Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI KABUPATEN MOJOKERTO
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Bahwa berdasarkan SK Kepala Kejaksaan Negeri kabupaten Mojokerto Nomor : KEP-13/M.5.23/Cr/03/2021 Tanggal 09 Maret 2021, telah di bentuk Tim kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2021
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Penentuan Anggota Tim telah dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas dengan melakukan rapat kerja untuk menentukan siapa-siapa yang mengisi post-post setiap area dihubungkan dengan jabatan serta kompetensinya. hal ini dibuktikan dengan berita acara rapat serta dokumentasi rapat
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
dokumen rencana kerja pembangunan zona integritas telah disusun dan dibuat untuk jangka waktu ke depan
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
bahwa target-target prioritas yang rerlevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBB telah termuat dalam dokumen rencana kerja.
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
dalam mensosialisasikan pembangunan WBK/WBB, kami menggunakan media berupa website, media sosial seperti facebook, instagram, twitter,dll.
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
B
bahwa sebagian besar kegiatan pembangunan telah dilaksananan sesuai dengan rencana dengan melakukan perubahan pada setiap bidang di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto, pada setiap lini pelayanan terhadap masyarakat dengan membentuk PTSP, layanan pengambilan tilang bekerjasama dengan PT.POS, membuat SOP pada setiap bidang, menanamkan visi misi kepada pegawai untuk tidak melakukan pungli,gratifikasi kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan, dan sebagainya
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
B
dilakukan Monev terhadap pembangunan zona integritas
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
C
sebagian catatan/rekomendasi hasil monev telah ditindaklanjuti
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Kajari selaku pimpinan menjadi contoh sebagai role model dalam pembangunan WBK/WBBM.
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Kajari berdasarkan SK Kajari Kab.Mojokerto Nomor : KEP-14/M.5.23/Cr/03/2021 telah menunjuk Personil Agen Perubahan kepada 1 (satu) orang Jaksa dan 1 (satu) orang Pegawai Tata Usaha untuk memberikan contoh suritauladan dalam perubahan menuju WBK/WBBM
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
B
Upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir di Kantor Kejari Kab. Mojokerto telah dilaksanakan dan telah diterapkan sebagian besar pegawai namun masih terdapat sebagian kecil resistensi atas perubahan tersebut.
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Sebagian besar anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada setiap bidang dan setiap lini pelayanan kepada masyarakat, dengan membuat slogan, banner SOP pelayanan, poster anti korupsi, dsb.,
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Semua SOP setiap bidang dan setiap pelayanan telah dibuat dan mengacu kepada peta proses bisnis
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
B
seluruh SOP tersebut telah diterapkan dan dilaksanakan oleh setiap pelaksana pada bidang masing-masing
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
B
sebagian besar SOP telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti untuk perbaikan yang lebih baik.
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
C
Pengukuran kinerja masih menggunakan sistem manual yang dilakukan oleh urusan kepegawaian pada sub bagian pembinaan
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
B
Penggunaan teknologi informasi sebagai operasional manajemen SDM dilakukan dengan cara mengoptimalkan penggunaan apliakasi zoom saat melakukan video conference dengan Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, penyediaan perangkat Wifi dan pendistribusian komputer dan printer kepada pegawai yang harus bekerja menggunakan sarana teknologi informasi.
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
B
Satker memiliki website resmi maupun sarana media sosial untuk memberikan informasi dan pelayanan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
B
laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM dan pemberian layanan kepada publik sudah dilakukan tapi tidak secara berkala.
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Kajari berdasrakan Surat Perintah Nomor : Print-412/M..23/Cr/02/2020 telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) yang menyebarkan seluruh informasai kepada publik yang dapat diakses secara aktual dan terkini.
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Satker telah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dan dari hasil monev tersebut telah dtindaklanjuti untuk diperbaiki
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Telah dibuat Peta Jabatan untuk menyusun kebutuhan pegawai berdasarkan hasil analisa beban kerja untuk masing-masing jabatan
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Semua penempatan pegawai hasil rekrutmen mengacu kepada kebutuhan pegawai khususnya pada jabatan yang masih kosong. sebagai contoh dibuat Nodis urgensi pengisian jabatan eselon V pada bidang-bidang di Kejari Kab. Mojokerto
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Monitoring dan Evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen dilakukan dengan cara tatap muka dan interview langsung oleh Kasubag Pembinaan dan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto.
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
untuk pengembangan karier pegawai kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto, dilakukan mutasi pegawai antar jabatan sesuai dengan kebutuhan
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
B
semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan oleh organisasi.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja.
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
telah dilakukan Traning Need Analysis untuk pengembangan kompetensi pegawai dengan mengikutkan pegawai mengikuti diklat keuangan, kegiatan pembinaan mental dan rohani dengan mengundang penceramah dari Depag ke Kantor Kejari Kab. Mojokerto, dsb.
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
semua rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinjerka pegawai.
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
B
presentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesarn >25% - 50%
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
B
Sebagian besar pegawai di unit kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya. dengan memberikan informasi dan menawarkan kepada pegawai seperti untuk mengikuti beasiswa S2 dan S3 Eka Tjipta Foundation, dsb
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
B
Upaya pengembangan kompetensi diberikan seluas-luasnya kepada sebagian pegawai Kejari Kab. Mojokerto baik melalui pemberian ijin untuk melanjutkan kuliah ataupun in house training dengan instansi lain.
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
B
monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitan perbaikan kinerja telah dilakukan namun tidak secara berkala.
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Seluruh penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi serta perjanjian kinerja selaras dengan SKP.
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
B
Sebagian besar ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya.
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
C
Pengukuran kinerja individu dilakukan dengan secara semesteran.
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward. dan telah dilakukan pemberian reward secara terbuka untuk pegawai terbaik
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
B
Unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaaku yang ditetapkan organisasi, seperti buku biru, buku harian, daftar absensi harian, laporan pelaksaan apel, dsb
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
B
Data Informasi kepegawaian unit kerja dapat diakses oleh pegawai dan dimutakhirkan secara berkala
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung dalam penyusunan perencanaan
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung dalam penyusunan perjanjian kinerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala kepada seluruh bidang termasuk penyerapan anggaran dan menindaklanjuti hasil pemantauan tersebut.
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Dokumen Perencanaan telah dibuat secara lengkap.
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Dokumen Perencanaan telah dibuat dengan berorientasi hasil
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
telah terdapat indikator kinerja utama (IKU)
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
B
sebagian besar indikator kinerja unit kerja telah SMART
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Dokumen Laporan Kinerja telah disusun tepat waktu.
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Seluruh pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja.
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
para pegawai telah mengikuti diklat untuk meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
pengelolaan akuntabilitas kinerja telah dilaksanakan oleh SDM yang telah mengikuti diklat sehingga tercipta kinerja SDM yang kompeten
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Publik campaign tentang pengendalian gratifikasi telah dilakukan secara berkala, dari pemasangan banner, brosur, dan media sosial.
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Unit pengendalian Gratifikasi, pengendalaian gratifikasi telah menjadi bagian dari prosedur. dan telah dibentuk unit pengendalian gratifikasi sesuai Surat Perintah No: PRINT- 378/M.5.23/Cr/03/2020 tanggal 05 Maret 2020
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
B
Unit Kerja telah membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi sebagaimana Surat Perintah No: PRINT - 276/M.5.23/Cr/02/2020 tentang 5 unsur SPIP yang salah satunya pengendalian lingkungan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi.
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
B
Unit kerja telah dilakukan penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan organisasi.
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
B
Unit Kerja telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
SPI telah diinformasaikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait.
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Seluruh kebijakan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi melalui media banner serta disediakan ruangan untuk menerima pengaduan
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   2
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   2
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
-
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat dilakukan bulanan oleh bidang intelijen.
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Whistle Blowing System sudah diinternalisasi di unit kerja. berdasarkan SK Kajari Kab. Mojokerto No: KEP- 10/M.5.23/Cr/03/2020 telah membentuk Team penanganan Whistle Blowing System (WBS) dan telah diterapkan di Kantor Kejari Kab. Mojokerto
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
Satker telah menerapkan kebijakan whistle blowing system sesuai dengan yang diterapkan organisasi.
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
B
Monitoring dan Evaluasi penerapan Whistle Blowing System telah dilakukan namun tidak secara berkala.
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
B
sebagian hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti oleh satker.
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
B
- telah dibuatkan tim penanganan benturan kepentingan berdasarkan sk nomor 42/m.5.23/03/2021 guna mengindentifikasi atau memetakan benturan kepentingan tiap bidang dalam menjalankan fungsi
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
- bahwa para pimpinan selalu berkordinasi terhadap tugas fungsi yang memiliki potensi terjadi benturan kepentingan
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
B
- penanganan benturan kepentingan telah di implementasikan ke sebagian besar layanan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
B
- bahwa evaluasi terhadap benturan kepentingan dilakukan ketika sudah timbul masalah
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
- bahwa hasil evaluasi atas perkaran dilakukan penanganan benturan kepentingan telah ditindaklanjuti secara internal
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
unit kerja memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi, dan telah membuat inovasi terkait standar pelayanan seperti e-PTSP untuk penerimaan surat masuk, serta dilakukan buku tamu elektronik dimana tamu yang datang akan difoto serta identitasnya diupload langsung ke Sinori guna memudahkan pendataan.
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
standar pelayanan telah dimaklumatkan
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
seluruh SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan telah dibuat inovasi yang sesuai dengan karakteristik unit kerja
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
laporan review SOP, dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
telah dilakukan sosialisasi dalam penerapan budaya pelayanan prima pada seluruh pegawai khususnya pada Duta Pelayanan di PTSP
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media. dibuktikan dengan Screenshoot Informasi Pelayanan di Website, Facebook, Instagram dan Twitter Kejari Kab. Mojokerto
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
C
belum terdapat sistem sanksi / reward terhadap pelaksana layanan
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
telah dibuat PTSP untuk mengintegrasikan layanan secara terpadu, dan dibuktikan dengan Screenshoot Foto PTSP dan Pelayanan Tilang
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Screenshoot aplikasi E-PTSP, serta sistem buku tamu elektronik dengan memfoto tamu menggunakan kamera disertai identitas lengkapnya dan dimasukkan ke dalam buku tamu elektronik di SINORI
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Disediakan Kotak Kepuasan Pelayanan Masyarakat pada PTSP Kejari Kab. Mojokerto, seperangka alat survey elektronil, dan terdapat uji survey secara online menggunakan aplikasi pada SINORI
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
B
Survey Kepuasan Masyarakat juga dapat diakses melalui beberapa media
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
B
Dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survey kepuasan masyarakat
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan