Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI GUNUNG KIDUL
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Surat Keputusan Nomor KEP-05/M.4.13/02/2021 tanggal 16 Februari 2021 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan ZI menuju WBBM, dan KEP-10/M.4.13/03/2021 pada tanggal 02 Maret 2021 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan ZI menuju WBBM
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Telah melalui prosedur dengan bukti dukung absen rapat, notulen, dan foto rapat yang mewakili seluruh bidang di kejari gunungkidul
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Terdapat Dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBBM
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Dokumen Rencana Aksi Pembangunan ZI
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Dokumentasi Sosialisasi WBK Spanduk/Banner Pembangunan Zona Integritas, Instagram : @kejaksaannegerigunungkidul
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Notulen Rapat Monitoring dan Evaluasi Zona Integritas dokumentasi dan absensi
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Notulen Rapat Monitoring dan Evaluasi Zona Integritas dokumentasi dan absensi
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Notulen Rapat Monitoring dan Evaluasi Zona Integritas dokumentasi dan absensi
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Kepala Kejaksaan Negeri Gunungkidul dan pada Kasi Kasubag berperan sebagai Role Model dalam rangka mempertahankan predikat WBK menuju WBBM dengan KEP-13/M.4.13/03/2021 tanggal 05 Maret 2021 tentang Penetapan Role Model Kejaksaan Negeri Gunungkidul
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Menetapkan Agen Perubahan yaitu dengan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Gunungkidul Nomor Kep-14/M.4.13/03/2021 tanggal 05 Maret 2021 tentang Penetapan Agen Perubahan ( Agen Of Change)
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Dokumentasi Pengajian, Quote, Budaya Kerja Sesuai SOP
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Gunungkidul terlibat dalam pembangunan Zona Integritas dalam rangka mempertahankan WBK menuju WBBM. Dokumentasi pencanangan WBBM
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Buku SOP-SOP pada Kejari Gunungkidul
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Buku SOP-SOP pada Kejari Gunungkidul
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Laporan Notulen Rapat Monitoring Evaluasi SOP, Daftar Hadir Rapat, Dokumentasi Rapat
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Tangkapan Layar CMS Pidum Pidsus, Simkari, dan Sipede
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Sudah. Foto Simkari dan Aplikasi Sipede ( Sistem Informasi Persuratan Disposisi Elektronik)
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Dokumentasi Monitor TV Informasi di Zona Hijau Foto Website Kejari Gunungkidul : http://kejari-gunungkidul.kejaksaan.go.id, Foto e-PTSP, Aplikasi ABBDUL, Walang (Kawulo Siap Antar Tilang) via WA
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Notulen Rapat Monitoring Dan Evaluasi Pemanfaatan Teknologi Informasi, Daftar Hadir, Foto Rapat
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
KEP-03//M.4.13/02/2021 tanggal 04 Februari 2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Teknologi Informasi (TI) Kejaksaan Negeri Gunungkidul Website: http://kejari-gunungkidul.kejaksaan.go.id dan Tayangan LCD Monitor di PTSP. Youtube Instagram E-PTSP
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Notulen Rapat Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik, Daftar Hadir, Dokumentasi Rapat
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Analisa usul kebutuhan Pegawai dan Peta Jabatan
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Surat perintah Print No.97/M.4.13/Cp.1/03/2021 tentang Penempatan CPNS atas nama AMALLIA ISTHIKOMAH, S.KOM, DKK
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Laporan Monitoring Penempatan Pegawai notulen dan Daftar Hadir
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Surat Perintah Mutasi Pegawai No.178 dan 179/M.4.13/Cp.1/02/2021 Surat Perintah Mutasi Pegawai atas Nama NIKEN RETNO WIDARTI DAN WIJAYANTI
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Surat Perintah Mutasi Pegawai Print No. 201 dan 201/M.4.13/Cp.1/03/2021 Surat Perintah Pemepatan Pegawai atas nama NUR RAHMAT SUTRISNO, SH DAN SITI JUNAIDAH
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Laporan Monitoring Penempatan Pegawai Yang ditandatangani oleh Kepala Seksi yang bersangkutan
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Dokumen dan Daftar hadir Peserta Sosialisasi dan Bimtek, Surat Perintah No Print -201/M.4/CP.2/03/2021 tanggal 03 Maret 2021 tentang Mengikuti Bimbingan Teknis penggunaan Aplikasi SIRUP dan Aplikasi SPSE
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Dokumen Pengiriman Pegawai Peserta Diklat ke Kejati dan Surat Perintah No. Print-226/M.4.13/03/2021 tanggal 10 Maret 2021 tentang mengikuti diklat TAK (Teknis Administrasi Kejaksaan).
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Dokumentasi dan Assesmen Penilaian Pegawai
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Permintaan Pemanggilan Peserta Pelatihan No Surat B-13/I/ltf/03/2021 tanggal 05 Maret 2021 tentang bantuan pemanggilan peserta Diklat TAK Gelombang 3 dan 2 TA 2021.
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Dokumentasi Kegiatan In House Training/Kegiatan Diklat TAK
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Laporan pelatihan Diklat TAK
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Fakta intregritas,Perjanjian kinerja dan SKP
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Dokumen usulan perubahan kelas jabatan pegawai Kejaksaan Negeri Gunungkidul dengan nomor B-179/M.4.13/Cp.3/03/2021 tanggal 17 Maret 2021 atas nama Husni Mubarok, SH, dkk
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Ya . Buku Catatan Penilaian Pegawai Kejari Gunungkidul
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Pemberian penghargaan/reward kepada pegawai berprestasi. Dokumentasi kegiatan dan sertifikat penghargaan. Dokumen usulan perubahan kelas jabatan pegawai Kejaksaan Negeri Gunungkidul dengan nomor B-179/M.4.13/Cp.3/03/2021 tanggal 17 Maret 2021 atas nama Husni Mubarok, SH, dkk
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Dokumentasi absen dan apel kerja. Buku Waskat dan Buku Catatan Pegawai /buku biru
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Dokumentasi tangkapan layar SIMKARI
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Dokumen Renstra, Renja, Notulen rapat penyusunan dan pembahasan rencana kerja dan Daftar hadir rapat
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Dokumen Perjanjian Kinerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Dokumentasi Pimpinan memantau kinerja pegawai secara berkala
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Dokumen Renstra dan Renja
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Renstra dan Renja mengacu menyempurnakan dari tahun sebelumnya
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Indikator Kinerja Utama (IKU) terdapat di semua bidang
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Foto Kegiatan/Aksi
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Ya telah disusun tepat waktu
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Laporan Bulanan Menggunakan SILABIN (Sistem Laporan Bulanan Bidang Pembinaan), Laporan Kinerja Pegawai Kejaksaan, Laporan Tri Wulan, LHKPN, E Filing Pajak
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
Materi Vicon In House Training dan dokumentasi, Pengajian, Apel Kerja
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Mutasi Lokal sesuai keahlian yang dimilki yang bersangkutan dan dibutuhkan bidang Sprint penempatan CPNS ke bidang-bidang
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Foto Banner, Dokumentasi Ruang WBS dan gratifikasi, Nota Dinas Nomor : 05/M.4.13/Cp.1/04/2021 tanggal 29 April tentang E-Book Pengendalian Gratifikasi
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Sudah dengan KEP-16/M.4.13/Cp.1/03/2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi. Laporan notulen monitoring evaluasi kegiatan Unit Pengendalian Gratifikasi, Dokumentasi dan daftar hadir rapat.
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
B
KEP-17/M.4.13/Cp.1/03/2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang Tim Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul. Laporan kegiatan SPIP, dokumentasi dan daftar hadir. Dokumentasi CCTV dan Absensi Pegawai, Surat Izin Keluar Kantor, Buku Waskat, Buku Tamu
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
B
Laporan notulen hasil monitoring evaluasi resiko dalam SPIP, dokumentasi dan daftar hadir.
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
Dokumen kegiatan pengendalian resiko, analisis resiko
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
Dokumentasi sosialisasi SPI dengan apel kerja pegawai
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
E-Lapdu, Dokumentasi Lapdu
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   1
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   1
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Notulen Rapat Monitoring Evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Capture respon pengaduan masyarakat, Disposisi penyampaian pengaduan masyarakat kepada bagian terkait untuk ditindak lanjuti
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Tersedianya ruang Whistle Blowing System
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
B
Capture Aplikasi Whistle Blowing System
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Laporan Notulen monitoring evaluasi penerapan Whistle Blowing System,
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
Laporan tindak lanjut hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
SOP benturan kepentingan, Dokumen identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Nota Dinas Nomor : ND-04/M.4.13/Cp.1/04/2021 tanggal 29 April 2021 tentang Benturan Kepentingan
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
KEP-23/M.4.13/04/2021 tanggal 26 April 2021 perihal Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
LHKPN, LHKASN, Laporan SPT, LHKPN, LHKASN, Laporan SPT . Berita Acara Rapat kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan benturan kepentingan dan dokumentasi
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Laporan tindak lanjut rekomendasi kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan benturan kepentingan
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
1. Adanya alur pelayanan di tempat pelayanan untuk memudahkan masyarakat mendapat pelayanan 2. telah adanya waktu / jam pelayanan di tempat pelayanan 3. telah tersedianya ruang tahap 2 yang terpisah dari ruang pegawai telah tersedianya ruang pemeriksaan saksi / tersangka yang terpisah dari ruang pegawai yang telah dipasang CCTV telah terpasangnya ruang koordinasi dengan penyidik yang terpisah dari ruang pegawai dan terpasang CCTV telah tersedia ruang pelayanan hukum, ruang informasi publik dan pengaduan masyarakat dalam satu ruangan 7. telah tersedianya ruang laktasi 8. telah tersedianya loket pelayanan tilang yang terpisah dari ruang pegawai 9. telah tersedianya tempat piket 10. telah tersedianya parkir khusus wanita dan disabilitas 11. telah tersedianya sarana untuk kaum disabilitas
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
- Sudah, terpasangnya standar maklumat pelayanan di tempat pelayanan
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Telah adanya SOP mengenai standar pelayanan yang terpasang di tempat pelayanan dan telah diinformasikan kepada public dengan menggunakan berbagai media yang mudah dipahami oleh masyarakat
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Sudah dilaksanakan. Laporan rapat reviu dan perbaikan atas SOP Pelayanan PTSP Kejaksaan Negeri Gunungkidul. Daftar hadir rapat dan Dokumentasi rapat. Laporan evaluasi dan monitoring pelaksanaan pembangunan gedung barang bukti, kantor pengacara negara dan poliklinik.
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Sudah, dilakukan dari pihak penyelenggara pelayanan (Bank BRI) untuk memberikan sosialisasi tentang cara melayani yang baik dan benar, telah adanya duta pelayanan (senyum, sapa dan salam)
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Sudah dapat diakses melalui berbagai media baik Website, Facebook, Instagram dan Youtube
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Telah adanya punishment kepada pelaksana pelayanan yang bekerja tidak sesuai standar pelayanan dengan adanya souvenir, snack dll yang diberikan kepada penerima layanan apabila layanan tidak sesuai standar. Dokumentasi bentuk punishmen yang disediakan. Pemberian reward bagi pegawai dan office boy terbaik di Kejaksaan Negeri Gunungkidul. Sertifikat Dokumentasi acara pemberian reward.
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Telah terdapat sarana layanan terpadu telah tersedianya informasi, loket penerimaan surat dan loket pelayanan di PTSP. KEP-19/M.4.13/03/2021 tanggal 24 Maret 2021 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN).
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Telah terdapat inovasi dari berbagai bidang yaitu : 1. Abbdul (Aplikasi Barang Bukti Dan Rampasan Kejaksaan Negeri Gunungkidul) 2. WALANG (KAWULO SIAP ANTAR TILANG) dan Si Ingkung (Sistem Informasi Tilang Kejari GK) 3.Jadulan 4. JALAKUMIS (Jaksa Pelayanan Hukum Gratis) 5. Sikendi Gundul (Sistem Informasi Kendaraan Dinas Gunungkidul) 6. Anjasmaraku (Antar Jemput saksi perkara tindak pidana khusus) 7. Perjanjian Kerjasama antara Kejari Gunungkidul dengan Sekolah Luar Biasa Negeri Gunungkidul tentang Penyediaan layanan bagi penyandang disabilitas 8. Perjanjian Kerjasama antara Kejari Gunungkidul dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul tentang Pelayanan Kesehatan
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Sudah dilakukan survei kepuasan
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Dapat, melalui E- Survey pada Website &BukuTamu Digital yang berada di ruang PTSP
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
telah dilakukan tindak lanjut dengan perbaikan pelayanan
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan