Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI BANYUWANGI
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
SK Nomor: KEP-25/M.5.21/Cr/02/2021 Tanggal : 09 Februari 2021
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Penentuan anggota Tim Pembangunan Zona Integritas telah melalui mekanisme yang jelas dengan masing-masing satuan kerja mengusulkan personil yang memiliki kompetensi dan dilakukan pemilihan dalam rapat panitia seleksi
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Sudah terdapat dokumen rencana kerja pembanguna zona integritas di Kejaksaan Negeri Banyuwangi yang ditanda tangani oleh kajari Banyuwangi
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Bahwa dokumen pembangunan telah terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK dengan membuat Time Scedule
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Bahwa terdapat meknisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM diantaranya website :kejari-banyuwangi.go.id, Instagram, serta Banner
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Bahwa sebagian besar kegiatan pembangunan telah dilaksanakan dengan membuat dokumen rencana aksi pembangunan zona integritas Kejaksaan Negeri Banyuwangi
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Bahwa telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan zona integritas dengan melakukan evaluasi dan monitoring setiap minggu
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Bahwa sebagian besar rekomendasi telah dilaksanakan oleh setiap area perubahan
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Bahwa pimpinan telah menjadi role model, hal ini dapat ditunjukkan dengan Kajari telah menunjukkan sikap disiplin jam kerja, Gamjak, dan juga telah memimpin rapat-rapat secara berkala
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
SK No. KEP-37/M.5.21/Cr/02/2021 tanggal 22 Pebruari 2021 tentang Penetapan Agen Perubahan dilingkungan Kejaksaan Negeri Banyuwangi Tahun 2021
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Bahwa telah dibangun budaya kerja dan pola pikir dengan melakukan sosialiasasi kepada para pegawai tentang kedisiplinan serta peningkatan pelayanan prima
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Bahwa personil Kejaksaan Negeri Banyuwangi telah terlibat dalam pembangunan Zona Integritas, dimana semua anggota seksi terdapat keterwakilan,
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
sudah sesuai dengan peta proses bisnis instansi dan sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh kantor dengan mengacu pada SOP yang telah ada
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
prosedur sudah diterapkan sesuai dengan SOP yang berlaku di Kejaksaan Negeri Banyuwangi
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
sudah dievaluasi oleh pimpinan dengan mengadakan rapat dengan ketua WBK beserta jajarannya dan anggota yang masing-masing AREA perubahan
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
sudah sesuai dengan teknologi informasi yang dibutuhkan Kejaksaan Negeri Banyuwangi untuk melayani masyarakat apabila memerlukan pelayanan
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
sudah menggunakan teknologi informasi dengan contohnya menggunakan absen wajah setiap pagi dan sore unutk semua pegarai dan honorer di kejaksaan negeri banyuwangi
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
sudah sesuai dengan teknologi informasi dengan kejaksaan negeri banyuwangi mempunyai web-site yang dapat diakses oleh masyrakat dan dapat memeberikan pendapat baik itu yang positif maupun yang negatif
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
sudah dilakukan monitoring dengan adanya rapat evaluasi setiap minggu yang diikuti oleh seluruh pegawai maupun honorer yang ada di kejaksaan negeri banyuwangi
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
sudah diterapkan dengan kejaksaan negeri banyuwangi mempunyai sosisal media yang dapat dengan mudah di akses oleh masyrakat untuk memperoleh informasi tentang kejaksaan negeri banyuwangi
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
sudah dilakukan monitoring dan evaluasi dengan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pegawai yang berwenang apabila ada masyarkat bertanya tentang kejaksaan
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Peta Jabatan berupa papan DUK
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
SK Kepala Biro Kepegawaian
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
LAKIP, RENSTRA, Laporan Tahunan
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Usulan Promosi Pegawai
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
B
Usulan Mutasi Jabatan
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Usulan Mutasi Jabatan
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Surat Tugas mengikuti Diklat
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Kebutuhan Formasi Pegawai, Peta Jabatan, Data Statistik Pegawai, Proyeksi Kebutuhan Pegawai
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
B
Pada satker Kejari Banyuwangi masih terdapat kesenjangan kompetensi pegawai
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
B
Surat Tugas Diklat
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
B
Surat Tugas untuk mengikuti Dilkat dan In House Training
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
C
Laporan Tahunan dan RENSTRA
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
B
Penandatanganan Pakta Integritas, RENJA, SKP.
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
B
Target SKP Pegawai
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
B
Realisasi SKP
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
SK Kajari tentang Tim Penilai Role Model, BA Role Model, SK Role Model, Banner Role Model
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
B
Absensi Disiplin Pegawai, BA Teguran, Undangan Notulen Foto Absen Rapat Pembinaan dan Pengawasan, SK Kajari tentang Tim Reward dan Punishment
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
B
Screen Shoot SIMKARI, Menkanisme Pendaftaran CPNS.
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Pimpinan terlibat langsung dalam perencananan terkait pelaksanaan kegiatan maupun pembangunan dan Sarana Prasarana kantor
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Pimpinan terlibat dalam pembuatan Perjanjian Kinerja dengan Kasubagbin dan Para Kasi Kejaksaan Negeri Banyuwangi dengan bukti dukung Surat Kepala Kejaksaan Negeri banywuangi Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur No : 327/M.5.21/Cr/02/2021 tanggal 18 februari 2021 perihal penyusunan dokumen perjanjian kinerja tahun 2021
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
B
Pemantauan dilakukan 2 minggu sekali dengan diadakan rapat staf dan Coffe Morning membahas kinerja dan kendala dalam pelaksananaan Kegiatan
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
-terdapat Penetapan Kerja (Pakta Integritas), Reviu RENSTRA, RKT
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
terdapat Undangan, Notulen, Foto Absen Rapat LAKIP, RENSTRA, RKT
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
-Terapadat laporan IKU Indeks Kinerja Utama
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
B
-terdapat dengan bukti dukung Screen Shoot Aplikasi E-Monev, Penetapan Kerja, Reviu ,RKT
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Telah dilakukan Sesuai dengan Rencana Aksi dan Deadline yang telah di tentukan
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
B
Memberikan Informasi tentang kinerja melalui laporan Keuagan, laporan BMN , LAKIP ,IKU , Perjanjian Kinerja
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Dengan mengikuti Sosialisai dari Kejati dan Kejaksaan Agung Untuk penigkatan kapsaitas SDM
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
B
untuk saat ini pengelolaan Akuntabilitas dilaksanakan oleh Pelaksana dan Pejabat belum adanya fungsioanal perencana menjadi kendala tersendiri
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
- Public campaign telah di lakukan secara berkala dan sudah sesui dengan prosedur
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
-Unit pengendalian Gratifikasi telah di lakukan serta masif dan telah menjadi bagian dari prosedur
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
-sudah di bangun lingkungan pengendalian sesuai degan ketetapan organisasi serta membuat inovasi sesuai kebutuhan unit kerja
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
-Sudah di lakukan penilaian resiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan arahan kordinator area 5
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
-Sudah di lakukan pengendalian untuk meminimalisir resiko sesuai dengan prosedur yang di tetapkan kordinator
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
-Sudah di lakukan dengan cara menginformasikan kepada seluruh pihak-pihak yang terkait
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
-Sudah di lakukan kebijakan pengaduan masyarakat hal ini di dukung dengan adanya menu pengaduan masyarakat di Web kejari Banyuwangi
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   5
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   4
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   4
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
-Sudah di lakukan penanganan pengaduan masyarakat serta evaluasi secara berkala
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
-sudah di laksanakan evaluasi penanganan pengaduan dengan tetap mempertimbangkan ke efisiensi kerja
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
-Kontrol Whistle Blowing System telah di internalisasikan sesuai arahan kepala tim kerja
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
-Kontrol Whistle Blowing System telah di aplikasikan dan dapat langsung di akses di Web
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
-pengaplikasian Whistle Blowing System di lakukan secara profesional dan selalu di monitoring
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
-sudah di laksanakan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System serta penambahan inovasi secara masif
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
C
-sudah di laksanakan indentifikasi dan pencarian solusi
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
-sudah di laksanakan penanganan benturan kepentingan ke seluruh layanan
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
-sudah di implementasikan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
-sudah di laksanakan secara masif
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
-sudah di laksanakan dan di tindak lanjuti secara berkala
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Unit kerja telah melakukan standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai standar pelayanan berdasarkan Peraturan menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi RI No. 15 Tahun 2014 bahwa Standar Pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
C
Unit kerja telah membuat maklumat pelayanan yang ditandatangani Kepala Kejaksaan Negeri Banyuwangi
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Unit kerja menerapkan seluruh Standar pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan publik di bidang penerimaan tamu PTSP, Pelayanan Pengambilan Barang Bukti Tilang Melalui Nomor Whatsapp Reservasi Tilang dan melalui E-Tilang, dan Pelayanan Antar Barang Bukti dan Barang Rampasan dengan scan barcode
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
B
Unit Kerja telah melakukan beberapa perbaikan SOP pelayanan dengan waktu yang singkat hanya 2 menit untuk pengambilan Barang Bukti Tilang
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Unit kerja melakukan sosialisasi kepada pegawai agar melaksanakan Pelayanan prima dengan menerapkan 5 S yaitu, Salam, Sapa, Senyum, Sopan, Santun
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Unit Kerja telah mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai informasi pelayanan pada Website Kejaksaan Negeri Banyuwangi, Instagram Kejaksaan Negeri Banyuwangi, dan Fanpage Facebook Kejaksaan Negeri Banyuwangi
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
B
Unit kerja memberikan sanksi ringan, sedang dan berat kepada pegawai jika tidak melaksanakan pelayanan dengan baik
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Pelayanan persuratan Fisik dengan PTSP, Pengambilan Barang Bukti hanya 2 menit, dan Pengantaran Barang Bukti dan Barang Rampasan secara gratis
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
C
Unit kerja memiliki inovasi dalam pelayanan secara digitalisasi melalui Nomor Whatsapp Reservasi Tilang dan Website E-Tilang, Pengantaran Barang Bukti secara gratis melalui website Kejari Banyuwangi atau scan barcode
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Unit Kerja telah menyediakan aplikasi digital untuk penilaian kepuasan peyanan pada PTSP
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
B
Survei kepuasan dapat diakses pada aplikasi PTSP secara digital
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Unit kerja melakukan tindak lanjut hasil survey kepuasan masyarakat dengan memperbaiki pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat tanpa dipungut biaya.
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan