Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJATI DI.YOGYAKARTA
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta Nomor : KEP-028/M.4/03 /2021 tanggal 19 Maret 2021 Bukti dukung : Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta Nomor : KEP-028/M.4/03 /2021 tanggal 19 Maret 2021 , Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta Nomor : KEP-027/M.4/03 /2021 tanggal 19 Maret 2021, rencana aksi, timeline rencana aksi, pakta integritas seluruh pegawai dan pramubakti, pernyataan komitmen bersama dalam pembangunan Zona Integritas, foto/video kegiatan dan notulen rapat.
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta Nomor : KEP-028/M.4/03 /2021 tanggal 19 Maret 2021 Bukti dukung : Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta Nomor : KEP-027/M.4/03 /2021 tanggal 19 Maret 2021 , Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta Nomor : KEP-024/M.4/03 /2021 tanggal 19 Maret 2021 rencana aksi, timeline rencana aksi, pakta integritas seluruh pegawai dan pramubakti, pernyataan komitmen bersama dalam pembangunan Zona Integritas, foto/video kegiatan dan notulen rapat.
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Telah ada dokumen rencana kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta Bukti dukung : Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta.
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Dalam dokumen Pembangunan Zona Integritas terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM pada 6 area perubahan berikut timeline agar pembangunan 6 area perubahan yang dikehendaki dapat tercapai tepat waktu. Bukti dukung : dokumen rencana kerja, rencana aksi, timeline, dan laporan berisikan capaian atas target yang ditetapkan oleh masing-masing Pokja.
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan Pembangunan WBK/WBBM melalui Website, IG, dan Facebook atas nama Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta. Bukti dukung : Web site, IG, FB,Twitter, You tube dan flyer (IG : kejatijogja, Youtube : reformasi birokrasi kejati diy, web : www.kejati-diy.go.id ), serta baliho/banner dan videotron.
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta sudah dilaksanakan dengan perencanaan yang matang melalui penyusunan kegiatan rencana aksi yang ditetapkan dalam capaian aksi masing-masing triwulan dan timeline kegiatan sehingga semua kegiatan pembangunan yang direncanakan dapat selesai tepat waktu. Bukti dukung : dokumen rencana kerja, rencana aksi, timeline kegiatan, dan laporan capaian aksi per-triwulan.
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Pelaksanaan pembangunan pada 6 area perubahan yang ditetapkan selalu dilaksanakan rapat monitoring dan evaluasi. Bukti dukung : Laporan monitoring dan evaluasi dilakukan setiap bulan dilaporkan secara berjenjang ( Laporan bulanan perkembangan ZI yang diupload ke Silabin (Sistem Laporan Bulanan Bidang Pembinaan)).
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Hasil monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan 6 area perubahan telah ditindaklanjuti oleh Tim Pokja. Bukti dukung : Hasil monitoring dan evaluasi ditindaklanjuti dengan pengembangan sarpras dan dokumen (before dan after), dan notulen rapat evaluasi serta foto/video kegiatan.
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Pimpinan telah berperan sebagai role mode dengan datang kantor tepat waktu, menunjukkan komitmen dan integritas yang tinggi dalam pembangunan Zona Integritas, melakukan pembinaan, pengawasan dan monitoring serta evauasi dalam setiap kegiatan pembangunan Zona Integritas, memberikan reward dan punishment serta mendorong setiap pegawai untuk meningkatkan kinerja dan integritasnya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta. Bukti Dukung : foto/video kegiatan pimpinan datang tepat waktu, pimpinan ikut serta dalam berbagai kegiatan termasuk kegiatan kerohanian/keagamaan, memberikan pengarahan dalam berbagai kegiatan, upacara, dan rapat, serta memberikan reward dan punishment terhadap pegawai.
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Telah diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta Nomor : KEP-047/M.4/05/2021 Tanggal 18 Mei 2021 tentang Penunjukan Agen Perubahan (Agent Of Change) dan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta Nomor : KEP-048/M.4/05/2021 Tanggal 18 Mei 2021 tentang Penunjukan Agen Pelayanan (Agent Of Service). Bukti dukung : Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta Nomor : KEP-047/M.4/05/2021 Tanggal 18 Mei 2021 tentang Penunjukan Agen Perubahan (Agent Of Change) dan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta Nomor : KEP-048/M.4/05/2021 Tanggal 18 Mei 2021 tentang Penunjukan Agen Pelayanan (Agent Of Service).
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir melalui penandatanganan Pakta Integritas dan komitmen bersama seluruh Pegawai, pramubakti, cleaning service, dan security di lingkungan Kejati D.I. Yogyakarta, menegakkan disiplin kerja, mengefektifkan dinamika kelompok untuk mengembangkan kerjasama, mengadakan rapat-rapat untuk memberikan pengarahan, monitoring, dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan tusi masing-masing bidang, mengadakan kegiatan kerohanian/keagamaan setiap minggu, mencantumkan kata-kata bijak/motivasi pada lingkungan kerja setiap bidang, mensosialisasikan 3AS ( Kerja Keras, Kerja Cerdas, Berintegritas), Budayakan 5M (Malu Telat, Malu Pulang Awal, Malu Keluyuran Jam Kerja, Malu Tidak Produktif, Malu & Stop Korupsi, Gratifikasi dan Pungli) dan Prokes 5M serta evaluasi secara berkala pelaksanaan pelayanan publik. Bukti Dukung : foto/video Pakta Integritas dan Komitmen Bersama seluruh Pegawai, pramubakti, cleaning service, dan security di lingkungan Kejati D.I. Yogyakarta, pelaksanaan penegakan disiplin kerja, dinamika kelompok, rapat-rapat, kegiatan kerohanian/keagamaan,kata-kata bijak/motivasi sosialisasi 3AS (Kerja Keras, Kerja Cerdas, dan Berintegritas), Budayakan 5M (Malu Telat, Malu Pulang Awal, Malu Keluyuran Jam Kerja, Malu Tidak Produktif, Malu & Stop Korupsi, Gratifikasi dan Pungli) dan Prokes 5M serta evaluasi secara berkala pelaksanaan pelayanan publik
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Semua anggota Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta terdiri dari pegawai, pramubakti,security seluruhnya terlibat aktif dalam pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada 6 (enam) area perubahan. Bukti Dukung : notulen dan daftar hadir serta foto/video rapat/kegiatan pembangunan Zona Integritas pada setiap area perubahan.
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Baik SOP Administrasi maupun SOP Teknis mengacu pada peta proses bisnis organisasi Kejaksaan. Selain mengacu kepada SOP yang diterbitkan oleh Kejaksaan Agung, beberapa SOP lainnya telah disusun secara berama-sama dengan tetap mengacu kepada peta proses bisnis organisasi Kejaksaan., yakni Bukti Dukung : Pada bidang Pembinaan : SOP penerimaan tamu, dan SOP Penanganan Bencana. Pada bidang Pidum : SOP Pelayanan Difable, SOP Tahap 2 On-line, SOP Koordinasi Antara Penyidik dan Penuntut Umum. Pada bidang Pidsus : SOP Tahap 2 On-line, SOP Koordinasi Antara Penyidik dan Penuntut Umum, dan SOP Pemeriksaan Saksi Di Era Pandemi. Pada bidang Intelijen : SOP Laporan Pengaduan Masyarakat ( LAPDUMAS ), dan SOP Pelayanan Publik. Pada bidang Datun : SOP Pelayanan Hukum Di Era Pandemi. . Bidang Pengawasan : SOP Whistle Blower, dan SOP Permohonan Clearance , Pada bagian Tata Usaha : SOP Mahasiswa Magang, SOP Persuratan, dan SOP Penerimaan Surat Drive Thru.
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
SOP telah diterapkan dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta. Bukti Dukung : Pada bidang Pembinaan : SOP Penerimaan Tamu, dan SOP Penanganan Bencana. Pada bidang Pidum : SOP Pelayanan Difable, SOP Tahap 2 On-line, SOP Koordinasi Antara Penyidik dan Penuntut Umum. Pada bidang Pidsus : SOP Tahap 2 On-line, SOP Koordinasi Antara Penyidik dan Penuntut Umum, dan SOP Pemeriksaan Saksi Di Era Pandemi. Pada bidang Intelijen : SOP Laporan Pengaduan Masyarakat ( LAPDUMAS ), dan SOP Pelayanan Publik. Pada bidang Datun : SOP Pelayanan Hukum Di Era Pandemi. . Bidang Pengawasan : SOP Whistle Blower, dan SOP Permohonan Clearance , Pada bagian Tata Usaha : SOP Mahasiswa Magang, SOP Persuratan, dan SOP Penerimaan Surat Drive Thru.
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
B
Untuk penyempurnaan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, beberapa SOP telah dilakukan evaluasi. Bukti Dukung : Beberapa SOP telah dievaluasi yaitu : Pada bidang Pembinaan : SOP Penerimaan Tamu. Pada bidang Pidum : SOP Pelayanan Difable, SOP Tahap 2 On-line, SOP Koordinasi Antara Penyidik dan Penuntut Umum. Pada bidang Pidsus : SOP Tahap 2 On-line, SOP Koordinasi Antara Penyidik dan Penuntut Umum. Pada bidang Intelijen : SOP Laporan Pengaduan Masyarakat ( LAPDUMAS ), dan SOP Pelayanan Publik. Pada bidang Datun : SOP Pelayanan Hukum Di Era Pandemi. . Bidang Pengawasan : SOP Whistle Blower, dan SOP Permohonan Clearance , Pada bagian Tata Usaha : SOP Mahasiswa Magang.
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
B
Sistem pengukuran kinerja unit telah menggunakan teknologi informasi. Bukti dukung : penggunaan aplikasi SIPEDE.
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
B
Operasionaliasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi melalui Simkari. Dalam melakukan pengusulan gaji berkala menggunakan sistem berupa penggunaan EXCEL dengan cara memisah tahun masuk ganjil dan genap, Monitorng Pensiun, monitoring anak sudah dewasa menggunakan aplikasi GPP (Gaji PNS Pusat), dalam melakukan pengawasan disiplin pegawai menggunakan Finger Print serta e-Dosir untuk data kepegawaian. Bukti Dukung : SIMKARI, program Excel, aplikasi GPP, finger print, dan e-Dosir.
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi melalui Website, Facebook, IG, kerja sama dengan RRI dalam kegiatan Jaksa Menyapa, penerangan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat melalui Zoom Meeting, serta buku tamu elektronik dan videotron. Bukti Dukung : Website, Facebook, dan IG Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta, laporan kegiatan Jaksa Menyapa, dan penerangan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat melalui Zoom Meeting, serta buku tamu elektronik dan videotron.
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi dan informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik melalui rapat staf, rapat Paripurna, dan dinamika kelompok yang selanjutnya dilaporkan kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan melalui Laporan Bulanan tentang Penggunaan Teknologi Informasi. Bukti Dukung :Laporan bulanan tentang penggunaan teknologi informasi kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan.
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan dengan mempublikasikan penanganan perkara melalui website, IG, Facebook , TV Monitor yang ditempatkan pada PTSP, layanan pelaporan dugaan tindak pidana korupsi melalui WA dan email, serta penyampaian hasil tindak lanjut atas LAPDUMAS kepada pelapor baik secara tertulis maupun secara lisan, dan pelayanan PPIP. Bukti Dukung : Dokumentasi website, IG, Facebook , TV Monitor yang ditempatkan pada PTSP, layanan pelaporan dugaan tindak pidana korupsi melalui WA dan email, serta penyampaian hasil tindak lanjut atas LAPDUMAS kepada pelapor baik secara tertulis maupun secara lisan, dan pelayanan SPIP.
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik. Bukti Dukung : Laporan bulanan Pejabat Pelayanan Informasi Publik ( PPIP)
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Kebutuhan pegawai telah disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan yang diawali dengan penyusunan rencana kebutuhan pegawai. Bukti dukung : Surat Perintah Tugas, undangan rapat, notulen rapat , foto, daftar hadir, dokumen assesment pegawai, dokumen peta jabatan, dokumen usulan kebutuhan pegawai, dan dokumen analisa beban kerja.
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni telah mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan. Bukti dukung : SK Penempatan CPNS , dan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta .
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi dan telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja. Bukti dukung : Laporan bulanan mutasi pegawai.
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Dalam melakukan pengembangan karier pegawai telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan dan mengajukan usulan promosi pejabat struktural di wilayah Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta kepada Jaksa Agung R.I. cq. Jaksa Agung Muda Pembinaan. Bukti dukung: Surat Keputusan Kepala Tinggi D.I. Yogyakarta Nomor : KEP-IV-54/M.4/09/2020 tanggal 4 September 2020 tentang Pemindahan, Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan surat usulan dari Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta.
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan. Bukti dukung: telaahan, nota dinas, dan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja. Bukti dukung : Laporan pelaksanaan mutasi lokal.
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Unit kerja telah melakukan Training Need Analysis untuk pengembangan kompetensi pegawai melalui Diklat Teknis Administrasi Kejaksaan (Diklat TAK), Diklat Dasar ( DIklat SAR ) , Pendidikan Kepemimpinan Nasional Tingkat I, II, dan III. Bukti dukung : Surat Perintah Jaksa Agung Muda Pembinaan dan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta untuk mengikuti Pendidikan Kepemimpinan Nasional Tingkat I dan II, Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi DIY untuk mengikuti Pendidikan Kepemimpinan Nasional Tingkat III , Surat Perintah Jaksa Agung Muda Pembinaan, Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi DIY, Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri terkait dengan Diklat TAK dan Diklat SAR.
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai telah dipertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai melalui evaluasi kinerja pegawai secara berkala yang hasilnya diterbitkan surat usalan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta untuk mengikutsertakan pegawai tata usaha atau Jaksa dalam diklat teknis fungsional maupun manajemen kepemimpinan. Bukti dukung : Surat pengusulan pegawai atau jaksa yang akan mengikuti diklat, hasil assesment, Clearance Kepegawaian, dan Sasaran Kinerja Pegawai ( SKP )
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Ada kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebagai contoh ada salah seorang kasi yang sudah memenuhi persyaratan dan telah diusulkan menduduki jabatan dengan jenjang lebih tinggi tetapi memperoleh kesempatan untuk menduduki jabatan lebih tinggi. Bukti dukung : usulan untuk menduduki jabatan lebih tinggi.
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
B
Sebagian besar pegawai yang memenuhi persyaratan telah memperoleh hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya. Bukti Dukung : Surat permintaan pegawai untuk mengikuti diklat dari Kepala Biro Kepegawaian, dan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta.
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Telah dilakukan upaya pengembangan kompetensi pegawai dengan mengikutsertakan pegawai dalam Diklat SAR, Diklat TAK, PKN Tingkat I, II, III, in house training, bimbingan teknis (keuangan, pelaporan Barang Milik Negara, e-Office/Sipede), menjadi mentor dalam Diklat SAR serta dinamika kelompok. Bukti Dukung : Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi DIY, undangan dan laporan pelaksanaan in house training, dan bimbingan teknis, menjadi mentor dalam Diklat SAR serta dinamika kelompok dan dokumentasi.
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi pegawai dalam perbaikannya dengan kinerja melalui kegiatan pemaparan materi yang diperoleh selama diklat kepada pegawai lainnya di ingkungan Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta agar pegawai yang lain dapat mengetahui dan memahami materi diklat yang telah diperoleh serta melakukan monev hasil pengembangan kompetensi setiap bulan. Bukti Dukung : Laporan hasil pelaksanaan diklat dan laporan monev tentang hasil pengembangan kompetensi setiap bulan serta dokumentasi.
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Seluruh pegawai Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta telah membuat Sasaran Kinerja Pegawai ( SKP ) yang didasarkan atas kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi. Bukti dukung : Perjanjian Kinerja, SKP , dan dokumen Indikator Kinerja Utama.
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Seluruh SKP pegawai pada Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta isinya berupa penjabaran atas SKP atasan langsungnya yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor : Per-006/A/JA/2017 tentang Organisasi dan Tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER- 006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Bukti dukung : SKP Pegawai dan Pejabat Struktural pada Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta.
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik per-bulan. Bukti dukung : laporan pengukuran kinerja pegawai secara periodik per bulan.
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta telah menjadikan hasil penilaian kinerja individu untuk pemberian reward kepada pegawai yang dilakukan setiap triwulan dan diberikan sertifikat penghargaan sebagai pegawai teladan. Bukti dukung : Surat Keputusan Kepala Kejakaan Tinggi D.I. Yogyakarta, dan sertifikat penghargaan serta dokumentasi.
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta telah mengimplementasikan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku. Bukti dukung : Buku biru, buku/jurnal harian, absensi manual, rekapitulasi kehadiran pegawai dan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta untuk pelaksanaan WFH/WFO berikut absensi, penegakan aturan protokol kesehatan serta dokumentasi.
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Data informasi kepegawaian telah dimutakhirkan secara berkala melalui SIMPEG dalam SIMKARI dan e-Dosir. Bukti dukung : tangkapan layar SIMPEG dalam SIMKARI dan e-Dosir ( e-Pangkat, e-KGB ).
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan perencanaan pembangunan 6 area perubahan dalam rangka pembangunan Zona Integritas Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta menuju wilayah WBK. Bukti dukung : Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta mengenai pembentukan tim penyusunan perencanaan, undangan rapat, notulen, dokumen rencana kerja, dan dokumentasi.
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja. Bukti dukung : Perjanjian Kinerja, notulen, dan dokumentasi.
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala dari masing-masing bidang termasuk penyerapan anggarannya, dan progres pencapaian kinerja masing-masing kelompok kerja area perubahan. Bukti dukung : notulen rapat evaluasi, dokumentasi rapat dengan pimpinan.
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Terdapat dokumen perencanaan. Bukti dukung : Dokumen Rencana Kerja Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta Tahun 2021, Penetapan Kinerja Para Asisten Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta Tahun 2021, Rencana strategis 2020-2025, dan Indikator Kinerja Utama.
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Dokumen perencanaan pada Renja Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta telah berorientasi pada hasil. Bukti Dukung : Capaian kinerja pada masing-masing bidang / area perubahan.
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU). Bukti dukung : dokumen Indikator Kinerja Utama.
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
B
Indikator Kinerja Utama sudah sesuai dengan Specific ( terdapat kegiatan yang spesifik) ,Measurable ( kinerja tersebut dapat dikur dengan target capaian) ,Achievable ( kinerja tersebut dapat dicapa idalam artian kegiatan tersebut tidak over kegiatan atau over budget), Relevant ( kegiatan atau kinerja sesuai dengan core busiines Kejaksaan Tinggi DIY ) dan Time base ( Kegiatan tersebut terdapat tenggat waktu dalam pencapaian) . Bukti Dukung : dokumen Indikator Kinerja Utama.
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Laporan kinerja telah disusun tepat waktu. dalam bentuk laporan bulanan maupun laporan triwulan. Bukti dukung : laporan bulan dan laporan triwulan.
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja, yaitu sasaran kinerja, indikator kinerja, target dan capaian serta anggaran yang telah terpakai Bukti dukung : Laporan bulanan bidang perencanaan ( cr.1 sampai dengan cr.5 )
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Telah dilakukan upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabiitas kinerja melalui pelatihan yang melibatkan instansi lain dalam menyusun LAKIP. Bukti dukung : undangan, laporan pelaksanaan kegiatan, dan dokumentasi kegiatan.
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Pengelolaan Akuntabilitas dilaksanakan oleh SDM yang berkompeten dan telah mendapatkan pelatihan antara lain pelatihan aplikasi monev, SAKIP, SALBA. Bukti dukung : sertifikat pelatihan, dan dokumentasi.
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
"Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi baik di lingkungan internal maupun eksternal Kejaksaan dalam bentuk sosialisasi dan penempatan standing banner di lingkungan kantor Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta, web site, videotron, media sosial, kegiatan Jaksa Menyapa melalui RRI, kegiatan penerangan hukum ke sekolah melalui zoom meeting serta kegiatan sosialisasi ketentuan saber pungli ( Kejaksaan Tinggi DIY sebagai Wakil Ketua ) Bukti dukung : standing banner anti korupsi, tangkapan layar website, videotron, media sosial, zoom meeting, Surat Keputusan Gubernur DIY tentang Pembentukan Tim Saber Pungli DIY, dan laporan kegiatan Tim Saber Pungli DIY serta dokumentasi kegiatan. "
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
"Pedoman pengendalian gratifikasi telah diimpelemtasikan. Bukti dukung : Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi , laporan bulanan, Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta tentang Petugas Penerimaan Pelaporan dan ruang unit penanganan gratifikasi."
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Telah dibangun lingkungan pengendalian. Bukti dukung :Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta tentang Pembentukan Tim SPIP, sosialisasi, SOP permohonan clearance , data kepatuhan LHKPN 100 persen di tahun 2021, melakukan inspeksi umum dan inspeksi kasus.
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan. Bukti dukung : foto kegiatan sosialisasi penilaian resiko atas pelaksanaan kegiatan dan petunjuk hasil inspeksi umum.
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi. Bukti Dukung : Peta resiko program kerja Kejaksaan Tinggi DIY.
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pegawai Kejaksaan Tinggi D.I.Yogyakarta. Bukti Dukung : foto kegiatan sosialisasi SPIP.
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Kebijakan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan melalui pembuatan kanal laporan pengaduan secara online pada Website Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta dan penerimaan laporan pengaduan masyarakat melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Bukti dukung : Dokumen laporan pengaduan masyarakat melalui PTSP dan tindak lanjut dari pengaduan berupa laporan hasil klarifikasi.
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   5
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   5
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
"Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat. Bukti dukung : Laporan hasil monitoring dan evaluasi serta Laporan bulanan."
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Seluruh hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti.. Bukti dukung : Laporan Hasil Klarifikasi.
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
"Whistle Blowing System (WBS) sudah diinternaslisasi melalui pembentukan Tim WBS, kegiatan sosialisasi tentang WBS dan Unit Perlindungan Pelapor (UPP), telah dibangun sarana pelaporan dari pegawai dan pihak ketiga tentang adanya gratifikasi atau pelanggaran hukum lain melalui WA dan PTSP, pembentukan SOP dan pemasangan banner. Bukti dukung : Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Whistle Blowing System, Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta tentang Pembentukan UPP, SOP WBS, banner serta pembentukan Unit Perlindungan Pelapor di setiap Kejaksaan Negeri, laporan kegiatan sosialisasi,dan dokumentasi kegiatan."
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
"WBS telah diterapkan sesuai dengan SOP WBS. Bukti Dukung : Unit WBS, petugas penerima laporan atau piket, dan register pelaporan"
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
"Telah dilakukan evaluasi secara berkala atas penerapan WBS. Bukti dukung : Laporan bulanan WBS."
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
"Hasil evaluasi atas penerapan WBS telah ditindaklanjuti. Bukti dukung : Laporan bulanan WBS"
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Terdapat identifikasi /pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama dengan pemetaan benturan kepentingan. Bukti dukung: Telah dibuat Pemetaan Benturan Kepentingan dan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi D.I.Yogyakarta tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kejaksaan Tinggi D.I.Yogyakarta
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
"Penanganan benturan kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi ke seluruh pegawai di lingkungan Kejaksaan Tinggi D.I.Yogyakarta Bukti dukung : foto kegiatan sosialisasi"
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
"Penanganan benturan kepentingan telah diimplementasikan Bukti dukung : Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi atas penanganan benturan kepentingan dan rekomendasi tindak lanjutnya dan Surat Pernyataan."
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
"Telah dilakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan Bukti dukung : Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi atas penanganan benturan kepentingan dan rekomendasi tindak lanjutnya"
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
"Hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan telah ditindaklanjuti Bukti dukung : foto kegiatan sosialisasi dan pengisian surat pernyataan"
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Terdapat kebijakan standar pelayanan berupa pembangunan fasilitas PTSP, SOP Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) , penunjukan duta pelayanan, pengaturan petugas PTSP serta papan alur pelayanan PTSP. Bukti dukung : fasilitas PTSP, SOP Pelayanan Tepadu Satu Pintu ( PTSP ), penunjukan duta pelayanan, jadwal petugas PTSP serta papan alur pelayanan PTSP.
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada area/ruang publik pada kantor Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta, dan dipublikasi kepada eksternal melalui papan alur pelayanan, standing banner, akrilik, stiker, flyer, serta website, IG dan twitter. Bukti dukung : Papan maklumat pelayanan, papan alur bagan pelayanan, standing banner, akrilik, stiker, flyer, serta website, IG dan twitter
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan, yakni SOP Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan SOP Penerimaan Surat Secara Drive Thru. Bukti dukung : SOP Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP ), dan SOP Penerimaan Surat secara Drive Thru
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP berdasarkan survey kepuasan secara elektronik yang diisi oleh tamu dan disesuaikan dengan situasi Pandemi. Bukti dukung : survey kepuasan yang diisi oleh tamu secara elektronis, SOP PTSP, dan SOP Penerimaan Surat Secara Drive Thru.
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima. Bukti Dukung : Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta tentang pengangkatan Duta Pelayanan, dan dokumentasi pelatihan terhadap Duta Pelayanan.
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui media sosial berupa web site, IG,, dan chatting pada website. Bukti dukung : web site, IG,, dan chatting pada website.
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Terdapat sistem reward secara berkala per-3 bulan bagi pelaksana layanan yang dinilai disiplin dan baik dalam melaksanakan tugas pelayanannya, terdapat sistem punishment bagi pelaksana layanan yang tidak melaksanakan tugas secara baik dan disiplin berupa teguran, dan pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai dengan standar berupa permohonan maaf dari pelaksana layanan. Bukti dukung : Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta tentang reward terhada pelaksana layanan, sertifikat, dokumentasi pemberian reward dan punishment.
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta telah memiliki Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di zona hijau yang dapat diakses secara langsung oleh Publik. Bukti dukung : foto Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang dilengkapi dengan loker,payung, kursi roda, x ray, charger station, televisi, dispenser, wastefel cuci tangan.
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta telah memiliki Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilengkapi dengan sarana penerimaan surat secara drive thru, TV Monitor, videotron, papan bagan alur PTSP, kursi tunggu tamu, tempat payung, kursi roda, alat X-ray, locker barang tamu, tempat surat kabar, tempat charger, dan dispenser. Bukti dukung : Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilengkapi dengan sarana penerimaan surat secara drive thru, TV Monitor, videotron, papan bagan alur PTSP, kursi tunggu tamu, tempat payung, kursi roda, alat X-ray, locker barang tamu, tempat surat kabar, tempat charger, dan dispenser.
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan secara elektronis dan dilakukan pengecekan secara berkala tiap satu bulan sekali. Bukti dukung : Grafik prosentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka melalui website dan survey kepuasan publik yang terdapat di PTSP. Bukti dukung : tampilan layar survey kepuasan masyarakat pada website, dan komputer survey kepuasan masyarakat.
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Telah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat . Bukti dukung : Hasil survey pelayanan tamu di PTSP dan hasil survey pelayanan kepada Stakeholder pengguna pelayanan .
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan