Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI TRENGGALEK
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
-Undangan rapat pembentukan tim kerja pembangunan ZI menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) , Daftar Hadir rapat pembentukan tim kerja pembangunan ZI, Notulen rapat pembentukan tim kerja pembangunan ZI, Dokumentasi rapat pembentukan tim kerja pembangunan ZI , Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Trenggalek tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) DAN Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Nomor: KEP-07/M.5.30/Cr.5/03/2021 Tanggal 08 Maret 2021. Dengan adanya pembentukan Tim Kerja diharapkan peran, tugas dan fungsi pada setiap anggota tim kerja dilaksanakan secara optimal sehingga target dari rencana kerja yang ditetapkan dapat tercapai serta melakukan Penandatanganan Pakta Integritas dan komitmen bersama pada tanggal 05 Maret 2021 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Trenggalek , Para Kasi dan Kasubag serta seluruh Pegawai dan setiap kegiatan pembangunan ZI melibatkan seluruh personil (dokumentasi)
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
-Pembentukan Tim dilakukan dengan melibatkan seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Trenggalek sehingga seluruh pegawai dapat memberi masukan dan saran mengenai Pembentukan Tim Kerja melalui rapat dan dibuatkannya Nota Pertimbangan
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
-Telah menentukan dokumen target-target prioritas yang relevan dengan tujuan Pembangunan WBK dan WBBM salah satunya dengan membuat Dokumen Rencana Kerja Kejari Trenggalek,serta buku Profil ZI Kejari Trenggalek
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
-Dokumen Rencana Kerja dan Kerangka Kerja,serta buku profil ZI Kejari Trenggalek
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
-Penggunaan media sosial (instragram kejari_trenggalek, twiter, facebook kejari trenggalek, youtube kejari trenggalek, website: kejari.trenggalekkab.go.id ,Apl Sijalek (Sistem Informasi Pelayanan Kejari Trenggalek)
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
-Seluruh pembangunan Zona Integritas telah dilaksanakan mengacu pada Dokumen Rencana Kerja,serta Buku Profil ZI kejari Trenggalek
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
-Undangan Monev, Daftar Hadir Monev, Notulen Rapat hasil dari monev, dokumentasi monev, Membuat laporan bulanan perkembangan Reformasi Birokrasi, Monev terhadap pembangunan Zona Integritas
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
-Semua hasil monitoring dan evaluasi telah di tindak lanjuti yang di tuangkan dalam laporan hasil monitoring dan evaluasi,Monev Agen perubahan
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
-Rapat Staf AA, Rapat Paripurna, Dinamika kelompok, ekspose perkara, Memberikan Semangat kepada seluruh pegawai disaat Apel di Kejaksaan Negeri Trenggalek sebagai komitmen Meningkatkan mutu terutama pada aspek pelayanan publik serta kosistensi Mempertahankan perubahan yang sudah dilakukan untuk membangun kerbersamaan, Kepala Kejaksaan Negeri Trenggalek memberi Apresiasi Kepada Pegawai yang Disiplin kerja.
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
-pedoman kriteria pemilihan agen perubahan yaitu sesuai dengan Peraturan menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 SK agen perubahan dan telah ditunjuk Agen Perubahan Nomor: KEP-07/M.5.30/Cr/02/2021 tanggal 11 Januari 2021 yaitu Dyan Kurniawan, SH,RiRin Susilowati, SH,Yuni Eko SR, SH di Kejaksaan Negeri Trenggalek
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
- Apel Pagi dan Apel Sore, Rapat Paripurna, siraman rohani untuk meningkatkan etos kerja, rapat staf AA dan senam bersama, Vaksin, memberikan bantuan korban tanah longsor, membersihkan area Kantor Kejaksaan Negeri Trenggalek untuk memberikan rasa nyaman pada saat bekerja, Pemasangan Media Komunikatif terkait Semangat Perubahan, Setiap sudut dinding Kantor Kejaksaan Negeri Trenggalek di hias dengan pesan moral/motivasi sebagai bentuk internalisasi nilai-nilai kepada seluruh pegawai melalui alam bawah sadar sehingga pegawai akan terdorong untuk terus semangat melakukan perubahan
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
-seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Trenggalek mempunyai Jargon Berisi sebagai pengingat dengan komitmen Meningkatkan mutu terutama pada aspek pelayanan publik serta kosistensi Mempertahankan perubahan yang sudah dilakukan untuk membangun kerbersamaan, Kejaksaan Negeri Trenggalek memiliki motto WBK BISA(Berkarya,Inovasi,Sinergitas,Akuntabel).
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
-Semua SOP yang ada telah mengacu pada peta proses bisnis dan Kejaksaan Negeri Trenggalek telah membuat dan menerapkan berbagai SOP antara lain SOP dibidang Pembinaan,Pidana Umum, Pidana Khusus, Barang Bukti dan Barang Rampasan
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
-Kejaksaan Negeri Trenggalek membuat dan menerapkan berbagai SOP antara lain SOP Pelayanann Tilang, Pengembalian BB, SOP Pengelolaan surat masuk dan keluar, SOP Pertimbangan Hukum, SOP Pelayanan Hukum,SOP Penerimaan Berkas Pertama (Tahap I),SOP Penerimaan tersangka dan BB (Tahap II) SOP Pelaksanaan Pelimpahan tersangka dan BB, SOP Penerimaan LAP DUMAS, SOP Penerimaan Setoran PNBP.
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
-Monev ( Monitoring & Evaluasi ) Setiap Bidang
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
-Apl Si Jalek Yang Mencangkup Pelayanan Kejari Trenggalek, Website Kejari Trenggalek,Edosir,e-Disposisi(Sipede),Persuratan ,Buku Tamu,Intelijen,Pidum,pidsus,Datun,Barang Bukti dan E-Barcode Barang rampasan.Menerapkan CMS (Case Managaement System Pidum pidsus secara Konsisten data Hingga Eksekusi
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
- Adanya Apl.SiPEDE(Mencakup Persuratan dan disposisi Pimpinan Yang mana nantnya terdapat menu E-Sign untuk ttd Elektronik Pimpinan) Adanya Edozir(Arsip Kepegawaian) SIMKARI dan CMS Entri Data Pegawai
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
-Kejari Trenggalek telah mempunyai Website dan Medsos yang Dapat diakses oleh masyarakat Kab.Trenggalek sehingga inovasi2 Kejari Trenggalek bisa diAkses oleh Masyarakat Luas di Satu apl SIJALEK
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
-Laporan Monev dari Pejabat Pengelola Informasi yang dilaporka kepada Pengawas dan ketua Tim WBK /WBBM
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
-Tersedianya media Info Publik berupa TV Monitor di Front Office ,Notulen Rapat Sosialisasi ( RB ), Sosialisasi WBK/WBBM dan setiap Kegiatan yang diposting di Media Sosial dan Website Kejari Trengalek yang bisa diakses Masyarakat
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
-Laporan Monev Masing2 Bidang
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
-Adanya Peta Jabatan, surat perintah melaksanakan tugas, surat perintah penempatan pegawai, surat usulan pengngkatan bendahara pengeluaran, usulan tambahan pegawai untuk mengisi jabatan Struktural dan TU
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
-SK Penempatan sesuai dengan SK Pengukuhn Jabatan dari Kejagung Yaitu: KEP-IV-195/C.4/04/2019 tentang pengangkatan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus An.Sdr.Dody Novalita,SH tanggal10 April 2019
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
-surat usulan
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
-Usulan Mutasi/promosi jabatan surat perintah Kepala kejaksaan Negeri Trenggalek untuk melaksanakan tugas
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
-Usulan Mutasi / promosi jabatan surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Trenggalek Untuk melaksanakan tugas
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
-Melakukan Monitoring dan Evaluasi dengan mengadakan Rapat staf
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
-mengikuti DIKLAT MKN,Surat Perintah DIKLAT TAK,pELATIHAN Ejafung ( Jabatan Fugsional )sertfikat bendahara BNT,Sertifikasi Kompetensi PPK dan PPSPM (Refresmen),Bimtek Aplikasi SIRUP dan SPSE Tahun 2021
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
-SKP masing masing pegawai dan Waskat, Jurnal Harian Pegawai
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
-SKP masing masing pegawai dan Waskat, Jurnal Harian Pegawai
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
-Usulan Diklat ,Bimtek,Sertifikasi Bendahara, Penyusaian Ijazah, Pelatihan Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badiklat dan Pelatihan Keuangan, Sertifikat pengadaan Barang dan Jasa,Srrtifikat PPK Bimtek Aplikasi SIRUP dan SPSE Pelatihan Ejafung, Diklat TAK
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
-Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Trenggalek No:Print-26/M.5.30/Cp.2/3/2021 untuk mengikuti BimteK APL SIRUP 2021 An.Suharti, SH dan Gideon V P, ST dan SP No: Print-34/35/M.5.30/Cp.2/03/2021 mengikuti Elearning Penyegaran PPSPM dan PPK tahun 2021 An. Sudibyo U, SH dan Suharti, SH
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
-Laporan monitoring dan Evaluasi serta Rapat Staf
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
-Dokumen SKP selaran dengan Capaian SKP yang disetujui dan ditandatangani oleh Atasan langsung,perjanjian kinerja
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
-Sasaran Kerja Pegawai selaras dengan Capaian Sasaran Kinerja
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
-SKP masing-masing Pegawai
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
-SKP Tiap Pegawai yang Menjadi Pedoman pemberian Penghargaan,seperti penggahraga sbgai Pegawai teladan, Permohonan Kenaikan Kelas Jabatan Tunjangan Kinerja,piagam Purna Bhakti Adhayaksa, Piagam Satya Lancana Karya Satya
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
-Penilaian perilaku kerja (buku biru/waskat), Buku harian ,buku catatan penilaian prestasi kinerja apel, dokumentasi kegiatan Absensi daftar Hadir ,laporan pembtasan berpergian keluar kota dan Nota dinas tertib Kantor
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
-Nota Dinas Peremajaan data Kepegawaian ( SIMIKARI ), pemutakhiran data sintem kepegawaian dilakukan secara berkala ( DRP ) daftar urut Kepegawaian (DUK) Stuktur/susunan organisasi , Aplikasi SICANA dan Laporan Bulanan Pembinaan
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
-adanya Dokumen RENJA Laporan Kinerja Berbasis Aplikasi,Laporan Keuangan, Perjanjian Kinerja , MOnev, Dokumen Rapat dan Undangan Rapat
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
-Dokumen RENJA, RENSTRA,Laporan Kinerja. Laporan Keuangan, Perjanjian Kinerja ,Rapat Staf, Profil Kejaksaan Negeri Trenggalek,Monev
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
-Dokumen RENJA, RENSTRA,Laporan Kinerja. Laporan Keuangan, Perjanjian Kinerja ,Rapat Staf, Profil Kejaksaan Negeri Trenggalek,Monev
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
-Dokumen RENJA, RENSTRA,Laporan Kinerja. Laporan Keuangan, Perjanjian Kinerja ,Rapat Staf, Profil Kejaksaan Negeri Trenggalek,Monev
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
-Dokumen RENJA, RENSTRA,Laporan Kinerja. Laporan Keuangan, Perjanjian Kinerja ,Rapat Staf, Profil Kejaksaan Negeri Trenggalek,Monev
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
-IKU Sesuai PERJA tertuang dalam RENJA/RENSTRA Kejaksaan Negeri Trenggalek
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
-E-Monev telah dilaksanakan secara tertib,cepat dan tepat waktu
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
-Laporan Bulanan Tiap Bidang Kejaksaan Negeri Trenggalek sesuai Jadwal
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
-LAKIP< Profil Kejaksaan Negeri Trenggalek, Monev dan Laporan Keuangan
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
-sprint Kajari,sprint mengikuti diklat, sprt diklat Keuangan
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
-sertifikat Profesi Bendahara,PPK dan Jabatan Fungsional,sertikat diklat Pengadan Barang dan Jasa
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
-Banner Gratifikasi, Anti Pungli, Suap,Sprint Tim Pengendalian Gratifikasi Dokumen Kegiatan Anti KKN
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
-Adanya Portal Satu Pintu tamu,Loker Khusus tamu,adanya CCTV dibeberapa titik,publik Campaign berupa Banner; Alur Mekanisme Unit Pengendalian Gratifikasi, ruang Khusus Tamu,Ruang Khusus Koordinasi dan Konsultasi,ruang tahap II dan ruang Pemeriksaan, Sprint Pengendalian Gratifikasi
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
-Ruang Khusus Tamu, Ruang Khusu Tahap 2,Ruang Khusus konsultasi dan Koordinasi,Ruang Khusus Pelayanan Hukum, Ruang pemeriksaan, sms Gateway Program kontrol penanganan perkara,Taat dalm Penggunaan Apl.Keuangan adanya Website Kejari Trenggalek,sebagai media Informasi dan Publikasi, SprintTim SPIP, pelaksanaan Tes Urine, Inspeksi dari Pengawasan Kejati Jatim,telah dibentuk Tim Penaganan Managemen Resiko di Kejari Trenggalek ,Sekaligus Menunjuk Operator apl Simeryd agar Permasalan di kejari Trenggalek baik dari faktor Eskternal dan Internal dapat Teridentifikasi Sedini mungkin,tersedianya Fasilitas pengaduan berupa Aplikasi Pengaduan Kejari Trenggalek (SIJALEK) Sebagai wujud Implementasi Kejari Trenggalek dalam hal pengendalian Resiko
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
-membuat identifikasi resiko pada masing-masing bidang. Ruang Khusus Tamu, Ruang Khusus Tahap 2, Ruang Konsultasi dan Koordinasi,Ruang Khusus Pelayanan Hukum, sms gateway program kontrol penanganan perkara, Patuh dalam Penggunaan Aplikasi Keuangan, Adanya Website Kejari Trenggalek sebagai media komunikasi dan informasi, Adanya Inovasi E- Office, adanya ruang khusus Pulbaket Untuk pemeriksaan yang nyaman, dan dilengkapi CCTV yang dapat berinteraksi langsung dengan Kajari sebagai fungsi waskat/monev untuk menghindari resiko penyimpangan, pemusnahan Barang bukti
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
-memastikan upaya untuk meminimalisir resiko dan berjalan dengan baik serta Dilaksanakannya pengawasan secara internal dan Kepatuhan dalam Penggunaan Aplikasi Keuangan (E-Rekon/KL), Mekanisme/Proses Pencairan Anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Telah dibuat berita acara Rekonsiliasi Rekening Milik Satuan Kerja Setiap bulan dengan tertib, Adanya Website Kejari Trenggalek sebagai media komunikasi dan informasi, Adanya Inovasi E- office , Adanya ruang khusus Pulbaket Untuk pemeriksaan yang nyaman, dan dilengkapi CCTV yang dapat berinteraksi langsung dengan Kajari sebagai fungsi waskat/monev untuk menghindari resiko penyimpangan, Pemusnahan Barang Bukti
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
-SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
-Penanganan Pengaduan masyarakat telah ditindak lanjuti dan terdapat surat perintah tim pengaduan masyarakat, Alur mekanisme pengaduan masyarakat,banner, kotak lapdumas, ruang lapdumas
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   4
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   1
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   3
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
-laporan monitoring dan evaluasi tindak lanjut pengaduan masyarakat
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
-Hasil analisis monitoring dan evaluasi ditindaklanjuti,serta membuat lap.monev
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
-Alur Whistle Blowing System, Banner Whistle Blowing System, Perja No.3 Tahun 2020 tentang Whistle Blowing System, Sprint Tim Whistle Blowing System, Kanal khusus pengaduan masyarakat, SOP penerimaan laporan dan pengaduan masyarakat
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
-Alur Whistle Blowing System, Banner Whistle Blowing System, Perja No.3 Tahun 2020 tentang Whistle Blowing System, Sprint Tim Whistle Blowing System
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
-evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
-Evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
-memasang CCTV diarea strategis yang bisa langsung dipantau pimpinan melalui layar komputer di ruangan dan juga hp, Monitoring Kajari ke ruangan pegawai secara berkala, Alur Pelaporan Penanganan Benturan Kepentingan, Sprint Penanganan Benturan Kepentingan, Sosialisasi Penganganan Benturan Kepentingan
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
-memasang CCTV diarea strategis yang bisa langsung dipantau pimpinan melalui layar komputer di ruangan dan juga hp, Monitoring Kajari ke ruangan pegawai secara berkala, Alur Pelaporan Penanganan Benturan Kepentingan, Sprint Penanganan Benturan Kepentingan
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
-Dokumentasi kegiatan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
-Dokumentasi kegiatan
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
-Dokumentasi kegiatan,serta monev penanganan benturan kepentingan
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
-Standar pelayanan penerima tamu dan standar pelayanan PTSP, SOP Tamu Dinas, SOP PTSP, SOP Pengelola Surat Masuk dan surat keluar
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
-membuat maklumat pelayanan Kejari Trenggalek yang ditempel di Ruang Tunggu pelayanan publik kantor Kejaksaan Negeri Trengalek
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
-SOP dari masing-masing bidang,membuat Inovasi SOP Pidsus
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
-Laporan Monev dan dokumen rapat evaluasi
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
-Telah dilakukannya sosialisasi/pelatihan oleh seluruh pegawai dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima kepada tamu,sprint untuk mengikuti pelatihan pelayanan tamu
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
-website http://kejari.trenggalekkab..go.id, Apl SIJALEK (sistem Informasi Kejari Trenggalek)didalam SIJALEK masyarakat bisa Mengakes macam2 pelayanan di Kejari Trenggalek media sosial instagram kejari_trenggalek dan facebook Kejari Trenggalek, youtube kejari trenggalek
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
-memberikan minuman gratis dan permen bagi tamu yang datang. selama masa Pandemi Covid-19, bagi tamu yang tidak menggunakan masker, maka diberikan masker gratis,dan hands sanitaser dngn tempelan stiker Kejari Trenggalek di botol
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
-Pelayanan Terpusat pada PTSP. Petugas PTSP akan melayani tamu sesuai dengan SOP antara lain menerapkan 3 S (Senyum, Sapa dan Salam) dimana terdapat sarana papan petunjuk arah, Kursi roda, tangga khusus pengunjung yang berkebutuhan khusus, Ruang penerimaan tamu yang nyaman dan disediakanya minum serta terdapat fasilitas pojok baca dan eco library, Kotak Saran dan Tempat Charger, Tempat Area Santai/ smoking area, fasilitas Toilet Tamu / Pengunjung yang bersih, Media Informasi (TV Publik)/layar pencet dewe dimana untuk mempermudah masyarakat dalam mencari informasi, Ruang laktasi , Loker Penyimpanan Barang, Ruang Klinik Kesehatan, Kantin, ruang diversi dan ruang koordinasi/ konsultasi dengan penyidik, fasilitas tamu sesuai dengan protokol kesehatan yaitu fasilitas cuci tangan, fasilitas parkir motor, mobil dan sepeda, Parkir Khusus pengunjung yang berkebutuhan khusus , Pojok Dolanan, dan Ruang PULBAKET dilengkapi CCTV yang dapat merekam dan mengeluarkan suara sebagai wujud kontrol Pimpinan
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
-BANG JAPAR (Pelayanan Hukum Kejari Trenggalek),LATI (Layanan Antar Barang Bukti),ETilang Kerjasama Dngan Bank BNI(AGEN-46) untuk menghindari pungli, semua bisa diakses dlam satu Apl SIJALEK
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
-Survey secara manual dan e-survey
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
-Survey secara manual dan e-survey
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
-Survey secara manual dan e-survey
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan