Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI SLEMAN
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
- SK Pembentukan Kerja Zona Integritas Menuju WBK Tahun 2021 NO KEP-14/M.4.11/Cs/03/2021 Tanggal 24 Maret 2021, undangan rapat, daftar hadir, notula dan foto rapat
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
- Undangan Rapat Nomor : Und-001/M/4.11/Cs/03/2021 Tanggal 16 Maret 2021, Daftar Hadir Rapat Tim ZI, Notula Rapat, Dokumentasi Rapat
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
- Buku Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas, Lampiran Mekanisme Penetapan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Kejaksaan Negeri Sleman Tahun 2021
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
- Buku Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas, Lampiran Mekanisme Penetapan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Kejaksaan Negeri Sleman Tahun 2021, Foto Sosialisasi dan Foto Target Prioritas
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
- Dokumentasi Screenshot Website, Media Sosial dan Media Masa
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
B
- SOP Rencana, Undangan,daftar hadir,Notula, dokumentasi
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
B
- Undangan, Daftar Hadir, Notula, Dokumentasi
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
- SOP telah dievaluasi, Undangan, Daftar Hadir Notula Dokumentasi
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
- Dokumentasi Presensi Kehadiran Kepala Kejaksaan Negeri Sleman Fingerprint dan Manual, Foto menggerakkan bawahannya untuk bekerja sama, Pakta Integritas
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
B
- SK Penetapan Agen Perubahan NO : KEP-15/M.4.11/03/2021 Tanggal 25 Maret 2021, Daftar Hadir Rapat Tim ZI, Notula Rapat, Dokumentasi Rapat, Foto Agen Perubahan
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
B
- Dokumentasi Kegiatan, Dokumentasi Suasana Kantor dan Foto Sosialisasi
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
B
- Slogan GET SMART (Giat, Cermat, Tepat, Semangat, Akurat dan Bermartabat) dan Yel yel MERAPI (Merakyat, Profesional, dan Berintegritas)
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
B
- Perja R.I. Nomor : PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum, SOP Pelayanan Hukum, SOP Tindakan Hukum Lain, SOP Teknis Pelaksanaan Penandatanganan Kesepakatan Bersama, SOP Penegakan Hukum, SOP Bantuan Hukum, SOP Pertimbangan Hukum. Perja R.I. Nomor : PER-032/A/JA/8/2010 tentang Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan Republik Indonesia, SOP Penerimaan Tamu PTSP, SOP Pelayanan Informasi Publik Melalui Meja Informasi, Perja R.I. Nomor : 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung R.I. Nomor : PER-002/A/JA/05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi, SOP Pelayanan Pengembalian Barang Bukti yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap, Permenpan RB R.I. Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, SOP Kegiatan Penerangan Hukum, SOP Pengelolaan Website Kejaksaan, SE Jaksa Agung R.I. Nomor SE-006/A/J.A/05/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat, SOP Penerimaan Laporan dan Pengaduan pada Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat (PPH&PPM), KEPJA R.I. Nomor : KEP-001 a/A/J.A/01/2006 tentang Pelaksanaan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum, SOP Pelaksanaan Kegiatan Jaksa Menyapa, Perja R.I. Nomor : Per-006/A/JA/07/2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan R.I, SOP Nota Pendapat Tindakan Penyelidikan, SOP Nota Pendapat Untuk Melakukan Tindakan Hukum Penyidikan, SOP Penyusunan Telaahan, SOP Pelaksanaan Tugas Pengayaan Informasi/ Data, SOP Penyerahan Tanggung Jawab Tersangka dan Barang Bukti
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
B
- Foto Observasi Kegiatan SOP
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
- Undangan Rapat Evaluasi, Daftar Hadir, Notula, Foto Rapat Evaluasi
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
B
- Dokumentasi Wawancara
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
B
- Screenshoot E-Dosir, Screenshoot CMS, Screenshoot SIMKARI
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
- Screenshoot SIMALIK, Screenshoot SIJOLI, Screenshoot Layanan Pengaduan, Screenshoot Layanan Informasi
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
- Undangan Rapat Evaluasi, Daftar Hadir, Notula, Foto Rapat Evaluasi
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
- SK Pengelolaan Website, Screenshoot Info Perkara Tindak Pidana Umum, Perkara Tindak Pidana Khusus, Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, Screenshoot DPO, Screenshoot Info Pejabat
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
- Undangan Rapat Evaluasi, Daftar Hadir, Notula, Foto Rapat Evaluasi
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
- Surat Kebutuhan Pegawai, Peta jabatan
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
B
- Surat Perintah Penempatan CPNS pada Unit Kerja
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
- Laporan Monev setiap
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
- Surat Perintah Rotasi atau Mutasi Internal
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
C
- Surat Perintah Rotasi atau Mutasi Internal
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
- Laporan Monev
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
- Laporan Diklat,
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
B
- Usul pegawai mengikuti Bimtek, Surat Perintah Diklat, .
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
- Laporan kegiatan pelaksanaan Bimtek, Diklat TAK
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
- Usulan Diklat
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
- Laporan Kegiatan
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
B
- Laporan Monev
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
-Perjanjian Kinerja, SKP.
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
- SKP
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
B
- SKP, Laporan Capaian Kinerja Triwulan (Capaian Kinerja berbasis Anggaran)
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
- Usulan Penghargaan Pegawai
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
- Laporan Penegakan Disiplin, Larangan Bepergian Ke luar Daerah, Absensi Manual, Inovasi Absensi Online, Surat Perintah Kajari untuk melaksanakan WFO/WFH, Nota Dins/ Memorandum Kajari untuk melaksanakan SE, Perja, Kepja, Insja
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
- Data Informasi Kepegawaian yang update, Dokumentasi Pemutahiran Data Pegawai, Tangkapan Layar Sistem Informasi Kepegawaian, Laporan Bulanan Aktifitas E Dosir
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
- Undangan Rapat, Daftar Hadir, Dokumentasi Rapat Staf
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
- Dokumen Perjanjian Kinerja, Undangan Rapat, Daftar Hadir, Dokumentasi Rapat Staf
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
-E-Monev
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
- Dokumen Rencana Kerja (TOR 2021), Dokumen Perjanjian Kinerja, IKU Kejaksaan Negeri Sleman, Renstra Kejaksaan RI
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
- Dokumen Rencana Kerja (TOR 2021), Dokumen Perjanjian Kinerja, IKU Kejaksaan Negeri Sleman, Renstra Kejaksaan RI
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
- IKU Kejaksaan Negeri Sleman
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
B
- IKU Kejaksaan Negeri Sleman dan Renstra Kejaksaan RI Tahun 2020-2024
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
- Laporan Bulanan Maret dan April 2021
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
- Laporan Bulanan Maret dan April 2021
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
- Foto Kegiatan Diklat, Surat Perintah Diklat
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
B
- Foto Kegiatan Diklat, Surat Perintah Diklat
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
-Pemasangan Banner, Sosialisasi Peraturan Kejaksaan RI No.3 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Gratifikasi
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
-SP Petugas Penerima Laporan Gratifikasi, Ruang Penerimaan laporan Gratifikasi , Laporan triwulan
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
- Foto Facebook Kejari Sleman, Foto Instagram Kejari Sleman, Foto Website, SP Pengakses Jaringan Informasi
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
- Bagan Struktural Kasi, Foto Dosir Kepegawaian, Papan Kontrol Kepegawaian, Penerapan SOP Pidum, Penggunaan Doorlock pada pintu keluar masuk Kantor, Penggunaan CCTV di Kantor, Pengusulan Pejabat Fungsional Perbendaharaan, Peta Resiko, PP RI Nomor 53 tentang Disiplin Pegawai
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
- Bimtek PNBP, Bukti Pemotongan Tunjungan Kinerja, Dinamika Kelompok, Dokumentasi In House Training, Dokumentasi Bimtek, Mutasi Internal Pegawai Jaksa, Mutasi Internal Pegawai TU, Pemanggilan LATSAR, Pemanggilan TAK, Rapat Staf, Surat Undangan In House Training, Uraian Tugas Pegawai
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
- Buku Waskat, SKP Jaksa, SKP TU
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
- Banner Pengaduan Masyarakat, Media Pengaduan Masyarakat melalui website, Sprint Pengaduan Masyarakat
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   0
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
B
-
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
B
-
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
- Foto Banner WBS melalui media website, Foto Ruang Unit Penanganan Pelaporan WBS, Foto Spanduk WBS, Sprint Petugas Penerimaan Pelaporan WBS,
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
- Memorandum Penerapan WBS di Lingkungan Kejari Sleman
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
- Laporan Evaluasi Pengendalian WBS
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
B
- Laporan Evaluasi Pengendalian WBS
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
- Dokumen Identifikasi Potensi Benturan Kepentingan di Kejaksaan Negeri Sleman
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
- Memorandum Dokumen Identifikasi Beturan Kepentingan di Lingkup Kejari Sleman, Sosialisasi Peraturan Kejaksaan RI No.2 Tahun 2020 Tentang Penanganan Benturan Kepentingan Di lingkungan Kejaksaan republik Indonesia
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
- Conflict Of Interest terkait Permohonan Pendampingan Hukum, Memorandum Penerapan Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkup Kejari Sleman
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
- Laporan Evaluasi Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
- Laporan Evaluasi Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
SPRINT PENYELENGGARAAN INFORMASI PUBLIK 07 MEI 2021, SPRINT PENYELENGGARAAN INFORMASI PUBLIK 17 MEI 2021, SPRINT PENYELENGGARAAN INFORMASI PUBLIK 17 MEI 2021 SPRINT PPH DAN PPM, SPRINT TUGAS PENGELOLAAN WEBSITE.
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
B
Banner dan Foto
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
SOP Kegiatan Penerangan Hukum, SOP Penerimaan laporan dan pengaduan pada PPH PPM, SOP Pengelola Website Kejaksaan, SOP Kegiatan Jaksa Menyapa, SOP Pelayanan Informasi Publik.
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
B
SOP Kegiatan Penerangan Hukum, SOP Penerimaan laporan dan pengaduan pada PPH PPM, SOP Pengelola Website Kejaksaan, SOP Kegiatan Jaksa Menyapa, SOP Pelayanan Informasi Publik.
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Undangan Sosialisasi kepada Peserta, Laporan Kegiatan, Dokumentasi Kegiatan, Dafar Hadir Peserta, Materi Pelatihan
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
WEBSITE, IG, TWITTER DAN FACEBOOK
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
B
sop tamu dan piket
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
B
sop ptsp
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
C
SIJOLI dan E-TILANG
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
FOTO DAN VIDEO
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
FOTO
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Foto Rapat Evalusi Tindak Lanjut dari Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan