Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI PONOROGO
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas telah dibentuk dengan dasar Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Ponorogo Nomor : KEP-15/M.5.26/Cr.1/04/2021
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Undangan, Absensi, Notulen, dan Dokumentasi Rapat Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Kejaksaan Negeri Ponorogo
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Kejaksaan Negeri Ponorogo
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Undangan, Absensi, Notulen, dan Dokumentasi Sosialisi Rencana Kerja Pada Seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Ponorogo
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Tangkapan Layar pada Instagram dan Youtube Kejaksaan Negeri Ponorogo Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Kejaksaan Negeri Ponorogo
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Ya, seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Ya, terdapat Monitoring dan Evaluasi terhadap Pembangunan Zona Integritas, bukti dukung: Undangan, Absensi, Notulen, dan Dokumentasi Rapat Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Kejaksaan Negeri Ponorogo
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Ya, hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Kepala Kejaksaan Negeri Ponorogo sebagai role model telah memberikan contoh dengan datang tepat waktu setiap hari pada jam kerja, sebagai pemimpin apel pagi, dan memberikan kultum
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Sudah dibentuk Agen Perubahan berdasarkan SK Pembentukan Agen Perubahan Nomor : KEP-12/M.5.26/Cr/03/2021 AN 1. Dadang Edy Herwanto, S.H. dan 2. Wahjoe Kartikasari, S.H.
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Aturan masuk jam kerja, banner budaya malu, reward kepada pegawai, siraman rohani, pemasangan kata-kata bijak di area kantor, senam pagi, apel pagi, rapat, pemasangan maklumat pelayanan (dokumentasi terlampir)
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Dokumentasi Komitmen Bersama dan Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Kejaksaan Negeri Ponorogo
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
B
Standar Operasional Prosedur Kejaksaan Negeri Ponorogo
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Standar Operasional Prosedur Kejaksaan Negeri Ponorogo
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Telah dilakukan evaluasi terhadap SOP masing-masing bidang, bukti dukung : Undangan, Absensi, Notulen, dan Dokumentasi Rapat
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
B
Tangkapan Layar dari Aplikasi Case Management System (CMS)
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
B
Pengisian data di SIMKARI dan E-dosir dilakukan secara rutin, bukti dukung: tangkapan layar Aplikasi SIMKARI E-DOSIR dan dokumentasi pegawai SIMKARI
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Sudah terdapat aplikasi E-Tilang. Tangkapan Layar dari Aplikasi E-Tilang
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Dilakukan monitoring dan evaluasi, bukti dukung: dokumentasi monev
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Kejaksaan Negeri Ponorogo dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik telah membuka diri kepada masyarakat dengan menyampaikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan berikut pencapaian hasil kinerja melalui website, media sosial berupa facebook, instagram, youtube, dan melakukan kerjasama dengan wartawan serta media online untuk memuat kegiatan-kegiatan dan pencapaian hasil kinerja untuk disampaikan kepada masyarakat, bukti dukung: website, facebook, instagram, youtube, dokumentasi coffee morning dengan wartawan
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Kejaksaan Negeri Ponorogo secara rutin memantau dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik yang dilakukan melalui website, facebook, instagram, youtube, bukti dukung: notulen monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Peta Jabatan Kejaksaan Negeri Ponorogo
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Ponorogo Nomor : Print-120/M.5.26/Cp.2/02/2021 tentang Penempatan Pegawai ke Bidang Pembinaan An Rendy Maharddhika, S.Kom, Penempatan Pegawai ke Bidang Intelijen An Yudi Prasetyo Widodo, A.Md, Penempatan Pegawai ke BIdang Tindak Pidana Umum An Fatturohman Wahid Abdullah, Penemepatan Pegawai ke Bidang Tindak Pidana Umum An Anidha Izzah Dimas Putri, Penempatan Pegawai ke Bidang Tindak Pidana Khusus An Sandriantoro.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi, bukti dukung: Laporan Monitoring dan Evaluasi terhadap Penempatan Pegawai
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Ponorogo Nomor : Print-23/M.5.26/Cp.2/04/2021 tentang Penempatan Pegawai dari Bidang Pembinaan ke Bidang Seksi Tindak Pidana Umum An. Renanda Kusumastuti, S.H.
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi lokal, bukti dukung: Laporan hasil evaluasi terhadap kegiatan mutasi
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Telah dilakukan Assessment terhadap kebutuhan pegawai terkait peningkatan kompetensi
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Dengan mendasarkan kemampuan pegawai dan kebutuhan SDM untuk pengembangan organisasi, telah diusulkan pegawai untuk mengikuti Diklat, bukti dukung: surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Ponorogo tentang usulan mengikuti Diklat
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Tidak ada, karena tidak terdapat kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
B
Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti Diklat maupun pengembangan kompetensi
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
B
Pegawai di Unit Kerja telah mengikuti upaya pengembangan kompetensi melalui in-house training
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dealam kaitannya dengan perbaikan kinerja, bukti dukung: laporan monev dan dokumentasi
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja, bukti dukung: perjanjian kinerja 2021
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Ya, memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja, bukti dukung: perjanjian kinerja 2021
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Ya, pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Ya, hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward, bukti dukung: pemberian reward kepada pegawai
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
B
Kejaksaan Negeri Ponorogo telah menerapkan disiplin masuk kantor, disiplin absensi, disiplin melaksanakan apel kerja, disiplin menggunakan Gamjak, bukti dukung: absensi, apel kerja, nota dinas gamjak, aturan jam kerja
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Kejaksaan Negeri Ponorogo telah mengunakan sistem dari Kejaksaan Agung melalui sistem SIMKARI yaitu berupa E-Dosir
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Pimpinan memberikan masukan dan arahan dalam setiap rapat WBK dan WBBM, bukti dukung: undangan rapat, notulen, dan dokumentasi
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Rapat penyusunan penetapan kinerja yang mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU). bukti dukung: dokumentasi rapat
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Rapat pemantauan pencapaian kinerja dipimpin oleh kajari dokumentasi terlampir
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Ya, dokumen perencanaan sudah ada, bukti dukung: Rencana Strategis (RENSTRA) Kejaksaan Negeri Ponorogo Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Tahunan (RENJA)
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Ya, perencanaan telah berorientasi hasil
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Ya, terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU), bukti dukung: IKU
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
B
Ya, indikator kinerja telah SMART, bukti dukung: IKU
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Ya, laporan kinerja telah disusun tepat waktu
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Ya, pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
Ya, adanya upaya untuk meningkatkan kapasitas SDM dengan mengikuti diklat, bukti dukung: sertifikat diklat
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Ya, akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Telah dipasang banner tolak gratifikasi
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Ya, dengan dikeluarkannya SK Pembentukan SPIP Nomor: KEP-10/M.5.26/Cr/05/2021 tanggal 28 Mei 2021
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Telah dibangun lingkungan pengendalian disertai dengan inovasi-inovasi, bukti dukung: SK Pembentukan SPIP Nomor: KEP-10/M.5.26/Cr/05/2021 tanggal 28 Mei 2021
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
B
Ya, telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
Ya, dengan membuat laporan pengendalian untuk meminimalisir risiko
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
Ya, SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
B
Telah diimplementasikan melalui telaahan Intelijen di website Kejaksaan Negeri Ponorogo
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   5
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   1
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   4
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Dilakukan monitoring dan evaluasi atas pengaduan masyarakat, bukti dukung: laporan monitoring dan evaluasi
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Ya, hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti, bukti dukung: laporan indak lanjut
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Ya, Whistle Blowing System telah diinternalisasi, bukti dukung:banner Whistle-Blowing System
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
B
Whistle-Blowing System sudah disosialisasikan, bukti dukung: Undangan dan Laporan sosialisasi WBS
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
B
Ya, telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
B
Ya, hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
B
Ya, telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Benturan kepentingan telah disosialisasikan, bukti dukung: Undangan dan Notulen sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
B
Ya, penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan, bukti dukung: SK Benturan Kepentingan Nomor: KEP-9/M.5.26/Cr/06/2021
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
B
Ya, telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Ya, hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Ya, tedapat kebijakan Standar Pelayanan melalui SOP yang dibuat oleh masing-masing bidang dengan bukti dukung berupa: melakukan rapat evaluasi SOP (undangan dan notulen rapat)
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Ya, standar pelayanan telah dimaklumatkan
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Ya, terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan, bukti dukung: SOP pelayanan
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Ya, telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Terdapat pelatihan pelayanan petugas PTSP
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Informasi Pelayanan Publik telah disosialiasikan melalui website, media sosial, dan bincang radio, bukti dukung tangkapan layar website dan sosial media Kejaksaan Negeri Ponorogo
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
C
Belum ada pemberian sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Terdapat ruang pelayanan terpadu satu pintu yang melayani pengambilan tilang, pelayanan tamu, pelayanan hukum, pelayanan persuratan
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Terdapat inovasi pelayanan hukum bincang jaksa (bijak) yang disiarkan secara langsung melalui instagram dan channel youtube kejaksaan negeri ponorogo, sistem cepat antrian elektronik tilang (si centil), layanan antar jemput saksi gratis (laris), pelayanan antar jemput saksi (patas), konsultasi hukum gratis (kang kumis), pelayanan hukum online, siap antar barang bukti (si tari)
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Survey dilakukan secara langsung dan pengguna layanan dapat mengakses melalui link dan scan QR Code
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Masyarakat dapat membuka halaman survei melalui link dan scan QR Code
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Melakukan Rapat Evaluasi Survey Kepuasan Masyarakat Bukti dukung Undangan dan notulen rapat
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan