Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI LUMAJANG
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Tim Kerja telah dibentuk sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Lumajang Nomor: KEP-06/M.5.28/Cp/03/2021 Tanggal 09 Maret 2021
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Penentuan anggota tim telah dipilih sesuai prosedur/ mekanisme yang jelas dengan mengikuti rapat penentuan anggota tim pada tanggal 09 Maret 2021 dan rapat tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lumajang, serta disepakati untuk melaksanakan Pencanangan Pembangunan Zona Integrias Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kejaksaan Negeri Lumajang pada tanggal hari Kamis tanggal 18 Maret 2021. ( Nodis undangan rapat, notulen rapat, dokumentasi rapat)
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integrias Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) telah dibuat
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Didalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK dan WBBM Tahun 2021 pada Kejaksaan Negeri Lumajang
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Untuk mensosialisasikan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM Kejaksaan Negeri Lumajang menggunakan media sosial berupa : Website, Facebook Instagram,Youtube, TwitterKejaksaan Negeri Lumajang dan pengelolaan media sosial telah dilakukan dengan menunjuk Tim dengan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Lumajang Nomor : KEP-09/M.5.28/Dti.1/04/2021, tanggal 01 April 2021 tentang Penunjukan Liaison Officer (LO) Kejaksaan Negeri Lumajang
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
B
Sebagian besar rencana pembangunan WBBM telah dilaksanakan serta sebagian kegiatan masih dalam proses pelaksanaan
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Terdapat monitoring dan evaluasi dalam tahap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di Kejaksaan Negeri Lumajang
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
B
Hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas sebagian besar telah ditindak lanjuti
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Pimpinan selalu berperan sebagai role model dalam pembangunan Zona Integritas
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
sudah ditunjuk Agen Perubahan dan berkontribusi terhadap pada Kejaksaan Negeri Lumajang ( SK Agen Perubahan dan dokumentasi)
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Kejari Lumajang telah membuat agenda pembangunan budaya kerja dan pola pikir misalnya : Siraman Rohani, Senam kesegaran Jasmani dan melaksanakan in house traning
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Lumajang turut serta dan berperan aktif dalam pembangunan Zona Integritas menuju wilayah Bebas Korupsi (WBK)
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Telah membuat dan menerapkan SOP di berbagai bidang
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
SOP masing-masing bidang telah diterapkan dan telah dilakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Lumajang
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Dilakukan monitoring dan evaluasi untuk menilai dan menyempurnakan SOP yang telah dibuat
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
B
Sistem Pengukuran Kinerja telah menggunakan Teknologi Informasi ( Tangkapan Layar Aplikasi CMS dan E-Monev )
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Operasionalisasi Manajemen SDM telah menggunakan teknologi Informasi ( Tangkapan Layar Aplikasi Simkari )
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Pemberian Pelayanan kepada publik telah menggunakan teknologi informasi ( tersedia TV Monitor di ruang PTSP)
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi ( Laporan Monev)
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Telah ditunjuk pejabat pengelola informasi publik ( SK SIPPN) dan terdapat sarana informasi publik ( Media Sosial )
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi ( Laporan monev)
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Kebutuhan Pegawai Telah mengacu pada Peta Jabatan ( dokumen peta jabatan )
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Penempatan Pegawai hasil rekrutmen (dokumen surat perintah)
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penempatan pegawai tidak ada kendala dalam pelaksanaannya (laporan monev)
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Untuk Pengembangan karier pegawai telah dilakukan rotasi pegawai antar jabatan (surat perintah rotasi antar jabatan)
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Rotasi Pegawai telah memperhatikan kompetensi jabatan
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi pegawai dan tidak ada kendala dalam pelaksanaannya ( laporan Monev )
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Telah dilakukan pendataan pegawai yang akan mengikuti kegiatan pelatihan
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Dalam menyusun rencana pengembangan pegawai telah dilaksanakan pendataan dan dibuat surat usulan pegawai mengikuti diklat (surat usulan mengikuti diklat)
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Pegawai telah memperoleh sertifikat pelatihan sesuai dengan jabatan yang telah ditetapkan (sertifikat pelatihan)
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Telah dibuat surat usulan pegawai mengikuti kegiatan diklat (surat usulan diklat)
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Telah dibuat surat usulan pegawai mengikuti kegiatan diklat (surat usulan diklat)
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi (laporan monev)
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
D
-
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
D
-
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
D
Pengukuran Kinerja Individu berupa SKP dilakukan secara tahunan
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Penilaian kinerja individu yang berupa SKP telah dijadikan dasar untuk pemberian reward kepada pegawai Teladan (dokumen SKP)
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
B
Aturan disiplin/kode etik/ kode perilaku telah mengimplementasi sesuai yang telah ditetapkan organisasi ( buku biru, buku waskat, daftar absensi pegawai, dan tersedia kotak pengaduan)
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
data informasi kepegawain telah dimutakhirkan setiap ada perubahan data ( screensoot simpeg pada aplikasi simkari dan dokumen lapbul kepegawaian)
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Pimpinan Terlibat langsung dalam penyusunan perencanaan ( dokumentasi rapat, notulen, dokumen perencanaan)
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Pimpinan Terlibat langsung dalam penyusunan perjanjian kinerja( dokumentasi rapat, notulen, dokumen perjanjian kinerja)
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Pimpinan telah melaksanakan pemantauan kinerja secara berkala ( dokumentasi rapat, notulen rapat, dokumentasi pemantauan, dan tangkapan layar aplikasi e-monev)
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Dokumen Perencanaan telah dibuat ( Renstra, Renja, IKU dan Perjanjian Kinerja )
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Perencanaan telah berorientasi hasil ( Renstra, Renja, IKU dan Perjanjian Kinerja )
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Indikator Kinerja Utama ( IKU ) ada
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Indikator Kinerja telah SMART
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Laporan Kinerja telah disusun tepat waktu ( Dokumen Laporan Kinerja)
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Laporan Kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja ( dokumen Laporan Kinerja )
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja dengan mengikuti pelatihan keuangan ( surat usulan mengikuti pelatihan dan sertifikat pelatihan
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten ( Sertifikat Pelatihan )
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikas dengan telah terpasangnya banner tentang himbauan anti gratifikasi, publikasi melalui media online / media sosial
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan dengan adanya kotak pengaduan masyarakat serta ruang sekretariat UPG dan juga SK Pembetukan Tim Penerimaan Laporan Gratifikasi
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Telah dibangun lingkungan pengendalian dengan cara Kepala Kejaksaan Negeri Lumajang melakukan pemantauan kinerja serta terpasangnya CCTV dibeberapa titik yang tepantau langsung oleh pimpinan
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
B
Telah membuat peta resiko
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
-Telah terpasangnya CCTV dibeberapa titik yang tepantau langsung oleh pimpinan guna meminimalisir resiko serta telah dibuat inovasi berupa Aplikasi PIKET NOL (Pantau Informasi Kegiatan Pengawalan Online)
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
-SPI telah dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan dengan cara telah membuat saluran pengaduan secara manual (adanya kotak pengaduan) maupun secara online (melalui Whatsup
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   5
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   5
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Telah dibuat laporan monitoring dan evaluasi terhadap pengaduan masyarakat
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
-Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindak lanjuti dengan membuat nota dinas dan juga telaah
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
-Wishtle Blowing System telah diinternalisasi melalui pemasangan banner Whistle Blowing System serta telah membuat Sprint Tim WBS dan mensosialisasikannya.
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
B
-Telah tersedianya ruang WBS
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
-Telah dilakukan evaluasi secara berkala
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
-Telah dilakukan evaluasi dengan membuat laporan kepada Pimpinan
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
-Telah membuat peta benturan kepentingan dilingkungan satker
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
-Telah melakukan sosialisasi benturan kepentingan dilingkungan intern satker
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
-Telah dibuat laporan upaya meminimalisir benturan kepentingan dilingkungan satker
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
B
-Bahwa sampai saat ini ke Kajaksaan Negeri Lumajang belum terdapat benturan kepentingan
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
-Bahwa sampai saat ini ke Kajaksaan Negeri Lumajang belum terdapat benturan kepentingan
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Telah dibuat dan ditetapkan SOP Pelayanan, Pelayanan PTSP, Pelayanan Antar Barang Bukti, Pelayanan hukum
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
-Telah di buat maklumat pelayanan oleh pimpinan satker dan diletakkan diarea yang mudah dilihat oleh publik dan juga telah mengumumkan jam pelayanan
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
-Telah dibuat SOP pada beberapa jenis layanan
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
C
-Masih belum melakukan review atau perbaikan standart pelayanan dan SOP
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
-Telah dilaksanakannya In house training mengenai budaya pelayanan prima dan Public Speaking yang bekerja sama dengan bagian humas sekretariat daerah Pemerintah Kabupaten Lumajang pada hari Senin, 14 Juni 2021 dengan pesertas satpam,tenaga PTSP ( Dokumentasi Foto dan surat permohonan Narasumber)
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
-Informasi pelayanan mudah diakses diberbagai media sosial salah satunya melalui website (screnshoot beranda website)
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
-Kejaksaan Negeri Lumajang telah memberikan kompensasi berupa souvenir atas pelayanan yang kurang maksimal (punishment), (Dokumentasi foto)
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Seluruh pelayanan telah melalui di PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) antara lain penerimaan surat masuk, surat keluar, permohonan penyuluhan dan penerangan hukum, pelayanan hukum semua telah terintegrasi melalui PTSP (Dokumentasi ruangan - ruangan, dokumentasi fasilitas umum)
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
-Pelayanan e tilang online (Deling (Database Online Tilang Lumajang)), Pelayanan antar Barang Bukti gratis (SUBALI)
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
- Alat survei kepuasan pengunjung sudah ada dan dimanfaatkan untuk melakukan penilaian oleh pengunjung terhadap pelayanan satker.
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
C
-
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
D
-
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan