Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI SIDOARJO
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Telah diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo Nomor: KEP-05/O.2.31/Cp.1/03/2021 tanggal 18 Maret 2021 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kejaksaan Negeri Sidoarjo
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi ditentukan melalui prosedur yang jelas dengan cara Rapat Pimpinan dengan seluruh Pegawai dan Honorer pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Bukti dukung : 1. Notulen Rapat 2. Lampiran Dokumentasi Kegiatan Rapat
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK / WBBM Kejaksaan Negeri Sidoarjo dengan bukti dukung Dokumen rencana aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Kejaksaan Negeri Sidoarjo dibuat pada tanggal 25 Maret 2021
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM telah tertuang di dalam dokumen pembangunan
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Sosialisasi dilakukan secara online Melalui Media sosial Instagram, Facebook, Twitter, Youtube dan website kejari.sidoarjo.go.id yang dapat diakses oleh masyarakat umum, Selain itu menggunakan fasilitas Grup pada Media Whatsapp untuk kordinasi bagi pegawai.
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
B
Sebagian besar kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana;
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Pelaporan Progres LKE beserta data dukung dilakukan setiap bulan melalui Aplikasi SILABIN
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
B
Sebagian Besar Monitoring dan Evaluasi telah dilakukan perbaikan guna mewujudkan hasil yang maksimal
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo dalam berbagai kegiatan sebagai role model Pimpinan pada satuan kerja Kejaksaan Negeri Sidoarjo memberikan contoh nyata dalam upaya untuk merubah pola pikir dan budaya kerja pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Ya, sudah dipilih agen perubahan yang diharapkan menjadi percontohan untuk pegawai lainnya.
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Ya, telah dilakukan upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir dan mampu mengurangi resistensi atas perubahan;
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
B
ya semua anggota terlibat dalam pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM, seluruh pegawai terlibat dalam pencanangan dan penandatanganan komitmen bersama termasuk dalam melakukan yel yel / slogan
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Semua SOP telah disesuaikan dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku secara kedinasan (ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Jaksa Agung, serta peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya) dan telah melakukan Inovasi perubahan bentuk secara visual tidak lagi flow chart agar masyarakat umum lebih mudah memahaminnya dan di letakkan di area-area publik.
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
SOP sudah dijalankan sebagaimana mestinya
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
B
Sebagian Besar SOP utama telah dievaluasi dan sudah diusulkan perbaikan di setiap bidangnya
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
B
Sistem pengukuran kinerja unit terutama terkait dengan tupoksi utama (penanganan perkara, urusan kepegawaian, persuratan dinas, dan keuangan) saat ini sudah menggunakan teknologi informasi dan terpusat berupa CMS perkara PIDUM & PIDUS, SIMPEG SIMKARI, SILABIN, SIPEDE, E-DOSIR, E-TILANG NASIONAL, dan E-MONEV KEUANGAN.
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
B
Pengelolaan data/operasionalisasi manajemen SDM menggunakan teknologi informasi secara terpusat seperti SIMKARI dan E-DOSIR.
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Pemberian pelayanan publik berupa pelayanan Tilang perkara lalu lintas pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi SIPATAS (Sistem Pelayanan Antar Tilang Kejaksaan Negeri Sidoarjo) dan SIBOJO (Sistem Booking Tilang Kejaksaan Negeri Sidoarjo) termasuk sistem antri loket tilang dilakukan dengan menggunakan Sistem Barcode, juga terkait dengan Pos Pelayanan Hukum gratis masyarakat bisa mengakses dan mendaftar melalui aplikasi Pos Pelayanan Hukum gratis Kejari Sidoarjo pada aplikasi pelayanan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo.
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
B
Ya, telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi yang ada, khususnya terkait dengan pemberian pelayanan publik kepada masyarakat.
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
B
Ya, keterbukaan informasi publik telah dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi yang telah ditetapkan sesuai dengan SK Kajari Sidoarjo No. 10 /M.5.19/Cp.2/03/2021 tanggal 31 Maret 2021 sebagaimana dirubah dengan SK No. 21 / M.5.19/Cp.2/04/2021 tanggal 21 April 2021 sesuai ketentuan pengelolaan informasi publik dan telah dapat diakses oleh masyarakat/publik secara luas melalui kanal informasi yang disiapkan.
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Ya, telah dilakukan monitoring terhadap pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik secara berkala dan hasil-hasil monitoring dimaksud telah ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola Informasi
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Kebutuhan Pegawai telah disusun mengacu pada Peta Jabatan berdasarkan data yang ada di sistem kepegawaian dan analisis beban kerja jabatan masing-masing dapat dilakukan berdasarkan variabel Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) masing-masing jabatan
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Penempatan Pegawai hasil rekrutmen murni telah mengacu pada kebutuhan pegawai pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan telah disusun perjabatan
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Untuk memenuhi kebutuhan jabatan dan organisasi telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen,
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Telah dilakukan mutasi internal dalam rangka pengembangan karir pegawai dengan diterbitkannya Surat Perintah Kepala Kejaksaaan Negeri Sidoarjo Nomor : PRINT-62/M.5.19/Cp.2/01/2021 Tanggal 07 Januari 2021 dan telah diusulkan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melalui Surat Usulan No. B-129/M.5.19/Cp.2/02/2021 tanggal 18 Februari 2021.
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Ya, mutasi internal telah dilakukan dengan memperhatikan Kompetensi pegawai yang bersangkutan, kebutuhan unit kerja dan telah dipertimbangkan.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pegawai yang mendapat mutasi internal sebagaimana dimaksud
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Telah dilakukan pengembangan Kompetensi antara lain melalui keikutsertaan pegawai terhadap Pendidikan dan Pelatihan Terpadu SPPA angkatan LIX berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo Nomor : PRIN-1722/M.5.19/Cp.2/05/2021 tanggal 20 Mei 2021.
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Penyusunan pengembangan kompetensi pegawai telah dilakukan dengan mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai yang bersangkutan.
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi jabatan akan tetapi kesenjangan tersebut tidak secara signifikan berpengaruh terhadap kompetensi masing-masing jabatan secara umum.
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Seluruh Pegawai telah memiliki kesempatan dan hak yang sama untuk mengikuti diklat yang tersedia.
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Upaya pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai oleh unit kerja dilakukan dengan mengikutsertakan para pegawai dalam pelatihan, in-house training, rapat monitoring antara lain in-house training tentang penyusunan/pengisian aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Kejaksaan RI (SICANA), in-house training tentang strategi komunikasi untuk organisasi, in-house training penningkatan kompetensi JPN bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan kompetensi telah dilakukan meskipun tidak secara berkala.
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
telah dilakukan penetapan sasaran kinerja individu/pegawai yang terkait dengan kinerja organisasi dan telah dilakukan perjanjian kinerja pegawai untuk seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Sidoarjo.
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Ukuran kinerja individu pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya sebagaimana Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Pengukuran kinerja individu telah dilakukan secara periodik setiap semester, dan dilaporkan per semester dalam bentuk laporan pelaksanaan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar terutama dalam pengusulan pengembangan karir individu dll.
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Telah dilaksanakan/diimplementasikan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku seluruh pegawai sesuai dengan ketentuan antara lain pengawasan melekat, buku biru, buku waskat, kotak pengaduan pegawai, disiplin dalam berpakaian dinas, disiplin jam kerja pegawai yang telah dilakukan melalui absensi kehadiran secara elektronik (fingerprint) termasuk disiplin terhadap aturan Protokol Kesehatan dalam masa pandemi Covid-19.
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara periodik sesuai dengan perubahan dan perkembangannya meskipun baru terbatas pengaksesannya oleh petugas/operator yang telah ditunjuk.
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo terlibat secara langsung saat dilakukan penyusunan perencanaan Kejaksaan Negeri Sidoarjo mengikuti program Reformasi Birokrasi melalui kegiatan pembangunan 6 area perubahan dalam rangka Zona Integritas Kejaksaan Negeri Sidoarjo menuju wilayah WBK/ antara lain penyusunan rencana kerja WBK. Penyusunan Rencana Kerja Kejari Sidoarjo Tahun 2021.
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo terlibat secara langsung dalam Penyusunan Perjanjian Kinerja masing-masing POKJA dalam Pembangunan 6 area perubahan dan penyusunan penetapan kinerja Kejaksaan Negeri Sidoarjo Tahun 2020 meliputi kegiatan rapat yang dipimpin Kajari melibatkan para Kasi kasubag, dilanjutkan pembentukan Tim Penyusun Perjanjian Kinerja yang menghasilkan Dokumen Perjanjian Kinerja Kejari Sidoarjo Tahun 2021 dan Dokumen Perjanjian kinerja masing-masing Pokja dalam pembangunan Zona Integritas Kejari Sidoarjo menuju WBK/WBBM
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo selalu melakukan monitoring dan evaluasi secara insidentil dan berkala terhadap progres capaian kinerja masing-masing seksi dan sub bag pembinaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang dimiliki sekaligus penyerapan anggarannya, disamping itu Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Progres Capaian Kinerja masing-masing POKJA dalam Pembangunan ZI Kejari Sidoarjo menuju WBK/WBBM.
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Kejaksaan Negeri Sidoarjo saat ini telah memiliki Rencana Kerja Tahun 2020 yang penyusunannya didasarkan draft Renja Kejaksaan RI Tahun 2020, penetapan kinerja Kajari, dan masing-masing Kasi serta Kasubag yang penyusunannya didasarkan DIPA Kejaksaan Negeri Sidoarjo Tahun 2020. Saat ini Rencana Strategis yang disusun oleh Kejaksaan Agung R.I. masih belum selesai penyusunannya sedangkan Rencana Kerja R.I. Tahun 2020 yang kami miliki baru berupa Draft yang kami gunakan dasar penyusunan Rencana Kerja Kejari Sidoarjo Tahun 2021
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Dokumen perencanaan pada Renja Kejari Sidoarjo telah berorientasi pada hasil kegiatan pelaksanaan Tupoksi masing-masing Seksi dan Sub Bag Pembinaan Kejaksaan Negeri Sidoarjo.
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Kejaksaan Negeri Sidoarjo telah memliki IKU yang tertuang dalam lampiran Rencana Strategis Kejaksaan R.I. yang dalam pelaksanaannya tergambar dan terinci dalam DIPA Kejaksaan Negeri Sidoarjo Tahun 2021.
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Pelaksanaan Kinerja Kejari Sidoarjo saat ini efektif dan efisien sesuai dengan kondisi saat ini contohnya palaksanaan persidangan perkara tipidum dan tipikor dimasa pandemi COVID-19 dilakukan melalui pemanfaatan Teleconference yang pada takaran capainnya Tupoksi persidangan berjalan denga efektif, dukungan pemutusan penyebaran COVID-19 terlaksana dengan efektif.
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Sidoarjo baik dalam bentuk laporan setiap tahunnya telah dilakukan penyusunan dan pengiriman berjenjang secara tepat waktu.
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Sidoarjo berisikan tentang Rencana Kerja ,target capaian kinerja, capaian kinerja, kendala masalah yang dihadapi dan aspek keuangan
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Dalam peningkatan kualitas hasil pekerjaan, Kejaksaan Negeri Sidoarjo telah mengajukan permohonan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur terkait diklat Digital Learning Manajemen Keuangan Negara
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh seluruh SDM yang kompeten di bidangnya
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Public campaign tentang pengendalian gratifikasi telah dilakukan secara berkala baik melalui media sosial maupun melalui pamflet/poster dan banner tentang anti korupsi dan bebas KKN serta gratifikasi pada setiap ruangan, lobby kantor serta tempat-tempat lain yang mudah dilihat dan dibaca oleh masyarakat umum
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Telah dibentuk unit pengendalian gratifikasi berdasarkan SK Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo No : Kep-7/M.5.19/Cp.2/03/2021 tanggal 30 Maret 2021
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Telah dibentuk Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Kejari Sidoarjo Dengan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo Nomor : Kep-6/M.5.19/Cp.2/03/2021 tanggal 30 Maret 2021
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
Telah dilakukan penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan sesuai dengan Peta Risiko SPIP yang telah ditetapkan.
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
Dalam rangka mengendalikan dan meminimalisir risiko telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan berupa pengarahan, ketentuan-ketentuan dan sosialisasi terkait risiko-risiko yang mungkin timbul atas pelaksanaan kegiatan yang berisiko tinggi, terutama terkait dengan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab Pimpinan kepada petugas pelaksana di lapangan.
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
Sistem Pengendalian Internal (SPI) telah diinformasikan dan disosialisasikan kepada seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Sidoarjo untuk dipedomani oleh satuan tugas yang ditunjuk termasuk juga oleh seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Sidoarjo.
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Kejaksaan Negeri Sidoarjo telah membuat saluran pengaduan masyarakat melalui website www.kejarisidoarjo.go.id dan menyediakan kotak pengaduan serta nomor telepon Hotline pengaduan : 031-8921168, melalui sarana email kejarisidoarjo4@gmail.com.
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   0
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
telah dilakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan terkait dengan pengaduan masyarakat pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo.
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Oleh karena sampai saat ini belum terdapat adanya laporan pengaduan masyarakat terhadap pegawai maka evaluasi atas penanganan pengaduan dimaksud belum dilakukan.
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Whistle Blowing System (WBS) telah disosialisasikan dan diinternalisasi di Kejaksaan Negeri Sidoarjo yakni dengan dibentuknya Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo No: Kep-8 / M.5.19/Cp.3/03/2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang pedoman penanganan dan perlindungan terhadap pelapor pelanggaran hukum di Kejaksaan Negeri Sidoarjo
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
B
Kejaksaaan Negeri Sidoarjo telah menerapkan kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan tersebut.
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dilakukan setiap bulan
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
Telah dilakukan evaluasi tentang penerapan WBS melalui Rapat Evaluasi WBS setiap tiga bulan sekali.
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Kejaksaan Negeri Sidoarjo telah mengidentifikasi dan memetakan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama sehingga setiap pegawai dapat bertugas sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi yakni dengan telah ditetapkannya SOP Benturan Kepentingan No: SOP-15/M.5.19/Cp/04/2021 tanggal 06 april 2021 dan telah dibentuknya Tim Penanganan Benturan Kepentingan melalui SK Kajari Sidoarjo No : KEP-22/M.5.19/Cp.1/03/2021 tanggal 30 Maret 2021.
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Penanganan benturan kepentingan telah disosialisasikan dan diimplementasikan sesuai dengan SOP Benturan Kepentingan yang telah ditetapkan.
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan yakni dengan melaksanakan Rapat Staf pegawai
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti dan dilaporkan.
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Kejaksaan Negeri Sidoarjo memiliki kebijakan standar pelayanan SOP Pelayanan berupa SOP Pelayanan Penerimaan Tamu, SOP Pelayanan Persuratan, SOP Pelayanan Tilang, SOP Pelayanan dan Bantuan Hukum, SOP Pengambilan Barang Bukti yang ditetapkan berikut telah dibuatnya inovasi melalui aplikasi informasi dan teknologi termasuk juga telah ditetapkan alur pelayanan terhadap masyarakat serta telah juga disosialisasikan dan diinformasikan kepada masyarakat pengguna layanan melalui website, media sosial, dan pada pintu masuk kantor atau tempat-tempat strategis lainnya.
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Kejaksaan Negeri Sidoarjo telah memaklumatkan seluruh standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan telah juga mengumumkannya kepada khalayak/masyarakat serta memasang maklumat pelayanan dimaksud di Lobby kantor/PTSP Kejaksaan Negeri Sidoarjo.
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Kejaksaan Negeri Sidoarjo Telah menerapkan seluruh SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait SOP yang sesuai dengan karakteristik unit kerja
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Review pelaksanaan SOP terkait pelayanan telah dilakukan melalui rapat review standar pelayanan setiap tiga bulan sekali, dengan review dimaksud perbaikan terhadap standar pelayanan dapat dilakukan.
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Guna meningkatkan Budaya Pelayanan khususnya bagi petugas PTSP termasuk juga bagi seluruh pegawai, Kejaksaan Negeri Sidoarjo direncanakan akan dilaksanakannya pelatihan Budaya Pelayanan Prima bekerjasama dengan Bank Mandiri Cabang Sidoarjo.
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Informasi pelayanan Kejaksaan Negeri Sidoarjo telah disosialisasikan secara online Melalui Media sosial antara lain Instagram, Facebook, Twitter, Youtube dan website www.kejarisidoarjo.go.id sehingga dengan mudah dapat diakses oleh masyarakat umum.
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Telah dibuatkan mekanisme dan sistem reward/punishment bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila menerima pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan termasuk melebihi waktu pelayanan berupa souvenir antara lain berupa Mug, gantungan kunci, dan Totebag.
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Sebagian besar pelayanan sudah dilakukan secara terpadu melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) Kejaksaan Negeri Sidoarjo khusunya terkait pelayanan persuratan, pelayanan tamu, pelayanan penanganan perkara, pelayanan hukum gratis, terkecuali pelayanan tilang yang dilakukan pada Loket Tilang dan barang bukti dalam gedung terpisah.
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat khsusunya terkait pelayanan tilang pelanggaran lalu lintas Kejaksaan Negeri Sidoarjo telah meluncurkan aplikasi SIBOJO (Sistem Booking Tilang Kejaksaan Negeri Sidoarjo) dan aplikasi SIPATAS (Sistem Pesan Antar Tilang Kejaksaan Negeri Sidoarjo) berbasis aplikasi android serta sistem Barcode tilang bagi pelanggar yang mengambil secara langsung di loket tilang sehingga pelayanan tilang lalu lintas dapat dilakukan secara lebih cepat dan transparan
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Kejaksaan negeri Sidoarjo telah menyiapkan aplikasi survei kepuasan melalui aplikasi SINORI yang telah disediakan di meja PTSP Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan dilakukan evaluasi secara berkala.
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
B
Survei Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kejaksaan Negeri Sidoarjo dapat diakses melalui beberapa media sosial dengan cara mengakses link SINORI yang telah dibagikan melalui website, grup WhatsApp, dan Facebook.
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Hasil survey kepuasan masyarakat sebagian besar telah ditindaklanjuti
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan