Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI BLITAR   
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
SK Kepala Kejaksaan Negeri Blitar Nomor : KEP- 03 /M.5.22/Cp.2/02/2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Kejaksaan Negeri Blitar
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Pembentukan Tim dilakukan dengan melibatkan seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Blitar, sehingga seluruh pegawai dapat memberi masukan dan saran mengenai Pembentukan Tim Kerja tersebut. Melalui rapat Pembentukan Tim Kerja tersebut diperoleh hasil pejabat struktural yang berkompeten dibidangnya untuk membangun Zona Integritas Kejaksaan Negeri Blitar menuju WBK.
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Telah dibuat Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI WBK dan WBBM pada tanggal 23 Maret 2021.
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
setiap target yang diprioritaskan sesuai dengan tujuan pembangunan WBK.
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
telah dilakukan sosialisasi rencana aksi kepada para pegawai dengan cara rapat paripurna dan kepada masyarakat melalui media sosial, lukisan, dan banner yang dipasang di lingkungan kantor
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
"Sebagian besar kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat sesuai dengan Laporan Kegiatan dalam Rencana Kinerja dan Capaian Hasil Kerja Tim "
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
B
"Dalam pembangunan zona integritas dilakukan evaluasi dan monitoring serta dilaporkan setiap bulan sesuai Laporan Monitoring dan Evaluasi Tim Kerja ZI Kejaksaan Tinggi Jawa Timur "
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
B
Semua Laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan unit WBK telah ditindaklanjuti sesuai dengan Laporan Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
"pimpinan pada satuan kerja Kejaksaan Negeri Blitar memberikan contoh nyata dalam upaya untuk merubah pola pikir dan budaya kerja pada Kejaksaan Negeri Blitar, seperti : 1. Kepala Kejaksaan Negeri selalu absen kehadiran tepat waktu 2. Pimpinan memiliki buku waskat (buku pengawasan melekat Kajari) 3. Pimpinan berperan aktif dalam kegiatan pembangunan zona integritas 4. Pimpinan menjadi role model untuk melakukan perubahan mindset menuju reformasi birokrasi"
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Agen Perubahan juga telah dibentuk melalui Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Blitar nomor: KEP-05.a/M.5.22/Cp.1/03/2021 tanggal 03 Maret 2021.
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Budaya kerja pegawai Kejaksaan Negeri Blitar yang sesuai SOP, patuh akan protokol kesehatan, ceramah keagamaan untuk membangun mental serta meningkatkan kualitas kerja sehingga semangat bekerja menjadi meningkat di tengah situasi kondisi pandemi covid-19.
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
sebagian besar pegawai pada Kejaksaan Negeri Blitar terlibat dalam Pembangunan Zona Integritas sesuai dengan area pembangunan masing-masing dan selalu dievaluasi setiap bulannya.
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Pembuatan SPO Kegiatan-kegiatan utama yang belum ada SPO dari pusat/Kejaksaan Agung RI SOP yang dibuat sesuai dengan peta proses bisnis instansi.
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Unit menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi.
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
B
SOP yang dibentuk dievaluasi melalui rapat monitoring dan evaluasi setiap bulan untuk menyesuaikan dengan keadaan dan perkembangan layanan.
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
B
Kejaksaan Negeri Blitar telah menggunakan teknologi informasi sebagai pengukuran kinerja unit melalui pelaporan hasil kinerja melalui E-Monev SMART, SISMONTEPRA, E-Monev Bappenas, CMS, ARRSys, E-Piutang, dan OMSPAN sehingga kinerja dapat terukur dengan baik
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
B
Kejaksaan Negeri Blitar telah menggunakan teknologi informasi sebagai pengukuran kinerja unit melalui pelaporan hasil kinerja melalu Aplikasi Simkari Kepegawaian.
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
B
pelayanan kepada publik menggunakan teknologi informasi dengan menggunakan E-Survey Publik dan pembayaran denda tilang menggunakan E-Tilang Nasional sehingga memudahkan pelanggar dengan membayar secara nontunai serta pengantaran BB Tilang langsung kekediaman pelanggar melalui jasa Kantor Pos.
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
B
telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM dan pemberian layanan kepada publik pada setiap bulan.
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
B
kejaksaan negeri Blitar telah menunjuk Petugas Pengelola Informasi Publik (PPIP) dan Tim untuk melakukan keterbukaan informasi publik melalui; 1. penyediaan ruang informasi publik di kantor kejari Blitar 2. penyediaan pelayanan dan konsultasi hukum gratis Oleh Bidang Datun Kejari Blitar 3. melakukan publikasi kegiatan di media sosial; a. Website: www.kejari-blitar.go.id b. Twitter: @KejariBlitar c. Instagram: @kejari.blitar d. Youtube: www.youtube.com/Kejaksaan Negeri Blitar e. Facebook: kejaksaan Negeri Blitar
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
B
Kejaksaan Negeri Blitar telah melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan PPID dan melaporkannya.
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan yang telah dibuat dan hasil analisis beban kerja (berbanding dengan jumlah pegawai) untuk masing-masing jabatan.
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
B
Sebagian besar penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan, usulan pegawai juga telah diajukan ke Kejati Jawa Timur.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Kejaksaan Negeri Blitar sudah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Kejaksaan negeri Blitar telah melakukan mutasi internal sesuai dengan pola rotasi, peta jabatan, dan analisis beban kerja.
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
B
Kejari Blitar dalam melakukan mutasi pegawai telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan sesuai surat perintah nomor; 1. Print-159/M.5.22/Cp.2/04/2021 tanggal 12 April 2021 2. Print-158/M.5.22/Cp.2/04/2021 tanggal 12 April 2021 3. Print-186/M.5.22/Cp.2/04/2021 tanggal 12 April 2021
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan.
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Kejaksaan Negeri Blitar telah melakukan analisa kebutuhan pelatihan pegawai untuk pengembangan kompetensi
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
B
pengembangan kompetensi Pegawai pada Kejaksaan Negeri Blitar dilaksanakan dengan mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai.
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
B
kesenjangan kompetensi pegawai dengan grade kompetensi yang ditetapkan antara 25%-50%.
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
seluruh pegawai pada Kejaksaan Negeri Blitar memiliki kesempatan/hak yang sama untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya seperti beasiswa dll.
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Kejaksaan Negeri Blitar melakukan upaya pengembangan kompetensi sebagian kecil pegawainya melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, training, dan mentoring
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
B
Kejaksaan Neger Blitar telah melakukan monitoring dan evaluasi hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja per triwulan
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
B
"seluruh penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja Kejaksaan Negeri Blitar dilakukan sesuai dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) "
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
B
seluruh ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Pengukuran kinerja individu pada Kejaksaan Negeri Blitar dilakukan secara bulanan
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Hasil penilaian kinerja individu dijadikan sebagai dasar pemberian reward kepada pegawai yang memiliki kinerja baik.
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
B
Aturan disiplin pada Kejaksaan Negeri Blitar telah diterapkan melalui; 1. pengisian buku biru sesuai dengan keadaan riil di lapangan 2. penggunaan buku jurnal waskat yang diisi kegiatan yang dilakukan pegawai setiap hari kerja 3. pemasangan poster, x-banner, kata-kata motivasi dan foto di lingkungan kantor untuk meningkatkan rasa disiplin, rasa integritas, dan semangat kerja 4. apel pagi dan sore setiap minggu untuk menjaga kelengkapan personil yang menggunakan absensi finggerprint (absensi dilakukan manual selama masa pandemi covid-19) dan cctcv yang terhubung dengan handphone kajari.
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
sistem informasi kepegawaian telah diisi secara berkala menggunakan aplikasi E-Dosir di SIMKARI
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan rencana kerja.
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan perjanjian kinerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
B
pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Kejari Blitar telah membuat telah memiliki seluruh dokumen perencanaan (Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja)
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
seluruh dokumen perencanaan telah berorientasi hasil, dengan DIPA berorientasi dari kinerja
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
unit kerja memiliki IKU yang ditetapkan organisasi
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
B
seluruh indikator kinerja unit kerja telah mencerminkan prinsip SMART (Specific, Measurable, Agreeabel, Realistic, Time-Bonded, Continously Improved) sesuai dengan IKU yang ditetapkan Kejaksaan RI
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Kejaksaan Negeri Blitar telah menyusun laporan kinerja pada E-Monev tepat waktu
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
B
seluruh pelaporan kinerja pada Kejaksaan Negeri Blitar telah memberikan informasi tentang kinerja pegawai
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Kejaksaan Negeri Blitar berupaya meningkatkan sebagian besar kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh seluruh SDM yang kompeten di bidangnya
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
"Banner yang ditaruh pada tempat umum/yang mudah dilihat tentang anti gratifikasi "
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Blitar Nomor : 104.a/M.5.22Cp.2/03/2021 tanggal 01 Maret 2021 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi dan Laporan Bulanan Penanganan Pelaporan Gratifikasi
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
B
Kejari Blitar telah; 1. membuat laporan penyelenggaraan SPIP, 2. melakukan inspeksi kegiatan penguatan pengawasan melalui pengisian buku Waskat oleh Kepala Kejaksaan Negeri dan Para Kepala Seksi.
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
Kejari Blitar telah melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
B
Kejaksaan Negeri Blitar telah dibangun lingkungan pengendalian dengan melakukan inspeksi penguatan pengawasan secara berkala.
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
B
SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Kejaksaan Negeri Blitar telah mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan melakukan membentuk Unit Penanganan Pelaporan dengan membuka pengaduan amsyarakat secara langsung maupun melalui website.
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   3
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   1
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   2
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Kejaksaan Negeri Blitar melakukan monev atas pelaporan yang diterima pada setiap bulannya melalui Unit Penanganan Pelaporan.
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
seluruh hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti oleh unit kerja
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Whistle Blowing System telah di internalisasi di unit kerja
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
B
unit kerja menerapkan seluruh kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
B
telah dilakuakan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System pada Kejaksaan Negeri Blitar
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
B
Kejaksaan Negeri Blitar melakukan sebagian besar hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
B
Kejaksaan Negeri Blitar telah mengidentifikasi/memetakan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama dengan membuat laporan
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
B
penanganan benturan kepentingan telah di sosialisasikan ke seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Blitar
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
B
penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan melalui pmelalui waskat pimpinan kepada para pegawai dan pengarahan dalam setiap apel dan rapat staf
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
B
penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi secara berkala oleh unit kerja
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
sebagian besar hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Kejari Blitar memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja dengan membuat standar prosedur operasional pada tiap-tiap bagian dan tetap mempedomani SOP utama dari organisasi.
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Kejaksaan Negeri Blitar telah membuat maklumat standar pelayanan dan dipasang pada tempat strategis
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
seluruh pelayanan pada Kejaksaan Negeri Blitar menerapkan seluruh SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait SOP yang sesuai dengan karakteristik unit kerja
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Kejaksaan Negeri Blitar melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga unit kerja berinisiatif melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Sebagian kecil sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
masyarakat dapat mengakses seluruh informasi pelayanan pada website (www.kejari-blitar.go.id), sosial media (Instagram: @kejari.blitar, Facebook: Kejaksaan Negeri Blitar, Youtube: Kejaksaan Negeri Blitar, dan Twitter: @KejariBlitar). Selain secara online informasi layanan juga dapat diakses melalui poster dan banner yang tersedia diarea Kantor Kejaksaan Negeri Blitar.
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
B
Telah terdapat sistem reward and punishment bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan sudah diimplementasikan
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
seluruh pelayanan pada Kejaksaan Negeri Blitar sudah dilakukan secara terpadu
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
B
membuat inovasi berupa: 1. Program pengantaran barang bukti gratis 2. Tilang ; pengantaran BB Tilang bekerja sama dengan Kantor Pos 3. Pelayanan hukum dan konsultasi hukum gratis oleh bidang Datun
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kejaksaan Negeri Blitar dilakukan secara berkala melalui e-survey kepuasan layanan yang ditempatkan di PTSP.
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
B
Hasil survei kepuasan masyarakat diumumkan kepada pegawai saat rapat paripurna sebagai bahan evaluasi pelayanan kepada masyarakat dan dipasang di papan pengumuman
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
B
hasil survei kepuasan akan ditindaklanjuti, sebagai bahan untuk memperbaiki layanan yang ada pada Kejaksaan Negeri Blitar
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan