Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI PACITAN
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Tim Kerja dibentuk sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Pacitan Nomor: KEP. 4/ M.5.39/Cum/03/ 2021 Tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Di Kejaksaan Negeri Pacitan
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Penentuan anggota Tim Kerja telah sesuai dengan kelompok kerja masing-masing perubahan dan ditentukan melalui rapat yang dihadiri oleh para pejabat struktural dan Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Pacitan
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas WBK Menuju WBBM Tahun 2021 Kejaksaan Negeri Pacitan telah dibuat pada Maret 2021
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Target yang dibuat dalam pembangunan relevan dengan tujuan pembangunan WBK menuju WBBM tahun 2021 sesuai dengan indikator pengukit dan indikator hasil
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Sosialisasi pembangunan WBBM Kejaksaan Negeri Pacitan telah dilaksanakan dengan media website dan media sosial Kejaksaan Negeri Pacitan. Dan pemasangan banner-banner atau spanduk
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Sebagian besar rencana pembangunan WBBM telah dilaksanakan serta sebagian lagi masih dalam proses pelaksanaan
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Terdapat monitoring dan evaluasi dalam tahap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di Kejaksaan Negeri Pacitan
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
B
Hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas telah ditindak lanjuti oleh petugas serta pejabat yang terkait
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Pimpinan selalu berperan sebagai role model dalam pembangunan Zona Integritas WBK menuju WBBM Tahun 2021
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Telah ditetapkan Agen Perubahan Kejaksaan Negeri Pacitan yakni Dian Akbar Wicaksana, S.H., S.Psi. dan Avrilla Eta Cahya Wardani S.T dan berkontribusi terhadap pada unit kerjanya
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Telah dilakukan pembangunan Culture Set dan Mindset dengan memasang himbauan berupa poster dan banner
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Pacitan turut serta dan berperan aktif dalam pembangunan Zona Integritas WBBM 2021
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Pembuatan SOP pada kegiatan utama yang belum ada SOP-nya dari Pusat/Kejaksaan Agung RI dibuat sesuai dengan peta proses bisnis instansi.
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan oleh organisasi.
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
SOP utama dari Pusat/Kejaksaan Agung RI telah dievaluasi dan ditindaklanjuti berupa usulan perbaikan SOP sesuai dengan peta proses bisnis intansi.
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Kejaksaan Negeri Pacitan telah menggunakan teknologi informasi sebagai sistem pengukuran kinerja unit intansi berupa E-PTSP, E-Jaga Desa, Sipede, Simkari, CMS, ARRSys, Halo Jaksa, Bijak-Kejari Pacitan, Admintel, E-Monev dan E-tilang
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Kejaksaan Negeri Pacitan telah menggunakan teknologi informasi sebagai pengukuran kinerja unit instansi melalui pelaporan hasil kinerja dengan menggunakan Aplikasi SIMKARI Kepegawaian
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Pelayanan publik di Kejaksaan Negeri Pacitan telah menggunakan teknologi informasi dengan menggunakan aplikasi dan pembayaran denda tilang melalui mesin EDC sehingga memudahkan pelanggar membayar denda tilang secara non tunai. Kejaksaan Negeri Pacitan juga telah menggunakan Aplikasi E-PTSP untuk mempermudah masyarakat mengenal kejaksaan dan menyampaikan aduan. Aplikasi E-Jaga Desa digunakan sebagai sarana keterbukaan informasi dalam kegiatan penyuluhan di setiap desa di Kabupaten Pacitan...
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi untuk pengukuran kinerja unit dilakukan melalui survei pada aplikasi E-PTSP.
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
-
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Kejaksaan Negeri Pacitan telah melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk keterbukaan informasi publik melalui akun resmi media sosial Kejaksaan Negeri Pacitan (Facebook, Instagram, Youtube, Website)
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu pada peta jabatan yang telah dibuat dan hasil analisis beban kerja (sebanding dengan jumlah pegawai) untuk masing-masing jabatan.
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Seluruh pegawai hasil rekrutmen murni mengacu pada kebutuhan pegawai yang telah disusun perjabatan dan usulan pegawai telah diusulkan ke Kejati.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi guna memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja.
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Kejaksaan Negeri Pacitan telah melakukan mutasi internal sesuai dengan pola rotasi, peta jabatan pegawai, dan analisis beban kerja pegawai.
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Kejaksaan Negeri Pacitan dalam melakukan mutasi pegawai telah memperhatikan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Kejaksaan Negeri Pacitan telah melakukan evaluasi terhadap pola mutasi guna perbaikan kinerja pegawai.
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Kejaksaan Negeri Pacitan sudah melakukan analisa kebutuhan pelatihan pegawai untuk pengembangan kompetensi pegawai.
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
-
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
-
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
-
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Kejaksaan Negeri Pacitan telah melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawainya melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, training dan mentoring.
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Kejaksaan Negeri Pacitan telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja pegawai per tri wulan
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Seluruh penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi sesuai dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Seluruh ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu pada level diatasnya
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Pengukuran kinerja individu pada Kejaksaan Negeri Pacitan dilakukan secara bulanan
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan sebagai dasar untuk pemberian reward kepada pegawai yang memiliki kinerja baik
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
-
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Sistem informasi kepegawaian unit kerja telah diisi secara berkala menggunakan aplikasi SIMKARI
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Seluruh pimpian unit kerja terlibat secara langsung dalam penyususan rencana kerja.
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Seluruh pimpinan unit kerja terlibat secara langsung dalam penyusunan perjanjian kinerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Pimpinan memantau secara langssung penapaian kinerja secara berkala
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Kejaksaan Negeri Pacitan telah membuat dan telah memiliki dokumen perencanaan (Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, dan Penetapan Kinerja)
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Seluruh dokumen perencanaan telah berorientasi hasil dengan DIPA berorientasi dari kinerja masing-masing unit
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Unit kerja memiliki IKU yang telah ditetapkan oleh organisasi
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Seluruh indikator kinerja unit kerja mencerminkan prinsip SMART (Specific, Measurable, Agreeabel, Realistic, Time-Bonded, Continously Improved) sesuai dengan IKU yang ditetapkan Kejaksaan Agung RI
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Kejaksaan Negeri Pacitan telah menyusun laporan kinerja pada E-Monev tepat waktu.
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Seluruh pelaporan kinerja pada Kejaksaan Negeri Pacitan telah memberikan informasi tentang kinerja pegawai.
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Kejaksaan Negeri Pacitan telah berupaya meningkatkan sebagian besar kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja.
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh seluruh SDM yang kompeten di bidangnya
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Banner dipasang pada tempat umum/ yang mudah dilihat tentang arti gratifikasi dan mengupload pada Akun resmi sosial media Kejaksaan Negeri Pacitan
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Banner yang ditaruh pada tempat umum/yang mudah dilihat tentang anti gratifikasi Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tentang Unit Pengendalian Gratifikasi dan Laporan Bulanan Penanganan Pelaporan Gratifikasi
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Kejaksaan Negeri Pacitan telah membuat laporan penyelenggara SPIP, melakukan inspeksi pengawasan,
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
B
Kejaksaan Negeri Pacitan telah melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
Kejaksaan Negeri Pacitan dalam kegiatan pengendalian dengan melakukan inspeksi penguatan pengawasan secara berkala
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
B
Unit kerja telah mengimplementasikan seluruh kebijakan pengasuan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   0
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan dievaluasi secara berkala setiap bulannya
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah di tindak lanjuti oleh unit kerja
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Whistle Blowing System telah di internalisasi di unit kerja
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
Unit kerja menerapkan seluruh kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan membuat inovasi terkait pelaksanaan Whistle Blowing System dengan memasukkan WBS ke dalam sistem E-PTSP.
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System pada Kejaksaan Negeri Pacitan telah dievaluasi secara berkala setiap bulan serta evaluasi oleh masyarakat melalui E-PTSP
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
B
Kejaksaan Negeri Pacitan melakukan sebagian besar hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System yang telah ditindak lanjuti oleh unit kerja
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Kejaksaan Negeri Pacitan telah mengidentifikasi atau memetakan benturan benturan kepentingan tetapi pada seluruh tugas fungsi utama dengan membuat laporan
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Penanganan benturan kepentingan telah disosialisasikan atau diinternalisasikan pada seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Pacitan
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
-
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
Penanganan Benturan Kepentingan telah dievaluasi secara berkala oleh Kejaksaan Negeri Pacitan
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Sebagian besar hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindak lanjuti secara berkala oleh unit kerja
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Kejaksaan Negeri Pacitan memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi dan telah membuat inovasi sesuai dengan karakteristik unit kerja dengan membuat Standar Prosedur Operasional pada setiap bagian dengan tetap memedomi SOP utama organisasi
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Kejaksaan Negeri Pacitan telah membuat maklumat standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan dipasang pada tempat yang strategis
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Seluruh pelayanan pada Kejaksaan Negeri Pacitan menerapkan SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan telah mebuat inovasi terkait SOP sesuai dengan karakteristik unit kerja
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
B
-
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Telah dilaksanakan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan budaya prima pada seluruh pegawai yang memberikan pelayanan
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Seluruh masyarakat dapat mengakses seluruh infromasi pelayanan pada website (https://kejari-pacitan.go.id/), Sosial Media (Instagram: @kejaripacitan, Facebook: Kejari Pacitan, Youtube: Kejari Pacitan). Selain secara online informasi layanan juga dapat diakses melalui poster tersedia diarea Kantor Kejaksaan Negeri Situbondo dan layanan E-PTSP yang dapat diakses di Kantor Kejari Pacitan maupun diakses secara pribadi.
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Terdapat sistem reward dan punishment bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila layanan tidak sesuai dengan standar dan sudah diimplementasikan
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Seluruh pelayanan pada Kejaksaan Negeri Pacitan dilakukan secara terpadu/terintegrasi
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Kejaksaan Negeri Pacitan memiliki inovasi pelayanan yang berbeda dengan unit kerja lain yaitu dengan mendigitalisasi PTSP melalui E-PTSP dan publikasi Jaga Desa dengan E-Jaga Desa
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Survey kepuasan masyarakat pelayanan Kejaksaan Negeri Pacitan dilakukan secara berkala melalui aplikasi E-Survey yang ditempatkan pada Aplikasi E-PTSP
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Hasil survey kepuasan masyarakat diumumkan kepada pegawai saat rapat sebagai bahan evaluasi pelayanan kepada masyarakat
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Hasil survey kepuasan masyarakat aka ditindak lanjuti, sebagai bahan perbaikan layanan yang ada pada Kejaksaan Negeri Pacitan
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan