Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI TUBAN
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
-Surat Keputusan Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Nomor: KEP-03/M.5.33.1/Cum/03/2021 pada tanggal 19 Maret 2021 & Surat Perintah PRINT-284.a/M.5.33.1/Cum/2021
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
-Undangan, Absensi, Notulen dan Dokumentasi Pembentukan & Pemilihan Tim Kerja, Surat Keterangan Kajari
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
-Dokumen Rencana Kerja, Dokumentasi Kegiatan pembuatan Dokumen Rencana Kerja
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
-Dokumen Rencana Aksi, Dokumentasi Kegiatan pembuatan Dokumen Rencana Aksi
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
-Dokumentasi Rapat Sosialisasi Pembangunan ZI, Publikasi Fisik Program Kerja Pembanggunan ZI berupa banner/spanduk, Publikasi Digital di Media Sosial Kejari Tuban, Publikasi Fisik Pembanggunan ZI berupa banner/spanduk, Surat Keputusan Akun Media Sosial KEP-14/M.5.33.1/Cum/03/2021
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
-Undangan, Absensi, Notulen dan Dokumentasi Monitoring dan Evaluasi
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
B
-Undangan, Absensi, Notulen dan Dokumentasi Monitoring dan Evaluasi, Hasil rekomendasi
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
B
-Laporan tindak lanjut rekomendasi
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
-Dokumentasi Kajari Tuban sebagai role model, Notulensi rapat yang menunjukkan Kajari sebagai role model, Dokumentasi FGD
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
B
-Undangan, Absensi, Notulen dan Dokumentasi Pembentukan & Pemilihan Tim Kerja, Surat Keputusan Agen Perubahan KEP-04/M.5.33.1/Cum/03/2021, DOkumentasi Kegiatan Agen Perubahan
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
-Dokumentasi Kegiatan Agama,Pemasangan quote kata-kata bijak di area kantor
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
-Undangan, Absensi, Notulen dan Dokumentasi Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas, Penandatanganan Komitmen Bersama, Penandatanganan Pakta Integritas
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
B
-SOP Bidang Pembinaan, SOP Bidang Pidsus, SOP Bidang Pidum, SOP Bidang Datun, SOP Bidang BB, SOP Bidang Intelijen,
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
B
--SOP seluruh Bidang, JUKLAK, JUKNIS
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
-SOP seluruh Bidang yang telah dievaluasi, Undangan, Daftar Hadir, Dokumentasi Rapat MONEV SOP, Laporan hasil Rapat MONEV
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
-Tangkapan Layar CMS
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
-Tangkapan Layar DRP SIMKARI
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
-Dokumentasi Pelayanan Publik yang berbasis TI
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
-Undangan Rapat, Daftar Hadir, Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi E-Office
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
-SK PPI (pejabat pengelola Informasi), Tangkapan Layar media sosial (website, media sosial) yang memuat keterbukaan informasi publik
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
-Undangan Rapat, Daftar Hadir, Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi KIP
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
-Dokumen Peta Jabatan, Dokumen usulan kebutuhan pegawai, Dokumen Analisa Beban Kerja, Dokumentasi kegiatan
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
-Dokumen Surat Perintah Melaksanakan Tugas
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
-Undangan, Daftar Hadir, Notula, Dokumentasi Rapat Monitoring & Evaluasi
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
-Surat Usulan Mutasi Internal a/n Erma Dwi Puspitasari
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
-Dokumen Asesmen, Surat Perintah Mutasi Internal a/n Erma Dwi Puspitasari
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
-Laporan Monitoring dan Evaluasi Mutasi Internal
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
-Matrix Asesmen
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
-Dokumentasi In-House Training
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
B
-Asesmen Pegawai, Matrix Asesmen,Laporan Kegiatan Asesmen, Dokumentasi Kegiatan
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
-Dokumentasi tentang keterbukaan diklat / kompetensi lainnya.
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
- Dokumentasi In-House Training
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
-Laporan Monev Pengembangan Kompetensi Pegawai
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
-Renja, Renstra, Perjanjian Kinerja, Dokumen SKP, Dokumen IKU, Dokumen IKI, POK, Laporan CMS dan EIS
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
B
-Dokumen SKP, Perjanjian Kinerja
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
B
-Perjanjian Kinerja, Dokumen SKP
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
-Perjanjian Kinerja, Dokumen SKP, Dokumentasi kegiatan pemberian reward bagi Pegawai Teladan.
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
B
-Dokumen Absensi, Penilaian perilaku kerja (Buku Biru, Buku Waskat), Nota Dinas Larangan Mudik, Dokumentasi Kegiatan yang menerapkan protokol kesehatan, Kuesioner Penilaian Perilaku Pegawai dengan sistem 360° yang diisi oleh Atasan, Bawahan ybs dan Dokumentasinya
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
-Tangkapan Layar Simpeg Simkari, Tangkapan Layar Presentase e-Dosir, Dokumentasi Kegiatan pemutakhiran data, Laporan Bulanan Bidang Pembinaan
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
-Dokumentasi Penyusunan Renja, Renstra, IKU, Notula rapat penyusunan
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
-Dokumentasi Penyusunan Renja, Renstra, IKU, Notula rapat penyusunan
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
-Dokumentasi pemantauan, Notula Rapat, Tangkapan Layar pengisian aplikasi E-Monev secara periodik
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
-Dokumen RENSTRA, RENJA, IKU dan PK
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
-Dokumen RENSTRA, RENJA, IKU dan PK
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
-Dokumen IKU
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
B
-Dokumen IKU dan Renstra
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
-LAKIP
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
-LAKIP
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
-Surat Perintah mengikuti Diklat, Surat Perintah mengikuti pelatihan pelayanan publik
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
-Dokumentasi Diklat, Dokumentasi pelatihan pelayanan publik
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
-Dokumentasi fisik tentang Anti Gratifikasi,Tangkapan layar Anti Gratifikasi di media sosial
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
-Dokumentasi ruangan, Surat Keputusan Unit Pengendalian Gratifikasi
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
B
-Laporan kegiatan upaya pengendalian intern pemerintah
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
B
-Dokumen Peta Resiko atau benturan kepentingan
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
B
-Dokumen hasil monitoring peta resiko atau benturan kepentingan
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
-Dokumentasi penyampaian dokumen peta resiko atau benturan kepentingan
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
B
-SP pengelola pengaduan masyarakat, Dokumentasi Kegiatan, Buku agenda
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   2
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   1
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   2
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
B
-Laporan monitoring dan evaluasi pengaduan masyarakat
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
B
-Laporan Tindak Lanjut pengaduan masyarakat
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
-Dokumentasi ruang penerimaan pelaporan, Dokumentasi fisik WBS, Dokumentasi digital WBS.
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
B
-SK Unit pengelola WBS, Laporan Kegiatan
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
B
-Laporan monitoring dan evaluasi WBS
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
B
-Laporan tindak lanjut WBS
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
-Dokumen peta benturan kepentingan
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
-Dokumentasi sosialisasi, SOP penanganan dan penyelesaian Benturan Kepentingan
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
-SOP pelaporan benturan kepentingan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
B
-Laporan monitoring dan evaluasi benturan kepentingan
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
-Laporan tindak lanjut evaluasi benturan kepentingan
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
-Dokumen SOP Pelayanan Publik, Dokumentasi digital Standar Pelayanan, SK Pengelola SIPPN
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
B
-Dokumentasi Standar pelayanan, Dokumentasi Maklumat Pelayanan
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
-Dokumen SOP Pelayanan Publik
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
B
-Laporan rapat reviu dan Perbaikan Standar Pelayanan dan SOP
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
-Notulen pelatihan pelayanan publik, Dokumentasi kegiatan pelatihan pelayanan publik
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
-Dokumentasi Fisik SOP Pelayanan, Dokumentasi Digital SOP Pelayanan
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
-Dokumetasi Kegiatan pemberian kompensasi pelayanan
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
- Dokumentasi ruangan-ruangan, Dokumentasi fasilitas umum
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
B
-Dokumentasi dan publikasi inovasi pelayanan
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
-Laporan Hasil Survei pelayanan
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
-Dokumentasi kegiatan, Dokumentasi publikasi hasil survey
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
-Laporan tindak lanjut hasil survey pelayanan
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan