Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI KABUPATEN MALANG
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
1. Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang Nomor KEP-14/M.5.20/Cp/04/2021 tanggal 23 April 2021 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang. 2. Notulen Rapat. 3. Dokumentasi Kegiatan Rapat.
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
1. Notulen rapat. 2. Dokumen foto kegiatan. 3. Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang Nomor KEP-14/M.5.20/Cp/04/2021 tanggal 23 April 2021 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang.
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
- Dokumen Rencana Aksi Kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Kejari Kab. Malang
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
- Dokumen Rencana Aksi Kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Kejari Kab. Malang
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
1. Dokumentasi saat pencanangan Zona Integritas (foto dan undangan). 2. Tangkapan layar media sosial website (capture dan link media). 3. Foto spanduk dan brosur.
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
- Dokumen Laporan Pembangunan Zona Integritas Triwulan I
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
1. Reviu Triwulan I pada Kejari Kab. Malang 2. Notulen Rapat Evaluasi pada Kejari Kab. Malang 3. Dokumentasi rapat evaluasi 4. absensi kehadiran rapat evaluasi
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
1.Dokumen Laporan Pembangunan Zona Integritas Triwulan I 2. Dokumentasi Progress Pembangunan
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
1. Dokumentasi Role Model. 2. Notulen Rapat.
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
1. Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang tentang Penunjukan Agen Perubahan. 2. Dokumentasi Agen Perubahan3.Dokumentas rencana aksi Agen Perubahan
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
1. Dokumentasi Ceramah Agama. 2. Dokumentasi Pengucapan Slogan Budaya Kerja Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang. 3. Dokumentasi Kata-Kata Bijak. 4. Dokumentasi Pengarahan Budaya Kerja sesuai Juklak dan Juknis dari Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang. 5. Pelaksanaan Dinamika Kelompok 6.Hasil Monev rancana aksi agen perubahan
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
1. Dokumentasi apel Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM oleh seluruh anggota organisasi. 2. Dokumentasi Penandatanganan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM oleh seluruh anggota organisasi .
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
1. Arsip buku SOP semua bidang 2. Peta Bisnis Semua Bidang
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
-Nota Dinas pelaksanaan SOP semua bidang.
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
1. Arsip buku SOP semua bidang yang telah dievaluasi. 2. Notulen Rapat Evaluasi SOP. 3. Dokumentasi Rapat Evaluasi SOP.
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
1.Proses pelaporan kinerja berupa realisasi anggaran dan capaian kegiatan menggunakan aplikasi SMART ke Kementrian Keuangan, Bappenas, dan Kantor Staf Presiden. 2. Penggunaan aplikasi CMS untuk bidang Pidum dan Pidsus 3.Penataan Arsip
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
-Sudah terdapat operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi secara terpusat yaitu SIMKARI Kejaksaan RI. (Tangkapan Layar)
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
-Pelayanan Publik sudah menggunakan teknologi informasi dan juga telah melakukan inovasi (tangkapan layar aplikasi).
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
1. Laporan hasil rapat monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik. 2. Dokumentasi rapat monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik.
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
1. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang tentang Pununjukkan Pejabat Pengelola Informasi Publik. 2. Tangkapan layar unggahan kinerja Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dalam media sosial.
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
1. Notulen rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik. 2. Dokumentasi rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik .
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
1. Dokumen Surat Pengusulan Pegawai. 2. Dokumen Surat Perintah Melaksanakan Tugas 3. peta analisis dan beban kerja
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
-Dokumen Surat Perintah Melaksanakan Jabatan.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
-Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri, terkait penempatan pegawai pada unit kerja
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
-Dokumen Surat Pengusulan Pegawai.
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
1. SK Penunjukan Jaksa Tilang. 2. Sistem Mutasi antar jabatan dilaksanakan terpusat di Kejaksaan Agung dan dalam tahun 2021 telah ada 2 mutasi jabatan Kepala Seksi Intelijen An. Suwaskito Wibowo, SH. MH dan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum An. Sahat Robert Parulian Simatupang, SH. MH.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
-Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi oleh pimpinan
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
1. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Assesment Kompetensi Pegawai Untuk pengembangan kompetensi. 2. Dokumentasi Kegiatan tersebut 3. Dokumen Training Need Analysis
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
-Dengan mengusulkan Jaksa untuk mengikuti pendidikan yang diperlukan.
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
B
-Pada satker Kejari Kabupaten Malang tidak terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara kompetensi pegawai dengan standar kompetensi masing-masing jabatan
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
1. Surat Usulan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk mengikuti Diklat . 2. Surat Perintah Usulan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Mengikuti Diklat. 1. An. Ramadhan Yeksoyudanto, SH. Jabatan CPNS Analis Penuntutan, 2. An. Riris Monica Sari Simarmata, SH, Jabatan CPNS Analis Penuntutan, 3. An. M. Zainur Roziqin, S. Kom. Jabatan CPNS Pranata Komputer, 4. An. Zahrotul Hurriyyah, A.Md. Jabatan CPNS Pranata Barang Bukti, 5. An. Beni Putra Andhi Prasetyo. Jabatan CPNS Pengemudi Pengawal Tahanan PIDUM, 6. An. Dhita Ayu Susi Handayani. Jabatan Pengawal Tahanan (Surat Perintah : CPNS Operator Pengembangan Sarana IPTEK DATUN), 7. An. Ennof Arum Panggayuh. Jabatan Pengemudi Pengawal Tahanan (Surat Perintah : CPNS Operator Pengembangan Sarana IPTEK, INTELIJEN). 8. An. Mayang Sapitri. Jabatan Pengawal Tahanan. (Surat Perintah : CPNS Operator Pembinaan), 9. An. Yovan Bhenarta Ismaya. Jabatan CPNS Pengemudi Pengawal Tahanan PIDSUS.
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
-Berita Acara, Daftar Hadir, dan Dokumentasi Ekspose Perkara Pidana, Dinamika Kelompok.
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
- Laporan pelaksanaan dinamika kelompok dan ekspose perkara.
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Surat Perjanjian Kerja, dan Indikator Kerja Utama yang telah disesuaikan dengan kinerja organisasi, pemilihan pegawai (Jaksa, Tata Usaha, dan Pramubakti) berprestasi
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
-Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
-Piagam untuk pegawai (Jaksa, Tata Usaha, Pramubhakti) berprestasi secara periodik.
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
-Dokumentasi Pemberian Reward kepada Pegawai yang berprestasi berdasarkan Penilaian Prestasi Kinerja tertinggi.
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
1. Buku Waskat. 2. Absensi Harian. 3. Absensi Apel Kerja
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
-data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan langsung terpusat di Kejaksaan Agung RI melalui system SIMKARI.
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
1. Notulen Rapat. 2. Dokumentasi Rapat. 3. Dokumen Renja Kejari Kabupaten Malang
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
1. Notulen Rapat. 2. Dokumentasi Rapat. 3. Dokumen Perjanjian Kinerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
-Tangkapan Layar aplikasi e-monev secara periodik.
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
1. Dokumen Rencana Kerja 2. Dokumen Penetapan Kinerja
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
-Dokumen Laporan Akuntabilitas
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
-Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU)
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
-Lap Keuangan 2020 yg telah audited
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
-Laporan Kinerja (LAKIP) telah disusun tepat waktu di setiap akhir tahun .
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
-Laporan Kinerja (LAKIP).
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
-Surat Permohonan untuk mengikuti sosialisasi peningkatan kapasitas pegawai dalam menangani akuntabilitas.
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
-Sertifikat Diklat Bendahara
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
1.Telah dilakukan Public campaign kebijakan gratifikasi dan prosedur pelaporan gratifikasinya melalui pemasangan media banner, spanduk, dan tangkapan layar media sosial. 2. Dokumantasi Kegiatan Jaksa Menyapa
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
1. Surat Perintah Petugas Penerimaan Laporan Gratifikasi. 2. Dokumentasi ruangan 3.Surat Perintah UPG
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
1. Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri tentang Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Internal di Kejari Kab. Malang 2.- Dokumentasi Inovasi Pembayaran Tilang secara non tunai yang bekerjasama dengan Koperasi untuk menyiapkan mesin EDC.
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
B
-Peta Resiko atas pelaksanaan kebijakan.
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
1. Pembangunan Ruang Pemeriksaan yang dilengkapi dengan CCTV. 2. Pembuatan Alur Pembayaran Tilang Non Tunai. 3. Pembangunan Ruang Tamu.
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
-Belum ada pihak terkait yang mendapatkan informasi dan komunikasi mengenai SPI
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
1.Tangkapan Layar Aplikasi Pengaduan Masyarakat Online (on progress). 2. Laporan terjadinya tindak pidana
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   0
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
1. Dokumentasi monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat 2. Sprintdik hasil pengaduan
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
- Hasil pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti dan dilaporkan ke jenjang yang lebih tinggi
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
1.Dokumentasi ruang sarana penerimaan laporan 2.Surat Perintah pembentukan UPP
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
1. Dokumentasi ruang sarana penerimaan laporan. 2. Pembentukan sistem pelaporan melalui hotline kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang.
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
-Laporan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System, dimana pelaporan monitoring dan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System dilaksanakan secara bulanan.
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
-Belum ada hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System yang akan ditindaklanjuti oleh satuan kerja
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
1.Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri tentang penyelesaian benturan kepentingan. 2. Dokumen Peta benturan Kepentingan
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
-SOP penanganan Benturan Kepentingan.
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
-Daftar hadir, Notulen Rapat dan Dokumentasi
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
-Notulen rapat, daftar hadir, dan Dokumentasi.
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
-Notulen rapat, daftar hadir, dan Dokumentasi.
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
1. Buku Standar Pelayanan (SOP) tamu. 2. Tangkapan layar standar pelayanan 3. Pengidentifikasian setiap tamu yang berkunjung (on progress).
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
1. Dokumentasi SOP Pelayanan menggunakan berbagai media. 2. Pemasangan SOP pada berbagai area pelayanan. 3. Membuat alur pelayanan pada area pelayanan. 4. Pemasangan maklumat pelayanan (siap tertib, siap kerja, siap melayani). 5. Mengumumkan jam pelayanan
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
-SOP seluruh pelaksanaan standar pelayanan sesuai Permenpan
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
-Sudah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP pidum karena adanya pandemi corona.
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
1. Dokumentasi kegiatan sosialisasi / pelatihan kepada petugas pelayanan (petugas PTSP). 2. Dokumentasi penunjukan Duta Pelayanan. 3. Adanya Pelatihan Public Speaking bagi Pegawai yang ditunjuk.
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
-Tangkapan layar Informasi pelayanan pada media (misal: papan pengumuman, website, media sosial, media cetak, dan radio.
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
-Nota Dinas
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
- Dokumentasi ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan loket tilang.
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Dokumentasi inovasi pelayanan : 1. Bidang Barang Bukti dan Barang Rampasan : Form BB untuk sidang dan sistem Simak Kabar, 2. Bidang Intel : Penyuluhan Hukum, Jaksa masuk sekolah dan Podcast, 3. Bidang Datun : Ela - Elo.
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
-Dokumentasi tata cara pelaksanaan survey kepuasan masyarakat.
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
- Tangkapan layar Hasil survei kepuasan masyarakat di berbagai media.
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
- Dokumentasi kegiatan peningkatan pelayanan berdasarkan hasil survey.
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan