Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI BATU
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Ya, Tim telah dibentuk di dalam unit kerja yaitu melalui Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Batu Nomor: KEP - 32 / M.5.44/Cr.5/05/2021 Tanggal 3 Mei 2021 perihal Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kejaksaan Negeri Batu menggantikan SK Kepala Kejaksaan Negeri Batu Nomor: KEP - 10/M.5.44/Cr.5/02/2021 Tanggal 17 Februari 2021 Tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Kejaksaan Negeri Batu Tahun 2021.
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Pembentukan Tim dilakukan melalui prosedur/mekanisme yang jelas dan mewakili seluruh unsur dalam unit kerja. Pembentukan Tim dilakukan dengan melibatkan seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Batu sehingga seluruh pegawai dapat memberi masukan dan saran mengenai Pembentukan Tim Kerja tersebut. Melalui rapat Pembentukan Tim Kerja tersebut diperoleh hasil pejabat struktural yang berkompeten dibidangnya untuk membangun Zona Integritas Kejaksaan Negeri Batu menuju WBK dan WBBM.
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Ya, Kejaksaan Negeri Batu sudah memiliki dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas.
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Semua target-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM. Setiap target yang disusun dalam Dokumen Rencana Kerja mengacu pada Permenpan RB No. 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana dirubah dengan Permenpan RB No. 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas permenpan RB No. 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah.
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Telah dilakukan pengelolaan media/aktivitas interaktif yang efektif untuk menginformasikan pembangunan ZI kepada internal dan stakeholder secara berkala. Sosialisasi dilakukan menggunakan 2 (dua) cara : 1. Digital yaitu melalui website Kejaksaan Negeri Batu (http://kejari-batu.kejaksaan.go.id/), melalui instagram (instagram.com/kejaribatu), melalui facebook (https://www.facebook.com/kejaksaannegeribatu/), maupun melalui twitter (twitter.com/kejaribatu) dan juga melalui pemutaran video pembangunan ZI WBK Kejaksaan Negeri Batu di videotron di beberapa titik di Kota Batu. 2. Secara konvesional yaitu melalui pemasangan banner di lingkungan Kantor Kejaksaan Negeri Batu dan juga melalui penyampaian materi pembangunan ZI (internalisasi) pada setiap pertemuan
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Bahwa setiap kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai rencana dan pembangunan ZI tahun 2021 masih terus berjalan
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Monitoring dan evaluasi melibatkan pimpinan dan dilakukan secara berkala. Evaluasi dan Monitoring pertama telah dilaksanakan pada 12 Maret 2021. Evaluasi kedua telah dilaksanakan pada 25 Mei 2021 di aula vidcon Kejaksaan Negeri Batu. Evaluasi yang ketiga yaitu pada tanggal 7 Juni 2021. Dan evaluasi keempat telah dilaksanakan pada 15 Juni 2021
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Semua catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Pimpinan pada satuan kerja Kejaksaan Negeri Batu memberikan contoh nyata dalam upaya untuk merubah pola pikir dan budaya kerja pada Kejaksaan Negeri Batu, seperti : 1. Pimpinan selalu absen kehadiran tepat waktu 2. Pimpinan berperan aktif dalam kegiatan pembangunan zona integritas 3. Pimpinan telah menjadi role model dengan mengikuti kegiatan yang ada,seperti Apel pagi/sore 4. Pimpinan menjadi pembina apel
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Agen perubahan telah ditetapkan dan berkontribusi terhadap perubahan pada unit kerjanya. Sudah ditetapkan Agen Perubahan sebagaimana Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Batu Nomor : KEP- 13/M.5.44/Cr.5/03/2021 tanggal 11 Maret 2021 tentang Penetapan Agen Perubahan (Agent Of Change) di lingkungan Kejaksaan Negeri Batu.
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Beberapa upaya telah dilakukan untuk membangun pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Kejaksaan Negeri Batu seperti : 1. membersihkan area Kantor Kejaksaan Negeri Batu untuk memberikan rasa nyaman pada saat bekerja 2. Wall Of Quotes menghiasi beberapa bagian dinding Kejaksaan Negeri Batu yang bertujuan untuk mengingatkan para pegawai untuk selalu bekerja secara profesional dan tetap menjaga integritasnya.
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Semua anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Seluruh pegawai pada Kejaksaan Negeri Batu terlibat dalam Pembangunan Zona Integritas, bentuk keterlibatan mereka dalam Pembangunan Zona Integritas lebih khususnya untuk menjaga komitmen dan integritasnya diwujudkan melalui : 1. Penandatanganan Komitmen Bersama 2. Penandatanganan Pakta Integritas 3. Pembuatan yel-yel dan banner yang melibatkan pegawai Kejaksaan Negeri Batu 4. Memberikan ide dan merealisasikan berbagai inovasi-inovasi setiap bidang terkait pelayanan Kejaksaan Negeri Batu
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Semua SOP unit telah mengacu pada peta proses bisnis dan juga telah melakukan inovasi pada SOP yang telah diterapkan
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
SOP telah diterapkan dan sebagian telah dicetak dan ditempel di tempat-tempat layanan dan di website Kejaksaan Negeri Batu
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
SOP telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Kejaksaan Negeri Batu sudah menggunakan teknologi informasi sebagai sistem pengukuran kinerja unit seperti menggunakan CMS pada bidang pidsus dan pidum, SIPEDE, E-TILANG, E-PNBP, E-RPL, SIMKARI, E-MONEV, E-TAMU, SIBAKTI, E-SURVEY, E-CUTI, E-REGISTER pada bidang Bin dan Pidsus, SIDATA (Sistem Aplikasi Data Proses Perkara Pidum), KESERSIP (Kemudahan Seacrhing Arsip), SIPETIR (Sistem Pemeriksaan yang Terintegrasi ke Pimpinan), Papan kontrol penanganan perkara bidang Pidsus
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Kejaksaan Negeri Batu telah menggunakan teknologi informasi sebagai operasionalisasi manajemen SDM yaitu melalui Aplikasi E-DOSIR dan SIMKARI Kepegawaian. Kejaksaan Negeri Batu juga menyediakan file sharing untuk upload data pegawai, digitalisasi papan kontrol KGB, E-Cuti pegawai. Selain itu, Kejaksaan Negeri Batu juga menggunakan CMS pada bidang pidsus dan pidum, SIPEDE, E-TILANG, E-PNBP, E-RPL, E-MONEV, E-TAMU, SIBAKTI, SIREBON, E-SURVEY, E-REGISTER pada bidang Bin dan Pidsus, SIDATA (Sistem Aplikasi Data Proses Perkara Pidum), KESERSEIP (Kemudahan Seacrhing Arsip), SIPETIR (Sistem Pemeriksaan yang Terintegrasi ke Pimpinan), Papan kontrol penanganan perkara bidang Pidsus
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Pelayanan publik di Kejaksaan Negeri Batu telah menggunakan teknologi informasi seperti JCO (Jaksa Contact Online), pelayanan hukum virtual,E-Tilang (pelayanan tilang online), E-DOSIR, SIMKARI, SIPEDE untuk register persuratan, SIBAKTI, dan juga melalui informasi melalui website yang bisa diakses oleh publik melalui http://kejari-batu.kejaksaan.go.id/, facebook Kejaksaan Negeri Batu, twitter @kejaribatu, instagram @kejaribatu dan youtube Kejaksaan Negeri Batu
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Kejaksaan Negeri Batu telah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan IT dalam pengukuran kinerja unit. Operasional SDM, dan pemberian layanan kepada publik yaitu melalui undangan rapat Nomor : B-485/M.5.44/Cr.5/03/2021 hal evaluasi pemanfaatan IT dan sosialisasi inovasi di bidang IT pada Kejaksaan Negeri Batu
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Kejaksaan Negeri Batu telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) yaitu Kasi Intel Edi Sutomo, S.H., M.H melalui SK Kajari Nomor: Kep-19 /M.5.44/Cr.5/03/2021. Kejaksaan Negeri Batu juga telah menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik melalui website Kejaksaan Negeri Batu (http://kejari-batu.kejaksaan.go.id/), juga aktif memberikan informasi publik melalui sarana media sosial, diantaranya : 1. Instagram (instagram.com/kejaribatu 2. facebook (https://www.facebook.com/kejaksaannegeribatu/), maupun melalui twitter (twitter.com/kejaribatu), dan juga melalui youtube Kejaksaan Negeri Batu
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Kejaksaan Negeri Batu telah melakukan evaluasi dan monitoring secara rutin terhadap pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik yang dilakukan melalui tv monitor, website, mall pelayanan publik, media sosial yaitu facebook, instagram, youtube dan pemberitaan yang memuat di media-media online dengan cara melihat jumlah like dan komentar. untuk mall pelayanan public evaluasi dilakukan dengan melihat isian buku tamu yang di dalamnya memuat jumlah pengunjung
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Kejaksaan Negeri Batu telah menyusun analisis kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja yang Telah dilakukan usul kebutuhan pegawai terkait jabatan -jabatan seuai peta jabatan yang masih kosong, sesuai Surat usulan Kepala Kejaksaan Negeri Batu Nomor : ND-24/M.5.44/Cp/03/2021 tanggal 15 Maret 2021 hal hasil anlisis beban kerja untuk masing-masing jabatan
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Telah dilaksanakan penempatan pegawai hasil rekrutmen sesuai pada jabatan yang tertera pada SK yang bersangkutan, diantaranya SK Jaksa Agung Nomor: KEP-I-3704/C.4.3/01/2021 menetapkan Fahmi Abdullah Arif dengan jabatan Pranata Barang Bukti pada Kejaksaan Negeri Batu dan melalui surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Batu Nomor: 154/M.5.44/Cp.3/02/2021 menempatkan Fahmi Abdullah Arif sebagai CPNS Pranata Barang Bukti pada Seksi Pengelolaan Barang Bukti
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Terkait penempatan pegawai sesuai kompetensinya, telah dilakukan rapat monitoring pada tanggal 12 Maret 2021 hal ini guna mengetahui sejauh mana kinerja pegawai dan apakah perlu mengembangkan wawasan pegawai dengan cara merotasi / mutasi antar bidang untuk lebih meningkatkan skill dan pengetahuan pegawai terkait bidang-bidang lain.
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Telah dilakukan mutasi Internal antar bidang guna melakukan pengembangan karier kepada pegawai yang bersangkutan, sesuai Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Batu Nomor : Print - 184 /M.5.44/Cp.3/03/2021 tanggal 23 Februari 2021 a.n Ranny Diajeng Purnamasari Jaksa Fungsional pada Seksi Datun agar melaksanakan tugas sebagai Jaksa fungsional pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Batu
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Bahwa dalam pola mutasi internal telah dilakukan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki pada masing-masing pegawai sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Batu Nomor : Print - 35 /M.5.44/Cp.3/01/2021 pada 18 Januari 2021
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Terkait penempatan pegawai sesuai kompetensinya, telah dilakukan rapat monitoring pada tanggal 12 Maret 2021 hal ini guna mengetahui sejauh mana kinerja pegawai dan apakah perlu mengembangkan wawasan pegawai dengan cara merotasi / mutasi antar bidang untuk lebih meningkatkan skil dan pengetahuan pegawai terkait bidang-bidang lain.
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Dalam melakukan pengembangan kompetensi, Kejaksaan Negeri Batu telah melakukan beberapa kegiatan diantaranya : 1. in house training 2. Mengikuti kegiatan seminar baik secara offline maupun virtual yang berkaitan dengan peningkatan kualitas SDM 3. Dinamika kelompok 4. Expose perkara
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Telah diusulkan untuk mengikuti kegiatan yang dapat menambah kompetensi pegawai diantaranya pengusulan diklat pegawai yaitu melalui nota dinas Nomor : ND-19/M.5.44.1/Cp.1/03/2021 tanggal 16 Maret 2021 hal usulan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) pada pegawai Kejaksaan Negeri Batu
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Bahwa dalam pengusulan sudah sesuai dengan kompetensi pegawai dalam implementasi pada kegiatan pekerjaan yang bersangkutan. Yaitu melalui SP Kepala Kejaksaan Negeri Batu Nomor : Print - 475/M.5.44/Cp.2/05/2021 yang memerintahkan M. Fahmi Mirza Barata Kepala Subseksi Eksekusi dan Eksaminasi pada seksi tindak pidana umum Kejaksaan Negeri Batu untuk mengikuti diklat terpadu sistem peradilan pidana anak (SPPA) angkatan VI, VII, VIII Tahun 2021
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Sudah diberikan hak kepada masing-masing pegawai untuk memperoleh kesempatan mengembangkan wawasan dengan mengikuti serangkaian diklat dan sosialisasi yang dilaksanakan baik di intern Kejaksaan Maupun di luar Kejaksaan sebagaimana diklat untuk CPNS Tahun 2019 di kejaksaan negeri batu, diklat bendahara penerima, diklat bendahara pengeluaran, maupun diklat untuk para jaksa
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Bahwa dilaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan pengetahuan pegawai, dengan cara : 1. Mengeluarkan Surat Perintah Untuk mengikuti Inhouse training/ diklat/ Sosialisasi 2. Melaksakanakan ekspose perkara bersama serta dinamika kelompok
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Telah dilakukan evaluasi terkait hasil pengembangan kompetensi dengan cara melakukan pengecekan terhadap kinerja pegawai yang telah mengikuti pengembangan kompetensi apakah kinerjanya lebih baik atau sebaliknya, bahwa dari hasil evaluasi pimpinan menetapkan kinerja pegawai dimaksud lebih baik dan lebih trampil dalam menerapkan wawasan yang telah didapat.
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Bahwa setiap awal tahun masing-masing pegawai membuat SKP serta pembuatan perjanjian kinerja yang dilaksanakan antara Kasi dengan Kajari dan Kajari dengan Kajati.
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Bahwa dalam penilaian kinerja telah dilaksanakan sesuai dengan keadaan sesuai dengan indikator kinerja individu pegawai yang termuat dalam SKP dan perjanjian kinerja
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Kejaksaan Negeri Batu telah melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik Bukti dukung : Buku Jurnal harian dan penyerapan anggaran bulanan.
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Bahwa dalam pemberian reward kejari batu menilai dengan cara melihat sejauh mana target yang telah ditetapkan dalam SKP telah dipenuhi, SKP digunakan sebagai dasar karena terdapat target kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan masing-masing pegawai.
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
1. Telah dilakukan pengisian buku biru (WASKAT) pada masing-masing bidang 2. Telah menerbitkan Surat Teguran tertulis terhadap pegawai yang melakukan Indisipliner sesuai Surat Kepala Kejaksaan Negeri Batu Nomor : R-63/M.5.44/Cp.1/06/2019 tanggal 24 Juni 2019; 3. Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Batu Nomor : KEP-10/M.5.44/Cp.1/06/2019 tanggal 24 Juni 2019 terkait pemberian teguran tertulis pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin; 4. Telah membuat laporan terhadap pegawai Kejaksaan Negeri Batu yang tidak masuk Kantor / kerja tanpa ada keterangan yang sah Sesuai Surat Nomor : R-95/M.5.44/Cp.3/07/2019 tanggal 08 Juli 2019. 5. Pelaksanaan apel pagi dan sore secara rutin 6. Disiplin absensi 7. Disiplin masuk kerja
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
1. Update data pegawai pada papan Daftar Urut Kepangkatan, Papan Gaji Berkala dilaksanakan setiap ada perubahan; 2. Update data kepegawaian pada aplikasi SIMKARI dilakukan secara berkala, baik terkait foto sesuai gamjak, pengisian nilai SKP, penilaian terkait Angka Kredit Jaksa
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Ya. Pimpinan dan seluruh pegawai terlibat langsung dalam penyusunan perencanaan/rencana kerja Kejaksaan Negeri Batu
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Pimpinan memimpin langsung rapat penyusunan penetapan kinerja yang mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU). Pimpinan memberikan arahan tetang target kerja. Penadatangan perjanjian kerja disaksikan oleh seluruh pegawai
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Bahwa Kajari senantiasa memantau dan melakukan evaluasi terkait percepatan kinerja secara berkala yang diantaranya telah dilakukan rapat evaluasi terkait evaluasi pembangunan wilayah bebas dari korupsi pada Kejaksaan Negeri Batu sesuai Notulen Rapat tanggal 12 Maret 2021
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Kejaksaan Negeri Batu telah membuat dokumen RENSTRA, RENJA dan Perjanjian Kinerja pada setiap tahun
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Sebagaimana yang telah diuraikan dalam dokumen RENSTRA, RENJA, serta dokumen Perjanjian Kinerja yang telah berorientasi hasil, dimana terdapat target hasil yang hendak dicapai satker Kejaksaan Negeri Batu
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Bahwa dalam pembuatan RENSTRA, RENJA, serta Perjanjian Kinerja telah ditetapkan indikator kinerja utama, sebagai target prioritas kinerja yang dilaksanakan Kejaksaan Negeri Batu sebagai pengembangan efektifitas layanan. Bukti Dukung : Dipa Kejaksaan Negeri Batu tahun 2021 berikut POKnya dan revisi anggaran
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Bahwa indokator kinerja Kejaksaan Negeri Batu telah sesuai dengan Specific: mampu menyatakan sesuatu secara definitif (tidak normatif), tidak bermakna ganda, relevan dan khas/unik dalam menilai serta mendorong kinerja suatu unit/pegawai. Measurable: mampu diukur dengan jelas dan jelas cara pengukurannya. Agreeable: disepakati oleh pemilik IKU dan atasannya. Realistic: merupakan ukuran yang dapat dicapai dan memiliki target yang menantang. Time-bounded: memiliki batas waktu pencapaian. Continously Improved: kualitas dan target disesuaikan dengan perkembangan strategi organisasi dan selalu disempurnakan. yang mana dapat dilihat pada tercapainya atas target-target utama dalam dokumen RENSTRA, RENJA, maupun Perjanjian Kinerja satker.
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Dokumen Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Batu telah dibuat pada setiap tahun untuk dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk dapat diteruskan ke Kepala Kejaksaan Agung sebagai Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Batu
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Bahwa didalam LKJ telah memberikan informasi tentang kinerja yang telah dicapai pada Kejaksaan Negeri Batu
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Dilakukan upaya dalam meningkatkan kapasitas SDM yang dapat dilakukan dengan cara sosialisasi, pelatihan, diklat dan lain-lain. Seperti Membuat Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Batu kepada Pegawai untuk melakukan sosialisasi, pelatihan, maupun diklat guna peningkatan kapasitas SDM
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Bahwa pengelolaan akuntabilitas kinerja telah dilaksanakan oleh SDM yang berkompeten sebagaimana penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan telah sesuai dengan apa yang diamanatkan Perpres No.7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satker Pengelola APBN
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Pembuatan Banner larangan Pungli dan Anti Gratifikasi yang terpasang di lingkungan Kejaksaan Negeri Batu serta telah dilakukan sosialisasi terkait public campaign larangan pemberian gratifikasi pada media sosial yang dimiliki Kejaksaan Negeri Batu secara berkala
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Pembuatan kotak saran / pengaduan yang diletakkan di Kantor Kejaksaan Negeri Batu dan juga layanan pengaduan dan pengaduan masyarakat secara online melalui website Kejaksaan Negeri Batu. Membuat nota dinas kepada seluruh pegawai tentang larangan gratifikasi. Serta membuat surat kepada wali kota dan pimpinan vertikal di kota Batu untuk tidak memberikan gratifikasi kepada pegawai Kejaksaan Negeri Batu
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Kejaksaan Negeri Batu telah membentuk lingkungan pengendalian yaitu melalui Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Batu nomor : KEP-34/M.5.44/Cr.5/05/2021 tentang penetapan tim manajemen risiko di lingkungan Kejaksaan Negeri Batu
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
B
Ya. Kejaksaan Negeri Batu telah melakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan.
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
B
Sebagian besar Kejaksaan Negeri Batu dalam melaksanakan tugasnya dengan membuat akta pengawasan melekat
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
Dalam melaksanakan SPI Kejaksaan Negeri Batu telah mensosialisikan kepada pihak-pihak terkait, baik melalui media sosial website, instagram, youtube, facebook, twitter maupun berbagai poster dan benner yang terpasang didalam dan diluar kantor Kejari Batu
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Bahwa dalam rangka pengaduan masyarakat Kejaksaan Negeri Batu memanfaatkan fasilitas media sosial melalui fitur layanan pengaduan masyarakat maupun dengan cara datang langsung ke kantor Kejaksaan Negeri Batu.
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   2
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   2
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   2
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Kejaksaan Negeri Batu telah melakukan monitoring dan evaluasi baik secara insidentil maupun berkala terhadap tindaklanjut atas laporan pengaduan masyarakat
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Seluruh hasil monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti dengan dilaporkannya hasil kegiatan terhadap laporan pengaduan masyarakat
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Sudah dilakukan internalisasi WBS melalui Nomor : B-552/M.5.44/Cr.5/03/2021 tanggal 12 Maret 2021 mengenai rapat sosialisasi dan internalisasi pengelolaan WBS di Kejaksaan Negeri Batu. Dan juga telah dipasang banner / flyer di dalam lingkungan kantor terkait mekanisme Whistle Blowing System
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
Satker telah menerapkan kebijakan whistle blowing system dengan membentuk unit perlindungan pelapor (UPP) sesuai dengan SP Kejaksaan Negeri Batu nomor : Print - 339/M.5.44/Cr.5/03/2021
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Telah dilakukan evaluasi atas penerapan WBS dengan cara membuat dokumen laporan rapat evaluasi WBS yang dilaksanakan secara berkala
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
Dari hasil evaluasi dalam rapat, penerapan WBS telah ditindak lanjuti dengan pembuatan dokumen laporan
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Bahwa terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama yaitu melalui SK Kepala Kejaksaan Negeri Batu Nomor : KEP - 22 / M.5.44/ Cr.5/03/2021 Tentang penetapan tim penanganan benturan kepentingan di lingkungan Kejaksaan Negeri Batu
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Sudah dilakukan internalisasi mengenai benturan kepentingan melalui Nomor : B-550/M.5.44/Cr.5/03/2021 tanggal 12 Maret 2021 mengenai rapat sosialisasi dan internalisasi benturan kepentingan di Kejaksaan Negeri Batu
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Bahwa terkait penanganan benturan kepentingan telah diimplementasikan dengan cara jika ada jaksa yang ditunjuk menangani perkara ternyata perkara tersebut ada hubungan/kepentingan dengan jaksa tersebut maka jaksa tersebut harus mengundurkan diri dan diganti dengan jaksa yang lain
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
Bahwa terkait benturan kepentingan pada setiap bulan dilakukan rapat evaluasi, yang mana dalam rapat di laksanakan di ruang Kajari untuk dapat meminimalisir benturan-benturan kepentingan yang dapat terjadi atas kebijakan yang dijalankan Kejaksaan Negeri Batu
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Bahwa dari hasil rapat evaluasi benturan kepentingan telah ditindak lanjuti masing--masing kasi untuk lebih meningkatkan koordinasi antar bidang guna meminimalisir benturan benturan kepentingan.
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Bahwa telah ditetapkan kebijakan standar pelayanan yang diberikan kejaksaan negeri batu yakni dengan membuat SOP yang sesuai
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Telah dibuatkan maklumat pelayanan dan inovasi layanan-layanan yang inovatif sebagai penunjang pelayanan.
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Telah dibuat berbagai SOP dalam pelaksanaan kinerja kejaksaan negeri batu yang diantaranya, SOP Pelayanan Tamu, SOP pengambilan tilang, SOP antar jemput Saksi Pidsus, SOP PTSP, SOP Kenaikan gaji berkala, SOP Surat Masuk, dll
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Bahwa telah dilakukan evaluasi dan monitoring atas SOP yang telah dibuat untuk dapat diperbaiki, ditambah SOP-SOP baru yang lebih inovatif
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Telah dilakukan sosialisasi SOP pelayanan publik kepada seluruh pegawai khususnya kepada pegawai yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Bahwa informasi terkait layanan kepada masyarakat kejari batu memanfaatkan media sosial untuk mempermudah masyarakat mendapatkan layanan, diataranya terdapat fitur informasi pelayanan masyrakat, klinik pelayanan hukum, pengembalian barang bukti, PTSP melalui aplikasi website yang dapat di akses oleh masyarakat. Selain itu informasi dapat diakses melalui facebook, twitter, youtube, dan instagram
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Bahwa terkait dengan pemberian reward dan punishment bagi pelaksana layanan maka bagi pelaksana layanan yang baik akan diberi reward berupa piagam penghargaan sebagai pelaksana layanan terbaik. Sedangkan yang tidak melaksanakan layanan dengan baik, akan diberikan sanksi berupa teguran lisan/tertulis untuk meningkatkan pelayanan. Bagi penerima layanan yang tidak mendapat layanan dengan baik dan melaporkan kepada Kajari maka akan diberikan kompensasi berupa makan siang gratis berupa kupon makan siang gratis di Kantin Kejaksaan Negeri Batu dan yang membayar voucher tersebut dibebankan pada penanggungjawab / koordinator pelaksana pelayanan
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Telah dibuat PTSP untuk mengintegrasikan layanan secara terpadu
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Bahwa Kejaksaan Negeri Batu telah membuat inovasi-inovasi diantarantanya 1. Layanan antar BB gratis (ARJUNA) 2. Layanan jemput BB gratis 3. SIMPATISAN Batu (Sistem Pelayanan Tilang Kejaksaan Negeri Batu) 4. Pelayanan dan konsultasi hukum di Mall Batu Town Squate (BATOS) 5. Layanan konsultasi hukum virtual 6. E-Register Pidsus 7. JCO (Jaksa Contact Online) 8. SI PETIR (Sistem Pemeriksaan yang Terintegrasi Pimpinan pada bidang Pidsus 9. Digitalisasi papan kontrol penanganan perkara pidsus 10. SIDATA (sistem Aplikasi Data Proses Perkara Pidum) 11. KESERSIP (Kemudahan Searching Arsip pidum) 12. Jaksa Masuk Sekolah 13. Jaksa Sahabat Guru 14. Jaksa Sahabgat Petani 15. Jaksa Sahabat Pemuda 16. Jaksa Menyapa (Podcast) 17. Jaksa Jaga Desa 18. Jaksa Sahabat Jurnalis 19. Jaksa Sayang Anak 20. Jaksa Peduli Wisata 21. Penerangan Hukum Online
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Bahwa survey layanan masyarakat dapat di akses pada website Kejari Batu, dan di lobby PTSP melalui aplikasi E-Survey
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Bahwa hasil poling survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka melalui website Kejari Batu.
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Bahwa dari hasil tanggapan atas survey kepuasan masyarakat telah dilakukan tindak lanjut untuk dapat lebih meningkatkan layanan terhadap masyarakat
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan