Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI KABUPATEN MADIUN
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Ya telah dibentuk unit kerja pembangunan zona integritas menuju wbbm pada tanggal 08 Februari 2021 dengan Surat Keputusan nomor KEP-01/M.5.46/Cr.5/02/2021, Daftar Hadir Rapat, Notulen Rapat, Dokumentasi Kegiatan
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
telah dilakukan rapat untuk pemilihan tim kerja zona integritas yang telah disesuaikan dengan kompetensi dan kemampuan pada bidang masing-masing sehingga dapat ditetapkan anggota Tim Kerja Zona Integritas Tahun 2021, tertera dalam lampiran surat keputusan nomor KEP-01/M.5.46/Cr.5/02/2021 pada tanggal 08 Februari 2021
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
terdapat dokumen pedoman rencana kerja tahun 2021
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
menggunakan pedoman rencana kerja tahun 2021
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
media yang digunakan dalam mensosialisasikan pembangunan WBBM diantaranya yaitu youtube, facebook dan instagram
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
B
belum dilakukan evaluasi secara keseluruhan, namun pembangunan infrastruktur penunjang terus dikembangkan dan terus mengupayakan untuk melakukan inovasi baru yang terkait dengan pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
B
sedang dilakukan evaluasi oleh satker
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
B
sedang dilakukan evaluasi oleh satker dan akan segera ditindaklanjuti
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
ya pimpinan memberi teladan nyata.
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
telah ditetapkan agen perubahan, tertera pada lampiran KEP-07/M.5.46/Cr.5/02/2021 pada tanggal 18 Februari 2021
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
B
telah dilakukan sosialisasi/ internalisasi tentang budaya kerja dan peningkatan pelayanan prima yang disampaikan saat apel pagi pada setiap hari senin
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
B
diadakakan koordinasi oleh kajari berserta para kasi bidang masing-masing
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
masing-masing unit telah membuat SOP dan inovasi yang mengacu pada peta proses bisnis khususnya untuk pelayanan publik dan untuk menuju wbbm
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
telah diterapkan SOP dan inovasi terkait tupoksi masing-masing bidang
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
B
dilakukan evaluasi terhadap seluruh SOP Inovasi pelayanan
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
C
belum ada sistem pengukuran kinerja berupa sasaran kinerja pegawai
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
terdapat operasionalisasi managemen SDM yang menggunakan teknologi informasi secara terpusat yaitu simkari, e-office, e-lapdu, sipede
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
pelayanan publik telah menggunakan teknologi informasi dan juga akan terus melakukan inovasi pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
laporan monitoring dilakukan dan evaluasi tim internal dilakukan pada setiap bulan
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
telah terdapat pejabat pengelola informasi publik (PPID) dan telah mengupdate seluruh informasi pada media yang telah tersedia pada kejaksaan negeri madiun.
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
selalu melakukan monitoring dan evaluasi serta menindaklanjuti hasil evaluasi yg telah didapatkan
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
seluruh jabatan struktural telah terisi
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
hasil penempatan pegawaisesuai dengan kebutuhan jabatan SK
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
penempatan pegawai rekrutmen telah memenuhi kebutuhan jabatan dalam satker dan memberikan pebaikan terhadap kinerja dari unit kerja
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
telah dilakukan usulan formasi jabatan di bidang datun, bidang pembinaan, bidang pidana khusus, dan bidang pidana umum
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
sistem mutasi antar jabatan dilaksanakan terpusat di kejaksaan agung
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
belum dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dikarenakan kewenangan mutasi berada terpusat di kejaksaan agung
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Dokumentasi kegiatan wawancara capeg
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
B
output capaian kinerja
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
pada satker kejaksaan negeri kabupaten madiun tidak terdapat kesenjangan
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
pegawai telah dioptimalkan untuk mengikuti diklat guna pengembangan kompetensinya
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
pegawai telah dioptimalkan untuk mengikuti diklat guna pengembangan kompetensinya melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja, tetapi direncamnakan untuk pelaporan pelaksanaan pembangunan wbbm yang dilakukan setiap bulan
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
penetapan kinerja indivudu telah dilakukan dalam sasaran kinerja pegawai ysng telah disesuaikan dengan kinerja satker
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
sasaran kinerja individu telah dilakukan dalam sasaran kinerja pegawai telah disusun berdasarkan indikator kinerja individu
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
pengukuran kinerja individu dalam sasaran kinerja pegawai disusun dalam masa periodik satu tahun yang akan dikonversi ke dalam penilaian prestasi ki
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
hasil penilaian kinerja individu akan ditindak lanjuti dengan pemberian reward maupun punishment
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
diterapkan bagi seluruh pegawai kejaksaan negeri kabupaten madiun dengan pengawasan penggunaan finger print
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
unit kerja telah dimutakhirkan langsung terpusat di kejaksaan agung melalui sistem simkari, sinori, e-office, e-pakde, alikasi ptsp, aplikasi wbs, aplikasi survey pelayanan publik, e-buku tamu, e-dosir
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Dokumentasi Kegiatan, Petikan DIPA dan Target PNBP
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
KEP Penetapan IKU, Dokumentasi Kegiatan
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Dokumentasi Kegiatan Kajari, rapat dan apel
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Screenshot RENJA Zona Integritas
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Target PNBP, LABUL Pembinaan
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Kep IKU
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Dokumentasi IKU dan SMART
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Screenshoot bukti kirim LABUL
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Kep IKU
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Dokumentasi kegiatan diklat keuangan
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
SK Pengelola keuangan dan sertifikasi
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Dokumentasi ruangan UPG, screenshot instagram facebook
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Rapat paripurna dan Dokumentasi kegiatan
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
B
Dokumentasi alur pengendalian, alur laporan pengaduan
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
Dokumentasi SPIP. Vicon, rapat SPIP dengan Kejagung
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
B
Dokumentasi kegiatan rapat maturisasi SPIP
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
Screenshot media sosial penkum
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Kotak saran, dokumentasi kegiatan laporan pengaduan, capture google maping
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   4
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   2
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   1
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Dokumentasi kegiatan rapat, notulen, hasil tindak lanjut pengaduan
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Rekapitulasi pengaduan SPRINT STAN LAPOR
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Rapat Daftar hadir, Screenshot WBS di Website
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
B
Screenshot WBS di Website dan ruangan pelaporan pengaduan
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
rapat, notulen WBS
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
rekapitulasi tampilan
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
B
Kep Benturan Kepentingan
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
dokumentasi kegiatan
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
rapat paripurna dan foto kegiatan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
dokumentasi kegiatan rapat rapat, monev, labul
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
labul
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
kep standar pelayanan
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
maklumat pelayanan
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
SOP
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
B
Screenshot kep review
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
B
in house training
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
web site dan media sosial
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
B
brosur
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
ptsp dan mall pelayanan publik
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
percepatan pelayanan tilang berupa drive thru tilang dan pengambilan tilang manual, serta drive thru barang bukti
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
kep tim survei pelayanan foto hasil pelayanan publik
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
B
website indeks pelayanan publik
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
indeks pelayanan publik
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan