultasi dan ruang pengaduan masyarakat.
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
-Kepala Kejaksaan Negeri Kudus telah membuat surat Himbauan kepada Instansi Pemerintah Daerah Kudus dengan nomor : B-411/M.3.18/03/2021 tanggal 23 Maret 2021.Dan Juga melakukan Rapat Evaluasi.
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
-Kepala Kejaksaan Negeri Kudus telah menerbitkan SK No.Kep-08/M.3.18/03/2021 tanggal 24 Maret 2021serta membuat ruang layanan pengaduan masyarakat.
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   0
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
B
-Kepala Kejaksaan Negeri Kudus telah melakukan monitoring evaluasi dalam bentuk rapat internal dengan Para Kasi dan Kasubagbin dengan nomor undangan : B-09/M.3.18/Cr.5/03/2021
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
B
-Kepala Kejaksan Negeri Kudus menerima pengaduan masyarakat pada tahun 2020 dan ditindaklanjuti dengan mengeluarkan SP Penyelidikan nomor : PRINOPS-03/O.3.18/Dek.3/04/2020 tanggal April 2020 dan ditimdaklanjuti dengan serah terima kebidang Pidana Khusus.
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
-Telah dibuat aplikasi Whistle blowing System di Web kejari-kudus.kejaksaan.go.id
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
B
-Whistle Blowing System diterapkan sesuai PERJA No. Per-026/A/JA/10/2013 tentang Penanganan dan Perlindungan dilingkungan Kejaksaan RI
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
B
-Telah dilakukan evaluasi terhadap penerapan Whistle Blowing System dengan melakukan Rapat Monitoring Evaluasi Kepala Kejaksaan Negeri dengan para Kepala Seksi dan Kasubag Bin
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
-hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah dilakukan.
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
B
-Sampai dengan saat ini Kejari Kudus telah melakukan identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam sebagian kecil tugas fungsi utama sesuai SOP perbidang
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
B
-Bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Kudus telah mengadakan sosialisasi penanganan Benturan Kepentingan di Aula maupun pada saat Apel Kerja
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
B
-Bahwa Kejari Kudus telah mengimplementasikan penanganan Benturan Kepentingan dengan melaksanakan SOP masing-masing bidang
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
B
-Telah dilakukan Evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
--Telah dilakukan Evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
-Dengan telah diterbitkan SOP-SOP sebagai penunjang pelaksanaan TUPOKSI para pegawai
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
-Telah dipasangnya Maklumat Pelayanan di PTSP seperti pemasangan banner, spanduk, dan stand banner.
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
-Kejaksaan Negeri Kudus telah memiliki SOP Pelayanan yang terpasang diruang tunggu tamu
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
B
-Telah dilakukan reviu dalam bentuk rapat monitoring evaluasi Kepala Kejaksaan Negeri Kudus dengan seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Kudus.
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
-Sudah dilakukan sosialisasi penerapan Budaya Pelayanan Prima.
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
-Pada Kejaksaan Negeri Kudus telah memiliki website, instagram, twitter, facebook, youtube yang berisi pelayanan informasi sehingga masyarakat mudah mengaksesnya.
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
-Para pegawai yang telah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dengan baik, diberikan penghargaan berupa SK Pegawai Teladan dan PiagamPegawai Teladan guna memberikan motivasi dan semangat kerja.
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
-Bahwa Kejaksaan Negeri Kudus telah menerapkan PTSP dalam pelayanan masyarakat
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
-Bahwa Kejaksaan Negeri Kudus memiliki inovasi pelayanan berupa Mobil antar jemput saksi, Mobil Menara Bakti, Mobil Pelayanan Hukum, Parkir khusus wanita dan difable, jalur khusus difabel, Mushola dan toilet umum yang representatif, free wifi, ruang tunggu tilang yang representatif, ruang konsultasi dan koordinasi yang representatif, titik kumpul.
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
-Bahwa Kejaksaan Negeri Kudus di dalam web kejari-kudus.kejaksaan.go.id telah memiliki survey online kepuasan masyarakat.
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
-Bahwa Kejaksaan Negeri Kudus di dalam web kejari-kudus.kejaksaan.go.id telah memiliki survey online kepuasan masyarakat. Masyarakt umum bisa dengan mudah mengaksesnya.
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
-Bahwa Kejaksaan Negeri Kudus telah melakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survey kepuasan masyarakat
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan