Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI NGAWI
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
- SK Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Kejaksaaan Negeri Ngawi menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani No: KEP 04/M.534/Cs/01/ 2021 tanggal 15 Januari 2021, Undangan rapat pembentukan Tim Kerja, Notulen Rapat Pembentukan Tim Kerja, Dokumentasi Kegiatan
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
- Undangan rapat Pembentukan Tim Kerja, Kreterian Tim Kerja, Notulen Rapat Pembentukan Tim Kerja, Dokumentasi Rapat Pembentukan Tim Kerja
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
- Dokumen Rencana Aksi Pembangunan ZI Menuju WBBM , Buku Saku Pembangunan ZI menuju WBBM
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
-Dokumentasi Sosialisasi Dokumen Rencana Aksi Pembangunan ZI
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
- Dokumentasi tangkap layar media sosial (Web : www.kejari-ngawi.go.id, facebook : Kejaksaan Negeri Ngawi, Instagram : @kejari_ngawi, twitter : @kejaringawi, Youtube : Kejari Ngawi), foto Spanduk, Foto Brosur
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
- Undangan Rapat Evaluasi Pencanangan ZI menuju WBBM, Absensi Kehadiran, Notulen Rapat, Dokumentasi Kegiatan
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
- Undangan rapat monev pembangunan ZI menuju WBBM, Absensi rapat, Notulen Rapat, Dokumentasi Rapat
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
- Undangan rapat hasil evaluasi dan monitoring, Absensi Kehadiran Rapat, Notulen Rapat, Dokumentasi
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
- Dokumentasi Role Model memberikan arahan tertib masuk kantor, Nota Dinas oleh Role Model Tertib Gamjak, dokumentasi role model memberikan solusi terkait permasalahan pembangunan ZI menuju WBBM, Dokumentasi Kegiatan Rapat
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
- SK Agen Perubahan, Dokumentasi Kegiatan Agen Perubahan, Dokumen Rencana Tindak Agen Perubahanm Dokumen Monev rencana tindak agen perubahan
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
- Dokumentasi kegiatan ceramah keagamaan, dokumentasi kegiatan senam pagi, dokumentasi suasana kantor, laporan kegiatan
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
- Dokumentasi rapat keseluruhan koordinator dan anggota tim kerja, dokumentasi rapat pengarahan PPNPN mengenai Pencanangan ZI Menuju WBBM, Notulen Rapat.
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
- Telah dibuat SOP Inovasi yang menyesuaikan Pelayanan di masa Pandemi Covid 19 di seluruh Kegiatan Pelayanan yang dimiliki Kejaksaan Negeri Ngawi diantara nya : SOP Penerima Tamu, SOP Penerimaan surat masuk, SOP pengamanan Kantor, SOP Layanan Tilang, SOP Permohonan Perpanjangan Penahanan, SOP Penerimaan Ijin Besuk, SOP Pelayanan Hukum, SOP Pengaduan masyarakat, SOP Strarbuk, SOP Sidang online Virtual
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
- SOP pusat dan Inovasi telah di terapkan di seluruh kegiatan di Kejaksaan Negeri Ngawi
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
- Evaluasi SOP dilaksanakan setiap 3 bulan sekali dengan menghasilkan SOP Revisi, Notulen Rapat, Dokumentasi
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
- Tangkap layar aplikasi CMS, Tangkap layar aplikasi Sipede, Tangkap layar aplikasi sicana, tangkap layar aplikasi arsys
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
- tangkap layar aplikasi simkari kepegawaian, contoh DRP Jaksa dan Tata Usaha
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
- Foto TV Informasi Daftar Urut Kepegawaian, Tv Informasi Bidang Intelijen, TV informasi Kinerja meliputi prosedur pelayanan pelayanan Kejari Ngawi di PTSP
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
- Rapat evaluasi penggunaan CMS, Sipede, Simkari dan Arsys, notulen rapat
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
-Keterbukaan Informasi Publik yang bisa di akses melalui website www.kejari-ngawi.go.id, facebook : Kejaksaan Negeri Ngawi, Instagram : @kejari_ngawi, twitter : @kejaringawi, Youtube :Kejari Ngawi , No. Hotline 08113731992, KEP-14/M.5.34/Dsb.404/2021 tanggal 01 April 2021 tentang Pejabat Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional di Kejaksaan Negeri Ngawi Tahun 2021
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
-Rapat Monitoring Penggunaan TI dalam menunjang kinerja pelayanan publik
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
-Peta Analisis Jabatan dan Beban Kerja
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
-Surat Perintah Penempatan Pegawai Baru Ke Bidang Teknis
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
-Laporan hasil monev penempatan pegawai baru
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
-Usulan Kepala Kejaksaan Negeri Ngawi ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tentang usul mutasi promosi Pegawai
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
B
-Usulan Kepala Kejaksaan Negeri Ngawi ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tentang usul mutasi promosi Pegawai
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
- Laporan hasil monitoring dan evaluasi mutasi lokal pegawai secara berkala
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
-Laporan Training Need Analysis Kejaksaan Negeri Ngawi
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
-Usulan Pengawai mengikuti DIklat
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
-Laporan hasil Kegiatan Assesment Pegawai
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
-Usulan Diklat yang dibutuhkan Pegawai
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
- Pelaksanaan Pegawai Mengikuti Bimtek SPSE dan Sirup
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
-Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Bimtek SPSE dan Sirup
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
-Renja, SKP Individu Pegawai, Pemahaman POK ke seluruh Kasi, Perjanjian Kinerja
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
-Perjanjian Kinerja, SKP
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
B
-SKP Triwulanan Pegawai, SKP Tahunan Seluruh Pegawai
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
-Pengusulan Pegawai menduduki Jabatan Struktural
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
- Penilaian Buku Biru Waskat, Daftar Absensi Harian (Manual), Laporan Kondisi Pegawai pandemi Covid 19
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
-Tangkap Lyar Simpeg Simkari, Laporan Bulanan Simkari
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
- Dokumentasi Kepala Kejaksaan Negeri Ngawi terlibat dalam penyusunan perencanaan kinerja, notulen, dan laporan hasil rapat
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
-Notulen penyusunan perjanjian kinerja, dokumen perjanjian kinerja, dokumentasi rapat
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
-Laporan hasil pemantuan pada aplikasi E-Monev
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
-dokumen RENSTRA, RENJA, dan PK
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
-dokumen RENSTRA, RENJA, dan PK
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
-Dokumen IKU
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
-indikator kinerja pada Smart
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
- Dokumen Laporan Kinerja
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
-Dokumen laporan Kinerja
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
-Surat Perintah Pegawai Mengikuti pelatihan
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
-Dokumentasi Seminar peningkatan akuntabilitas kinerja, Sertifikasi Bendahara, Sertifikasi PPK
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
- Tangkap layar website www.kejaringawi.go.id tentang anti gratiikasi, tolak korupsi
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
- Laporan tahunan penanganan gratiffikasi, Surat penerima laporan gratifikasi, laporan kegiatan, dokumentasi kegiatan
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
-laporan kegiatan upaya pengendalian intern pemerintah
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
B
-Dokumen Peta Resiko atau benturan kepentingan
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
- Dokumen hasik monitoring peta resiko atau benturan kepentingan
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
- dokumentasi penyampaian dokumen peta resiko atau benturan kepentingan
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
- sarana pengaduan masyarakat, buku agenda pengaduan masyarakat, laporan kegiatan pengaduan masayrakat
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   8
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   1
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   7
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
-laporan monitoring dan evaluasi pengaduan masayarakat
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
-laporan tindak lanjut pengaduan masayarakat
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
-dokumentasi ruang penerimaan laporan, Dokumentasi banner WBS
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
-Surat Perintah pembentukan Unit UPP
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
B
-Laporan Monev WBS
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
B
-Laporan Tindak Lanjut atas Monev WBS
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
-Dokumen peta benturan kepentingan
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
-notulen sosialasisai benturang kepentingan
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
-Laporan kegiatan penanganan benturan kepentingan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
-laporan kegiatan monev benturan kepentingan
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
-laporan tindak lanjut atas evaluasi benturan kepentingan
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
-SOP Pelayanan dan Surat Keputusan Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola SIPPN,standar Pelayanan
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
-Dokumentasi Maklumat Pelayanan, tanggap layar standar pelayanan di media sosial
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
-SOP Pelayanan yang sudah di evaluasi dan di revisi sesuai dengan situasi pandemi Covid 19
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
-Laporan Review SOP dan laporan tindak lanjut terhadap SOP Pelayanan yang di evaluasi, Sarana Pendukung Masa Covid 19
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
-Dokumentasi Kegiatan budaya pelayanan Prima
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
-Tangkapan Laya Informasi Layanan di Media Sosial
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
-Dokumetasi Kegiatan pemberian kompensasi pelayanan
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
-Dokuemtasi Fasilitas Umum dan Dokumentasi Ruangan-Ruangan
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
-Dokumentasi Kegiatan, tangkapan layar, daftar Jejaring Inovasi
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
- Laporan Hasil Survey pelayanan
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
-Tangkap Layar Aplikasi
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
-hasil tindak lanjut survey pelayanan
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan