Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI TULUNG AGUNG
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Undangan rapat pembentukan tim kerja pembangunan ZI menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) , Daftar Hadir rapat pembentukan tim kerja pembangunan ZI, Notulen rapat pembentukan tim kerja pembangunan ZI, Dokumentasi rapat pembentukan tim kerja pembangunan ZI , Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Tulungagung tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) DAN Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Nomor: KEP-91/M.5.29/Cr.5/03/2021 Tanggal 15 Maret 2021. Dengan adanya pembentukan Tim Kerja diharapkan peran, tugas dan fungsi pada setiap anggota tim kerja dilaksanakan secara optimal sehingga target dari rencana kerja yang ditetapkan dapat tercapai serta melakukan Penandatanganan Pakta Integritas dan komitmen bersama pada tanggal 30 Maret 2021 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tulungagung , Para Kasi dan Kasubag serta seluruh Pegawai dan setiap kegiatan pembangunan ZI melibatkan seluruh personil (dokumentasi)
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Pembentukan Tim dilakukan dengan melibatkan seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Tulungagung, sehingga seluruh pegawai dapat memberi masukan dan saran mengenai Pembentukan Tim Kerja melalui rapat dan dibuatkannya Nota Pertimbangan
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Telah menentukan dokumen target-target prioritas yang relevan dengan tujuan Pembangunan WBK dan WBBM salah satunya dengan membuat Dokumen Rencana Kerja
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Dokumen Rencana Kerja dan Kerangka Kerja
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Penggunaan media sosial (instragram kejari_tulungagung dan humaskejaritulungagung, facebook kejari tulungagung, youtube kejaritulungagung), banner/spanduk, website http://kejari-tulungagung.kejaksaan.go.id, Buku saku Pembangunan ZI tahun 2020
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Seluruh pembangunan Zona Integritas telah dilaksanakan mengacu pada Dokumen Rencana Kerja
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Undangan Monev, Daftar Hadir Monev, Notulen Rapat hasil dari monev, dokumentasi monev, Membuat laporan bulanan perkembangan Reformasi Birokrasi, Monev terhadap pembangunan Zona Integritas
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Semua hasil monitoring dan evaluasi telah di tindak lanjuti yang di tuangkan dalam laporan hasil monitoring dan evaluasi
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Pimpinan berperan aktif dalam kegiatan pembangunan zona integritas yaitu Kepala Kejaksaan Negeri memberikan contoh datang tepat waktu dan dilaksanakan apel pagi setiap senin dan apel sore setiap hari jumat, setiap hari seluruh pegawai mendaptkan jadwal piket, Rapat Staf AA, Rapat Paripurna, Dinamika kelompok, pemberian pin perubahan Kepada seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Tulungagung sebagai pengingat dengan komitmen Meningkatkan mutu terutama pada aspek pelayanan publik serta kosistensi Mempertahankan perubahan yang sudah dilakukan untuk membangun kerbersamaan, Kepala Kejaksaan Negeri Tulungagung melaksanakan apel pagi sekaligus penyematan secara simbolis Pin Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
pedoman kriteria pemilihan agen perubahan yaitu sesuai dengan Peraturan menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 , SK agen perubahan dan telah ditunjuk Agen Perubahan Nomor: KEP-92/M.5.29/Cr.5/03/2021 tanggal 15 Maret 2021 yaitu Agung Pambudi, SH dan Tri Winarsih, SH , Rencana agen perubahan serta monev Agen Perubahan
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Apel Pagi dan Apel Sore, Rapat Paripurna, siraman rohani untuk meningkatkan etos kerja, rapat staf AA dan senam bersama, Vaksin, memberikan bantuan korban tanah longsor, membersihkan area Kantor Kejaksaan Negeri Tulungagung untuk memberikan rasa nyaman pada saat bekerja, Pemasangan Media Komunikasi terkait Semangat Perubahan, Setiap sudut dinding Kantor Kejaksaan Negeri Tulungagung di hias dengan pesan moral/motivasi sebagai bentuk internalisasi nilai-nilai kepada seluruh pegawai melalui alam bawah sadar sehingga pegawai akan terdorong untuk terus semangat melakukan perubahan
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
pemberian pin perubahan menuju WBBM Kepada seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Tulungagung sebagai pengingat dengan komitmen Meningkatkan mutu terutama pada aspek pelayanan publik serta kosistensi Mempertahankan perubahan yang sudah dilakukan untuk membangun kerbersamaan, Kejaksaan Negeri Tulungagung memiliki motto WBK TOP yaitu T (Tekad kami pengabdian terbaik), O (Optimal dalam pelayanan), P (Profesional dan berintegritas dalam bertugas) dan Motto menuju WBBM MAJU yaitu M (Melayani), A (Akuntabel), J (Jujur), U (untuk Masyarakat), Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Tulungagung menerapkan prinsip bekerja secara Ikhlas, Cerdas, Tuntas.
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Semua SOP yang ada telah mengacu pada peta proses bisnis dan Kejaksaan Negeri Tulungagung telah membuat dan menerapkan berbagai SOP antara lain SOP dibidang Pembinaan,Pidana Umum, Pidana Khusus, Barang Bukti dan Barang Rampasan
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Kejaksaan Negeri Tulungagung telah membuat dan menerapkan berbagai SOP antara lain SOP Pelayanan Tilang , SOP Pengembalian Barang Bukti , SOP Pengelolaan Surat Keluar , SOP Pengelolaan Surat Masuk , SOP Pertimbangan Hukum, SOP Pelayanan Hukum , SOP Penerimaan Berkas Pertama (Tahap I) , SOP Penerimaan Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II) , SOP Pelaksanaan Pelimpahan Tersangka dan Barang Bukti , SOP Penerimaan LAPDUMAS, SOP Penerimaan Setoran PNBP,SOP PTSP, SOP Tamu Dinas, SOP Monitoring Berita Acara Rekonsiliasi Data Piutang Negara Uang Pengganti, SOP Monitoring Penginputan Data Piutang Negara Denda Tilang, SOP Monitoring penginputan Data Piutang Negara uang Pengganti, SOP Pendelegasian Wewenang dan Penetapan Pejabat yang Bertanggung Jawab atas Penggunaan Anggaran dan Pelaksanaan Program Kegiatan di Lingkungan Kejaksaan RI, SOP Penysuunan Laporan Saldo rekening Pemerintah lainnya ke KPPN, SOP Revisi Anggaran pada Direktorat jenderal Anggaran
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
monev SOP dari semua bidang
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Cross Affirmation Management Aplication (Camelon) / Aplikasi Sikalung yang mencakup bidang Pembinaan (e-dosir, kelola data kepegawaian, e-disposisi, persuratan, buku tamu), Intelijen, Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Barang Bukti dan e-barcode Barang Rampasan. Menerapkan Case management System (CMS) Pidum dan Pidsus secara konsisten/entry data hingga eksekusi, SMS gateway Informasi Penanganan Perkara kepada JPU dan penyidik, Efisiensi Manajemen Pemerintah seecara Mobile : Disposisi Elektronik, Jadwal Sidang JPU, Dokumentasi penataan arsip, ERPL, E-Tilang, SIPEDE dan Epiutang, SICANA
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Cross Affirmation Management Aplication (Camelon) / Aplikasi Sikalung yang mencakup bidang Pembinaan (e-dosir, kelola data kepegawaian, e-disposisi, persuratan, buku tamu), Intelijen, Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Barang Bukti dan e-barcode Barang Rampasan. Menerapkan Case management System (CMS) Pidum dan Pidsus secara konsisten/entry data hingga eksekusi, SMS gateway Informasi Penanganan Perkara kepada JPU dan penyidik, Efisiensi Manajemen Pemerintah seecara Mobile : Disposisi Elektronik, Jadwal Sidang JPU, Monitoring.
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Kejari Tulungagung telah memiliki website dengan alamat link yakni: http://kejari-tulungagung.kejaksaan.go.id . Website ini memuat berbagai informasi terkait profil, pelaksanaan kegiatan-kegiatan , hingga inovasi layanan publik yang telah dimiliki oleh Kejari Tulungagung, seperti: Konsultasi hukum gratis (peluk on) , Info Jadwal Sidang, Info Perkara Pidana Umum , Permohonan Perpanjangan Penahanan (SUPERHAN), Ijin Ketetapan Sita Narkotika (SITIKA) , Info Tilang , Permohonan Besuk Tahanan (Bes On), Pengembalian Barang Bukti (Si Gembuk)
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Laporan Monev
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Tersedianya Media Info Publik berupa TV monitor dan L-PEDE (Layar pencet Dewe) di Front Office yang memuat pejabat struktural dan Informasi perkara Pidana Umum, youtube kejari tulungagung, website http://kejari-tulungagung.kejaksaan.go.id, media sosial berupa Instragram kejari_tulungagung dan facebook kejari tulungagung yang memuat konten kegiatan/program, Adanya Hotline Center berupa sms gateway berisi laporan pengaduan, surat perintah tugas Kepala Kejaksaan Negeri Tulungagung Nomor: SP.TUG-02/M.5.29/Dek.1/03/2021 tentang melaksanakan suporting data media sosial kejaksaan negeri Tulungagung baik instagram, facebook, twitter, youtube dan website Kejaksaan Negeri Tulungagung
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Laporan Monev dan surat perintah tugas Kepala Kejaksaan Negeri Tulungagung Nomor: SP.TUG-02/M.5.29/Dek.1/03/2021 tentang melaksanakan suporting data media sosial kejaksaan negeri Tulungagung baik instagram, facebook, twitter, youtube dan website Kejaksaan Negeri Tulungagung
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Usulan tambahan pegawai untuk mengisi jabatan struktural dan TU, Peta Jabatan, surat perintah melaksanakan tugas, surat perintah penempatan pegawai, surat usulan pengangkatan bendahara pengeluaran
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
SK penempatan sesuai dengan SK Pengukuhan Jabatan dari Kejagung yaitu KEP-IV-96/C.4/01/2021 tanggal 28 Januari 2021 yaitu Pengangkatan dalam jabatan Struktural atas nama Sdr. Mustofa Al Fakih, SH sebagai kepala Subseksi Teknologi Informasi, Produksi Intelijen dan Penerangan Hukum pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Tulungagung, surat perintah penempatan Kepala Kejaksaan sesuai dengan SK Pengukuhan Jabatan dari Kejagung
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Surat usulan
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
usulan mutasi/promosi jabatan, surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri untuk melaksanakan tugas
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
usulan mutasi/promosi jabatan, surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri untuk melaksanakan tugas
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Pelatihan Digital elearning Manajemen Keuangan Negara, Surat Perintah DIKLAT TAK, Pelatihan Ejafung (Jabatan Fungsional), Sertifikasi Bendahara BNT,Sertifikat Kompetensi PPK, Bimtek Aplikasi SIRUP dan SPSE Tahun 2021, Pendidikan dan Pelatihan Dasar (LATSAR)
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
SKP masing-masing pegawai, Waskat
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
SKP masing-masing pegawai, Waskat
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Usulan diklat, bimtek, Sertifikasi bendahara, Penyesuaian Ijazah, Pelatihan prinsip-prinsip Manajemen keuangan negara yang dilakukan oleh badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, sertifikat pengadaan barang dan jasa, sertifikat anak, Sertifikat PPK, Bimtek Aplikasi SIRUP dan SPSE, Pelatihan Ejafung, Diklat TAK, Pendidikan dan Pelatihan Dasar (LATSAR)
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Laporan Monitoring dan Evaluasi
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Dokumen Sasaran Kerja Pegawai (SKP) selaras dengan Capaian Sasaran Kerja yang disetujui dan ditandatangani oleh atasan langsung, perjanjian kinerja
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Sasaran Kerja Pegawai (SKP) selaras dengan Capaian Sasaran Kerja
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
SKP masing-masing pegawai
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Usul kenaikan pangkat dengan dasar SKP, Permohonan kenaikan kelas Jabatan Tunjangan Kinerja, Pedoman Pemberian Penghargaan Pegawai Teladan, Pemberian Reward bagi Jaksa, Tata Usaha (TU) dan PPNPN teladan, Piagam Purna Bhakti Adhyaksa, Piagam Satya Lancana Karya Satya
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Penilaian perilaku kerja (buku biru/waskat), buku harian, buku catatan penilaian prestasi kinerja, apel , dokumentasi kegiatan, Absensi daftar hadir, laporan pembatasan berpergian keluar kota dan nota dinas tertib kantor, nota dinas pelaksanaan jam kerja efektif dengan menggunakan finger Print
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Nota Dinas Peremajaan data kepegawaian, Pemutahiran data sistem kepegawaian dilakukan secara berkala (DRP), Daftar Urut Kepegawaian (DUK, Struktur/susunan Organisasi, Aplikasi SICANA dan laporan bulanan pembinaan
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Dokumen RENJA, Laporan Kinerja, Laporan Keuangan, Perjanjian Kinerja, Monev
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Dokumentasi rapat, Dokumen RENJA, Renstra, Laporan Kinerja, Laporan Keuangan, Perjanjian Kinerja, Profil Kejaksaan Negeri Tulungagung, Monev
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Dokumen RENJA, Renstra, Laporan Kinerja, Laporan Keuangan, Perjanjian Kinerja, Profil Kejaksaan Negeri Tulungagung, Monev
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Dokumen RENJA, Renstra, Laporan Kinerja, Laporan Keuangan, Perjanjian Kinerja, Profil Kejaksaan Negeri Tulungagung, Monev
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Dokumen RENJA,Renstra, Laporan Kinerja, Laporan Keuangan, Perjanjian Kinerja, Profil Kejaksaan Negeri Tulungagung, Monev
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
IKU sesuai PERJA
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
E-Monev telah dilaksanakan secara tertib, cepat dan tepat waktu
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Laporan Bulanan sesuai jadwal
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
LAKIP, Profil Kejaksaan Negeri Tulungagung, Monev dan Laporan Keuangan
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
Sprint Kajari
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Sertifikat Profesi Bendahara, PPK dan jabatan fungsional
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Banner dan aklirik anti Pungli, Suap dan Gratifikasi, Sprint tim pengendalian gratifikasi Nomor: PRINT-47/M.5.29/Cr.5/03/2021 Tanggal 31 Mei 2021, Dokumentasi kegiatan anti korupsi
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Adanya portal satu pintu tamu, loker khusus tamu, adanya cctv di beberapa titik, publik campaign berupa banner, Alur Mekanisme Unit Pengendalian Gratifikasi, ruang khusus tamu, ruang khusus koordinasi dan konsultasi, ruang tahap II dan ruang pemeriksaan, Sprint pengendalian gratifikasi Nomor: PRINT-47/M.5.29/Cr.5/03/2021 Tanggal 31 Mei 2021, Laporan Kegiatan Pengendalian Gratifikasi, Monev dan Tindak Lanjut Pengendalian Gratifikasi, Pemasangan CCTV Di Area Strategis yang bisa langsung dipantau pimpinan melalui layar komputer di ruangan dan juga HP Serta adanya CCTV dan monitor audio dari ruang pulbaket
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Ruang Khusus Tamu, Ruang Khusus Tahap 2, Ruang Konsultasi dan Koordinasi, Ruang Khusus Pelayanan Hukum, sms gateway program kontrol penanganan perkara, Patuh dalam Penggunaan Aplikasi Keuangan, Adanya Website Kejari Tulungagung sebagai media komunikasi dan informasi, Adanya ruang khusus Pulbaket untuk pemeriksaan yang nyaman, dan dilengkapi CCTV yang dapat berinteraksi langsung dengan Kajari sebagai fungsi waskat/monev untuk menghindari resiko penyimpangan, pemusnaan barang bukti, Membentuk Tim pelaksana SPIP Nomor: KEP-104/M.5.29/Cr.5/03/2021 tanggal 31 Maret 2021, Pelaksanaan test urin, inspeksi dari pengawasan Kejati Jatim dan Kunjungan Kerja Kajati Jatim ke Kantor Kejari Tulungagung juga sedang mempersiapkan diri menuju WBBM serta menghimbau kepada jajaran Kejari Tulungagung untuk bekerja secara profesional dan berintegritas selain itu tujuan dari kunjungan kerja Kajati Jatim adalah sebagai fungsi pengawasan fungsional pada masing-masing bidang serta memberikan petunjuk yang harus dijalankan dan diterapkan untuk meminimalisir penyimpangan, Monitoring Kajari ke ruangan pegawai secara berkala
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
membuat identifikasi resiko pada masing-masing bidang. Ruang Khusus Tamu, Ruang Khusus Tahap 2, Ruang Konsultasi dan Koordinasi,Ruang Khusus Pelayanan Hukum, sms gateway program kontrol penanganan perkara, Patuh dalam Penggunaan Aplikasi Keuangan, Adanya Website Kejari Tulungagung sebagai media komunikasi dan informasi, Adanya Inovasi E- Office SIKALUNG (Sistem Informasi Kejaksaan Negeri Tulungagung), Adanya ruang khusus Pulbaket Untuk pemeriksaan yang nyaman, dan dilengkapi CCTV yang dapat berinteraksi langsung dengan Kajari sebagai fungsi waskat/monev untuk menghindari resiko penyimpangan, pemusnahan Barang bukti, Membentuk Tim pelaksana SPIP Nomor: KEP-104/M.5.29/Cr.5/03/2021 tanggal 31 Maret 2021
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
memastikan upaya untuk meminimalisir resiko dan berjalan dengan baik serta Dilaksanakannya pengawasan secara internal dan Kepatuhan dalam Penggunaan Aplikasi Keuangan (E-Rekon/KL), Mekanisme/Proses Pencairan Anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Telah dibuat berita acara Rekonsiliasi Rekening Milik Satuan Kerja Setiap bulan dengan tertib, Adanya Website Kejari Tulungagung sebagai media komunikasi dan informasi, Adanya Inovasi E- Office SIKALUNG (Sistem Informasi Kejaksaan Negeri Tulungagung), Adanya ruang khusus Pulbaket Untuk pemeriksaan yang nyaman, dan dilengkapi CCTV yang dapat berinteraksi langsung dengan Kajari sebagai fungsi waskat/monev untuk menghindari resiko penyimpangan, Pemusnahan Barang Bukti, Membentuk Tim pelaksana SPIP Nomor: KEP-104/M.5.29/Cr.5/03/2021 tanggal 31 Maret 2021, Monitoring Kajari ke ruangan pegawai secara berkala
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Penanganan Pengaduan masyarakat telah ditindak lanjuti dan terdapat surat perintah tim pengaduan masyarakat Nomor: PRINT-55/M.5.29/Cr.5/03/2021 Tanggal 31 Maret 2021, Alur mekanisme pengaduan masyarakat,banner, kotak lapdumas, ruang lapdumas
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   0
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
laporan monitoring dan evaluasi tindak lanjut pengaduan masyarakat
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Hasil analisis monitoring dan evaluasi ditindaklanjuti
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Alur Whistle Blowing System, Banner Whistle Blowing System, Perja No.3 Tahun 2020 tentang Whistle Blowing System, Sprint Tim Whistle Blowing System Nomer : PRINT-46/M.5.29/Cr.5/03/2021 Tanggal 31 Maret 2021, Kanal khusus pengaduan masyarakat, SOP penerimaan laporan dan pengaduan masyarakat, Ruang Sarana Penerimaan Pengaduan
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
Alur Whistle Blowing System, Banner Whistle Blowing System, Perja No.3 Tahun 2020 tentang Whistle Blowing System, Sprint Tim Whistle Blowing System Nomer : PRINT-46/M.5.29/Cr.5/03/2021 Tanggal 31 Maret 2021 Ruang Sarana Penerimaan Pengaduan
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
Evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
memasang CCTV diarea strategis yang bisa langsung dipantau pimpinan melalui layar komputer di ruangan dan juga hp, Monitoring Kajari ke ruangan pegawai secara berkala, Alur Pelaporan Penanganan Benturan Kepentingan, Sprint Penanganan Benturan Kepentingan Nomor: PRINT-48/M.5.29/Cr.5/03/2021 Tanggal 31 Maret 2021 , Sosialisasi Penganganan Benturan Kepentingan
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
memasang CCTV diarea strategis yang bisa langsung dipantau pimpinan melalui layar komputer di ruangan dan juga hp, Monitoring Kajari ke ruangan pegawai secara berkala, Alur Pelaporan Penanganan Benturan Kepentingan, Sprint Penanganan Benturan Kepentingan Nomor: PRINT-48/M.5.29/Cr.5/03/2021 Tanggal 31 Maret 2021
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Dokumentasi kegiatan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
Dokumentasi kegiatan
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Dokumentasi kegiatan
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Standar pelayanan penerima tamu dan standar elayanan PTSP, SOP Tamu Dinas, SOP PTSP, SOP Pengelola Surat Masuk, Menunjuk Petugas Pengelola Aplikasi SIPPN Nomor: KEP-98/M.5.29/Cr.5/04/2021 Tanggal 13 April 2021, sosialisasi SIPPN, kata-kata bijak untuk memberikan semangat perubahan, Motto Kejaksaan Negeri Tulungagung
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Pemasangan SOP pada area pelayanan, mengumumkan jam pelayanan, membuat alur pelayanan diarea pelayanan, membuat maklumat pelayanan yang ditempel di ruang terbuka pelayanan publik kantor Kejaksaan Negeri Tulungagung
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
SOP dari masing-masing bidang
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Laporan Monev
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
ditunjuk duta pelayanan, Telah dilakukannya sosialisasi/pelatihan oleh seluruh pegawai dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima kepada tamu
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
website http://kejari-tulungagung.kejaksaan.go.id, media sosial instagram kejari_tulungagung dan humaskejaritulungagung dan facebook KejariTulungagung, youtube kejari tulungagung
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
memberikan minuman gratis dan permen bagi tamu yang datang. selama masa Pandemi Covid-19, bagi tamu yang tidak menggunakan masker, maka diberikan masker gratis
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
layanan dipusatkan di PTSP sehingga akses publik ke area kerja pegawai dibatassi serta memberikan pelayanan (informasi, loket penerima surat, loket pelayanan dan tersedianya lemari penitipan barang para tamu serta tanda pengenal tamu). Petugas PTSP akan melayani tamu sesuai dengan SOP antara lain menerapkan 3 S (Senyum, Sapa dan Salam) dimana terdapat sarana papan petunjuk arah, Kursi roda, tangga khusus pengunjung yang berkebutuhan khusus, Ruang penerimaan tamu yang nyaman dan disediakanya minum serta terdapat fasilitas pojok baca dan eco library, Kotak Saran dan Tempat Charger, Tempat Area Santai/ smoking area, fasilitas Toilet Tamu / Pengunjung yang bersih, ATM yang dapat digunakan oleh seluruh masyarakat dan para pegawai, Media Informasi (TV Publik)/layar pencet dewe dimana untuk mempermudah masyarakat dalam mencari informasi, Ruang laktasi , Loket Penyimpanan Barang, Ruang Klinik Kesehatan, Kantin, ruang diversi dan ruang koordinasi/ konsultasi dengan penyidik, fasilitas tamu sesuai dengan protokol kesehatan yaitu fasilitas cuci tangan, fasilitas parkir motor, mobil dan sepeda, Parkir Khusus pengunjung yang berkebutuhan khusus dan ladies, Pojok Dolanan, dan Ruang PULBAKET dilengkapi CCTV yang dapat merekam dan mengeluarkan suara sebagai wujud kontrol Pimpinan
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
JMS, sms gateway Seluruh informasi penanganan perkara dilakukan dengan berbasis Teknologi Informasi dimana peringatan kepada JPU Informasi kepada penyidik. Simpel Genit (Sistem Pelayanan Tiga Menit) Di Dalam pelayanan tilang terdapat fasilitas seperti survey pelayanan,loket tilang, ruang tunggu, air mineral, tombol antrian pelayanan tilang, kotak saran, layar informasi tilang dan tempat charger. Si Abang Kuat (Sistem Pelayanan Bayar Tilang- Kurir Bayar Ditempat) dimana Kejaksaan negeri Tulungagung bekerjasama dengan kantor POS, Disposisi Elektronik bisa diakses menggunakan HP kapan pun dan dimana pun. PESAT (Periksa Saksi di Tempat), SIMPEL RAPAT (Sistem Pelayanan Surat Cepat) yaitu Si-TIKA (Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika) online, SUPERHAN (Surat Perpanjangan Penahanan) online, BES ON (Surat Ijin Besuk Tahanan secara online). E-Buku tamu Untuk memudahkan registrasi tamu dan pengarsipan data tamu. L-PeDe (Layar Pencet Dewe) Untuk memudahkan tamu mengakses informasi perkara secara mandiri. Layar Survey Kepuasan Publik Untuk mengetahui tingkat kepuasan tamu terhadap pelayanan. Si GEMBUK (Siap Gerak Mengantar Barang Bukti) Dengan cepat dan tanpa dipungut biaya. E- Barcode Barang Bukti Guna memudahkan Jaksa untuk Persidangan dan Pengembalian Barang Bukti . PESAT (Periksa Saksi Di Tempat). ASASI (Antar Saksi Sidang). ELING MAS (Keliling ke Masyarakat). JPN MERDU (Menggerakan Desa Kenali Hukum). Pelayanan Hukum Online (PELUK ON), Mou dan kantor jaksa pengacara negara (JPN) di Pemda, penyuluhan hukum terhadap Kepala Sekolah menegh Pertama (SMP) Se-kabupaten Tulungagung dalam Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) tahun 2021, Inovasi Podcast yang membahas mengenai berita hukum terbaru serta aktifitas yang ada di Kejaksaan Negeri Tulungagung, Inovasi Talk Show degan tema sarasehan dan sambung rasa dengan pemangku kepentingan se-Kecamatan Sumbergempol Kab. Tulungagung guna mencegah Tindak Pidana Korupsi untuk mewujudkan Desa yang bebas korupsi yang mana acara tersebut merupakan kerjama dengan BBS TV, inovasiPodcast yang membahas mengenai berita hukum terbaru serta aktifitas yang ada di Kejaksaan Negeri Tulungagung
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Survey secara manual dan e-survey menggunakan website atau link https://lynk.id/jarita
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Survey secara manual dan e-survey menggunakan website atau link https://lynk.id/jarita
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Survey secara manual dan e-survey menggunakan website atau link https://lynk.id/jarita
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan