Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI NGANJUK
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Bahwa unit kerja Kejaksaan Negeri Nganjuk sudah membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas dalam rangka Menuju WBK dengan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk Nomor : KEP-28/M.5.31/Cp.1/03/2021 Tanggal 25/03/2021 tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Kejaksaan Negeri Nganjuk Tahun 2021. k
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Bahwa Penentuan anggota Tim Kerja dipilih melalui mekanisme keterwakilan seluruh pegawai unit kerja Kejaksaan Negeri Nganjuk.
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Bahwa dalam Pembangunan Zona Integritas telah disusun Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK.
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Bahwa dalam Dokumen Pembangunan Zona Integritas terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK.
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Bahwa dalam rangka mensosialisasikan pembangunan WBK di unit kerja Kejaksaan Negeri Nganjuk sudah dilakukan melalui Media Sosial berupa Instagram, twitter, dan facebook.
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Bahwa kegiatan pembangunan zona integritas telah sesuai dengan Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Kejaksaan Negeri Nganjuk.
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Bahwa terhadap rencana aksi pembangunan zona integritas sudah dilakukan monitoring dan evaluasi.
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Bahwa permasalahan yang muncul dalam monitoring dan evaluasi pembangunan zona integritas sudah ditindaklanjuti.
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Bahwa pimpinan di unit kerja Kejaksaan Negeri Nganjuk telah berperan dalam pembangunan WBK.
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Bahwa dalam rangka pembangunan zona integritas sudah ditetapkan agen perubahan dari unsur Kasi, Jaksa, dan Tata Usaha.
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Bahwa dalam mewujudkan budaya kerja dan pola pikir yang sesuai dengan Reformasi Pembangunan sudah ditanamkan manajemen perubahan, baik melalui sosialisasi, tulisan dinding, maupun pelatihan.
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Bahwa semua anggota Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK unit kerja Kejaksaan negeri Nganjuk terlibat bersama-sama dalam pembuatan yel-yel, slogan/motto, dan kegiatan dalam rangka mensukseskan zona integritas.
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
B
Bahwa semua SOP unit kerja telah mengacu kepada proses bisnis yang telah ditetapkan.
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
B
Bahwa bidang-bidang di unit kerja Kejaksaan Negeri Nganjuk sudah menerapkan SOP yang ditetapkan organisasi.
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
B
Bahwa sebagian besar SOP sudah dievaluasi terkait penyederhanaan proses bisnis unit kerja.
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
B
Bahwa terkait pelaporan dan pengukuran kinerja sudah dilakukan dengan implementasi aplikasi eMonev SMART, BAPPENAS, dan TEPRA.
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
B
Bahwa unit kerja sudah melaksanakan penerapan aplikasi SIMPEG SIMKARI.
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
B
Bahwa dalam rangka pelayanan publik telah dilakukan penerapan teknologi informasi, misal sidang online, pembayaran tilang online, untuk pelaksanaan sosialisasi/rapat menggunakan video conference dengan aplikasi zoommeeting,dan sedangkan untuk persuratan sudah melaksanakan implementasi Sistem Persuratan dan Disposisi Elektronik (Sipede).
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
B
Bahwa terkait dengan pemberian pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi telah memudahkan, menyederhanakan dan mempersingkat proses bisnis layanan.
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
B
Bahwa di unit kerja Kejaksaan Negeri Nganjuk sudah terdapat PPID (bidang Intelijen) untuk melaksanakan kebijakan keterbukaan informasi publik.
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Bahwa terhadap pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik telah dilakukan monitoring dan evaluasi, dan hasil evaluasi sudah ditindak lanjuti sebagai perbaikan pelayanan keterbukaan informasi publik.
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Bahwa kebutuhan pegawai sudah disusun berdasarkan peta jabatan dan analisis beban kerja.
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
B
Bahwa penempatan pegawai CPNS 2021 sebagian besar telah ditempatkan sesuai kebutuhan pegawai masing-masing bidang, namun demikian karena jumlah pegawai yang terbatas masih ada CPNS yang ditempatkan di bidang yang tidak sesuai dengan jabatan yang bersangkutan.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Bahwa penempatan pegawai sudah dilakukan monitoring dan evaluasi sesuai kebutuhan organisasi.
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Bahwa dalam rangka pengembangan karier pegawai sudah dilakukan proses mutasi antar jabatan.
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
C
Bahwa pola mutasi pegawai antar jabatan sebagian besar telah memenuhi kompetensi yang ditetapkan.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Bahwa terkait mutasi jabatan telah dilakukan monitoring dan evaluasi.
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Bahwa unit kerja Kejaksaan Negeri Nganjuk sudah melakukan analisis kebutuhan pelatihan kompetensi pegawai.
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
B
Bahwa dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai sudah mempertimbangkan kinerja pegawai.
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
B
Bahwa terdapat kesenjangan kompetensi pegawai antara 25%-50%.
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Bahwa seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Nganjuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam diklat maupun pengembangan pegawai.
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
B
Bahwa unit kerja berusaha untuk mengadakan/mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan/pendidikan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi.
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
B
Bahwa terhadap pengembangan kompetensi sudah dilakukan monitoring dan evaluasi berdampak pda perbaikan kinerja namun belum dilakukan secara berkala.
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Bahwa semua pegawai sudah melakukan penetapan kinerja berupa perjanjian kinerja dan SKP.
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
B
Bahwa semua pegawai ukuran kinerja individu mengacu kepada indikator kinerja atasan.
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
D
Bahwa pengukuran kinerja individu telah dilakukan setiap tahun berdasarkan indikator perjanjian kinerja dan SKP
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Bahwa hasil penilaian kinerja individu menjadi dasar pemberian reward.
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
B
Bahwa unit kerja telah melaksanakan aturan displin/kode etik/kode perilaku pegawai.
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
B
Bahwa pemutakhiran data Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian pada aplikasi Simkari sudah dilakukan secara berkala.
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Bahwa seluruh pimpinan unit kerja terlibat di dalam penyusunan rencana kerja organisasi.
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Bahwa seluruh pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan perjanjian kinerja.
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Bahwa pimpinan telah memantau dan mengevaluasi atas tindak lanjut dari pencapaian kinerja.
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Bahwa unit kerja sudah memiliki rencana kerja, rencana strategis, perjanjian kinerja dan indikator kinerja utama.
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Bahwa rencana kerja unit kerja sudah berorientasi terhadap hasil.
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Bahwa unit kerja sudah menetapkan indikator kinerja utama selama 1 tahun anggaran.
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Bahwa indikator kinerja unit kerja sudah menerapkan prinsip spesific, measurable, atainable, relevant, time bound.
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Bahwa pelaporan kinerja telah dilaksanakan secara tepat waktu.
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
B
Bahwa sebagian pelaporan kinerja sudah memberikan informasi tentang kinerja.
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Bahwa unit kerja dengan monitoring dan evaluasi senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk untuk kesempurnaan pertanggungjawaban kinerja.
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
B
Bahwa pengelolaan akuntabilitas kinerja telah dilaksanakan oleh sebagian besar SDM yang berkompeten.
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
B
Bahwa unit kerja Kejaksaan Negeri Nganjuk sudah mengkapanyekan pengendalian gratifikasi melalui banner.
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
B
Bahwa upaya pengendalian gratifikasi telah mulai dilaksanakan melalui sosialisasi dan pemasangan banner larangan menerima gratifikasi.
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
B
Bahwa unit kerja Kejaksaan Negeri Nganjuk sudah membangun lingkungan pengendalian sesuai yang ditetapkan organisasi.
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
B
Bahwa unit kerja Kejaksaan Negeri Nganjuk sudah dilakukan penilaian resiko.
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
B
Bahwa unit kerja telah melakukan mitigasi resiko sesuai yang ditetapkan organisasi.
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
B
Bahwa SPI telah diinformasikan dan dikomunikasi kan kepada pihak-pihak terkait.
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
B
Bahwa unit kerja Kejaksaan Negeri Nganjuk sudah menerapkan kebijakan pengaduan masyarakat baik secara langsung (bidang Intelijen) maupun secara elektronik menggunakan fasilitas sosial media.
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   0
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
B
Bahwa terhadap pengaduan masyarakat yang masuk akan dilakukan tindak lanjut.
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Bahwa sampai dengan saat ini belum ada pengaduan masyarakat yang masuk. Namun demikian terhadap semua pengaduan masyarakat akan ditindaklanjuti.
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Bahwa unit kerja Kejaksaan Negeri Nganjuk sudah melakukan sosialisasi terkait Whistle Blowing System.
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
B
Bahwa unit kerja sudah menerapkan Whistle Blowing System.
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
B
Bahwa bidang intel dan pidsus sebagai leading sector penerapan Whistle Blowing System sudah melakukan evaluasi penerapan Whistle Blowing System namun tidak dilakukan secara berkala.
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
B
Bahwa sampai dengan saat ini belum ada informasi/laporan sebagai penerapan Whistle Blowing System.
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
B
Bahwa unit kerja sudah melakukan pemetaan benturan kepentingan khususnya dalam pelaksanaan independensi proses penuntutan yang dilakukan oleh jaksa.
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
B
Bahwa penanganan benturan kepentingan telah disosialisasikan.
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
B
Bahwa penanganan benturan kepentingan sudah diimplementasikan.
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
B
Bahwa sudah dilakukan evaluasi terhadap penanganan benturan kepentingan di unit kerja Kejaksaan Negeri Nganjuk.
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Bahwa dengan adanya hasil evaluasi penanganan benturan kepentingan sudah ditindaklanjuti.
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
B
Bahwa unit kerja telah memliki standar pelayanan yang ditetapkan organisasi.
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
B
Bahwa unit kerja telah memaklumatkan seluruh standar pelayanan.
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
Bahwa unit kerja telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi.
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
C
Bahwa unit kerja belum melakukan revieu dan perbaikan standar pelayanan dan SOP.
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
B
Bahwa sudah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam rangka upaya penerapan budaya pelayanan prima.
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Bahwa pelayanan publik mudah diakses melalui media sosial.
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Bahwa telah dilaksanakan pelaksanaan sistem sanksi/penghargaan dan kompetensi di unit kerja.
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Bahwa sudah ada sarana layanan terpadu berupa Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
C
Bahwa unit kerja telah terdapat inovasi pelayanan meniru unit kerja Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto.
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
B
Bahwa sudah dilakukan survey kepuasan masyarakat melalui mesin survey kepuasan masyarakat.
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
C
Bahwa hasil survey kepuasan masyarakat belum disampaikan secara terbuka.
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
D
Bahwa hasil survey kepuasan masyarakat belum dilakukan tindak lanjut.
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan