Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI KULONPROGO
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Surat Keputusan Nomor KEP-20/M.4.14/03/2021 tanggal 15 maret 2021 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan ZI menuju WBK
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Telah melalui prosedur dengan bukti dukung absen rapat, notulen, dan foto rapat yang mewakili seluruh bidang di kejari Kulon Progo
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Terdapat Dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Dokumen Rencana Aksi Pembangunan ZI
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Dokumentasi Sosialisasi WBK Spanduk/Banner Pembangunan Zona Integritas, Foto Deklarasi WBK dan screenshoot media komunikasi
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
File Program kerja 6 area perubahan dan monitoring tahap persiapan
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
File Program kerja 6 area perubahan dan monitoring tahap persiapan
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
File Program kerja 6 area perubahan dan monitoring tahap persiapan
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Kepala Kejaksaan Negeri Kulon Progo berperan sebagai Role Model dalam rangka menuju predikat WBK dengan KEP-21/M.4.14/03/2021 tanggal 06 Maret 2021 tentang Penetapan Role Model di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kulon Progo, dokumen SPT Tahunan, Dokumen LHKPN dan dokumentasi foto Kajari/role model memimpin rapat
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Menetapkan Agen Perubahan yaitu dengan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kulon Progo Nomor KEP-22/M.4.14/03/2021 tanggal 16 Maret 2021 tentang Penetapan Agen Perubahan ( Agen Of Change) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kulon Progo
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Dokumentasi deklarasi zona integritas, pemasangan Quote, dokumentasi rapat (daftar hadir, notulen,foto)
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Kulon Progo terlibat dalam pembangunan Zona Integritas dalam rangka menuju wilayah WBK. Dokumentasi pencanangan WBK, dokumentasi rapat (daftar hadir, notulen,foto), serta Surat Keputusan Nomor KEP-20/M.4.14/03/2021 tanggal 15 maret 2021 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan ZI menuju WBK
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
SOP mengacu kepada SOP yang ditetapkan oleh Kejaksaan Agung RI, yaitu SOP jamintel, SOP Jampidum, SOP jampidsus, SOP Jamdattun, SOP Jamwas, dan SOP Badiklat Kejaksaan Agung RI
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Dokumentasi Sosialisasi SOP
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Dokumen SOP hasil evaluasi, dan dokumentasi rapat tentang evaluasi SOP
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Dokumen tangkapan layar aplikasi CMS, Sipede, e-tilang, inderasembilan, e-piutang, saiba, e-monev,sas 2021, simponi, aplikasi persediaan, SIMAK BMN, SIMAN, simkari, arssys
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Sudah. Foto Simkari dan Aplikasi Sipede ( Sistem Informasi Persuratan Disposisi Elektronik)
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Foto Website Kejari Kulon Progo :https://www.kejari-kulonprogo.go.id/
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Dokumentasi rapat evaluasi pemanfaatan penggiunaan teknologi informasi
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
- Dokumentasi keterbukaan informasi publik
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Dokumentasi rapat tentang re-design website Kejaksaan Negeri Kulon Progo
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Dokumen permintaan data kebutuhan pegawai
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Usulan personil eselon V Kasubsi Barang Rampasan disertai dengan dokumen analisa jabatan
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Dokumen laporan monitoring penempatan pegawai pada Kejaksaan Negeri Kulon Progo a.n. Yaro Arofah, A.Md.
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Surat Perintah Mutasi Pegawai : Print-613/M.4.14/Cp.3/12/2020 tanggal 7 Desember 2020 a.n. Meladissa Anwasari, S.H. Dan Surat Perintah mutasi pegawai : Prin-14/M.4.14/Cp.3/01/2021 tanggal 14 Januari 2021 a.n. Yaro Arofah, A.Md.
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Usulan personil eselon V Kasubsi Barang Rampasan disertai dengan dokumen analisa jabatan
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Dokumen laporan monitoring penempatan pegawai pada Kejaksaan Negeri Kulon Progo a.n. Yaro Arofah, A.Md.
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kulon Progo Nomor : B-2538/M.4.14/Cp.2/12/2019 tentang analisa kebutuhan diklat tahun 2021
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kulon Progo Nomor : B-1652/M.4.14/Cp.2/08/2019 tentang permintaan peserta pelatihan kearsipan, disertai dengan dokumen analisa
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Assessment Penilaian Pegawai a.n. Eriksa Ricardo, S.H., beserta dengan matrix assessment
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kulon Progo Nomor : B-1652/M.4.14/Cp.2/08/2019 tentang permintaan peserta pelatihan kearsipan, disertai dengan dokumen analisa dan Dokumen modul diklat
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Dokumentasi In-house training tentang "deteksi dini penyakit jantung" dan in-house training pelatihan "penanggulangan dan pencegahan kebakaran"
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Laporan monitoring dan evaluasi diklat CMS a.n. Arif Nursalim, A.Md.
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Dokumen Perjanjian kinerja tahun 2021 dan SKP seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Kulon Progo
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Dokumen pakta integritas dan dokumen SKP seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Kulon Progo
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Ya. Dokumen SKP, LHKPN, dan SPT
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Pemberian penghargaan/reward kepada pegawai berprestasi. Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kulon Progo Nomor : kep-33-/M.4.14/05/2021 tanggal 11 mei 2021 tentang penetapan pegawai kinerja terbaik di lingkungan Kejaksaan Negeri Kulon Progo a.n. Eriksa Richardo, S.H.
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Dokumentasi absen, apel kerja, buku biru, waskat, buku jurnal harian, laporan kehadiran pegawai, laporan rapid test, laporan swab antigen, dan laporan pelaksanaan vaksinasi Covid-19
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Dokumen print-out aplikasi SIMKARI berupa DRH
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Dokumen Renja
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Dokumen Perjanjian Kinerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Dokumentasi Pimpinan memantau kinerja pegawai secara berkala melalui laporan bulanan
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Dokumen Renja dan Lakip
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Laporan Pelaksanaan Sosialisasi dan Foto Bukti Dukung Pengembalian BB
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kejaksaan Negeri Kulon Progo 2021
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
IKU Kejaksaan Negeri Kulon Progo 2021 dan RENSTRA Kejaksaan RI 2020-2024
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Scan Dokumen Laporan Kinerja Tahun 2020 tertanda tangan pada 31 Desember 2021
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Scan Dokumen Laporan Kinerja Tahun 2020 tertanda tangan pada 31 Desember 2021
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Dokumentasi Diklat PIM, sprint diklat, bimtek
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Laporan Webminar dan Materi Webminar
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Pemasangan baner gratifikasi, Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kulon Progo Nomor : B-684/M.4.14/Dsb.4/04/2021 tanggal 14 April 2021 tentang peningkatan pelaksanaan tugas di daerah ( tentang gratifikasi )
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Sudah. Dengan KEP-29/M.4.14/Cp.1/04/2021 tanggal 26 April 2021 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi, Laporan Kegiatan Unit Pengendalian Gratifikasi, Dokumentasi Ruang
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
KEP- 28/M.4.14/Cp.1/04/2021 tanggal 26 April 2021 tentang Tim Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) pada Kejari Kulon Progo, Laporan Triwulan IV BMN
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
Dokumen Peta Risiko Program Kerja Kejaksaan Negeri Kulon Progo tahun 2021
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
Dokumentasi hasil monitoring resiko dalam sistem pengawasan internal berupa lapbul dan SOP PTSP
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
Sosialisan SPI kepada seluruh pegawai melalui apel dan penempelan dokumen SPI di papan pengumuman. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kulon Progo Nomor : B-684/M.4.14/Dsb.4/04/2021 tanggal 14 April 2021 tentang peningkatan pelaksanaan tugas di daerah ( tentang gratifikasi )
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Dokumentasi kegiatan pengaduan masyarakat, Register tamu pos media informasi dan pelayanan hukum,, Laporan Pengaduan (Telaahan terhadap permohonan)
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   0
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Laporan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Laporan hasil tindak lanjut
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Sosialisasi Wistle Blowing System di Kejari Kulon Progo
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
Keputusan No. Kep-223/A/JA/08/2019 tentang Unit Perlindungan Pelapor Kejati DIY.
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Lapdu bulan Maret, April, Mei 2021
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
Lapdu bulan Maret, April, Mei 2021
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Pemetaan Benturan Kepentingan
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
SOP Benturan Kepentingan
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Dokumen prosedur pelaporan benturan kepentingan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
Monev benturan kepentingan
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Sosialisasi evaluasi benturan kepentingan
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-011/A/JA/06/2013 tntang Standar Pelayanan Publik Kejaksaan Republik Indonesia
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Maklumat Pelayanan
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Terdapat SOP untuk setiap pelayanan
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
sudah dilaksanakan review terhadap perbaikan atas standar pelayanan dan SOP
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
dokumentasi sosialisasi dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
website www.kejari-kulonprogo.go.id, facebook, twitter, instagram, youtube Kejaksaan Negeri Kulon Progo
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
ada reward berupa pemberian marchedise bagi pemohon pelayanan dan punishment berupa teguran lisan bagi petugas PTSP yang bekerja tidak sesuai standart pelayanan
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
terdapat ruang PTSP, dan juga terdapat Mall Pelayanan Publik
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
pengambilan tilang secara online, inovasi pelayanan di website ada pelayanan hukum, pengambilan barang bukti, pelayanan hukum gratis, informasi pelayanan publik, besuk tahanan, surat elektronik
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
sudah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
hasil survey kepuasan dapat diakses melalui sosial media
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
adanya recruitment petugas PTSP, renovasi Ruang PTSP agar semakin representatif dalam memberkan pelayanan
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan