Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI GRESIK
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
telah dibentuk tim pembangunan Zona Integritas dengan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Gresik Nomor KEP-04/M.5.27/Cp.2/03/2021 tanggal 17 Maret 2021 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kejaksaan Negeri Gresik
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Gresik Nomor KEP-04/M.5.27/Cp.2/03/2021 tanggal 17 Maret 2021 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kejaksaan Negeri Gresik "
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Dokumen rencana kerja beserta rencana aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Kejaksaan Negeri Gresik dibuat pada tanggal 24 Maret 2021 "
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Dalam dokumen pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM Kejaksaan Negeri Gresik terdapat target prioritas pembangunan pada 6 area perubahan yang relevan guna terwujudnya Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Kejaksaan Negeri Gresik yang ditetapkan dalam rencana aksi capaian target capaian masing-masing "
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Sebagai wadah pelaksaaan sosialisasi terhadap Pembangunan 6 area perubahan dalam rangka Kejaksaan Negeri Gresik menuju WBK/WBBM, telah dilakukan sosialisasi melalui Banner, Website, Instagram, Facebook, Twitter, Youtube atas nama Kejaksaan Negeri Gresik dengan cara mempublikasikan pembangunan 6 area perubahan "
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Kejari Gresik dilaksanakan dengan perencanaan melalui penyusunan kegiatan rencana aksi yang ditetapkan dalam capaian aksi masing-masing bulan
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Dalam setiap pelaksanaan pembangunan pada 6 area perubahan yang ditetapkan dalam rangka menuju Zona Integritas WBK/WBBM Kejaksaan Negeri Gresik selalu dilaksanakan rapat monitoring dan evaluasi baik oleh Ketua ZI maupun oleh Kajari Gresik.
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Masukan, usul dan saran dari Ketua ZI / Kajari saat dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan 6 area perubahan yang dilakukan oleh masing-masing tim pokja telah ditindaklanjuti dengan cara dimasukkannya usul, saran, masukan Ketua ZI / Kajari dalam produk yang dihasilkan oleh Tim Pokja.
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Kepala Kejaksaan Negeri Gresik berperan sebagai role mode yaitu mendorong dan memonitor semua pembangunan pada 6 area perubahan oleh masing - masing pokja.
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Telah dibentuk SK Agen Perubahan Kejaksaan Negeri Gresik Nomor KEP-05/M.5.27/Cp.2/03/2021 tentang Pembentukan Agen Perubahan Dalam Rangka Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tanggal 17 Maret 2021
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Gresik Nomor : KEP-04/M.5.27/Cp.2/03/2021 tanggal 17 Maret 2021, Mengadakan rapat tim pembangunan ZI, Penandatanganan Pakta Integritas dan komitmen bersama seluruh Pegawai, pramubakti, cleaning service, dan security di lingkungan Kejari Gresik, mengadakan rapat penyusunan rencana kerja pembangunan zona integritas Kejari Gresik, Fasilitas PTSP, Ruang Pelayanan Hukum, Ruang Tahap II, Ruang Arsip, Ruang Barang Bukti, Sel Tahanan yang lebih representatif, meningkatkan kualitas pelayanan pencari keadilan
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Semua anggota Kejaksaan Negeri Gresik terdiri dari pegawai, pramubakti,security seluruhnya terlibat dalam pembangunan ZI menuju WBK melalui kegiatan sosialisasi
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Kejaksaan Negeri Gresik telah menyusun SOP baik administrasi maupun teknis pada Kasubag Pembinaan dan seluruh seksi, SOP yang disusun merupakan proses bisnis pelaksanaan kegiatan teknis dan administrasi
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Kejaksaan Negeri Gresik telah menerapkan Standar Operasional Prosedur. Kejaksaan Negeri Gresik dan malakukan inovasi pelaksanaan sidang menggunakan teleconference guna memutus penyebaran COVID-19 dalam pelaksanaan peradilan perkara tindak pidana umum dan tindak pidana korupsi.
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Kejaksaan Negeri Gresik selama pandemi COVID-19 melakukan perubahan SOP dalam pelaksanaan penyerahan tahap 2 dan persidangan perkara tindak pidana umum yaitu kegiatan penyerahan tahap 2 dan pelaksanaan persidangan perkara tindak pidana dilakukan jarak jauh melalui video teleconrefence sehingga tugas pokok dan fungsi penanganan perkara tindak pidana umum tetap berjalan sekaligus pemutusan penyebaran COVID-19 terlaksana .
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
B
Kejaksaan Negeri Gresik telah melakukan perubahan dalam pengelolaan administrasi penanganan perkara pidum dan pidsus telahdilakukan berbasis IT yaitu CMS, Pengelolaan Keuangan menggunakan IT, Pengelolaan tilang menggunakan IT yaitu E-Tilang.
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
B
Kejaksaan Negeri Gresik dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan telah menggunakan beberapa metode yang berbasis TI yaitu Facebook, IG, twitter Kejaksaan Negeri Gresik, E-Tilang, penerangan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat, Persidangan perkara tindak pidana umum maupun tindak Pidana Korupsi tetap berjalan dimasa Pandemi COVID-19 dilakukan dengan cara persidangan secara teleconrefence yang id aplikasinya disiapkan oleh Kejaksaan
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
B
Kejaksaan Negeri Gresik dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan telah menggunakan beberapa metode yang berbasis TI yaitu Facebook, IG, twitter Kejaksaan Negeri Gresik, E-Tilang, penerangan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat, Persidangan perkara tindak pidana umum maupun tindak Pidana Korupsi tetap berjalan dimasa Pandemi COVID-19 dilakukan dengan cara persidangan secara teleconrefence yang id aplikasinya disiapkan oleh Kejaksaan
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
B
Kepala Kejaksaan Negeri Gresik melakukan rapat dalam melakukan evaluasi terhadap pemanfaatan TI baik dalam kegiatan administrasi maupun teknis pada msing-masing Seksi maupun Sub Bagian Pembinaan sebagai bentuk evaluasi terhadap pemanfaatan TI, capaian kinerja penguatan SDM dan pelayanan Publik
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Kejaksaan Negeri Gresik telah mempublikasikan penanganan perkara melalui IG, Facebook, Twitter Kejari Gresik, pelaporan dugaan tindak pidana korupsi melalui WA Nomer HP dan melalui email, penyampaian hasil tindak lanjut atas LAPDUMAS kepada pelapor baik secara tertulis maupun secara lisan
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
B
Kejaksaan Negeri Gresik telah melakukan monitoring terhadap informasi publik yang dilakukan melalui website, IG, Facebook, twitter Kejari Gresik, TV Monitor penanganan perkara dan hasilnya dketahui pengunjungnya cuman sedikit dan selanjut dilakukan evaluasi dan diperihtahkan kepada seksi Intelijen dalam setiap kgiatan penyuluhan dan penerangan hukum diinformasikann kepada masyarakat dapat mengakses seluruh kegiatan penanganan perkara melalui IG, Facebook, twitter Kejari Gresik
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Kejaksaan Negeri Gresik melakukan usulan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa timur terkait masalah mutasi dan usulan promosi pejabat struktural Kejaksaan Negeri Gresik .
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
B
Kejaksaan Negeri Gresik telah menempatkan pegawai sesuai dengan jumlah kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja .
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Kejaksaan Negeri Gresik selalu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap mutasi lokal secara berkala dan berkelanjutan guna mengetahui perbaikan kinerja yang dihasilkan.
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Kejaksaan Negeri Gresik melakukan usulan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur terkait masalah mutasi dan usulan promosi pejabat struktural Kejaksaan Negeri Gresik .
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Kejari Gresik dalam melakukan rotasi pegawai tata usaha telah mendasarkan Kepja No.356 tahun 2019, mengusulkan mutasi dan promosi pegawai yang berprestasi untuk menduduki jabatan sesuai kemampuannya berdasarkan pendidikan dan atau diklat yang pernah diikutinya
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Kejaksaan Negeri Gresik selalu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap mutasi lokal secara berkala dan berkelanjutan guna mengetahui perbaikan kinerja yang dihasilkan
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Kejaksaan Negeri Gresik telah melakukan analisa terhadap kualitas disiplin pegawai guna terciptanya peningkatan kualitas pelayanan dan disiplin pegawai
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
B
Kejari Gresik secara berkala melakukan evaluasi atas kinerja pegawai selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi tersebut diterbitkan surat usulan kepada Kejaksaan Tinggi untuk diikutsertakan pegawai/jaksa Kejaksaan Negeri Gresik dalam diklat teknis maupun administrasi
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Kejaksaan Negeri Gresik melakukan assesment dengan cara melakukan wawancara kepada pejabat struktural terhadap pelaksanaan kinerja sesuai Perja Nomor : Per-006/ A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
seluruh pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan mengikuti diklat
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
B
Kejaksaan Negeri Gresik melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada sebagian besar pegawai
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
B
monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja telah dilakukan namun tidak secara berkala
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Seluruh pegawai Kejari Gresik telah membuat SKP yang didasarkan target kinerja pada perjanjian kinerja.
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Seluruh SKP pegawai pada Kejaksaan Negeri Gresik isinya berupa penjabaran atas SKP atasan langsungnya yang mendasarkan pada tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor : Per-006/A/JA/2017 tentang Organisasi dan Tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia .
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
D
Kejaksaan Negeri Gresik dalam melaksanakan kinerja telah dilakukan perencanaan yang matang sehingga capaian hasil kinerja masing-masing seksi secara tahunan yang telah didasarkan pada rencana capaian kinerja
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
Tidak
-
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
B
Kejari Gresik telah mengimplementasikan aturan disiplin dan kode etik serta melalui biru, buku/jurnal harian, absensi, absensi manual, survey kepuasan publik "
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Kejari Gresik telah melakukan update data kepegawaian dalam SIMKARI, DUK secara berkala berdasarkan data mutasi pegawai
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Kepala Kejaksaan Negeri Gresik terlbat secara langsung saat dilakukan penyusunan perencanaan Kejaksaan Negeri Gresik mengikuti program Reformasi Birokrasi melalui kegiatan pembangunan 6 area perubahan dalam rangka Zona Integritas Kejaksaan Negeri Gresik menuju wilayah WBK/ antara lain penyusunan rencana kerja WBK. Penyusunan Rencana Kerja Kejari Gresik Tahun 2021.
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Kepala Kejaksaan Negeri Gresik terlibat secara langsung dalam Penyusunan Perjanjian Kinerja masing-masing POKJA dalam Pembangunan 6 area perubahan dan penyusunan penetapan kinerja Kejaksaan Negeri Gresik Tahun 2021 meliputi kegiatan rapat yang dipimpin Kajari melibatkan para Kasi kasubag, dilanjutkan pembentukan Tim Penyusun Perjanjian Kinerja yang menghasilkan Dokumen Perjanjian Kinerja Kejari Gresik Tahun 2021 dan Dokumen Perjanjian kinerja masing-masing Pokja dalam pembangunan Zona Integritas Kejari Gresik menuju WBK/WBBM .
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Kejari Gresik saat ini telah memiliki draft Rencana Kerja Tahun 2021 yang penyusunannya didasarkan draft Renja Kejaksaan RI Tahun 2021, penetapan kinerja Kajari, dan masing-masing Kasi serta Kasubag yang penyusunannya didasarkan DIPA Kejaksaan Negeri Gresik Tahun 2021. Saat ini Rencana Strategis yang disusun oleh Kejaksaan Agung R.I. masih belum selesai penyusunannya sedangkan Rencana Kerja R.I. Tahun 2021 yang kami miliki baru berupa Draft yang kami gunakan dasar penyusunan Rencana Kerja Kejari Gresik Tahun 2021 .
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
Tidak
Kejari Gresik memiliki draft Rencana Kerja Tahun 2021 yang penyusunannya didasarkan draft Renja Kejaksaan RI Tahun 2021, penetapan kinerja Kajari, dan masing-masing Kasi serta Kasubag yang penyusunannya didasarkan DIPA Kejaksaan Negeri Gresik Tahun 2021. Namun, masih belum lengkap
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Dokumen perencanaan pada Renja Kejari Gresik telah berorientasi pada hasil kegiatan pelaksanaan Tupoksi masing-masing Seksi dan Sub Bag Pembinaan Kejaksaan Negeri Gresik
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Kejaksaan Negeri Gresik telah memliki IKU yang tertuang dalam lampiran Rencana Strategis Kejaksaan R.I.
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Pelaksanaan Kinerja Kejari Gresik saat ini efektif dan efisien sesuai dengan kondisi saat ini contohnya palaksanaan persidangan perkara tipidum dan tipikor dimasa pandemi COVID-19 dilakukan melalui pemanfaatan Teleconference yang pada takaran capainnya Tupoksi persidangan berjalan denga efektif, dukungan pemutusan penyebaran COVID-19 terlaksana dengan efektif.
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Gresik dalam bentuk laporan bulanan telah dilakukan penyusunan dan pengiriman berjenjang secara tepat waktu.
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Gresik berisikan tentang Rencana Kerja ,target capaian kinerja, capaian kinerja, kendala masalah yang dihadapi dan aspek keuangan.
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Dalam peningkatan kualitas hasil pekerjaan, Kejaksaan Negeri Gresik telah melakukan usulan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa timur terkait masalah mutasi dan usulan promosi pejabat struktural Kejaksaan Negeri Gresik .
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Kejaksaan Negeri Gresik merupakan Kejaksaan Negeri dengan tipe B dimana Kajari dan para Kasi serta Kasubagnya merupakan pejabat struktural yang telah menduduki jabatan di eselon nya lebih dari 1 kali, oleh karena itu kapasitas kualitas kemampuan SDM nya telah teruji dan telah pula memiliki sertifikasi keahlian dalam pos-pos tertentu sesuai diklat teknis dan administrasi yang pernah diikutinya.
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Kejaksaan Negeri Gresik telah melakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi melalui poster dan melalui sosial media
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
B
Kejaksaan Negeri Gresik telah melakukan Sosialisasi Pengendalian gratifikasi bagi seluruh jajaran Kejaksaan Negeri Gresik, masyarakat pun juga bisa melaporkan adanya pungli maupun gratifikasi
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
B
Kejaksaan Negeri Gresik telah membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi;
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
B
belum ada
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
B
belum
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
B
telah diinformasikan kepada sebagian pihak terkait
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Kejari Gresik telah membuat saluran laporan pengaduan melalui pelayanan terpadu satu pintu
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   3
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   3
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Kejaksaan Negeri Gresik telah melakukan monitoring dan evaluasi baik secara insidentil maupun berkala terhadap tindaklanjut atas laporan pengaduan masyarakat
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Seluruh hasil monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti dengan dilaporkannya hasil kegiatan terhadap laporan pengaduan masyarakat
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Kejaksaan Negeri Gresik telah melaksanakan sosialisasi tentang Unit Perlindungan Pelapor, disamping itu telah pula dibuatkan sarana pelaporan dari pegawai tentang adanya gratifikasi atau pelanggaran hukum lain melalui WA kepada No Hp yang ada dibawah kendali Kepala Kejaksaan Negeri Gresik
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
Kejari Gresik telah menerapkan kebijakan Whistle Blowing System mengacu pada Perja Nomor : 026/A/JA/10/2013 tentang penanganan perlindungan pelapor pelanggaran hukum dilingkungan kejaksaan dan telah menciptaptakan inovasi dalam pelaksanaannya berupa sosialisasi HP WA yang ada dalam penguasaan Kepala Kejaksaan Negeri sehingga pelapor dipastikan akan sangat terlindungi, disamping itu disiapkan pula ruang penerimaan pelaporan berikut tata cara pelaporan, juga Whistle Blowing System Online
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
B
Kejari Gresik telah melakukan evaluasi namun belum secara berkala pelaksanaan WBS
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
B
Kejari Gresik telah melakukan tindak lanjut, namun belum seluruhnya
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
B
telah dilakukan identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama yang tercantum dalam KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GRESIK NOMOR: KEP-07 /M.5.27/Cp.2/03/2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI GRESIK
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
B
Kejaksaan Negeri Gresik telah melakukan Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan pada sebagian besar layanan
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
B
Kejaksaan Negeri Gresik telah menghimbau kepada seluruh pegawai untuk bersikap netral apabila terdapat pelaksanaan tupoksi yang bersinggungan dengan kepentingan pribadi dan juga telah disosialisasikan dan pengisian buku biru
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
B
Kejari Gresik melakukan tindak lanjut atas antisipasi penanganan benturan kepentingan yang terjadi.
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Kejaksaan Negeri Gresik telah melakukan Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan bagi seluruh jajaran Kejaksaan Negeri Gresik
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Kejaksaan Negeri Gresik telah memiliki standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dimaksudkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan terlaksana dengan cepat tepat dan efisien karena sekali datang semua tuntas terkait pengambilan barang bukti, ijin besuk, konsultasi gratis dan pelayanan laporan pengaduan .
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Kejaksaan Negeri Gresik telah mempublikasikan dan mensosialisasikan standar pelayanan yang dilakukan kepada umum melalui publikasi tatacara pemberian pelayanan tilang, pengambilan barang bukti, ijin besuk, konsultasi gratis dan pelayanan laporan pengaduan pada Website, FB, IG, twitter Kejari Gresik dan penyajian brosur tentang Pelayanan Publik pada PTSP Kejaksaan Negeri Gresik. Disamping itu Kepala Kejari Gresik bertekad memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan di Kejaksaan Negeri Gresik
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Kejaksaan Negeri Gresik telah memiliki SOP terhadap kegiatan pelayanan yang dimiliki yaitu SOP pelayanan tilang, pengambilan barang bukti, ijin besuk, konsultasi gratis dan pelayanan laporan pengaduan
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Kejaksaan Negeri Gresik telah melakukan perbaikan terhadap standar pelayanan dan SOP, yang telah dilakukan perbaikan adalah terkait dengan SOP telah dilakukan perubahan khusus pada pelaksanaan tahap II dan persidangan perkara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus dimasa Pademi Covid-19 dilakukan melalui teleconferance
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Kejaksaan Negeri Gresik telah melakukan sosialisasi dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima dengan melibatkan nara sumber , disamping sosialisasi tersebut juga telah dilakukan pengarahan secara mandiri oleh ketua Pokja kepada para petugas PTSP
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Kejaksaan Negeri Gresik telah mempublikasikan tentang pelayanan prima yang dilakukan melalui FB, IG, twitter Kejari Gresik yang sangat mudah diakses oleh masyarakat, Informasi pelayanan prima
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
B
belum diimplementasikan sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
B
Kejaksaan Negeri Gresik telah memiliki Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), ijin besuk, pengembalian barang bukti, konsultasi gratis dan pelayanan laporan pengaduan masyarakat
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
ada (SIDENOX (tilang delivery), barang bukti delivery, SIPUDAK (intel), JPN JALA BANDENG (datun))
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Terhadap pelayanan yang dilakukan oleh Kejari Gresik telah disiapkan alat survey kepuasan atas pelayanan masyarakat di PTSP, terhadap alat survey tersebut masyarakat telah memberikan nilai kepuasan atas pelayanan yang dilakukan oleh Kejari Gresik sehingga akan langsung terpantau tingkat kepuasan masyarakat
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Kejaksaan Negeri Gresik telah mempublikasikan tentang pelayanan prima yang dilakukan melalui Website, FB, IG, twitter Kejari Gresik yang sangat mudah diakses oleh masyarakat, Informasi pelayanan prima Kejaksaan Negeri Gresik juga dipublish di Mall Pelayanan Publik sehingga mudah diakses oleh masyarakat.
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Kejari Gresik melakukan perubahan pelayanan yang berdasarkan hasil survey tingkat kepuasan masyarakat yang belum maksimal.
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan