Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI SITUBONDO
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Tim Kerja dibentuk sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo Nomor: KEP-05/M.5.40/Cr.1/02/2021 Tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Di Kejaksaan Negeri Situbondo
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Penentuan anggota Tim Kerja sesuai dengan kelompok kerja masing-masing perubahan area dan dipilih melalui rapat sesuai dengan nota dinas
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas WBK Menuju WBBM Tahun 2021 Kejaksaan Negeri Situbondo telah dibuat pada tanggal 08 Februari 2021
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Target yang dibuat dalam pembangunan relevan dengan tujuan pembangunan WBK menuju WBBM tahun 2021 sesuai dengan indikator pengukit dan indikator hasil
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Pengelolaan media sosial telah dilakukan dengan menunjuk Tim PPID KN Situbondo sesuai dengan SK Kajari KN Situbondo Nomor: KEP-13/M.5.40/03/2021 tanggal 01 Maret 2021 tentang Penerapan Informasi Publik di Lingkungan Kejaksaan Negeri Situbondo
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Semua kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai ndengan rencana dengan melakukan pelaporan secara Triwulan, dan Pembangunan Infrastruktur Penunjang yang sudah dilakukan antara lain: 1. Perbaikan sarana kamar mandi umum menjadi lebih nyaman dan mengakomodir penyandang disabilitas, 2. Peningkatan kenyamanan aula sebagai tempat pelayanan kepada masyarakat, 3. Menyediakan Ruang Bermain anak, 4. Menyediakan Smoking Area khusus, 5. Akan meningkatkan kenyamanan Gedung Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), 6. Menyediakan ruang laktasi (Ibu Menyusui) yang tergabung dalam poliklinik yang akan lebih ditingkatkan kembali kenyamanannya, 7. Berusaha menghadirkan inovasi baru terkait pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Monitoring dan evaluasi akan melibatkan pimpinan secara berkala setiap bulan, dibuktikan dengan notulensi rapat dan dokumentasi kegiatan.
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Semua catatan atau rekomendasi hasil monitoring evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti oleh setiap anggota sesuai masing-masing pokja.
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Pimpinan selalu berperan sebagai role model dalam pembangunan Zona Integritas WBK menuju WBBM Tahun 2021
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Agen Perubahan dan Pelayanan telah ditetapkan melalui SK Kajari Kejaksaan Negeri Situbondo Nomor: NOMOR: KEP- 9 /M.5.40/03/2021 pada tanggal 01 Maret 2021 tentang Penetapan Agen Perubahan dan Agen Pelayanan dalam Mempertahankan WBK menuju WBBM
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Telah dilakukan pembangunan Culture Set dan Mindset dengan memasang himbauan berupa poster dan banner
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Semua pegawai di Kejaksaan Negeri Situbondo terlibat dalam pembangunan Zona Integritas WBK menuju WBBM Tahun 2021
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Telah dilakukan inventarisir SOP baik pelayanan yang sudah ada pada saat menuju WBK maupun inovasi pelayanan baru pada saat menuju WBBM
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Dalam hal pelaksanaan SOP terkait Tupoksi masing-masing bidang kerja telah dilaksanakan,berkenaan dengan SOP terhadap pelayanan masyarakat telah dinventarisir serta inovasi pelayanan sudah ada SOP bakunya.
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
SOP utama dari Pusat/Kejaksaan Agung RI telah dievaluasi dan ditindaklanjuti berupa usulan perbaikan SOP sesuai dengan peta proses bisnis intansi.
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
B
Kejaksaan Negeri Situbondo telah menggunakan teknologi informasi sebagai sistem pengukuran kinerja unit intansi berupa E-Monev Bappenas, E-Monev SMART, E- Piutang, SISMONTEPRA, CMS, ARRSys,
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Kejaksaan Negeri SItubondo telah menggunakan teknologi informasi sebagai pengukuran kinerja unit instansi melalui pelaporan hasil kinerja dengan menggunakan Aplikasi SIMKARI Kepegawaian dan telah ada innovasi bidang Pembinaan yaitu Bin Corner
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Pelayanan publik di Kejaksaan Negeri Situbondo telah menggunakan teknologi informasi dengan menggunakan aplikasi dan pembayaran denda tilang melalui mesin EDC sehingga memudahkan pelanggar membayar denda tilang secara non tunai.
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
B
Evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi untuk pengukuran kinerja unit dilakukan secara tidak berkala.
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Keterbukaan informasi public telah diterapkan,antara lain penayangan laporan kinerja khir tahun baik di media social maupun dengan cara melakukan press release Capaian Kinerja dengan awak media
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
KN. Situbondo telah melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk keterbukaan informasi publik melalui Akun Resmi Media Sosial KN. Situbondo
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu pada peta jabatan yang telah dibuat dan hasil analisis beban kerja (sebanding dengan jumlah pegawai) untuk masing-masing jabatan
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Penempatan pegawai rekrutmen telah memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi guna memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja.
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Kejaksaan Negeri Situbondo telah melakukan mutasi internal sesuai dengan pola rotasi, peta jabatan pegawai, dan analisis beban kerja Calon Pegawai Negeri Sipil sebagai wujud dari pengembangan karier
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Kejaksaan Negeri Situbondo dalam melakukan mutasi pegawai telah memperhatikan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan. Sistem Mutasi antar jabatan dilaksanakan terpusat di Kejaksaan Agung, dan dalam tahun 2021 telah ada 1 mutasi Jabatan Kepala Seksi Intelijen, Kasubsi Timhum, Kasubsi Barang Rampasan,
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
Tidak
Belum dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dikarenakan kewenangan mutasi berada terpusat di Kejaksaan Agung RI
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Kejaksaan Negeri Situbondo telah melakukan Analisis Beban Kerja serta Assesment Kompetensi Pegawai Untuk pengembangan kompetensi
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Pengembangan Kompetensi pegawai dengan mempertimbangan evaluasi kinerja pegawai yang terdapat pada Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Pada satker Kejari Situbondo tidak terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara kompetensi pegawai dengan standar kompetensi masing-masing jabatan
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Pegawai telah dioptimalkan untuk mengikuti diklat guna pengembangan kompetensinya yaitu a.n pegawai Ivan Praditya Putra, S.H.
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Kejaksaan Negeri Situbondo telah melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada sebagian pegawainya melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, training dan mentoring.
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Kejaksaan Negeri Situbondo merencanakan untuk pelaporan pelaksanaan pembangunan WBBM akan dilaksanakan secara Tahunan.
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Seluruh penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi sesuai dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Seluruh ukuran kinerja individu teah memiliki kesusaian dengan indikator kinerja individu pada level diatasnya
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Pengukuran kinerja individu pada Kejaksaan Negeri SItubondo dilakukan secara bulanan
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan sebagai dasar untuk pemberian reward kepada pegawai yang memiliki kinerja baik
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi berupa buku saku kode etik
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Sistem informasi kepegawaian unit kerja telah diisi secara berkala menggunakan apliaksi SIMKARI data informasi kepegawaianserta telah ada Innovasi di bidang Pembinaan Yaitu Bin Corner
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Seluruh pimpian unit kerja terlibat secara langsung dalam penyususan rencana kerja.
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Seluruh pimpinan unit kerja terlibat secara langsung dalam penyusunan perjanjian kinerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Pimpinan memantau secara langssung penapaian kinerja secara berkala
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Kejaksaan Negeri Situbondo telah membuat dan telah memiliki dokumen perencanaan (Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, dan Penetapan Kinerja)
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Seluruh dokumen perencanaan telah berorientasi hasil dengan DIPA berorientasi dari kinerja masing-masing unit
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Unit kerja memiliki IKU yang telah ditetapkan oleh organisasi Iberpedoman pada IKU tahun 2015-2021
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Seluruh indikator kinerja unit kerja mencerminkan prinsip SMART (Specific, Measurable, Agreeabel, Realistic, Time-Bonded, Continously Improved) sesuai dengan IKU yang ditetapkan Kejaksaan Agung RI
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Kejaksaan Negeri Situbondo telah menyusun laporan kinerja pada E-Monev tepat waktu
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Seluruh pelaporan kinerja pada Kejaksaan Negeri Situbondo telah memberikan informasi tentang kinerja pegawai
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Sudah dilakukan upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja dengan mengikutsertakan dalam kegiatan sosialisasi maupun pelatihan
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh seluruh SDM yang kompeten di bidangnya
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Banner dipasang pada tempat umum/ yang mudah dilihat tentang arti gratifikasi dan mengupload pada Akun resmi sosial media Kejaksaan Negeri Situbondo
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Unit kerja mengimplementasikan pengendalian gratifikasi sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pengendalian gratifikasi melalui website Lapor!
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
B
Belum ada inovasi terkait lingkungan pengendalian terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sementara berpedoman pada PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
B
Belum ada inovasi terkait penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi sementara berpedoman pada PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP.
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
Kejaksaan Negeri Situbondo dalam kegiatan pengendalian dengan melakukan inspeksi penguatan pengawasan secara berkala
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
C
Belum ada pihak terkait yang mendapatkan informasi dan komunikasi mengenai SPI
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Terkait kebijakan pengaduan masyarakat telah dilakukan inovasi berupa aplikasi layanan pengaduan masyarakat dan whistle blowing system yang terkoneksi dengan jaringan tim saber pungli
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   10
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   4
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   6
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Sudah ada laporan monitoring dan evaluasi tim internal, dimana pelaporan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat dilaksanakan secara Bulanan melalui Lapbul Bidang Intelijen
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Pengaduan masyarakat tersebut akan diteruskan kepada Bidang Intelijen guna ditelusri serta diklarifikasi guna menentukan langkah mengenai tindak lanjut berikutnya.
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Whistle Blowing System telah di internalisasi di unit kerja
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
B
Telah dilakukan inovasi berupa aplikasi layanan pengaduan masyarakat dan whistle blowing system yang terkoneksi dengan jaringan tim saber pungli
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Sudah ada laporan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System, dimana pelaporan monitoring dan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System dilaksanakan secara Semesteran
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
C
Belum ada hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System yang akan ditindaklanjuti oleh satuan kerja
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Kejaksaan Negeri Situbondo telahtelah diimplementasikan ke seluruh unit kerja dengan cara menyedikan ruang konseling
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Penanganan benturan kepentingan telah disosialisasikan atau diinternalisasikan pada seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Situbondo
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan ke seluruh unit kerja dengan cara menyedikan ruang konseling
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
Penanganan Benturan Kepentingan telah dievaluasi secara berkala oleh Kejaksaan Negeri Situbondo
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Seluruh hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindak lanjuti secara berkala oleh unit kerja
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Kejaksaan Negeri Situbondo memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi dan telah membuat inovasi sesuai dengan karakteristik unit kerja dengan membuat Standar Prosedur Operasional pada setiap bagian dengan tetap memedomi SOP utama organisasi
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Seluruh standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait maklumat standar pelayanan dengan menggunakan media banner, spanduk dll
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Dalam hal pelaksanaan SOP terkait Tupoksi masing-masing bidang kerja telah dilaksanakan, akan tetapi berkenaan dengan SOP terhadap pelayanan masyarakat akan dinventarisir kembali karena sebagian kecil dari inovasi pelayanan masih belum ada SOP bakunya
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
C
Belum dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
C
Telah dilakukan sosilisasi dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Seluruh masyarakat dapat mengakses seluruh infromasi pelayanan pada website (https://kejari-situbondo.kejaksaan.go.id/), Sosial Media (Instagram: @KejariSitubondo, Facebook: JariSitu, Twitter: @KejariSitubondo, TikTok: @KejariSitubondo, Youtube: KejariSitubondo). Selain secara online informasi layanan juga dapat diakses melalui poster tersedia diarea Kantor Kejaksaan Negeri Situbondo
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Terdapat sistem reward dan punishment bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila layanan tidak sesuai dengan standar dan sudah diimplementasikan
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu yang bertempat di ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan gedung tilang
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Sudah ada kurang lebih 20 inovasi terkait pelayanan public baik pelayanan elektronik maupun non elektronik pada waktu WBK dan 18 Inovasi baru terkait pelayanan publik
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Survey kepuasan masyarakat pelayanan Kejaksaan Negeri Situbondo dilakukan secara berkala yang ditempatkan pada PTSP
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Hasil survey kepuasan masyarakat diumumkan kepada pegawai saat rapat sebagai bahan evaluasi pelayanan kepada masyarakat
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Hasil survey kepuasan masyarakat aka ditindak lanjuti, sebagai bahan perbaikan layanan yang ada pada Kejaksaan Negeri Situbondo
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan