Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI KOTA PROBOLINGGO
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Tim Kerja dibentuk sesuai dengan SK Kajari Kota Probolinggo Nomor: 01/M.5.24/Cum.3/01/2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Tim Kerja Pembangunan ZI Mempertahankan WBK 2020 Menuju WBBM 2021
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
penentuan anggota Tim Kerja sesuai dengan kelompok kerja masing-masing area perubahan dipilih melalui rapat sesuai dengan undangan dalam nota dinas Kajari KN. Kota Probolinggo Nomer: ND-05/M.5.24/01/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang undangan Rapat Pembentukan Tim Kerja pada tanggal 12 Januari 2021
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
dokumen rencana kerja pembangunan ZI Mempertahankan WBK 2020 Menuju WBBM 2021 KN. Kota Probolinggo telah dibuat oleh Kajari KN. Kota Probolinggo pada tanggal 12 Januari 2021 dan sudah dikirimkan ke Wakil Jaksa Agung selaku Pengarah Tim Penilai Internal Pembangunan ZI Kejaksaan R.I dan Kajati Jatim sebagai laporan
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
target yang dibuat dalam dokumen pembangunan relevan dengan tujuan dari pembangunan WBK/WBMM yang mana sesuai dengan indikator hasil dan indikator pengungkit
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
pengelolaan media sosial telah dilakukan dengan menunjuk Tim PPID KN. Kota Probolinggo sesuai dengan SK Kajari KN. Kota Probolinggo Nomor: KEP-14/M.5.24/Cp.1/01/2021 tanggal 13 Januari 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada KN. Kota Probolinggo
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
semua kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
monitoring dan evaluasi melibatkan pimpinan dan dilakukan secara berkala pada setiap bulan dengan dibuktikan adanya notulensi rapat dan dokumentasi kegiatan
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
semua catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti oleh setiap koordinator dan anggota pada masing-masing pokja
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
pimpinan senantiasa berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan ZI
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Agen Perubahan dan Agen Pelayanan telah ditetapkan melalui SK Kajari KN. Kota Probolinggo Nomor: KEP-15/M.5.24/Cp.1/01/2021 tanggal 18 Januari 2021 tentang Penetapan Agen Perubahan dan Agen Pelayanan dalam rangka Mempertahankan WBK Menuju WBBM
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
telah dilakukan pembangunan culture set dan mind set dengan memasang himbauan berupa poster, banner, dan lukisan tentang semangat kerja, melakukan kegiatan ceramah agama dan senam kebugaran secara rutin, serta melakukan apel pagi setiap minggunya
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
D
semua pegawai pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo terlibat dalam Pembangunan Zona Integritas sesuai dengan area pembangunan masing-masing dan selalu dievaluasi setiap bulannya.
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis dan juga melakukan inovasi yang selaras sesuai Nota Dinas Kasidatun (Ketua Pokja) ND-76/M.5.24.5/05/2021
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi dan juga melakukan inovasi pada SOP yang diterapkan
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
SOP inovasi yang dibentuk dalam rangka WBK Tahun 2020 dievaluasi dan diperbaiki setiap Triwulan dengan modifikasi untuk menuju WBBM 2021
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
sistem pengukuran kinerja telah memanfaatkan sistem teknologi dan informasi instansi dari pusat
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
B
sistem operasional telah menggunakan teknologi informasi dari pusat
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
program unggulan dalam pelayanan publik telah dilakukan menggunakan teknologi informasi dengan terus melakukan inovasi ke depannya (Sobat Ali, Jambul, Jamal, E-Besuk, Satuan dan Arsipku)
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
inovasi yang dibentuk dalam rangka WBK Tahun 2020 dievaluasi dan diperbaiki setiap Triwulan dengan modifikasi untuk menuju WBBM 2021
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
pengelolaan media sosial telah dilakukan dengan menunjuk Tim PPID KN. Kota Probolinggo sesuai dengan SK Kajari KN. Kota Probolinggo Nomor: KEP-14/M.5.24/Cp.1/01/2021 tanggal 13 Januari 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada KN. Kota Probolinggo dan petugsa SIPPN
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Tim PPID dan Operator SIPPN senantiasa melakukan evaluasi setiap bulan bersama dengan pimpinan
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
analisa kebutuhan pegawai dilakukan dengan membuat peta analisa jabatan serta beban kerja, kemudian diturunkan ke nota dinas dan mengirimkan surat ke Kejati Jatim pada tanggal 26 Januari 2021
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
seluruh penempatan pegawai telah sesuai dengan hasil rekruitmen dan mengacu pada kebutuhan pegawai per jabatan
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
telah dilakukan monev secara rutin mengenai penempatan pegawai per jabatan dan beban kerja
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
telah dilakukan pola mutasi internal sesuai dengan hasil monev penempatan pegawai per jabatan dan beban kerja pada tanggal 07 April 2021
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
dalam melakukan mutasi internal telah memperhatikan kompetensi jabatan dengan mengukur analisa beban kerja dan kompetensi pegawai ybs
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja.
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo belum melakukan analisa kebutuhan pelatihan pegawai untuk pengembangan kompetensi
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
semua rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar <25%
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
seluruh pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawa
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja telah dilakukan secara berkala setiap Triwulan
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
seluruh penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi serta perjanjian kinerja selaras dengan sasaran kinerja pegawai (SKP)
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
seluruh ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya serta menggambarkan logic model
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
pengukuran kinerja individu dilakukan secara trriwulan
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
hasil hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang sesuai dengan karakteristik unit kerja
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
data informasi kepegawaian unit kerja dapat diakses oleh pegawai dan dimutakhirkan setiap ada perubahan data pegawai setiap waktu secara berkala
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
seluruh pimpinan unit kerja terlibat dalam penyusunan perencanaan
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
pimpinan unit kerja terlibat dalam penyusunan perjanjian kinerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
pimpinan unit kerja terlibat dalam pemantauan pencapaian kinerja dan menindaklanjuti hasil pemantauan
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Kejari Kota Probolinggo telah membuat telah memiliki seluruh dokumen perencanaan (Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja)
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
seluruh dokumen perencanaan telah berorientasi hasil, dengan DIPA berorientasi dari kinerja masing-masing unit
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
unit kerja memiliki IKU yang ditetapkan organisasi
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
seluruh indikator kinerja unit kerja telah mencerminkan prinsip SMART (Specific, Measurable, Agreeabel, Realistic, Time-Bonded, Continously Improved) sesuai dengan IKU yang ditetapkan Kejaksaan RI
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
unit kerja telah menyusun laporan kinerja tepat waktu.
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
seluruh pelaporan kinerja pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo telah memberikan informasi tentang kinerja pegawai
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo berupaya meningkatkan sebagian besar kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh seluruh SDM yang kompeten di bidangnya
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Banner yang ditaruh pada tempat umum/yang mudah dilihat tentang anti gratifikasi
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tentang Unit Pengendalian Gratifikasi dan Laporan Bulanan Penanganan Pelaporan Gratifikasi
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Kejari Kota Probolinggo telah membuat laporan penyelenggaraan SPIP, melakukan inspeksi penguatan pengawasan, dan mengiriman surat ke Walikota mengenai good corporate governance
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
B
Kejari Kota Probolinggo telah melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo telah dibangun lingkungan pengendalian dengan melakukan inspeksi penguatan pengawasan secara berkala.
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
B
unit kerja telah mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan oleh organisasi
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   0
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
penanaganan pengaduan masyarakat dimonev secara berkala setiap bulannya
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
B
hasil monev penanganan pengaduan perkara telah ditindak lanjuti oleh unit kerja
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Whistle Blowing System telah di internalisasi di unit kerja
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
B
unit kerja menerapkan seluruh kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo dilakukan setiap bulan
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
B
Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo melakukan sebagian besar hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo telah mengidentifikasi/memetakan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama dengan membuat laporan
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
penanganan benturan kepentingan telah di sosialisasikan ke seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan melalui pembuatan petunjuk pelaksanaan penanganan benturan kepentingan di lingkungan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo nomor: 08/M.5.24/Cp/03/2020 tanggal 02 Maret 2020.
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi secara berkala oleh unit kerja
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
sebagian besar hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Kejari Kota Probolinggo memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja dengan membuat standar prosedur operasional pada tiap-tiap bagian dan tetap mempedomani SOP utama dari organisasi.
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo telah membuat maklumat standar pelayanan dan dipasang pada tempat strategis
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
seluruh pelayanan pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo menerapkan seluruh SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait SOP yang sesuai dengan karakteristik unit kerja
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
unit kerja melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga unit kerja berinisiatif melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima pada sseluruh pegawai yang memberikan pelayanan dengan melakukan inhouse training dan bekerja sama dengan lembaga terkait
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
masyarakat dapat mengakses seluruh informasi pelayanan pada website (www.kejari-kotaprobolinggo.kejaksaan.go.id), sosial media (Instagram: @kejariKotaProbolinggo, Facebook: Kejari Kota Probolinggo, Youtube: Kejari Kota Probolinggo, dan Twitter: @KNKotaProb). Selain secara online informasi layanan juga dapat diakses melalui poster dan banner yang tersedia diarea Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo.
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Telah terdapat sistem reward and punishment bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan sudah diimplementasikan
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
seluruh pelayanan pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo sudah dilakukan secara terpadu
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
membuat inovasi berupa Sobat Ali (Solusi Barang Bukti Kembali), 2. Tilang ; bekerja sama dengan BRI sebagai agen BRI-Link dan Kantor Pos dengan sistem drivethru, JAMAL (Jaksa Masuk Mal); JMP (Jaksa Masuk Pasar).
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo dilakukan secara berkala melalui e-survey kepuasan layanan yang ditempatkan di PTSP.
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Hasil survei kepuasan masyarakat diumumkan kepada pegawai saat rapat paripurna sebagai bahan evaluasi pelayanan kepada masyarakat dan dipasang di papan pengumuman
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
hasil survei kepuasan akan ditindaklanjuti, sebagai bahan untuk memperbaiki layanan yang ada pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan