Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI BANTUL
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Telah dibentuk tim kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Bantul Nomor Kep. 35/O.4.13/06/06/ 2018 tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Tim telah diseleksi melalui prosedur Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Rapat Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK WBBM dan dengan menempatkan pejabat sesuai dengan keahlian
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Tertuang dalam dokumen rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM Kejaksaan Negeri Bantul
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Target prioritas yang sesuai dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM telah tertuang di dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Sosialisasi dilakukan secara online yaitu melalui aplikasi SEMBILAN bantul,website kejaribantul.go.id, Youtube,Facebook,Instagram kejari bantul yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Selain itu, mengunakan Whatsapp grup guna mengumumkan kegiatan kinerja bagi pegawai dan diumumkan pada papan pengumuman.
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Target prioritas yang sesuai dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM telah tertuang di dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM serta tertuang dalam Laporan Kegiatan Zona Integritas Kejaksaan negeri bantul
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
aporan kegiatan zona integritas monev terhadap pembangunan Zona Integritas sudah dilaporkan secara berkala, Kemudian pada tanggal 2 Juli 2020 telah dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Tim Penilai Internal Pusat (TPIP) Kejaksaan Agung R.I. secara virtual dimulai dari jam 09.00 Wib sampai dengan 11.30 Wib
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Hasil dari monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti secara internal yakni dengan dilakukannya briefing atau rapat internal serta teguran secara lisan dan tertulis apabila terdapat anggota unit kerja yang melanggar disiplin kerja dan memberikan pengarahan kepada semua anggota tim kerja supaya tercipta hasil yang maksimal
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
a. Transparansi Pengelolaan Keuangan b. Pimpinan melaksanakan Pola hidup sederhana c. Tertib dan disiplin masuk kerja
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Ditetapkan Agen Perubahan dengan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Bantul No Kep 20/M.4.12 tanggal 1 agustus 2019 guna mendukung Kejaksaan Negeri bantul dalam memperoleh predikat Wilayah birokrasi bersih melayani
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
memaklumatkan budaya kerja melalu banner, himbauan pada saat briefing atau rapat internal serta kesempatan apel Kejaksaan Negeri bantul telah membangun budaya kerja dan pola pikir dengan meningkatkan kedisiplinan pegawai dan kualitas pelayanan public, dan mengadakan perubahan terhadap etos kerja serta kualitas dan kuantitas SDM dengan cara mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti DIKLAT atau pelatihan tertentu
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
seluruh pegawai terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah bebas korupsi dan Wilayah birokrasi bersih melayani dengan dilakukannya penandatanganan Pacta Integritas yang ditandatangani oleh seluruh Pimpinan dan Pegawai pada Kejaksaan Negeri Bantul
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Standar operasi prosedur Kejaksaan Negeri bantul mengacu pada Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 Tanggal 20 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
buku SOP pada Kejari Bantul
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Laporan Notulen Rapat Monitoring Evaluasi SOP, Daftar Hadir Rapat, Dokumentasi Rapat
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
CMS, Simkari, SIPEDE, e-Tilang ,e-PNPB
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Daftar Kenaikan Pangkat (DKP), Kenaikan Gaji Berkali, Aplikasi Sipede ( Sistem Informasi Persuratan Disposisi Elektronik)
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
website kejaksaan negeri bantul, sosial media
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran unit kerja, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada public yakni dengan dilakukannya survey kepada masyarakat umum dengan cara mengisi kuisioner di aplikasi SINORI
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Kebijakan tentang keterbukaan pelayanan publik telah diterapkan dengan adanya Ruang Pelayanan Publik, Website, dan penggunaan media cetak serta aplikasi SEMBILAN BANTUL yang dapat dfunduh di playstore sehingga dapat diakses oleh semua masyarakat yang dikelola oleh pegawai yang ditunjuk
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Melakukan atau menindak lanjuti Penyelesaian atas Laporan Pengaduan Masyarakat yang diterima secara offline maupun online
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 Tanggal 20 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dan Dilaksanakan Kejaksaan Agung RI
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Berdasarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Bantul No. Prin-250/M.4.12/Cp/02/2021 Tanggal 1 Februari 2021
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Berdasarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Bantul No. Prin-250/M.4.12/Cp/02/2021 Tanggal 1 Februari 2021
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Kejaksaan Negeri Bantul telah mengusulkan mutasi pegawai antar jabatan sebagai wujud dari pengembangan karier pegawai yakni dengan mengusulkan pegawai/Jaksa yang telah lama bertugas di Kejaksaan Negeri bantul untuk mutasi dan promosi jabatan yang Dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung RI
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Mutasi pegawai antar jabatan telah mempertimbangkan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan oleh unit kerja dalam hal ini dengan mengusulkan pejabat yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai dengan kompetensi jabatan dan Dilaksanakan Kejaksaan Agung RI
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Berdasarkan Kinerja dan ditindak lanjuti dengan surat perintahUnit kerja telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja bagi setiap pegawai dan Dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung RI
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Kejaksaan Negeri Bantul Mengikutsertakan Pegawai untuk mengikuti Diklat/Pelatihan untuk pengembangan kompetensi bagi para pegawai dilingkungan unit kerja Kejaksaan Negeri Bantul
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Kejaksaan Negeri Bantul telah melakukan evaluasi hasil pengelolaan kinerja pegawai dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi yakni dengan cara memberikan penilaian yang memuat Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Pencapaian Pengukuran SKP pada setiap akhir tahun berjalan sehingga bisa dijadikan acuan dalam menentukan dan pertimbangan pengelolaan kinerja pegawai
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
-
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Setiap pegawai di Kejaksaan Negeri Bantul telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti DIKLAT maupun pengembangan kompetensi lainnya yaitu dengan mengusulkan daftar nama calon peserta DIKLAT baik DIKLAT struktural maupun DIKLAT fungsional dan Dilaksanakan Kejaksaan Agung RI dengan usulan dari unit kerja
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Inhouse training tata cara penerimaan tamu
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Kejaksan Negeri Bantul Tiap bulan membuat dan mengirimkan laporan ke unit kerja diatasnya (Kejaksaan Tinggi D.I.Yogyakarta) sebagai cara untuk memonitor dan melakukan evaluasi terhadap kinerja unit kerjanya
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
SK Remunerasi Pegawai
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Ukuran kinerja individu pada unit kerja Kejaksaan Negeri Bantul telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya sebagaimana Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dalam hal ini Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik yakni dengan mengevaluasi pelaksanaan target-target sasaran kinerja pegawai contoh: a. DP3 b. Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
-
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
la. Diterapkan Disiplin Pegawai/Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai b. Pemotongan Remunerasi sesuai dengan peraturan
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
aplikasi Simkari
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Notulen Penyususan Rencana Kerja, Pimpinan Kejaksaan Negeri Bantul terlibat secara langsung pada setiap penyusunan Perencanaan dan memimpin rapat penyusunan rencana strategis
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Dokumentasi Penyususan Rencana Kerja, Pimpinan Kejaksaan Negeri Bantul terlibat secara langsung pada setiap penyusunan Perencanaan dan memimpin rapat penyusunan rencana strategis
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Pimpinan Kejaksaan Negeri Bantul memantau pencapaian kinerja secara berkala guna meningkatakn kulitas kinerja dan kedisiplinan bagi setiap pegawai
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Rencana Kerja dan Rencana Strategis
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Dokumen perencanaan telah berorientasi pada hasil sebagai acuan dan dasar mengenai kegiatan apa yang sudah dilakukan, kegiatan yang sedang dilakukan, dan kegiatan yang akan dilakukan sehingga tercipta kinerja yang profesional dan proporsional (Foto Dokumen Renstra)
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Foto Dokumen Renstra
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Foto Dokumen Renstra
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
laporan kinerja telah disusun sesuai dengan jadwal
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Seluruh pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja pada Kejaksaan Negeri Bantul (Foto Laporan Hasil Kinerja Seksi TindakPIdana Khusus via SIMKARI)
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
Seluruh pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja pada Kejaksaan Negeri Bantul (Foto Laporan Hasil Kinerja Seksi TindakPIdana Khusus via SIMKARI)
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang berkompeten yakni dengan mengusulkan promosi jabatan sesuai dengan kompetensinya (the right man in the right place) sehingga dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya secara profesional dan proporsional (Foto SK Bendaraha gaji dan Ijazah Diklat)
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Public campaign tentang pengendalian gratifikasi telah dilakukan secara berkala yakni dengan menempatkan pamflet tentang anti korupsi dan bebas KKN serta bersih dari suap dan gratifikasi pada setiap ruangan yang mudah dilihat dan dibaca oleh masyarakat umum serta memberikan pengarahan kepada setiap pegawai guna mencegah terjadinya gratifikasi
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Kejaksaan Negeri Bantul telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi sesuai dengan yang ditetapkan organisasi (Laporan LHKPN)
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Kejaksaan Negeri Bantul telah membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja (Fakta Integritas dan dibangung Ruang Pelayanan Terpadu Satu Atap)
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
Kejaksaan Negeri Bantul telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi sesuai dengan yang ditetapkan organisasi (Laporan LHKPN)
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
-
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
Kejaksaan Negeri Bantul telah menginformasikan dan mengkomunikasikan Laporan Hasil Pemeriksaan (SPI) kepada seluruh pihak agar kegiatan kinerja dapat berjalan dengan baik, transparan, professional dan proporsional, serta bersih dan bebas dari KKN
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
a. Surat Edaran Jaksa Agung No. SE -006/A/JA/05/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat b. Surat Jaksa Agung Muda Pengawasan Nomor : B-43/H/Jjw/08/2009 tanggal 13 Agustus 2009 tentang Mekanisme Penyelesaian Laporan Pengaduan dan limit waktu penyelesaian laporan Pengaduan. Pos Pelayanan Publik dan Pelayanan Gratis (On the Spot atau di kantor) c. Pelayanan Terpadu Satu Atap
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   7
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   3
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   4
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Telah dilakukannya monitoring dan evaluasi terhadap unit kerja Kejaksaan Negeri bantul antara lain : a. Inspeksi Kejaksaan Tinggi D.I.Yogyakarta b. Layanan Pengaduan pada Website Kejaksaan Negeri Bantul c. Adhyaksa Melayani
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti dengan baik Pelaksanaan Tindak lanjut atas hasil inspeksi akan segera dilaksanakan sesuai petunjuk hasil inspeksi
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
a. Website b. Ruang Pelayanan Publik c. Adhyaksa Melayani
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
a. Website b. Ruang Pelayanan Publik c. Adhyaksa Melayani
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System dilakukan bulanan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan penggunaan aplikasi layanan pengaduan yang ada pada website Kejaksaan Negeri Bantul
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti dalam rangka meningkatkan kualitas dan produktivitas Kejaksaan Negeri Bantul dalam penanganan perkara baik perkara Tindak Pidana Umum maupun perkara Tindak Pidana Khusus
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
a. Surat Edaran Jaksa Agung RI No. SE-006/A/JA/03/2013 tentang Pola Hubungan Antara Bidang Datun dengan Bidang Intelijen dan Bidang Tindak Pidana Khusus
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi yakni dengan Disampaikan di Rapat Staf
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
a. Nota Dinas dari Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus ke Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara b. Nota Dinas dari Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara ke Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus.
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan yakni dengan melaksanakan Rapat Staf pegawai
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti agar tidak terjadi benturan-benturan kepentingan dalam hal penanganan perkara
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Delievery Tilang dengan bekerja sama dengan PT. Pos Cabang Bantul, delivery Barang Bukti, Jadwal Sidang Online (Web terhubung ke SIPP),Pelayanan Hukum, tilang On The Spot,Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP),Adhyaksa Melayani, Aplikasi SEMBILAN, Ruang Tunggu Tilang yang nyaman dan representatif, Poliklinik, Mushola, Ruang Tahap 2, Ruang Diskusi, Papan penunjuk arah, Pojok Baca, Ruang Merokok, Ruang Laktasi, Pojok Kordinasi Jaksa-Penyidik,TP4D Online, Teras Adhyaksa, Area Barang Bukti, Jaksa Mitra Desa, Papan Penunjuk Arah,
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Dibuat pengumuman kepada masyarakat umum tentang Pelayanan melalui Media Massa, Website dan banner. Stiker pelayanan dari Kejari Bantul, melalui Facebook Info Cegatan Jogja, Instagram, dan Aplikasi SEMBILAN BANTUL
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : Per-011/A/JA/06/2011 tentang Standar Pelayanan Publik Kejaksaan RI. Maklumat Pelayanan telah dibuat dan dipasang di pintu masuk loby utama PTSP
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
adanya inovasi pelayanan hukum on the spot dimana Kejaksaan Negeri Bantul mendatangi penerima layanan/masyarakat sebagai bentuk Kejaksaan Negeri Bantul tidak menunggu masyarakat untuk mendapatkan layanan namun Kejaksaan Negeri Bantul mendekati Masyarakat untuk memberikan layanan.
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Kejaksaan Negeri Bantul telah melakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima dengan mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti pelatihan Capacity building berupa pelatihan Petugas E Tilang
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
a. Media Cetak b. Website c. Banner
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan sudah diimplementasikan di Kejaksaan Negeri Bantul yakni dengan memberikan penghargaan dan mengusulkan promosi jabatan kepada pegawai yang berprestasi serta memberikan sanksi/hukuman kepada pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin misalnya dengan memberikan teguran baik secara lisan maupun teguran secara tertulis
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) telah dibangun dan berjalan. Dimana Petugas PTSP tidak menggunakan baju PDH tetapi memakai batik
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Delievery Tilang bekerja sama dengan PT. Pos Cabang Bantul, delivery Barang Bukti, Jadwal Sidang Online (Web terhubung ke SIPP),Pelayanan Hukum, tilang On The Spot,Pelayanan Terpadu Satu Atap,Adhyaksa Melayani, Aplikasi SEMBILAN, Ruang Tunggu Tilang yang nyaman, Poliklinik, Mushola, Ruang Tahap 2, Papan penunjuk arah, Pojok Baca, Ruang Merokok, Ruang Laktasi, Pojok Kordinasi Jaksa-Penyidik, Teras Adhyaksa, Area Barang Bukti, Jaksa Mitra Desa.
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Kejaksaan Negeri Bantul telah milakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Bantul secara offline yaitu dengan Aplikasi Sinori
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui berbagai media (misal: papan pengumuman, website, media sosial, media cetak,) yakni pada aplikasi SEMBILAN Bantul dan website Kejaribantul.go.id dan Adhyaksa Melayani
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Kejaksaan Negeri Bantul telah milakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat terhadap kegiatan kinerja dan pelayanan public pada aplikasi Adhyaksa Melayani guna meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan pelayanan hukum sehingga tewrwujud peningkatan kualitas dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya serta dilakukan secara professional dan proporsional agar terwujud Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan