Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI SAMPANG
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
- SK Kepala Kejaksaan Negeri Sampang Nomor : KEP-34/M.5.37/Cp.2/03/2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kejaksaan Negeri Sampang
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
- Pembentukan Tim dilakukan dengan melibatkan seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Sampang, sehingga seluruh pegawai dapat memberi masukan dan saran mengenai Pembentukan Tim Kerja tersebut. Melalui rapat Pembentukan Tim Kerja tersebut diperoleh hasil pejabat struktural yang berkompeten dibidangnya untuk membangun Zona Integritas Kejaksaan Negeri Sampang menuju WBBM.
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
- Terdapat Dokumen Rencana Aksi sebagai pedoman dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBBM.
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
- Setiap target yang disusun dalam Dokumen rencana aksi mengacu pada Permenpan RB no. 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM dilingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana dirubah dengan Permenpan RB no. 10 tahun 2019 tentang perubahan atas permenpan RB no. 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM dilingkungan Instansi Pemerintah
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
- Sosialisasi dilakukan menggunakan 2 (dua) cara : 1. Digital yaitu melalui menu Reformasi Birokrasi pada website Kejaksaan Negeri Sampang (www.kejari-sampang.go.id) 2. Konvensional yaitu melalui buku saku yang di tempatkan pada sekitar Kantor Kejaksaan Negeri Sampang 3. Pemasangan Banner baik dilingkungan Kantor Kejaksaan Negeri Sampang maupun dikawasan pelayanan publik.
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
B
- Sebagian besar kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
B
- Dalam pembangunan Zona Integritas pada Kejaksaan Negeri Sampang dilakukan pelaporan dengan menyusun Laporan Kinerja berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
B
- Sebagian besar hasil monitoring dan evaluasi telah ditindak lanjuti, yang dituangkan dalam laporan hasil monitoring dan evaluasi
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
- Pimpinan pada satuan kerja Kejaksaan Negeri Sampang memberikan contoh nyata dalam upaya untuk merubah pola pikir dan budaya kerja pada Kejaksaan Negeri Sampang, seperti : 1. Kepala Kejaksaan Negeri selalu absen kehadiran tepat waktu 2. Pimpinan memiliki buku waskat (buku pengawasan melekat Kajari) 3. Pimpinan berperan aktif dalam kegiatan pembangunan zona integritas
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
- Agen Perubahan juga telah dibentuk melalui Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Sampang Nomor : KEP-35/M.5.37/Cr/03/2021 Tanggal 12 Maret 2021
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
- Beberapa upaya telah dilakukan untuk membangun pola pikir dan budaya kerja diligkungan Kejaksaan Negeri Sampang seperti : 1. membersihkan area Kantor Kejaksaan Negeri Sampang untuk memberikan rasa nyaman pada saat bekerja 2. Wall Of Quotes menghiasi beberapa bagian dinding Kejaksaan Negeri Sampang yang bertujuan untuk mengingatkan para pegawai untuk selalu bekerja secara profesional dan tetap menjaga integritasnya.
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
B
- Seluruh pegawai pada Kejaksaan Negeri Sampang terlibat dalam Pembangunan Zona Integritas, bentuk keterlibatan mereka dalam Pembangunan Zona Integritas lebih khususnya untuk menjaga komitmen dan Integritasnya di wujdukan melalui : 1. Penandatanganan Komitmen Bersama 2. Penandatanganan Pakta Integritas pada seluruh pegawai Kejakasaan Negeri Sampang mulai dari pejabat struktural tertinggi (Kepala Kejaksaan Negeri Sampang) sampai dengan pegawai level terendah (Pramubakti)
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
- Semua SOP yang ada telah mengacu pada peta proses bisnis, dan telah dilakukan penambahan sesuai dengan layanan yang ada sekarang.
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
- Segala bentuk kegiatan dan pelayanan yang ada pada Kejaksaan Negeri Sampang dilaksanakan berdasarkan SOP yang telah disusun pada masing-masing bidang
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
- Seluruh SOP telah dievaluasi sesuai dengan pelayanan baru yang ada di Kejaksaan Negeri Sampang, diantaranya : 1. SOP Bidang Intelijen a) SOP Penerimaan Tamu Dinas Dilingkungan Kejaksaan Negeri Sampang b) SOP Laporan dan Pengaduan Masyarakat di Kejaksaan Negeri Sampang 2. SOP Bidang Tindak Pidana Umum a) SOP Pelayanan Tilang pada Kantor Kejaksaan Negeri Sampang b) SOP Pelaksanaan Pelimpahan Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II) pada Kantor Kejaksaan Negeri Sampang 3. SOP Bidang Tindak Pidana Khusus a) SOP Laporan Pengaduan Masyarakat Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Negeri Sampang 4. SOP Bidang Perdata dan Tata Usaha a) SOP Pelayanan Hukum Dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Sampang b) SOP Bantuan Hukum Dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Sampang 5. SOP Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan a) SOP Pengelolaan Barang Bukti Dan Barang Rampasan Pada Kejaksaan Negeri Sampang
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
B
- Kejaksaan Negeri Sampang memilik sistem pengukuran kinerja terpusat dengan memanfaat Tekhnologi Informasi yang disebut dengan CMS SPPT-IT dan EIS yang terpusat dengan Kejaksaan RI
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
B
- Kejaksan Negeri Sampang telah menggunakan Daskrimti Simkari kepegawaian serta CMS Case Manegemen Sistem sebagai sarana tekhnologi informasi yang terpusat dengan kejaksaan RI
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
- Beberapa pelayanan publik telah menggunakan perkembangan Tekhnologi Informasi, sehingga pelayanan publik pada Kejaksaan Negeri Sampang menjadi lebih efektif dan efisien, diantara layanan publik yang menggunkan perkembangan Tekhnologi Informasi adalah : 1. Penerimaan Laporan Pengaduan Tindak PIdana Korupsi secara online 2. E-Tilang Pelanggar tilang cukup mengakses Whatsapp / Website petugas kejaksaan dengan format menuliskan nomor tilang, nama, dan alamat. Nantinya petugas kejaksaan akan mengantarkan barang bukti tilang ke alamat tertera. 4. Tilang Prioritas.
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
B
- Terdapat laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik dilakukan triwulan
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
- Kejaksaan Negeri Sampang telah menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik. Masyarakat dapat mengakses Website Kejaksaan Negeri Sampang untuk dapat mengetahui layanan yang ada pada Kejaksaan Negeri Sampang. Selain aktif memberikan informasi melalui website, Kejaksaan Negeri Sampang juga aktif memberikan informasi publik melalui sarana media sosial, diantaranya : 1. Instagram (kejarisampang) 2. Facebook (Kejari Sampang) 3. Twitter (@KnSampang) 4. Youtube (Kejari Sampang) 5. Website (kejari-sampang.go.id)
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
- Kejaksaan Negeri Sampang selalu melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
- Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
B
- Sebagian besar penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
- Kejaksaan Negeri Sampang sudah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja.
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
- Kejaksaan Negeri Sampang telah melakukan mutasi pegawai antar jabatan
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
- Selain mengikuti pola mutasi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, Kejaksaan Negeri Sampang juga melakukan Assessment yang bertujuan untuk menilai kompetensi dan minat calon pegawai, sehingga nantinya pimpinan dapat mengarahkan calon pegawai tersebut ke bidang yang sesu ai dengan kompetensinya.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
- Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan, guna memperbaiki pola mutasi internal kedepannya.
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
- Kejaksaan Negeri Sampang telah melakukan analisa kebutuhan pelatihan pegawai untuk pengembangan kompetensi.
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
- Pengembangan kompetensi Pegawai pada Kejaksaan Negeri Sampang dilaksanakan dengan mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai.
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
B
- Kesenjangan kompetensi pegawai dengan grade kompetensi yang ditetapkan kurang dari 25%
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
B
- Seluruh pegawai pada Kejaksaan Negeri Sampang memiliki kesempatan/hak yang sama untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
B
- Kejaksaan Negeri Sampang melakukan upaya pengembangan kompetensi pegawainya melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, training, dan mentoring.
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
B
- Kejaksaan Neger Sampang telah melakukan monitoring dan evaluasi hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja per lapbul.
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
- Seluruh penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja Kejaksaan Negeri Sampang.
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
- Seluruh ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya.
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
- Pengukuran kinerja individu pada Kejaksaan Negeri Sampang dilakukan secara bulanan.
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
- Hasil penilaian kinerja individu dijadikan sebagai dasar pemberian reward.
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
- Aturan disiplin pada Kejaksaan Negeri Sampang telah diterapkan, selain itu Kejaksaan Negeri Sampang telah melakukan kebijakan untuk menegakkan aturan disiplin yaitu : 1. Pemberian reward bagi pegawai teladan Kepala Kejaksaan Negeri Sampang memberikan reward kepada pegawai teladan, yang diberikan setiap satu bulan sekali dan di umumkan pada upacara senin minggu pertama. kriteria pegawai teladan dinilai dari absensi yang tepat waktu, total kehadiran, dan keikut sertaan dalam segala kegiatan kantor termasuk Apel pagi. 2. Pemberian punishment bagi pegawai yang melanggar aturan disiplin bagi pegawai yang sering melanggar aturan disiplin maka akan dikenakan punishment.
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
- Melalui DUK Digital informasi kepegawaian dimutakhirkan secara rutin setiap bulan.
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
- Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dilakukan dengan melibatkan pimpinan secara langsung. Sehingga penjabaran dokumen RENSTRA dapat terlaksana dengan baik
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
- Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan penetapan kinerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
- Terhadap pencapaian kinerja dibuat capaian kinerja yang dibuat setiap 6 (enam) bulan sekali
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
- Unit kerja telah memiliki seluruh dokumen perencanaa mulai dari RENSTRA, RENJA, dan penetapan kinerja. Bahkan untuk penetapan kinerja dibuat suatu perjanjian kinerja untuk seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Sampang, mulai dari pelaksana ke kasubsi, kasubsi ke kasi, dan kasi ke kajari.
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
- Seluruh dokumen perencanaan yang disusun telah berorientasi hasil
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
Tidak
- Unit kerja belum mempunyai IKU
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
- Seluruh indikator kinerja unit kerja telah mencerminkan prinsip SMART (Specific, Measurable, Agreeabel, Realistic, Time-Bonded, Continously Improved)
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
- Kejaksaan Negeri Sampang telah menyusun laporan kinerjan tepat waktu
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
- Seluruh pelaporan kinerja pada Kejaksaan Negeri Sampang telah memberikan informasi tentang kinerja pegawai
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
- Kejaksaan Negeri Sampang berupaya meningkatkan seluruh kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
- Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh seluruh SDM yang kompeten di bidangnya
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
- Kejaksaan Negeri Sampang telah melakukan pengendalian gratifikasi dengan cara Peningkatan Jumlah Banner : Peningkatan Jumlah Banner ini merupakan salah satu dari upaya preventif yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Sampang untuk menghindari terjadinya Gratifikasi.
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
- Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan di lingkungan Kejaksaan Negeri Sampang diantaranya : 1.CCTV Terintegrasi di area Kantor Kejaksaan Negeri Sampang Setiap sudut Kantor Kejaksaan Negeri Sampang dilengkapi dengan CCTV untuk memudahkan Pimpinan melakukan pengawasan terhadap segala aktivitas yang terjadi di Kantor Kejaksaan Negeri Sampang 3. Ruang Khusus Penerimaan Tamu : Terdapat ruang khusus penerimaan tamu yang berada ditempat yang mudah dipantau oleh pimpinan dan dilengkapi oleh CCTV yang terkoneksi dengan pimpinan sehingga memudahkan melakukan pemantauan dan pengawasan melekat
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
B
- Unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
B
- Melakukan sosialisasi Apel pagi dan sore untuk menimalisir resiko yang telah diindentifikasikan
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
B
- Kejaksaan Negeri Sampang telah dibangun lingkungan pengendalian dengan cara: 1. Melakukan Sosialisasi Apel pagi dan Sore untuk meminimalisirresiko yang telah diindentifikasi 2. Nota dinas Kajari Kejaksaan Negeri Sampang telah dibangun lingkungan pengendalian dengan cara: 1. Melakukan Sosialisasi Apel pagi dan Sore untuk meminimalisirresiko yang telah diindentifikasi 2. Nota dinas Kajari
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
B
- SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan dengan cara Amouncement larangan pungli dan gratifikasi dengan menggunakan 3 bahasa : a. Bahasa Inggris b. Bahasa Indonesia c. Bahasa Madura
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
- Kejaksaan Negeri Sampang telah mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan, selain itu kejaksaan negeri Sampang juga membuat inovasi untuk kebijakan pengaduan masyarakat, diantaranya : 1. Pengaduan Masyarakat Melalui Surat 2. Pengaduan Masyarakat melalui Media elektronik melalui website, media sosial dan aplikasi perpesanan instan (email) 3. Pos Layanan Hukum Kejaksaan Negeri Sampang
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   1
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   1
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
- Setiap bulan Kepala Kejaksaan Negeri Sampang akan melakukan monitoring dan evaluasi atas laporan pengaduan melalui buku register
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
- Hasil monitoring dan evaluasi akan disampaikan kepada masing-masing bidang terkait untuk selanjutnya ditindak lanjuti
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
- Telah di internalisasi oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sampang
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
- Kejaksaan Negeri Sampang menerapkan seluruh kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan unit kerja
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
- Evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System pada Kejaksaan Negeri Sampang dilakukan setiap bulan
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
B
- Kejaksaan Negeri Sampang melakukan sebagian besar hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
- Kejaksaan Negeri Sampang telah mengidentifikasi/memetakan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
- Penanganan benturan kepentingan telah di sosialisasikan ke seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Sampang
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
- Penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke seluruh unit kerja
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
- Penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi tidak secara berkala oleh unit kerja
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
- Sebagian besar hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
- Kejaksaan Negeri Sampang memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik satuan kerja. Pelayanan pada Kejaksaan Negeri Sampang selalu diawali dengan 3S (Senyum, Salam, Sapa)
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
- Kejaksaan Negeri Sampang telah memaklumatkan seluruh standar pelayanan, serta berinovasi sesuai dengan karateristik Kejaksaan Negeri Sampang
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
- Seluruh pelayanan pada Kejaksaan Negeri Sampang dilakukan dengan menjunjung tinggi SOP yang sudah ditetapkan oleh satuan kerja, serta telah berinovasi terkait SOP yang sesuai dengan karakteristik unit kerja
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
- Kejaksaan Negeri Sampang melakukan review dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga unit kerja berinisiatif melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP yang ada
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
- Pada setiap kesempatan Kepala Kejaksaan Negeri Sampang menginstruksikan kepada seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Sampang ,baik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat maupun yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat untuk selalu menerapkan budaya pelayanan PRIMA
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
- Masyarakat dapat mengakses seluruh informasi pelayanan pada website (kejari-sampang.go.id), sosial media (Instagram @kejarisampang Facebook Kejari Sampang, Youtube Kejari sampang. Selain secara online informasi layanan juga dapat diakses melalui buku saku dan banner yang tersedia diarea Kantor Kejaksaan Negeri Sampang.
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
- Terdapat sanksi bagi pegawai serta kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan sudah diimplementasikan.
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
- Seluruh pelayanan pada Kejaksaan Negeri Sampang sudah dilakukan secara terpadu
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
- Kejaksaan Negeri Sampang telah memiliki inovasi pelayanan yang sebagian besar berbeda dengan unit kerja lain
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
- Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kejaksaan Negeri Sampang dilakukan secara berkala
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
- Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui media papan pengumuman
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
- Hasil survei kepuasan akan ditindaklanjuti, sebagai bahan untuk memperbaiki layanan yang ada di Kejaksaan Negeri Sampang
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan