Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI LAMONGAN
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
-SK Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan Nomor : KEP-67/M.5.36/Cr/02/2021 tanggal 08 Pebruari 2021 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kejaksaan Negeri Lamongan.
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
-Pembentukan Tim dilakukan dengan melibatkan seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Lamongan, sehingga seluruh pegawai dapat memberi masukan dan saran mengenai Pembentukan Tim Kerja tersebut. Melalui rapat Pembentukan Tim Kerja tersebut diperoleh hasil pejabat struktural yang berkompeten dibidangnya untuk membangun Zona Integritas Kejaksaan Negeri Lamongan menuju WBBM.
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
-terdapat Dokumen Rencana Kerja tanggal 15 Pebruari 2021 sebagai pedoman dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBBM
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
-Setiap target yang disusun dalam Dokumen Rencana Kerja mengacu pada Permenpan RB no. 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM dilingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana dirubah dengan Permenpan RB no. 10 tahun 2019 tentang perubahan atas permenpan RB no. 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan Instansi Pemerintah
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
-"sosialisasi dilakukan menggunakan 2 (dua) cara : 1. Digital yaitu melalui menu Reformasi Birokrasi pada website Kejaksaan Negeri Lamongan (www.kejari-lamongan.go.id) 2. Konvensional yaitu melalui buku saku yang di tempatkan pada sekitar Kantor Kejaksaan Negeri Lamongan 3. Pemasangan Banner baik dilingkungan Kantor Kejaksaan Negeri Lamongan maupun dikawasan pelayanan publik"
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
-Seluruh pembangunan Zona Integritas telah dilaksanakan mengacu pada Dokumen Rencana Kerja tanggal 15 Pebruari 2021
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
B
- Dalam pembangunan Zona Integritas pada Kejaksaan Negeri Lamongan dilakukan pelaporan dengan menyusun Laporan Kinerja berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
- Semua hasil monitoring dan evaluasi telah di tindak lanjuti yang di tuangkan dalam laporan hasil monitoring dan evaluasi per tanggal 15 Nopember 2019
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
- Pimpinan pada satuan kerja Kejaksaan Negeri Lamongan memberikan contoh nyata dalam upaya untuk merubah pola pikir dan budaya kerja pada Kejaksaan Negeri Lamongan, seperti : 1. Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan selalu absen kehadiran tepat waktu 2. Pimpinan memiliki buku waskat (buku pengawasan melekat Kajari) 3. Pimpinan berperan aktif dalam kegiatan pembangunan zona integritas.
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
- Agen Perubahan juga telah dibentuk melalui Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan tanggal 10 Pebruari 2021
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
- Beberapa upaya telah dilakukan untuk membangun pola pikir dan budaya kerja diligkungan Kejaksaan Negeri Lamongan seperti: 1. membersihkan area Kantor Kejaksaan Negeri Lamongan untuk memberikan rasa nyaman pada saat bekerja 2. Wall Of Quotes menghiasi beberapa bagian dinding Kejaksaan Negeri Lamongan yang bertujuan untuk mengingatkan para pegawai untuk selalu bekerja secara profesional dan tetap menjaga integritasnya.
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
- Seluruh pegawai pada Kejaksaan Negeri Lamongan terlibat dalam Pembangunan Zona Integritas, bentuk keterlibatan mereka dalam Pembangunan Zona Integritas lebih khususnya untuk menjaga komitmen dan Integritasnya di wujudkan melalui : 1. Penandatanganan Komitmen Bersama 2. Penandatanganan Pakta Integritas dan Penyematan PIN siap menuju WBBM pada seluruh pegawai Kejakasaan Negeri Lamongan, mulai dari pejabat struktural tertinggi (Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan) sampai dengan pegawai level terendah (Pramubakti)
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
- Semua SOP yang ada telah mengacu pada peta proses bisnis, dan telah dilakukan penambahan sesuai dengan layanan yang ada sekarang.
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
- segala bentuk kegiatan dan pelayanan yang ada pada Kejaksaan Negeri Lamongan dilaksanakan berdasarkan SOP yang telah disusun pada masing-masing bidang.
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
- seluruh SOP telah dievaluasi sesuai dengan pelayanan baru yang ada di Kejaksaan Negeri Lamongan, diantaranya : 1. SOP Bidang Pembinaan a) SOP Sub Bagian Pembinaan b) SOP Prosedur Perlayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Kejaksaan Negeri Lamongan 2. SOP Bidang Intelijen a) SOP Penerimaan Tamu Dinas di Lingkungan Kejaksaan Negeri Lamongan b) SOP Laporan dan Pengaduan Masyarakat di Kejaksaan Negeri Lamongan 3. SOP Bidang Tindak Pidana Umum a) SOP Pelayanan Tilang pada Kantor Kejaksaan Negeri Lamongan b) SOP Pelaksanaan Pelimpahan Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II) pada Kantor Kejaksaan Negeri Lamongan 4. SOP Bidang Tindak Pidana Khusus a) SOP Laporan Pengaduan Masyarakat Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Negeri Lamongan 5. SOP Bidang Perdata dan Tata Usaha a) SOP Pelayanan Hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Lamongan b) SOP Bantuan Hukum Dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Lamongan 6. SOP Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Bar
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
B
- Kejaksaan Negeri Lamongan memiliki sistem pengukuran kinerja terpusat dengan memanfaat Tekhnologi Informasi yang disebut dengan CMS SPPT-IT dan EIS yang terpusat dengan Kejaksaan RI
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
B
- Kejaksan Negeri Lamongan telah menggunakan Daskrimti Simkari kepegawaian sebagai sarana tekhnologi informasi yang terpusat dengan kejaksaan RI dan adanya SK Kajari tetang Pengelola Aplikasi Simkari
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
- Beberapa pelayanan publik telah menggunakan perkembangan Tekhnologi Informasi, sehingga pelayanan publik pada Kejaksaan Negeri Lamongan menjadi lebih efektif dan efisien, diantara layanan publik yang menggunakan perkembangan Tekhnologi Informasi adalah: 1. Penerimaan Laporan Pengaduan Tindak PIdana Korupsi secara online Laporan pengaduan Tindak Pidana Korupsi dapat dilakukan secara online dengan mengirim via email ke alamat : Pidsuskejarilamongan@yahoo.co.id 2. Delivery Tilang Pelanggar tilang cukup mengakses Whatsapp / Website petugas kejaksaan dengan format menuliskan nomor tilang, nama, dan alamat. Nantinya petugas kejaksaan akan mengantarkan barang bukti tilang ke alamat tertera.
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
B
- Terdapat laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik dilakukan triwulan
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
- Kejaksaan Negeri Lamongan telah menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik. Masyarakat dapat mengakses Website Kejaksaan Negeri Lamongan untuk dapat mengetahui layanan yang ada pada Kejaksaan Negeri Lamongan. Selain aktif memberikan informasi melalui website, Kejaksaan Negeri Lamongan juga aktif memberikan informasi publik melalui sarana media sosial, diantaranya: 1. Instagram (@kejaksaannegerilamongan) 2. Facebook (Kejaksaan Negeri Lamongan)
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
-Kejaksaan Negeri Lamongan selalu melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
-kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
-kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
-Kejaksaan Negeri Lamongan sudah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
-Kejaksaan Negeri Lamongan telah melakukan mutasi pegawai antar jabatan
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
B
-usulan mutasi jabatan
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
-telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan, guna memperbaiki pola mutasi internal kedepannya
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
-Surat Tugas mengikuti Diklat
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
-Kebutuhan Formasi Pegawai, Peta Jabatan, Data Statistik Pegawai, Proyeksi Kebutuhan Pegawai
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
-Kesenjangan kompetensi pegawai dengan grade kompetensi yang di tetapkan kurang dari 25%
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
-seluruh pegawai pada Kejaksaan Negeri Lamongan memiliki kesempatan/hak yang sama untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
-Kejaksaan Negeri Lamongan melakukan upaya pengembangan kompetensi pegawainya melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, training, dan mentoring
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
B
-Kejaksaan Negeri Lamongan telah melakukan monitoring dan evaluasi hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja per triwulan
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
-seluruh penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja Kejaksaan Negeri Lamongan
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
-seluruh ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya. (SKP Pegawai)
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
-Pengukuran kinerja individu pada Kejaksaan Negeri Lamongan dilakukan secara bulanan (Realisasi SKP)
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
-Hasil penilaian kinerja individu dijadikan sebagai dasar pemberian reward. (Piagam Pegawai Teladan)
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
-"Kejaksaan Negeri Lamongan telah melakukan kebijakan untuk menegakkan aturan disiplin yaitu: 1. Pemberian reward bagi pegawai teladan Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan memberikan reward kepada pegawai teladan, yang diberikan setiap 3 bulan sekali. kriteria pegawai teladan dinilai dari absensi yang tepat waktu, total kehadiran, dan keikut sertaan dalam segala kegiatan kantor termasuk Apel pagi. 2. Pemberian punishment bagi pegawai yang melanggar aturan disiplin bagi pegawai yang sering melanggar aturan disiplin maka akan dikenakan punishment"
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
-screen shoot data aplikasi simkari
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
-penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dilakukan dengan melibatkan pimpinan secara langsung. Sehingga penjabaran dokumen RENSTRA dapat terlaksana dengan baik
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
-Pernyataan Perjanjian Kinerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
-Capaian Kinerja
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
-Renja,Perjanjian KInerja, Capaian Kinerja
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
-Seluruh dokumen perencanaan yang disusun telah berorientasi hasil
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
-Kejaksaan Negeri Lamongan telah memiliki IKU yang ditetapkan organisasi dan membuat IKU tambahan yang sesuai dengan karakteristik Kejaksaan Negeri Lamongan
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
-seluruh indikator kinerja unit kerja telah mencerminkan prinsip SMART (Specific, Measurable, Agreeabel, Realistic, Time-Bonded, Continously Improved). Screen shoot aplikasi E Monev, E Smart dan E Bappenas
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
-Kejaksaan Negeri Lamongan telah menyusun laporan kinerja tepat waktu
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
-seluruh pelaporan kinerja pada Kejaksaan Negeri Lamongan telah memberikan informasi tentang kinerja pegawai.
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
-Kejaksaan Negeri Lamongan berupaya meningkatkan seluruh kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
-Sertifikat Pelatihan
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
-"untuk melakukan pengendalian gratifikasi yang terjadi di lingkungan Kejaksaan Negeri Lamongan, telah dilakukan beberapa upaya diantaranya : 1.CCTV Terintegrasi di area Kantor Kejaksaan Negeri Lamongan Setiap sudut Kantor Kejaksaan Negeri Lamongan dilengkapi dengan CCTV untuk memudahkan Pimpinan melakukan pengawasan terhadap segala aktivitas yang terjadi di Kantor Kejaksaan Negeri Lamongan 2. Public Campaign, Peningkatan Jumlah Banner, Ruang Khusus Penerimaan Tamu, dan Kotak Saran Keempat upaya ini merupakan salah satu dari upaya preventif yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Lamongan untuk menghindari terjadinya Gratifikasi 3. Ruang Khusus Penerimaan Tamu terdapat ruang khusus penerimaan tamu yang berada ditempat yang mudah dipantau oleh pimpinan "
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
-SK Kajari tentang Tim Pengendalian dan Penanganan Gratifikasi KN Lamongan, Banner Gratifikasi
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
-Banner ZI, Banner Gratifikasi
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
B
-Identifikasi Rasiko
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
-Kejaksaan Negeri Lamongan telah melakukan beberapa upaya pengendalian untuk meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang sesuai dengan karakteristik unit kerja
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
-SPI telah di informasikan dan di komunikasikan kepada seluruh pihak terkait
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
-SK Kajari tentang Tim Penanganan Pengaduan, Banner tentang Pengaduan
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   4
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   3
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   1
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
-Laporan Bulanan tentang pengaduan
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
-hasil monitoring dan evaluasi akan disampaikan kepada masing-masing bidang terkait untuk selanjutnya ditindak lanjuti
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
-Kejaksaan Negeri Lamongan telah menerapkan Whistle Blowing System
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
-SK Kajari tentang Petugas Pengaduan
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
-evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System pada Kejaksaan Negeri Lamongan dilakukan setiap bulan
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
-Kejaksaan Negeri Lamongan telah menindaklanjuti seluruh hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
-SK Kajari tentang Penunjukkan Tim Penanganan Benturan Kepentingan
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
-penanganan benturan kepentingan telah di sosialisasikan ke seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Lamongan
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
-SK Kajari tentang Penunjukkan Tim Penanganan Benturan Kepentingan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
-Penanganan Benturan Kepentingan pada Kejaksaan Negeri Lamongan dievaluasi secara berkala oleh unit kerja
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
-Seluruh hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
-SK Kajari tentang Penunjukkan Penanggung Jawab PTSP, SK Petugas PTSP Kejari Lamongan
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
-Kejaksaan Negeri Lamongan telah memaklumatkan seluruh standar pelayanan, serta berinovasi sesuai dengan karateristik Kejaksaan Negeri Lamongan
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
-seluruh pelayanan pada Kejaksaan Negeri Lamongan dilakukan dengan menjunjung tinggi SOP yang sudah ditetapkan oleh satuan kerja, serta telah berinovasi terkait SOP yang sesuai dengan karakteristik unit kerja
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
-Kejaksaan Negeri Lamongan melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga unit kerja berinisiatif melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP yang ada
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
-pada setiap kesempatan Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan menginstruksikan kepada seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Lamongan, baik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat maupun yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat untuk selalu menerapkan budaya pelayanan PRIMA
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
-Adanya informasi pelayanan pada website Kejari Lamongan : www.kejari-lamongan.go.id, sosial media : Instagram @kejaksaannegerilamongan dan Facebook : Kejaksaan Negeri Lamongan
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
-SK Kajari tentang Reward dan Punishment
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
-Terdapat Musholla, Ruang Tunggu Tamu Kajari, Ruang Merokok, Ruang Laktasi, Ruang Tunggu Tamu Terbuka, Ruang Sudut Baca, Toilet Umum, Tempat Parkir Disabilitas dan Khusus Wanita, Ruang Indoor Pelayanan Tilang
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
-Kejaksaan Negeri Lamongan telah memiliki inovasi pelayanan : E Survey, E-Delivery Tilang, E Datun, E BAP Pidsus, E Buku Tamu, E Surat, E-Barang Bukti, E Arsip, E Library, E-Dalang, E-Sinden Ilalang
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
-Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kejaksaan Negeri Lamongan dilakukan secara berkala
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
B
-Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui media papan pengumuman
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
-hasil survei kepuasan akan ditindaklanjuti, sebagai bahan untuk memperbaiki layanan yang ada di Kejaksaan Negeri Lamongan
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan