Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI KOTA MALANG
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
SK tim Kerja Pembangunan Zona Integritas di kejaksaan negeri kota Malang dengan Nomor : KEP-08/M.5.11/Cp.1/01/2021 tanggal 28 Januari 2021 dan Perubahan SK Tim Kerja No. 15/M.5.11/Cp..1/06/2021 tangal 02 Juni 2021.
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
telah di lakukan rapat antara Kajari dengan Para Kasi dan Kasubagbin dan perwakilan tiap bidang sesuai kapasitas masing masing pegawai untuk mengantisipasi situasi kondisi pandemic covid -19 dengan mencegah kerumunan pegawai yang lebih besar
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
telah membuat dokumen rencana pembangunan zona integritas sebagai acuan dari tiap tiap koordinator bidang sehingga pelaksanaan pembangunan zona integrtas menuju WBK lebih terarah dan terprogram dengan baik
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Setiap target yang disusun Kejaksaan Negeri Kota Malang dalam Dokumen Rencana Kerja mengacu pada Permenpan RB no. 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM dilingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana dirubah dengan Permenpan RB no. 10 tahun 2019 tentang perubahan atas permenpan RB no. 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM dilingkungan Instansi Pemerintah
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Dokumentasi Sosialisasi WBK Kejaksaan Negeri Kota Malang dilaksanakan yaitu 1. Digital yaitu melalui menu Zona Integritas yang ada di media website Kejaksaan Negeri Kota Malang (www.kejari-malang.go.id) 2. Sosial Media Facebook, Instagram, Youtube, Twitter 3. Pemasangan Banner baik dilingkungan Kantor Kejaksaan Negeri Kota Malang.
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
semua kegiatan telah dilaksanakan mengacu pada dokumen rencana kerja dan dimonitoring secara berkala dengan adanya rapat tim yang melaporkan perkembangan masing-masing koordinator
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
telah di tindak lanjuti dengan melaporkan laporan perkembangan reformasi birokrasi B-3
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
telah di tindaklanjuti dengan adanya rapat pelaksanaan monitoring pelaksanaan kegiatan yang telah di rencanakan
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang menjadi role model dalam seluruh kegiatan baik apel pagi, senam bersama, rapat rapat maupun pada saat ini dalam membantu mencegah penyebaran covid-19 dengan Vaksin Covid-19 bersama dengan Pemkot Malang serta menetapkan pejabat struktural sebagai role model
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
agen perubahan telah dibentuk dengan kriteria penilaian kehadiran, mampu berkoordinasi jika terjadi permasalahan dengan rekan pegawai atau
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
budaya kerja pegawai Kejaksaan Negeri Kota Malang yang sesuai SOP, ceramah keagamaan dengan tema meningkatkan etos kerja sehingga semangat bekerja meningkat di tengah situasi pandemic covid -19
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
seluruh anggota terlibat dengan memberikan ide /masukan untuk mendukung pembangunan ZI menuju WBK pada saat rapat-rapat tim
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Telah membuat SOP unit tambahan selain SOP yang telah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung, yang disesuaikan dengan inovasi yang dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Kota Malang
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
C
Kejaksaan Negeri Kota Malang telah menerapkan sebagian besar SOP yang diterapkan oleh organisasi, karena disebabkan masih ada inovasi tambahan yang sedang dalam proses pembuatan yaitu Aplikasi ARSIP yang terintegrasi ke setiap bidang dan Aplikasi Barang Bukti yang berisi informasi mengenai identitas terdakwa, nomor perkara, foto barang bukti, tahapan barang bukti dan QR Code sehingga pemilik barang bukti dapat melacak status Barang Bukti tersebut.
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
C
Kejaksaan Negeri Kota Malang telah melakukan evaluasi untuk sebagian besar SOP utama telah dievaluasi tetapi belum ditindaklanjuti disebabkan masih dalam proses penyesuaian dengan situasi dan kondisi Kantor Kejaksaan Negeri Kota Malang yaitu pada tanggal 10 Maret 2021 dilaksanakan rapat / dinamika kelompok oleh bidang Pidana Khusus yang diikuti oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang, Kasi Tindak Pidana Khusus, Kasubsi Pidsus dan para Jaksa dan Staf Tata Usaha Pidsus
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
C
Kejaksaan Negeri Kota Malang belum memiliki dan menggunakan sistem pengukuran kinerja di karena belum memiliki akun di aplikasi E-SAKIP milik Kemenpan RB
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
B
Kejaksaan Negeri Kota Malang daalam Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi yaitu aplikasi yang terpusat pada Kejaksaan Agung RI (SIMKARI)
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Pelayanan kepada publik Kejaksaan Negeri Kota Malang sudah menggunakan teknologi informasi terpusat yaitu e-tilang, e-survey, e-buku tamu dan untuk inovasi tambahan yaitu jadwal sidang online, e-arsip dan e- Barang Bukti
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
B
telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi namun tidak secara berkala
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Kejaksaan Negeri Kota Malang melakukan beberapa kebijakan berkaitan dengan keterbukaan informasi publik yaitu adanya website yang diisi secara berkala mengenai kegiatan Kejaksaan Negeri KOta Malang, jadwal sidang, e-pengaduan, e-layanan hukum yang di update oleh tim IT Kejaksaan Negeri Kota Malang, begitu juga dengan Facebook, Instagram, Youtube, Twitter
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
sebelum informasi di upload atau di share maka akan dilakukan monitoring oleh atasan dan evaluasi dari tim apakah yang sudah di sampaikan ke masyarakat dapat di pertanggungjawabkan dan di terima dengan baik
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Kejaksaan Negeri Kota Malang sudah menempatkan pegawai sudah mengacu pada peta jabatan dan adanya hasil analis berupa SKP
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
ya semua pegawai hasil rekruetmen murni sudah mengacu pada kebutuhan pegawai yaitu SK dan Surat Perintah Melaksanakan Tugas
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
telah dilakukan monev terkait penemapatan pegawai rekrutmen dengan rapat dan apel pagi
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
ya telah dilakukan mutasi internal di Kejaksaan Negeri Kota Malang berupa Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
ya telah di lakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan dengan adanya surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri KOta Malang yang sesuai dengan jabatan masing masing pegawai
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
adanya rapat dan apel yang di lakukan oleh kasubagbin
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Kejaksaan Negeri Kota Malang telah melakukan training need analysis yaitu pegawai CPNS yang telah mengikuti diklat SAR, diklat dan refreshmen PPK an PPSPM
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
pegawai kejaksaan negeri kota malang telah menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
adanya matrik asassment pegawai
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Seluruh pegawai kejaksaan negeri kota malang telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya yaitu diklat keuangan, diklat untuk PPK dan PPSPM, diklat untuk CPNS calon jaksa
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
pegawai kejaksaan negeri kota malang yang melakukan kegiatan jaksa mengajar yaitu MOH. HERIYANTO, SH yang berkolaborasi dalam seminar virtual bersama Gubernur Jawa Tengah GANJAR PRANOWO
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
dengan membuat laporan hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh pagwai yang bersangkutan
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
seluruh penetapan kinerha individu terkait dengan kinerja organisasi serta perjanjian kinerja selaras dengan SKP
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
adanya indikator kinerja utama
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
C
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
dilaksanakan setiap semester
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
adanya laporan absensi harian dan apel
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
data informasi bisa di akses dalam perangkat SIMKARI yang bisa di akses pegawai yang di mutakhir dalam aplikasi E- DOSIR dengan inputan terakhir tanggal 23 April 2021
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
seluruh pimpinan Kejaksaan Negeri Kota Malang terlibat dalam penyusunan perencanaan yang di laksanakan pada tanggal 25 Februari 2021
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
seluruh pimpinan unit kerja terlibat langsung dalam penyusuman perjanjian kinerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang, Para Kasi dan Kasubagbin terlibat dalam pencapaian kinerja dan bisa di pantau melalui aplikasi capaian output keuangan yang dilaporkan PPK secara berkala
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
ya terdapat dokumen perencanaan lengkap yang di tandatangani Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
dokumen perencanaan telah berorientasi pada hasil
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
ada IKU
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
kejari kota malang telah menyusun indikator kinerja dengan menggunakan SMART
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
laporan kinerja telah di susun tepat waktu yaitu laporan bulanan bidang pembinaan dengan aplikasi SILABIN milik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Kejaksaan Negeri Kota Malang telah melaporkan kinerja dalam Laporan Bulanan yang berisi informasi kinerja
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
dalam meningkatkan kapasitas SDM dalam menangani akuntabiitas kinerja kejaksaan Negeri Kota Malang telah mengikut sertakan PPK, PPSPM, Pejabat Pengadaan dalam bimbingan teknis mendukung kinerja
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Kejaksaan Negeri Kota Malang telah dilaksanakan oleh SDM yang berkompeten sesuai dengan sertifikasinya dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja yaitu bendahara mempunyai sertifikasi bendahara, PPK dengan sertifikasi PBJ, PPSPM dengan sertifikasi
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
kejaksaan negeri kota malang telah melakukan public campaig dengan memasang spanduk dan banner mengenai larangan pungli sebagai bentuk pengendalian gratifikasi
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
B
untuk pengendalian gratifikasi dilakukan dan di sosialisasikan kepada pegawai saat apel serta disosialisasikan dengan banner
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
E
telah di bangun lingkungan pengendalian dengan SK Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang Adanya tim yang dibentuk melalui Surat Perintah SPIP No : KEP-13/M.5.11/Cp.1/03/2021 tanggal29 Maret 2021
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
B
Telah melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan instansi pusat dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
B
Telah dilakukan pengendalian resiko untuk meminimalisir kasus yang telah diidentifikasi
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
SPI kejaksaan Negeri Kota Malang telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait dan seluruh pegawai Negeri Kota malang telah mengetahuinya
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Kejaksaan Negeri Kota Malang telah mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan dan melakukan inovasi dengan adanya E Pengaduan
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   1
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   1
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   1
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
C
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan laporan pengaduan melalui E Pengaduan
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
B
Kejaksaan Negeri Kota Malang telah menindaklanjuti penanganan pengaduan
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Ya telah di sosialisasikan dalam apel dengan seluruh pegawai
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
Kejaksaan Negeri Kota Malang sudah menerapkan Whistle Blowing System dengan membuat penyusunan SOP Whistleblowing System (WBS) yang mengacu pada PERJA Nomor : PER-026/A/JA/10/2013 tentang Penanganan dan Perlindungan Terhadap Pelapor Pelanggaran Hukum di Lingkungan Kejaksaan R.I.
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
B
Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi terkait dengan penerapan Whistle Blowing System
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
Telah dilaksanakan penerapan Whistle Blowing System di Kejaksaan Negeri Kota Malang untuk diberikan tindak lanjut.
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Penanganan Benturan Kepentingan dengan cara mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama, menyosialisasikan penanganan benturan kepentingan, mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan, melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan dan menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan.
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Sosialisasi/internalisasi benturan kepentingan dapat media informasi, notulen sosialisasi, dan teliti cakupan audiensi
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
B
Implementasi benturan kepentingan melalui prosedur pelaporan benturan kepentingan serta kebijakan kepentingan di Kejaksaan Negeri Kota Malang
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
B
Telah melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait benturan kepentingan di Kejaksaan Negeri Kota Malang
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Telah melaksanakan hasil tindak lanjut laporan pengaduan dan diberikan rekomendasi atas laporan pengaduan di Kejaksaan Negeri Kota Malang
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Kejaksaan Negeri Kota Malang tellah memiliki standar pelayanan yaitu dengan Senyum Salam Sapa dan MBOIS yaitu melayani, bekerja, optimalisasi, inovasi dan sinergitas
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Standar pelayanan kejaksaan Negeri Kota Malang telah dimaklumatkan da n terdapat inovasi
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Kejaksaan Negeri Kota Malang telah membuat SOP Pelayanan
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
B
Kejaksaa Negeri Kota Malang telah melaksanakan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
dapatkan notulen sosialisasi/pelatihan budaya pelayana prima, teliti pesertanya dan materi sosialisasi yaitu pelatihan DAMKAR untuk satpam
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Pelayanan Kantor Kejaksaan Negeri Kota Malang sudah diinformasikan melalui media sosial seperti Website (www.kejari-malang.go.id), Instagram (KejariKotaMalang), Facebook (KejariMalang)
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Kejaksaan Negeri Kota Malang belum memberikan reward and punishment dengan memberikan kompensasi berupa snack atau kudapan ringan di PTSP jika pelayanan kami kurang memuaskan
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Telah diterapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kejaksaan Negeri Kota Malang dengan menggunakan aplikasi SIPEDE yang terkoneksi ke bidang bidang
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
- JAM ASAR : Jaksa Masuk Pasar - Layanan Terjemah bahasa isyarat - Layanan Jaksa Mengajar - Layanan JMS - Layanan Delivery BB
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
B
Telah dilakukan survey dengan menggunakan E Survey
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
B
dapat diakses dengan terbuka melalui E Survey
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Hasil Survey Keuasan dapat diakses secara terbuka
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan