Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI BANGKALAN
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
SK Pembangunan ZI WBBM Kejari Bangkalan No. KEP-11/M.5.38/Cp.1/03/2021 tgl 16 Maret 2021. Notulen Rapat Penentuan Anggota Tim Pembangunan ZI, tertanggal 15 Maret 2021. Daftar hadir Rapat.
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
SK pembentukan Tim Kerja Pembangunan ZI WBBM No. KEP-12/M.5.38/Cp.1/03/2021 tgl 16 Maret 2021.
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Dokumen Rencana Kerja, tertanggal 16 Maret 2021.Pencananagan pembanguana ZI WBBM 2021 tanggal 07 April 2021, penandatanganan Pakta Integritas, Laporan Pencanangan WBBM.
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Dokumen Rencana Kerja, tertanggal 16 Maret 2021
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Pojoksuramadu.com, surabaya.tribunnews.com, Maduraindepth.com, Bangsaonline.com,advokasi.co, madura.tribunnews.com.
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Seluruh kegiatan Pembangunan WBK/WBBM telah dilaksanakan sesuai dengan rencana / Program Kerja.
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Laporan bulanan Reformasi Birokrasi
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Laporan bulanan Reformasi Birokrasi
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Dokumen Daftar Hadir Pegawai, Mengucapkan TRI KRAMA ADHYAKSA tanpa teks setiap apel (pagi)
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
SK Penetapan Pejabat sebagai agen perubahan Kejari Bangkalan No.KEP-13 /M.5.38/03/2021 tgl 16 Maret 2021
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Motto kerja
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Notulen Rapat Penentuan Anggota Tim Pembangunan ZI, tertanggal 15 Maret 2021 dan Daftar hadir Rapat.
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Peta Proses Bisnis dan SOP Pengambilan Tilang Mudah, Cepat tanpa Pungli, SOP Delivery-Order Barang Bukti Tilang dan Perkara Tindak Pidana Umum / Khusus, SOP Pelayanan dan Bantuan Hukum Online, SOP Penerimaan Tamu, dan SOP Pidsus, SOP Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
SOP Pengambilan Tilang Mudah, Cepat tanpa Pungli, SOP Delivery-Order Barang Bukti Tilang dan Perkara Tindak Pidana Umum / Khusus, SOP Pelayanan dan Bantuan Hukum Online, SOP Penerimaan Tamu, dan SOP Pidsus, SOP Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
SOP Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Aplikasi CMS Pidum-Pidsus, Aplikasi Siap, Aplikasi Kepegawaian Simkari, Media Sosial (Medsos) (Facebook, Instagram, Youtube).
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Web Site Kejari Bangkalan www.kejari-bangkalan.go.id, Wifi, Layar Televisi, CCTV, Computer.
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Web Site Kejari Bangkalan www.kejari-bangkalan.go.id, Wifi, Layar Televisi, Computer, Mesin EDC, ATM, Tablet Android.
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Evaluasi dilakukan per bulan Laporan Reformasi Birokrasi
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Adanya penyediaan sarana TV Informasi / Pojok Informasi, Website, Media Sosial (Medsos) (Facebook, Instagram, Youtube dan twiter ).
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Laporan Bulanan Reformasi Birokrasi
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Peta Jabatan, Formasi Pegawai
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Peta Jabatan, Formasi Pegawai
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
-
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Mutasi Jabatan Internal per bidang sesuai dengan SP Kajari Nomor : 1072/M.5.38/Cp.3/05/2021 tanggal 20 Mei 2021.
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Mutasi Jabatan Internal per bidang sesuai dengan SP Kajari Nomor : 1072/M.5.38/Cp.3/05/2021 tanggal 20 Mei 2021.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
-
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
SP Diklat an. Nurul Zuni Rahmawati, S.kom. sesuai dengan SP Kajari Nomor : 1005/M.5.38/Cp.2/05/2021 tanggal 17 Mei 2021, dan SP Diklat an. Era Aktoria Ramli sesuai dengan SP Kajari Nomor : 1004/M.5.38/Cp.2/05/2021 tanggal 17 Mei 2021, Diklat an. Umu Lathiefah, SH. sesuai dengan sesuai dengan Surat Perintah Kajati Jatim Nomor : 640/M.5/Cp.2/05/2021 tanggal 21 Mei 2021 tentang Diklat Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Angkatan VIII.
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
SP Diklat an. Nurul Zuni Rahmawati, S.kom. sesuai dengan SP Kajari Nomor : 1005/M.5.38/Cp.2/05/2021 tanggal 17 Mei 2021, dan SP Diklat an. Era Aktoria Ramli sesuai dengan SP Kajari Nomor : 1004/M.5.38/Cp.2/05/2021 tanggal 17 Mei 2021, Diklat an. Umu Lathiefah, SH. sesuai dengan sesuai dengan Surat Perintah Kajati Jatim Nomor : 640/M.5/Cp.2/05/2021 tanggal 21 Mei 2021 tentang Diklat Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Angkatan VIII.
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
SP Diklat an. Nurul Zuni Rahmawati, S.kom. sesuai dengan SP Kajari Nomor : 1005/M.5.38/Cp.2/05/2021 tanggal 17 Mei 2021, dan SP Diklat an. Era Aktoria Ramli sesuai dengan SP Kajari Nomor : 1004/M.5.38/Cp.2/05/2021 tanggal 17 Mei 2021, Diklat an. Umu Lathiefah, SH. sesuai dengan sesuai dengan Surat Perintah Kajati Jatim Nomor : 640/M.5/Cp.2/05/2021 tanggal 21 Mei 2021 tentang Diklat Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Angkatan VIII.
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
SP Diklat an. Nurul Zuni Rahmawati, S.kom. sesuai dengan SP Kajari Nomor : 1005/M.5.38/Cp.2/05/2021 tanggal 17 Mei 2021, dan SP Diklat an. Era Aktoria Ramli sesuai dengan SP Kajari Nomor : 1004/M.5.38/Cp.2/05/2021 tanggal 17 Mei 2021, Diklat an. Umu Lathiefah, SH. sesuai dengan sesuai dengan Surat Perintah Kajati Jatim Nomor : 640/M.5/Cp.2/05/2021 tanggal 21 Mei 2021 tentang Diklat Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Angkatan VIII.
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
SP Diklat an. Nurul Zuni Rahmawati, S.kom. sesuai dengan SP Kajari Nomor : 1005/M.5.38/Cp.2/05/2021 tanggal 17 Mei 2021, dan SP Diklat an. Era Aktoria Ramli sesuai dengan SP Kajari Nomor : 1004/M.5.38/Cp.2/05/2021 tanggal 17 Mei 2021, Diklat an. Umu Lathiefah, SH. sesuai dengan sesuai dengan Surat Perintah Kajati Jatim Nomor : 640/M.5/Cp.2/05/2021 tanggal 21 Mei 2021 tentang Diklat Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Angkatan VIII.
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
-
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
SKP seluruh Pegawai
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
SKP seluruh Pegawai
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
SKP seluruh Pegawai
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
SKP seluruh Pegawai
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Melaksanakan Apel Pegawai, Absensi Elektronik (Absen Wajah), Tanda larangan pungli, Memasang aturan disiplin pegawai, Nawa Budaya Malu dan 7 tertib Jaksa Agung RI serta mewajibkan seluruh pegawai hafal pengucapan Doktrin Tri Krama Adhyaksa.
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Foto Sistem Informasi Kepegawaian di Simkari, Foto Papan Control Pegawai, Susunan dan Keadaan Formasi Pegawai pada Kejaksaan Negeri Bangkalan dan DUK Digital.
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Rapat Staf. Dokumen Perjanjian Kinerja Kejaksaan Negeri Bangkalan tahun 2021.
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Dokumen Perjanjian Kinerja Kejaksaan Negeri Bangkalan tahun 2021.
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Emonev Pencapaian Kinerja pada emonev dja (SMART), Emonev Bappemas.
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Rencana strategis Kejaksaan Negeri Bangkalan tahun 2020 - 2024, Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Bangkalan tahun 2020.
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Rencana strategis Kejaksaan Negeri Bangkalan tahun 2020 - 2024, Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Bangkalan tahun 2020.
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kejaksaan Negeri Bangkalan tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja Kejaksaan Negeri Bangkalan tahun 2021.
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Aplikasi Emonev SMART pada Kejaksaan Negeri Bangkalan
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Bangkalan Tahun 2020
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Bangkalan Tahun 2020
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
SK Kajari Nomer : KEP-14,15,16/M.5.38/Cu.3/03/2021 tentang Penetapan pengelolaan keuangan tahun 2021, SK Kajari Nomer : KEP-36/M.5.38/Cu.3/04/2021 tanggal 21 April 2021 tentang Penetapan user pejabat pengguna aplikasi SAKTI, SP Kajari Bangkalan Nomor : PRINT-781/M.5.38/Cp.3/04/2021 tanggal 01 April 2021 tentang penunjukan Plt Kasubbag Pembinaan.
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
SK Kajari Nomer : KEP-14,15,16/M.5.38/Cu.3/03/2021 tentang Penetapan pengelolaan keuangan tahun 2021, SK Kajari Nomer : KEP-36/M.5.38/Cu.3/04/2021 tanggal 21 April 2021 tentang Penetapan user pejabat pengguna aplikasi SAKTI, SP Kajari Bangkalan Nomor : PRINT-781/M.5.38/Cp.3/04/2021 tanggal 01 April 2021 tentang penunjukan Plt Kasubbag Pembinaan.
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Banner Anti Gratifikasi, Kotak Saran, Kegiatan Penyuluhan Hukum terkait pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten bangkalan sesuai SP Kajari Bangkalan Nomor : PRIN- 320/M.5.38/Dti.1/02/2021 tanggal Februari 2021, Dokumentasi kegiatan Penyuluhan Hukum JMS tahun 2021.
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
LHKPN dan LHKASN Pegawai, Laporan Pajak Tahunan pegawai Kejaksaan Negeri Bangkalan tahun 2020.
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Bangkalan Nomor : Kep-35/M.O.38/Cr/04/2021 tanggal 13 April 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (Sippn) Di Kejaksaan Negeri Bangkalan Tahun 2021. Manajemen Risiko, Memerintahkan kepada pejabat struktural untuk melakukan pengisian Buku Waskat (Pengawasan Melekat) secara rutin. Melakukan pemasangan CCTV di lingkungan kantor Kejari Bangkalan.
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Bangkalan Nomor : Kep-35/M.O.38/Cr/04/2021 tanggal 13 April 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (Sippn) Di Kejaksaan Negeri Bangkalan Tahun 2021. Manajemen Risiko, Memerintahkan kepada pejabat struktural untuk melakukan pengisian Buku Waskat (Pengawasan Melekat) secara rutin. Melakukan pemasangan CCTV di lingkungan kantor Kejari Bangkalan.
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
Nota Dinas Kepala Kejaksaan Negeri Bangkalan Nomor : ND. 15/M.5.38/Cp.1/04/2021 tanggal 15 April 2021 prihal Penggunaan Aplikasi Dashboard e-Kepegawaian (e-Dosir), Nota Dinas Kepala Kejaksaan Negeri Bangkalan Nomor : ND. 16/M.5.38/Cp.1/04/2021 tanggal 15 April 2021 prihal Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Persuratan Disposisi Elektronik (SIPEDE).
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
Nota Dinas Kepala Kejaksaan Negeri Bangkalan Nomor : ND. 15/M.5.38/Cp.1/04/2021 tanggal 15 April 2021 prihal Penggunaan Aplikasi Dashboard e-Kepegawaian (e-Dosir), Nota Dinas Kepala Kejaksaan Negeri Bangkalan Nomor : ND. 16/M.5.38/Cp.1/04/2021 tanggal 15 April 2021 prihal Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Persuratan Disposisi Elektronik (SIPEDE).
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Menyediakan layanan pengaduan center yang terdapat di gedung pelayanan dan Website Kejaksaan Negeri Bangkalan.
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   1
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   1
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
-
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
-
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Melalui Website Kejari Bangkalan www.kejari-bangkalan.go.id Facebook, Youtube dan Instagram Kejari Bangkalan, Pemasangan spanduk/Benner.
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
-
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
-
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
-
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
-
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
-
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
-
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
-
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
-
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
SOP Pengambilan Tilang Mudah, Cepat tanpa Pungli, SOP Delivery-Order Barang Bukti Tilang dan Perkara Tindak Pidana Umum / Khusus, SOP Pelayanan dan Bantuan Hukum Online, SOP Penerimaan Tamu, dan SOP Pidsus, SOP Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan.
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Standar pelayanan telah dimaklumatkan, dan diumumkan melalui media Website Kejari Bangkalan www.kejari-bangkalan.go.id
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
SOP Pengambilan Tilang Mudah, Cepat tanpa Pungli, SOP Delivery-Order Barang Bukti Tilang dan Perkara Tindak Pidana Umum / Khusus, SOP Pelayanan dan Bantuan Hukum Online, SOP Penerimaan Tamu, dan SOP Pidsus, SOP Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan.
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
SOP Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan.
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Sosialisasi telah dilakukan melalui Website Kejari Bangkalan www.kejari-bangkalan.go.id dengan menu SI MANJA BANGKIT, dan menjalin kerja sama dengan media (Elektronik, Cetak dan Online)
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Website Kejari Bangkalan www.kejari-bangkalan.go.id dengan menu SI MANJA BANGKIT, Facebook, Youtube dan Instagram Kejari Bangkalan.
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
-
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Gedung Pelayanan Publik Terpadu dan Terpercaya (P2T2) Kejari Bangkalan.
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Pelayanan Ambil Tilang Mudah Cepat Tanpa Pungli, Delivery-Order Tilang, Delivery-Order Barang Bukti Perkara Pidum / Pidsus, Bantuan dan Pelayanan Hukum Online, Posyandu Adhyaksa Mandiri.
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan secara online.
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Website Kejari Bangkalan www.kejari-bangkalan.go.id dan Survey Kepuasan Elektronik.
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
-
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan