Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI TANJUNG PERAK
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Surat Keputusan Nomor KEP-13/M.5.43/03/2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang Perubahan Tim Kerja Pembangunan ZI mempertahankan WBK menuju WBBM
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Melalui Rapat pembentukan Tim
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Dokumen rencana aksi
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Dokumen rencana aksi
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Foto Website, instagram, facebook, Twitter, youtube, brosur
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
B
Rapat evaluasi rencana pembangunan ZI
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
B
Rapat evaluasi rencana pembangunan ZI
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
B
Rapat tindak lanjut evaluasi rencana pembangunan ZI
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Surat Keputusan Nomor KEP-12/M.5.43/03/2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang Penetapan Role Model dalam rangka Pembangunan ZI mempertahankan WBK menuju WBBM
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Surat Keputusan Nomor KEP-14/M.5.43/03/2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang Penetapan Agen Perubahan dalam rangka Pembangunan ZI mempertahankan WBK menuju WBBM
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Dokumentasi pelaksanaan Pelatihan Pelayanan Prima, Pelatihan P3K dan siraman rohani secara vicon
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
B
Rapat Tim kerja pembangunan ZI untuk menentukan layanan unggulan
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Foto SOP Pertolongan Pertama Kedaruratan Tamu, SOP Praktek Kerja Industri bagi Siswa Magang, DLL
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
sudah dilaksanakan dan terus melalkukan inovasi sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pelayanan
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
seluruh SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Foto aplikasi CMS, sipede,Foto Grafik Sosial Media
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Foto Simkari (Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Aktif melakukan updating Sistem Informasi Kepegawaian dengan memanfaatkan TI untuk melengkapi kebutuhan administrasi kepegawaian)
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Foto Simarak
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Rapat Pemanfaatan Teknologi Informasi
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Sprint Pejabat Pengelola Informasi
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Rapat Monitoring keterbukaan Informasi Publik
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Foto dokumen penyetaraan jabatan
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
B
Foto Surat Perintah CPNS sesuai dengan rencana kebutuhan pegawai.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Foto dokumen rencana dan pencapaian setiap minggu
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Foto Surat Perintah Rotasi Pegawai diKejaksaan Negeri Tanjung Perak
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Foto Surat Usulan Mutasi Umar Syarief
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi lokal terkait performa kinerja secara berkala dan berkelanjutan
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
-Foto Surat Perintah untuk mengikuti Diklat
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
B
Foto Disposisi Pegawai untuk mengikuti Diklat an Dewi Kusumawati
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Foto Dokumen Assesment sekuriti
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Foto Surat Perintah untuk mengikuti Diklat an Selvi
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Foto Pelatihan Pelayanan Prima, Pelatihan P3K
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Foto laporan penerapan aplikasi an Bintang Olga
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Foto Rencana Kerja Mingguan, Perjanjian Kinerja, SKP, IKU,
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Foto Perjanjian Kinerja, SKP
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Foto Perjanjian Kinerja Kasi, SKP
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Foto Perjanjian Kinerja Kasi, SKP, Laporan Rencana dan Capaian Kerja perminggu
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Foto Buku Biru, Buku Waskat, Absensi Deteksi Wajah
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Foto Simkari, Labul
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Foto Rapat rencana aksi
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Foto Rapat penyusunan IKU
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Foto rencana Kerja Mingguan dan Pencapaian
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Foto Dokumen Renstra, IKU, PK
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Foto Dokumen Renstra, IKU, PK
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Foto IKU
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
B
Foto IKU
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Foto Rencana Kerja dan pencapaian mingguan
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Foto Rencana Kerja dan pencapaian mingguan
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Foto Sprint an Umi Hanik dan Anisya
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Foto kegiatan diklat
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Foto Media Sosial Lapor Gratifikasi "Ngopio Rek"
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Foto Petugas Penerima Laporan gratifikasi
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Foto Surat Perintah SPIP
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
B
Foto Peta Resiko
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
B
Foto slogan Gratis
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
B
Foto Lapor Gratifikasi
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
B
Foto Hotline Pengaduan
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   0
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Foto Laporan Tindak Lanjut Pengaduan
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Foto Laporan Tindak Lanjut Pengaduan
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Foto Ruang Penerimaan Laporan
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
Foto Aplikasi Whistle Blowing System
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Foto Media Sosial Lapor Gratifikasi "Ngopio Rek"
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
Foto Rapat Tindak Lanjut WBS
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
B
Foto Peta Benturan Kepentingan
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Foto Hotline Pengaduan
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Foto PTSP menangani Benturan Kepentingan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
Rapat Benturan Kepentingan
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Foto SOP Benturan Kepentingan
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Foto SOP PTSP Online
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Foto Maklumat Pelayanan
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Foto SOP Pertolongan Pertama Kedaruratan Tamu
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
B
Foto ruang pelayanan hukum, ruang tahap II, Parkir dan drop off difabel, ruang nursery, ruang bermain anak, poliklinik
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Foto Pelatihan Pelayanan Prima
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Foto Informasi Website
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Foto pegawai teladan, piagam
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Foto PTSP, kursi roda untuk disabilitas, parkir khusus tamu, parkir disabilitas, alat cek suhu tubuh, banner protokol kesehatan, fasilitas cuci tangan
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Foto Sprint Satgas P3K
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Foto alat survei
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Foto diagram survei
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Foto diagram survei
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan