Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI YOGYAKARTA
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Untuk melakukan pembangunan Zona Integritas menuju WBK Tahun 2021, Kejari Yogyakarta telah membentuk Tim dengan diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta NOMOR : KEP-12/M.4.10/Cp.1/02/2021,Tanggal 18 Februari 2021 Tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK di Kejaksaan Negeri Yogyakarta
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Penentuan anggota Tim dilakukan melalui rapat Pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri dan diikuti oleh Para Kasi dan Kasubbag.
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Untuk Pembangunan ZI menuju WBK Tahun 2021 Kejari Yogyakarta telah dibuat Dokumen Rencana Aksi Pembanguan Zona Integritas Tanggal 22 Februari 2021.
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Dokumen Rencana Aksi Pembanguan Zona Integritas Tanggal 22 Februari 2021 memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK.
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Pencanangan WBK Kejaksaan Negeri Yogyakarta telah disosialisasikan dan dipublikasikan menggunakan spanduk, banner, website Kejari Yogyakarta maupun media sosial (instagram, Whatsapp, Facebook) Kejaksaan Negeri Yogyakarta.
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Semua kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana aksi pembangunan ZI Kejari Yogyakarta Tahun 2021.
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap program pembangunan Zona Integritas yang dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, bertempat di Aula Kejaksaan Negeri Yogyakarta, yang diikuti oleh para koordinator dan anggota Pokja.
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Semua catatan / rekomendasi hasil monev telah ditindaklanjuti masing-masing Pokja dan Ketua Tim telah melaporkan hasil tindak lanjut Monev kepada Kajari Yogyakarta.
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Ya, Kajari Yogyakarta dalam pelaksanaan tugas sehari-hari selalu menjadi role model seperti : mengisi absensi harian, memimpin apel , memimpin rapat, memakai gamjak sesuai aturan, datang tepat waktu.
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Agen perubahan telah ditetapkan sebanyak 8 (delapan) orang pegawai dengan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta Nomor : PRINT-0592/M.4.10/Cp.1/03/2021 Tanggal 22 Maret 2021
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Telah dilakukan upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir dengan melakukan : pemasangan kata-kata bijak di lingkungan kantor, ceramah keagamaan (siraman rohani), pengarahan kepada para petugas PTSP dalam memberikan pelayanan prima kepada para tamu, melaksanakan punishment bagi pegawai yang terlambat atau tidak masuk kerja dengan pemotongan remunerasi, mewajibkan para pegawai untuk mengisi secara manual absensi harian pagi dan sore, mengadakan apel pagi setiap hari Senin, melaksanakan olahraga pagi setiap hari Jumat, pembekalan CPNS Tahun 2021 (pelatihan PBB, pengenalan Tusi Bidang, dan Pengarahan Para CPNS Tahun 2021)
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Semua pegawai terlibat dalam pembangunan zona integritas yang ditetapkan dengan SK Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta Nomor : KEP-12/M.4.10/Cp.1/02/2021,Tanggal 18 Februari 2021 Tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM Di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, diantaranya telah melakukan kegiatan-kegiatan yakni : Semua Pegawai, satpam, dan pegawai honor diikutsertakan dalam Pencanangan WBK di Kejari Yogyakarta tanggal 09 Maret 2021, Pengucapan yel-yel zona integritas, Pengucapan maklumat Zona Integritas, serta seluruh anggota organisasi menandatangani pakta integritas.
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Semua SOP yang dibuat Kejari Yogyakarta telah sesuai dengan Peta Proses Bisnis masing-masing bidang yang ditetapkan Kejaksaan Agung. Adapun SOP yang telah dibuat meliputi SOP Pelayanan yang ada pada masing-masing bidang, yakni : SOP BIDANG PEMBINAAN : 1. SOP Bidang Pembinaan Pengelolaan Surat Masuk; 2. SOP Penerimaan Tamu; 3. SOP Pelayanan Tamu Prioritas / Disabilitas ; SOP BIDANG INTELIJEN : 1. SOP Pelayanan Jaksa Masuk Sekolah; 2. SOP Pelayanan Jaksa Menyapa; 3. SOP Pelayanan Penyuluhan Dan Penerangan Hukum; 4. SOP Pelayanan Laporan Pengaduan Masyarakat; SOP BIDANG PIDSUS : 1. SOP Permintaan Keterangan; 2. SOP Pemeriksaan Ahli; 3. SOP Pemeriksaan Saksi; 4. SOP Pemeriksaan Tersangka; SOP BIDANG BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN : 1. SOP Peminjaman Barang Bukti Untuk Keperluan Sidang; 2. SOP Penerimaan Barang Bukti Perkara Tindak Pidana Khusus Tahap Penyidikan; 3. SOP Pengembalian Barang Bukti; 4. SOP Penitipan / Pinjam Pakai Barang Bukti; 5. SOP Penerimaan Barang Bukti Tahap II Dari Penyidik; SOP BIDANG PERDATA DAN TUN : 1. SOP Pelaksanaan MOU; 2. SOP TEknis Penyusunan Pendapat Hukum; 3. SOP Penerbitan Sp Untuk Membuat Telaahan; 4. SOP Teknis Pelaksanaan Mou. ; SOP BIDANG PIDUM : 1. SOP Pra-Penuntutan ; 2. SOP Penuntutan ; 3. SOP Eksekusi ; 4. SOP Upaya Hukum
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Masing-masing bidang pada unit kerja sudah menerapkan seluruh SOP yang ada inovasi.
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Ya, seluruh SOP utama telah dievaluasi dan ada usulan perbaikan.
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Sistem pengukuran kinerja menggunakan teknologi informasi, berupa : Aplikasi SILABIN (Sistem Informasi Laporan Bulanan Pembinaan); Case Management System (CMS) Pidum; CMS Pidsus; Aplikasi ARSYS (Sistem Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan secara Elektronik); E-Tilang; Aplikasi EIS (Executive Information System); SIMKARI Datun; Indera-9; Sipede; Aplikasi SAIBA ( Sistem Akuntansi Berbasis Akrual ); Aplikasi SIMAK BMN ( Sistem Informasi Managemen dan Akuntansi Barang Milik Negara ); Aplikasi SIMAN ( Aplikasi Pendukung Pengelolaan BMN ) ; Aplikasi E-Monev DJA ( Monitoring dan Evaluasi Kinerja Berbasis Elektronik);E- Monev BAPPENAS ( Monitoring dan Evaluasi kerja Satker dan Anggaran ); E- Rekon ( Rekonsiliasi Eletronik Pengelolaan Pemakaian, Pengembalian Belanja dan Capain output kinerja ); E-PNBP( Aplikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Secara Eletronik); T- PNBP ( Apliaksi Target Penerimaan Negara Bukan Pajak secara Elektronik ); E- Piutang ( Aplikasi data Piutang secara elektronik ) ; SIMPONI ( Aplikasi Sistem Penerimaan Bukan Pajak Secara Online ); yang berinovasi berupa : E- SEPATU ( Sistem Informasi Perpustakaan dan Aplikasi Tata Usaha secara eletronik ); Aplikasi SATSUS-OK ( sistem penerimaan pengaduan, informasi data perkara tindak pidana khusus secara elektronik).
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Sistem operasionalisasi manajemen SDM menggunakan teknologi informasi, berupa : Case Management System (CMS) Pidum; CMS Pidsus; Aplikasi ARSYS (Sistem Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan secara Elektronik); E-Tilang; SIMKARI Kepegawaian; SIMKARI Perpustakaan; SIMKARI Datun; Indera-9; Aplikasi EIS (Executive Information System); Sipede (Sistem Informasi Persuratan Disposisi Elektronik); E- Dosir (Sistem Pengelolaan Dosir Kepegawaian Berbasis Elektronik); Aplikasi GPP Gaji (Aplikasi Gaji PNS Pusat untuk pembuatan daftar gaji pegawai); Aplikasi SICANA (Sistem Perencanaan secara elektronik); Aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan tingkat instansi); Aplikasi SAS (Sitem Aplikasi Satuan Kerja); Aplikasi SPRIN (Sistem Pengelolaan Rekening Terintegrasi); Aplikasi E –RPL (Aplikasi rekening pemerintah lainnya secara elektronik); Aplikasi Persediaan (Sistem aplikasi pengelolaan stok barang persediaan kantor); Aplikasi SIMANTAP (Aplikasi Sistem Manajemen Tanah Pemerintah); Aplikasi SIRUP (Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan); Aplikasi SAIBA (Sistem Akuntansi Berbasis Akrual); Aplikasi SIMAK BMN ( Sistem Informasi Managemen dan Akuntansi Barang Milik Negara ); Aplikasi SIMAN ( Aplikasi Pendukung Pengelolaan BMN ) ; Aplikasi E-Monev DJA ( Monitoring dan Evaluasi Kinerja Berbasis Elektronik); E- Monev BAPPENAS ( Monitring dan Evaluasi kerja Satker dan Anggaran ); E- Rekon ( Rekonsiliasi Eletronik Pengelolaan Pemakaian, Pengembalian Belanja dan Capain output kinerja ); E-PNBP( Apliaksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Secara Eletronik); T- PNBP ( Aplikasi Target Penerimaan Negara Bukan Pajak secara Elektronik ); E- Piutang ( Aplikasi data Piutang secara elektronik ) ; SIMPONI ( Aplikasi Sistem Penerimaan Bukan Pajak Secara Online ); Aplikasi yang dibangun berinovasi berupa : E- SEPATU ( Sistem Informasi Perpustakaan dan Aplikasi Tata Usaha secara eletronik ); Aplikasi E – TAMU ( Sistem pendataan penerimaan Tamu secara elektronik) ; Aplikasi SATSUS-OK ( sistem penerimaan pengaduan, informasi data perkara tindak pidana khusus secara elektronik); untuk memudahkan dan mengumumkan kinerja menggunakan website Kejari Yogyakarta dan media sosial berupa instagram, Facebook, Twitter, Whatsapp Grup Pegawai Kejari Yogyakarta.
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Pelayanan Publik menggunakan Teknologi Informasi, berupa : Pembayaran Denda Tilang secara elektronik yang menggunakan mesin EDC, Pembayaran melalui semua perbankan, Gopay, Indomaret dan Alfamart, PT. Pos Indonesia, Tokopedia ; Aplikasi E – TAMU ( Sistem pendataan penerimaan Tamu secara elektronik) ; Aplikasi SATSUS-OK ( sistem penerimaan pengaduan, informasi data perkara tindak pidana khusus secara elektronik); pemberian informasi kinerja dan penerimaan pengaduan secara online masyarakat melalui website Kejari Yogyakarta ; pemberian informasi kinerja melalui website Kejari Yogyakarta dan media sosial berupa instagram, Facebook, Twitter; SIPPN (Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional) ; TV informasi publik .
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Telah dilakukan monev atas pemanfaatan IT dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan publik yang dipimpin oleh Kajari, Para Kasi, Kasubbagbin, dan para staf.
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Tersedianya ruang informasi Publik dan dibentuk Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta Nomor : KEP-18/M.4.10/Kph.2/05/2021 Tanggal 10 Mei 2021; serta telah menginformasikan kegiatan satuan kerja melalui media sosial yakni website, instagram, dan Facebook; menjalin kerja sama dengan Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta di dalam menginformasikan penanganan perkara Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Korupsi, dan Perkara Tindak Pidana Lainnya yang bisa diakses melalui website Kejaksaan Negeri Yogyakarta; mengumumkan perkara Tilang yang sudah verstek ke website Kejaksaan Negeri Yogyakarta sehingga diharapkan para pelanggar cepat menyelesaikan perkara tilangnya; mengumumkan barang bukti perkara pidana yang sudah incraht melalui website.
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan menindaklanjuti hasil rekomendasinya.
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Kebutuhan pegawai disusun berdasarkan peta jabatan dan analisis beban kerja.
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni dilakukan sesuai kebutuhan pegawai yang telah ditetapkan, misalnya : Pegawai atas nama Andreas Bayu telah ditempatkan sesuai dengan formasi dengan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta Nomor PRIN-260/M.4.10/Cp.3/02/2021 tanggal 10 Februari 2021
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai baru (CPNS) pada bidang-bidang sesuai jabatannya telah memberikan peningkatan kinerja bagi bidang yang bersangkutan, yakni Bidang Pidum, Bidang Intelijen, Bidang Pembinaan.
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta Nomor : 026/M.4.10/Cp.1/02/2021 tanggal 10 Februari 2021 atas nama Anisah H, SH., MH. dari Jaksa Fungsional Bidang Pidum ke Jaksa Fungsional Bidang Pidsus.
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan pola mutasi. Misalnya : mutasi atas nama pegawai Eni Kurniasih dari bidang Pembinaan dimutasi ke bidang barang bukti dan barang rampasan berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Nomor : 406/M.4.10/Cp.3/03/2021 tanggal : 01 Maret 2021
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi internal pegawai dilakukan setiap saat yang hasilnya sangat mendukung peningkatan kinerja bidang yang bersangkutan.
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Unit kerja membuat Training Need Analysis untuk pengembangan kompetensi CPNS tahun penerimaan 2021.
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Untuk mengusulkan pegawai dalam pengembangan kompetensi pegawai seperti : Diklat dan Bimtek selalu mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai berdasarkan kinerja pegawai yang bersangkutan.
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar <25%
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Semua pegawai di unit kerja telah memperoleh kesempatan untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi, seperti mengikutsertakan pegawai mengikuti Diklat TAK Golongan III Gelombang II; LATSAR Golongan III Gelombang II; Sosialisasi Bahasa Indonesia dalam Ranah Hukum; Sosialisasi pelayanan publik dan sistem informasi pelayanan publik (SIPPN) melalui zoom meeting; in house training virtual tentang publikasi kinerja dan pemberitahuan positif menganai kejaksaan di media massa dan media sosial; in house training virtual tentang peningkatan kemampuan Jaksa Pengacara Negara; in house training pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus melalui zoom meting berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta.
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai upaya pengembangan dilakukan dengan mengikutsertakan beberapa kegiatan in house training, seperti : in house training virtual dengan tema pelaksanaan Legal Assistance dan Legal Opinion pada JAM DATUN; in house training virtual tentang publikasi kinerja dan pemberitahuan positif mengenai kejaksaan di media massa dan media sosial; in house training virtual tentang peningkatan kemampuan Jaksa Pengacara Negara; in house training pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus melalui zoom meting berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta.
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan kompetensi pegawai telah dilakukan terhadap CPNS Tahun Penerimaan 2021 yang dikaitkan dengan peningkatan kinerja dimana yang bersangkutan ditempatkan dilakukan secara berkala.
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Ya, seluruh pegawai telah membuat Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang selaras dengan kinerja organisasi dan Perjanjian kinerja pegawai.
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Semua Perjanjian Kinerja individu dan SKP para pegawai telah dibuat selaras dengan indikator kinerja individu atasannya secara berjenjang mulai dari level atas sampai dengan level bawah yang ditetapkan oleh unsur pimpinan sampai level bawah.
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan sesuai yang ditetapkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
SKP sebagai dasar untuk saat kenaikan pangkat pegawai.
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/ kode etik/ kode perilaku, melalui : penilaian perilaku kerja pegawai dengan pengisian buku biru; menyediakan sarana penerimaan pengaduan menggunakan kotak pengaduan dan melalui sarana website atau media sosial; mewajibkan para pegawai untuk memakai seragam gamjak; membuat Lapbul terkait pegawai yang melanggar disiplin; menetapkan jam kerja pegawai; memberikan punishment kepada pegawai yang terlambat masuk kerja dengan pemotongan remunerasi; memasang banner-banner dan slogan-slogan yang berkaitan dengan aturan disiplin/ kode etik pegawai; mewajibkan para jaksa yang menangani perkara Pidum membuat akta pengawasan melekat; penerapan protokol kesehatan bagi para pegawai yang masuk kerja sesuai petunjuk pimpinan; kewajiban pegawai untuk mengikuti apel pagi setiap hari senin dan olah raga setiap hari jumat.
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Semua data informasi kepegawaian telah dimutakhirkan secara berkala melalui aplikasi simkari kepegawaian yang dapat diakses oleh semua pegawai.
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Ya. Pimpinan terlibat langsung dalam penyusunan rencana strategis Kejari Yogyakarta Tahun 2020-2024; rencana kerja tahunan Kejari Yogyakarta Tahun 2021; indikator kinerja utama (IKU) Kejari Yogyakarta Tahun 2021; Perjanjian Kinerja.
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Ya. Kepala Kejaksaan Negeri dan Para Kasi serta Kasubbag membuat dan penyusunan perjanjian kinerja.
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Kajari dan Para Kasi serta Kasubbag setiap akhir bulan selalu membuat laporan bulanan terkait kinerja masing-masing bidang (Bidang Pembinaan, Bidang Intelijen, Bidang Pidum, Bidang Pidsus, Bidang Datun, dan Bidang Barang Bukti Barang Rampasan) dan Kajari setiap saat memantau kinerja melalui komputer yang terkoneksi dengan aplikasi masing-masing bidang (ARSIS, CMS, SIMKARI, sipede, dan sepatu).
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Kejaksaan Negeri Yogyakarta telah memiliki Dokumen Rencana Kerja Tahunan Tahun 2021 ; Dokumen Rencana Strategis Tahun 2020-2024 ; Dokumen Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Tahun 2021 ; Perjanjian Kinerja antara Para Kasi/ Kasubbag dengan Kajari, Para Kasubsi dengan Para Kasi/Kasubbag, serta Pegawai dengan Para Kasi/ Kasubbag.
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Dokumen perencanaan yang telah dibuat semuanya berorientasi hasil.
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Kejari Yogyakarta memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021 tanggal 4 Januari 2021.
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Ya, Indikator Kinerja Utama (IKU) telah disusun berdasarkan prinsip SMART.
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Dokumen laporan bulanan masing-masing bidang, laporan triwulan, lakip disusun tepat waktu
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Setiap laporan kinerja yang dibuat setiap bulan telah memberikan informasi capaian kinerja setiap bulan dan setiap laporan kinerja tahunan (Lakip) telah dibuat yang menggambarkan capaian kinerja tahunan.
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Untuk meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja, Kejari Yogyakarta telah mengikutsertakan pelatihan mengenai : pelatihan operator CMS, SILABIN (Sistem Laporan Bulanan Pembinaan).
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Untuk pengelolaan akuntabilitas kinerja telah dilakukan oleh semua SDM yang kompeten dan sudah terlatih pada masing-masing bidang.
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Public campaign terkait pengendalian gratifikasi/ anti korupsi telah dilakukan sosialisasi melalui media informasi website dan instagram Kejari Yogyakarta dan pemasangan banner, spanduk, serta poster anti korupsi di lingkungan Kejaksaan Negeri Yogyakarta; Memasang running text di atas pintu utama Kantor Kejari Yogyakarta.
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan melalui : 1. membuat sarana pengaduan secara online melalui website Kejari Yogyakarta dan kotak pengaduan; 2. Pembatasan akses tamu dengan memasang stiker yang ditempel pada pintu-pintu berupa stiker zona hijau untuk area tamu diperbolehkan masuk dan stiker zona merah untuk area tamu tidak boleh masuk ; 3. Kepala Kejaksaan Negeri menerbitkan nota dinas untuk tidak menerima imbalan dari pihak manapun terkait dengan kewenangannya.; 4. Melayani membayaran denda tilang melalui mesin EDC atau melalui semua perbankan.;5. Pejabat yang wajib melaporkan LHKPN sudah 100%
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Kepala Kejaksaan Negeri menerbitkan nota dinas anjuran pola hidup sederhana; pengisian buku tamu bagi seluruh tamu yang akan masuk ke lingkungan kantor; pemasangan CCTV di tempat-tempat strategis yang dipantau melalui ruang Kajari Yogyakarta; Menyediakan loker untuk penitipan barang tamu ; melakukan penilaian maturitas SPIP Kejari Yogyakarta.
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
Telah membuat peta resiko atas pelaksanaan kebijakan setelah mengidentifikasi resiko yang telah ada.
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
Telah dibuat dokumen analisis resiko dan pelaksanaan tindak pengendalian.
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
Sistem Pengendalian Internal berupa peta resiko yang telah dibuat selalu dikomunikasikan pada seluruh pegawai melalui rapat dan apel pagi.
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Kejaksaan Negeri Yogyakarta menyediakan saran untuk menerima pengaduan berupa : kotak pengaduan, fitur pengaduan pada website, melalui media sosial seperti facebook dan twitter
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   6
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   6
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Ya, monev pengaduan masyarakat selalu dilaksanakan secara berkala melalui rapat tim.
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Hasil monev atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti bidang Tindak Pidana Khusus.
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Ketentuan mengenai Whistle Blowing System di Kejari Yogyakarta telah disosialisasikan kepada para pegawai.
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
Whistle Blowing System telah diterapkan dengan pemasangan banner-banner pada tempat-tempat tertentu di Lingkungan kantor Kejari Yogyakarta, pelayanan pengaduan Whistle Blowing System secara online.
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Penerapan Whistle Blowing System dimonitoring dan dievaluasi secara berkala.
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
B
Sebagian hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti.
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Untuk kepentingan dalam tugas fungsi Kejari Yogyakarta telah dilakukan identifikasi dan pemetaan benturan kepentingan.
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Sosialisasi penanganan benturan kepentingan dilakukan kepada para pegawai Kejari Yogyakarta.
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Penanganan benturan kepentingan telah diimplementasikan.
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
Penanganan Benturan Kepentingan telah dilakukan evaluasi oleh Kajari, Para Kasi, dan Kasubbag.
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Seluruh rekomendasi hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti.
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Kejari Yogyakarta telah membuat kebijakan standar pelayanan berupa : (1) Pembuatan SOP Pelayanan antara lain SOP Penerimaan Tamu; SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat; SOP Peminjaman Barang Bukti; Penerimaan Barang Bukti; Pengembalian Barang Bukti; Penitipan Barang Bukti; SOP Pendapat Hukum; SOP MoU bidang Datun; SOP Permintaan Keterangan; SOP Pemeriksaan Ahli, SOP Pemeriksaan Saksi; SOP Pemeriksaan Tersangka; (2) Membangun Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bagi para tamu , pelayanan tilang , pengambilan Barang Bukti dan menunjuk petugas PTSP ; (3) Membuat buku kumpulan SOP bidang Pembinaan, Intelijen, Pidum, Pidsus, Datun, dan Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan.; (4) Menunjuk petugas pengelola aplikasi SIPPN sesuai dengan SK Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta;
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Kejaksaan Negeri Yogyakarta telah memaklumatkan standar pelayanan yaitu berupa : pemasangan maklumat pelayanan ; pemasangan alur-alur pelayanan di area pelayanan berupa Alur Pelayanan Tilang, Alur Permohonan ijin besuk tahanan, Alur pembayaran denda tindak pidana ringan (tipiring), serta alur pengambilan barang bukti, Alur penanganan perkara Pidsus, Alur Proses Perkara Perdata, Alur Pelayanan Hukum (Yankum) Datun, Alur Pelayanan Informasi Publik (PIP); pemasangan alur-alur pelayanan pada website berupa alur Pelayanan Surat Ijin Besuk Tahanan, Alur Permohonan Informasi; SOP Pelayanan diinformasikan melalui media sosial .
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Kejaksaan Negeri Yogyakarta telah memiliki SOP untuk melaksanakan standar pelayanan sebanyak 17 (tujuh belas) SOP, yakni : SOP Jaksa Menyapa; SOP JMS; SOP Pelaksanaan MOU Datun; SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat; SOP Peminjaman BB untuk keperluan sidang; SOP Penerbitan SP membuat telaahan; SOP penerimaan BB perkara Pidsus; SOP Penerimaan Barang Bukti; SOP Penitipan BB Pinjam Pakai; SOP Penkum Luhkum ; SOP Pemeriksaan Ahli; SOP Pemeriksaan Saksi; SOP Pemeriksaan Tersangka; SOP Permintaan Keterangan; SOP Teknis MOU Datun; SOP Teknis Penyusunan Pendapat Hukum
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Telah melakukan reviu SOP Bidang Pidsus.
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
1. Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta memberikan pembekalan kepada petugas PTSP mengenai pelayanan prima; 2. Mengikutsertakan pegawai dalam in house training mengenai pelayanan publik.; 3. Pengarahan Kajari terkait pelayanan tamu pada saat apel pagi.
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Sosialisasi terkait SOP pelayanan dan standar pelayanan dilakukan melalui media sosial seperti website, instagram, dan pemasangan banner-banner/ alur pelayanan pada area pelayanan. ; Penayangan alur pelayanan pada TV informasi publik.
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan yang ditujukan kepada para petugas PTSP menggunakan nota dinas Kajari Yogyakarta.
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Kejari Yogyakarta telah membuat sarana Pelayanan Terpadu berupa : (1) Ruang PTSP Penerimaan tamu ; (2) Ruang PTSP Loket tilang ; (3) tersedia lemari penitipan barang para tamu ; (4) tanda pengenal tamu ; (5) tersedia ruang tunggu tamu yang nyaman yang dilengkapi TV informasi, majalah bacaan ; (6) tersedia ruang laktasi ; (7) menyediakan fasilitas bagi kaum disabilitas berupa : parkir khusus disabilitas, kursi roda, jalan khusus disabilitas, kursi prioritas ; (8) tersedia alat cek suhu tubuh dan detektor logam ; (9) pemasangan poster terkait dengan prokes covid-19 untuk menerapkan 3M, menyediakan fasilitas cuci tangan dan hand sanitizer ; (10) ruang pelayanan hukum/ konsultasi hukum/ koordinasi; (11) ruang penerimaan pengaduan ; (12) ruang sidang online ; (13) kendaraan delivery tilang dan barang bukti ; (14) ruang tahap II / ruang diversi ; (15) Musholla ; (16) tersedia parkir mobil dan sepeda motor khusus tamu. ; (17) papan penunjuk arah ; (18) papan penunjuk evakuasi darurat ; (19) fasilitas informasi melalui media sosial website, instagram, dan facebook.
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Kejari Yogyakarta juga melakukan inovasi pelayanan berupa : (1) menyediakan pos pelayanan hukum gratis di Pasar Beringharjo bagi para pedagang (program JABAT PEDAGANG - JAKSA SAHABAT PEDAGANG PASAR BERINGHARJO) ; (2) pelayanan informasi melalui website dengan konten pelayanan pengaduan online, informasi pelayanan lelang, informasi pelayanan tilang, informasi penanganan perkara pidum dan pidsus yang terintegrasi dengan Pengadilan Negeri (PN), informasi penanganan perkara pidsus (SATSUS-OK) ; (3) pendataan pelayanan tamu dengan menggunakan aplikasi buku tamu secara elektronik ; (4) penyediaan sarana prasarana pelayanan disabilitas : parkir khusus disabilitas, kursi roda dan jalan khusus disabilitas, kursi prioritas ; (5) pelayanan informasi melalui TV informasi di ruang tamu ; (6) pelayanan informasi kinerja Kejari Yogyakarta melalui instagram, facebook dan twitter ; (7) pelayanan pelaksanaan persidangan secara online ; (8) pengantaran Barang Bukti (BB) incraht kepada yang berhak ; (9) pelayanan pembayaran tilang secara online melalui mesin EDC, semua perbankan, gopay, indomaret, tokopedia, dan PT. Pos Indonesia.
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat telah dilakukan secara rutin menggunakan IT terkait pelayanan antara lain : Pelayanan pengambilan Barang Bukti, pelayanan tilang, Pelayanan JMS, Pelayanan Yankum, Pelayanan Tamu, Pelayanan Besuk Tahanan, serta Pelayanan PTSP
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka melalui website Kejari Yogyakarta.
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survei kepuasan atas permasalahan yang dievaluasi.
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan