Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI JOMBANG
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
-Tim Kerja telah dibentuk sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Jombang Nomor KEP/ 16/M.5.25/Cp/03/2021 Tanggal 05 Maret 2021 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Kejaksaan Negri Jombang
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Penentuan anggota Tim Kerja telah sesuai dengan kelompok kerja masing-masing perubahan dan ditentukan melalui rapat yang dihadiri oleh para pejabat struktural di Kejaksaan Negeri Jombang
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Tahun 2021 Kejaksaan Negeri Jombang telah dibuat
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Setiap target yang disusun Kejaksaan Negeri Jombang dalam Dokumen Rencana Kerja mengacu pada Permenpan RB no. 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM dilingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana dirubah dengan Permenpan RB no. 10 tahun 2019 tentang perubahan atas permenpan RB no. 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM dilingkungan Instansi Pemerintah
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Dokumentasi Sosialisasi WBK Kejaksaan Negeri Jombang sudah dilaksanakan yaitu 1. Digital yaitu melalui menu Zona Integritas yang ada di media website Kejaksaan Negeri Jombang (www.kejari-jombang.kejaksaan.go.id) 2. Sosial Media Facebook, Instagram, Youtube, Twitter 3. Pemasangan Banner baik dilingkungan Kantor Kejaksaan Negeri Jombang
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
semua kegiatan telah dilaksanakan mengacu pada dokumen rencana kerja dan dimonitoring secara berkala dengan adanya rapat tim yang melaporkan perkembangan masing-masing koordinator setiap minggu nya
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Terdapat monitoring dan evaluasi dalam tahap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di Kejaksaan Negeri Jombang
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas telah ditindak lanjuti oleh petugas serta pejabat yang terkait
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Pimpinan selalu berperan sebagai role model dalam pembangunan Zona Integritas WBK Tahun 2021 di Kejaksaan Negeri Jombang
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
agen perubahan telah dibentuk dengan kriteria penilaian kehadiran, mampu berkoordinasi jika terjadi permasalahan dengan rekan pegawai dan berkontribusi terhadap perubahan pada Kejaksaan Negeri Jombang
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Menanamkan pemahaman tentang perubahan pola pikir kinerja baik dan budaya pelayanan prima melalui pimpinan selaku role model, budaya kerja pegawai Kejaksaan Negeri Jombang yang sesuai SOP
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
seluruh anggota terlibat dengan memberikan ide /masukan untuk mendukung pembangunan ZI menuju WBK pada saat rapat-rapat tim, dan sudah membuat Motto dan yel-yel
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Semua SOP unit telah mengacu pada peta proses bisnis dan juga melakukan inovasi pada SOP yang telah diterapkan pada Kejaksaan Negeri Jombang
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
SOP sudah diterapkan baik SOP Pusat maupun SOP Inovasi tiap bidang, dan SOP di cetak ditempel di PTSP
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Kepala Kejaksaan Negeri Jombang beserta 6 (enam) koordinator area perubahan melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap SOP Pusat maupun SOP Inovasi
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Pemasangan jaringan LAN untuk aplikasi CMS perkara Pidum dan Pidsus kepada perangkat komputer masing-masing Jaksa sehingga input data di CMS dapat dilaksanakan secara efektif dan efesien oleh masing-masing Jaksa Penuntut Umum sesuai tahapan penanganan perkara
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Operasional manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi, seperti SIMKARI, CMS, Sipede, e-dosir, e-pangkat
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi terpusat seperti buku tamu, survey kepuasan dan informasi tilang, sudah menggunakan teknologi informasi terpusat yaitu aplikasi SINORI
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi pengukuran kinerja, operasional SDM dan layanan kepada publik
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Kepala Kejaksaan Negeri Jombang sudah menerbitkan surat Perintah Pembentukan PPID (Pejabat Pengelola Informasi Publik) dan sudah menyebarkan seluruh informasi melalui website dan medsos Kejaksaan Negeri Jombang
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Kebutuhan Pegawai yang disusun oleh Kejaksaan Negeri Jombang mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang disusun per jabatan dan penempatannya sesuai jabatannhya.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Kepala Kejaksaan Negeri Jombang dan Koordinator Manajemen SDM melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap capaian kinerja dan keahlian pegawai untuk ditempatkan sesuai dengan kompetensi masing-masing
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Kepala Kejaksaan Negeri Jombang menerbitkan surat perintah untuk kepentingan mutasi internal kepada 2 (dua) orang Calon Pegawai Negeri -Calon Jaksa sesuai kompetensi berdasarkan hasil kajian.
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Kepala Kejaksaan Negeri Jombang dan Koordinator Manajemen SDM dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang ditetapkan
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Kepala Kejaksaan Negeri Jombang dan Koordinator Manajemen SDM telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi dan pengkajian terhadap capaian kinerja
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Kepala Kejaksaan Negeri Jombang dan Koordinator Manajemen SDM melakukan Training Need Analysis untuk pengembangan kompetensi Pegawai Kejaksaan Negeri Jombang
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
-
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Presentasi kesenjangan kopetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan yaitu <25%
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Pegawai di Kejaksaan Negeri Jombang telah memperoleh kesempatan untuk mengikuti diklat yaitu Diklat TAK dan LATSAR untuk CPNS TA 2019 Gol. III
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Kepala Kejaksaan Negeri Jombang dan Koordinator Manajemen SDM bekerjasama dengan PT. BANK BNI CAB. JOMBANG guna untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Kepala Kejaksaan Negeri Jombang dan Koordinator Manajemen SDM melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja secara berkala
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
- Membagikan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) kepada seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Jombang; menyusun Perjanjian Kinerja anatara Kepala Kejaksaan Negeri Jombang dengan seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Jombang; menyusun rekapitulasi capaian kinerja pegawai (SKP) setiap bulan secara berkala.
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Pengukuran kinerja individu pada Kejaksaan Negeri Lamongan dilakukan secara bulanan (Realisasi SKP)
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Pengukuran kinerja individu pada Kejaksaan Negeri Jombang dilakukan secara bulanan (Realisasi SKP)
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Hasil penilaian kinerja individu dijadikan sebagai dasar pemberian reward (piagam penghargaan)
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Kejaksaan Negeri Jombang telah melakukan kebijakan untuk menegakkan aturan disiplin yaitu: 1. Pemberian reward bagi pegawai teladan Kepala Kejaksaan Negeri Jombang memberikan reward kepada pegawai teladan, yang diberikan setiap 3 bulan sekali. kriteria pegawai teladan dinilai dari absensi yang tepat waktu, total kehadiran, dan keikut sertaan dalam segala kegiatan kantor termasuk Apel pagi. 2. Pemberian punishment bagi pegawai yang melanggar aturan disiplin bagi pegawai yang sering melanggar aturan disiplin telat mengikuti apel pagi hari senin maka akan dikenakan punishment"
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Melakukan pembaharuan data pegawai terbaru di Aplikasi Sistem Manjemen Kepegawaian (SIMPEG SIMKARI) dan E-DOSIR; dan melakukan pemantauan dan evaluasi mengenai pembaharuan atau pemutakhiran data kepegawaian
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Kepala Kejaksaan Negeri Jombang beserta pejabat eselon IV dan Bendahara Pengeluaran melakukan rapat dan monev secara berkala dalam penyusunan anggaran dan realisasi anggaran
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Kepala Kejaksaan Negeri Jombang terlibat secara langsung dalam penyusunan Perjanjian Kinerja dengan membuat surat pernyataan Perjanjian Kinerja yang ditandatangani Kepala Kejaksaan Negeri Jombang diatas Materai
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Kepala Kejaksaan Negeri Jombang memantau langsung pencapaian kinerja secara berkala dan menindak lanjuti hasil pemantauan
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
sudah membuat Perjanjian Kinerja, Capaian Kinerja
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
seluruh dokumen perencanaan telah berorientasi hasil
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Kejaksaan Negeri Jombang sudah memiliki dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dibagikan kemasing-masing pegawai
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
seluruh indikator kinerja unit kerja telah mencerminkan prinsip SMART (Specific, Measurable, Agreeabel, Realistic, Time-Bonded, Continously Improved). Screen shoot aplikasi E Monev, E Smart dan E Bappenas
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Kejaksaan Negeri Jombang telah menyusun laporan kinerja secara tepat waktu
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Pelaporan kinerja Kejaksaan Negeri Jombang telah memberikan informasi tentang kinerja Pegawai Kejaksaan Negeri Jombang
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Kejaksaan Negeri Jombang berupaya untuk peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja, dengan melaksanakan sosialisasi akuntabilitas kinerja yang dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jombang beserta pejabat eselon IV dan seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Jombang
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yan berkompeten
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Public campaign telah dilakukan secara berkala melalui Website, foto, banner dan sosialisasi pengendalian Gratifikasi
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Pengendalian grtifikasi telah diimplementasikan dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Jombang untuk menugaskan Penerima Laporan Gratifikasi; Tamu dilarang menemui Jaksa atau Pegawai diruang kerja, melainkan dilayani diruang Informasi Publik dan di pintu masuk dipasang finger print sehingga yang bisa masuk ruangan hanya Pegawai Kejaksaan Negeri Jombang
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Kepala Kejaksaan Negeri Jombang membangun lingkungan pengendalian dan Sistem Pengendalian Interlan Pemerintah (SPIP) berupa sosialisasi SPIP serta kode etik kepada seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Jombang yang dilanjutkan dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Jombang tentang Tim SPIP dan melaksanakan Pengawasan dan Monitoring pada setiap pelayanan di Kejaksaan Negeri Jombang
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
Tahap penilaian berupa melakukan penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan melalui identifikasi resiko dan melakukan analisis resiko terhadap faktor kemungkinan serta faktor kemungkinan serta faktor dampak pelaksanaan SPIP
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
melakukan evaluasi dan supervise berupa peran serta Kepala Kejaksaan Negeri Jombang yang memimpin pelaksanaan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah di identifikasi.
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
C
-
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
menindak lanjuti seluruh pengaduan laporan masyarakat dengan menerbitkan Sprintug dari Kepala Kejaksaan Negeri Jombang
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   0
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Penanganan pengaduan masyarakat dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala yang dipimpin Kepala Kejaksaan Negeri Jombang
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindak lanjuti
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Whisle Blowing System sudah di internalisasi dan diterapkan di Kejaksaan Negeri Jombang
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
sudah diterapkan dengan mensosialisasikan kegiatan Whistle Blowing System melalui sarana banner yang ditempatkan di PTSP serta di Website Kejaksaan Negeri Jombang
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Kepala Kejaksaan Negeri Jombang dan Koordonator Penguatan Pengawasan telah melakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindak lanjuti
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas dan fungsi utama kepada seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Jombang
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
melakukan sosialisasi SOP Penanganan benturan kepentingan yang di Pimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jombang kepada seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Jombang
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan keseluruh layanan yang ada di Kejaksaan Negeri Jombang sesuai dengan SOP pelayanan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
telahn dilakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan secara berkala yang di pimpin oleh kepala Kejaksaan Negeri Jombang dan Koordinator Penguatan Pengawasan
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
seluruh hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan telah ditindaklanjuti oleh kepala Kejaksaan Negeri Jombang dan Koordinator Penguatan Pengawasan
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
telah dilaksanakan dan diterapkan SOP Pusat maupun SOP Inovasi yang disesuaikan dengan PERMENPAN 35/2012
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Standar Pelayanan telah dimaklumatkan dan maklumat pelayanan telah di tempel di PTSP
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Terdapat SOP Pusat maupun SOP Inovasi bagi pelaksanaan Standar Pelayanan
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
telah dilakukan riviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP Pusat dan SOP Inovasi masing-masing bidang serta membangun sarana dan prasarana untuk mendukung dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
mensosialisasikan alur pelayanan beserta syarat-syarat administrasi sesuai kepentingan pemohon lewat website dan sosial media Kejaksaan Negeri Jombang
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Informasi tentang pelayanan mudah di akses melalui bebagai media yaitu website www.kejari-jombang.kejaksaan.go.id sosmed FB Kejaksaan Negeri Jombang, IG: kejaksaan_jombang, twitter:@jombangKejari, Youtube:Kejari Jombang dan datang langsung ke PTSP Kejaksaan Negeri Jombang
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Apababila pelayanan terlambat lebih dari 5 menit maka penerima layanan akan mendapat sovenir 1 buah gantungan kunci yang bertuliskan Kejaksaan Negeri Jombang
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Terdapat pelayanan terpadu yaitu surat masuk, surat keluar, pengambilan tilang, barang bukti dll melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTS)
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Terdapat inovasi pelayanan yaitu SANTRI (Sistem Antar Tilang Tanpa Antri), GASTAR (Petugas Antar Barang Bukti Gratis), Bantuan dan Pelayanan Hukum Gratis, Pelayanan Antar dan Jemput Saksi
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
sudah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan melalui survey bersatu aplikasi SINORI yang ditempatkan di PTSP
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Hasil survey kepuasan masyarakat dapat di akses secara terbuka melalui monitor aplikasi survey bersatu SINORI yang ada di PTSP
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Kepala Kejaksaan Negeri Jombang dan koordinator peningkatan kualitas pelayanan publik melakukan monev dan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat secara berkala setiap 1 minggu sekali
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan