Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI KOTA KEDIRI
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
-Kep-05/M.5.13/Cr.1/02/2021 tgl 4 Pebruari 2021 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan ZI
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
-Notulen Rapat dan Foto Pembentukan Tim
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
-sudah di buatkan dokumen rencana kerja
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
-iya telah dibuat target-target prioritas
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
-sudah tersosialisasikan melalui Media Sosial dan lainnya
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
B
-Iya sudah melaksanakan
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
-sudah melaksanakan monitoring dan evaluasi
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
-telah melaksanakan tindal lanjut hasil monitoring dan evaluasi
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
-Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri Bapak Sofyan S. SH. MH. menjadi Role Model dalam pelaksanaan Pembangunan WBk/WBBM
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
-Sudah ditunjuk Agen Perubahan dengan kriteria dan pemilihan yang selektif dan telah dikeluarkan SK penunjukan Agen Perubahan
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
-telah melaksanakan sosialisasi pembangunan untuk meningkatkan Kinerja dan pola pikir untuk memberikan Pelayanan yang terbaik
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
B
-sudah mempunyai slogan dan yel-yel untuk membakar semangat kerja, banner dan poster di pasang di kantor dan di Medsos
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
-Terdapat arsip SOP yang telah ditetapkan dari Kejaksaan Agung dan kemudian dibuat SOP inovasi untuk mempermudah pelayanan publik seperti SOP (Pengambilan Tilang, Pengambilan Barang Bukti, Pelayanan Hukum, Penerimaan Tamu, Penerimaan Surat di PTSP, dll)
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
-Telah diterapkan, disosialisasikan, sebagian telah diinformasikan melalui media sosial dan telah di cetak
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
-Dokumentasi berupa foto, absensi peserta rapat, data notulensi rapat Monev SOP dan surat undangan,
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
-Sudah diciptakan E-Office dari pusat (CMS, SIPEDE, E-TILANG, E-PIUTANG, E-RPL, E-DOSIR, SIMKARI) dan inovasi dari satker (Simaskotri, E-IZIN, INDERAADHYAKSA, dsb)
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
-Sudah diciptakan E-Office dari pusat (CMS, SIPEDE, E-TILANG, E-PIUTANG, E-RPL, E-DOSIR, SIMKARI) dan inovasi dari satker (Simaskotri, E-IZIN, INDERAADHYAKSA, dsb)
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
-E-PTSP, website yang dikelola oleh admin, sosial media yang aktif, dan WA Center (+62 815-1500-1601)
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
-Dokumentasi berupa foto, absensi peserta rapat, notulensi, dan undangan rapat
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
-Telah aktif menggunakan sosial media dan website untuk memberikan informasi kepada publik yang dikelola oleh admin masing-masing
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
-Dokumentasi berupa foto, absensi peserta rapat, notulensi, dan undangan rapat
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
-telah dibuatkan peta jabatan untuk mempermudah dalam analisis beban kerja untuk masing-masing pegawai
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
-penempatan pegawai telah disesuaikan dengan bidang disiplin ilmu masing-masing dan kebutuhan tiap bidang seperti contoh (dari pranata barang bukti ditempatkan di PB3R, dll)
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
-Dokumentasi dalam bentuk foto, hasil rapat berupa notulensi, absensi, dan undangan monev
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
- terdapat rapat yang membahas tentang hasil kinerja pegawai sehingga dapat dilakukan mutasi antar jabatan sesuai dengan pengembangan karier pegawai
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
-telah mengikuti pola mutasi peta jabatan dengan memperhatikan kompetensi pegawai
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
-Dokumentasi dukung dalam bentuk foto, hasil rapat berupa notulensi, absensi, dan undangan monev
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
- sudah diadakan training untuk pengembangan kompetensi pegawai seperti informasi beasiswa, training pelayanan budaya prima, pelatihan pengawal tahanan dll
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
- semua rencana pengembangan kompetensi mempertimbangkan kinerja seperti petugas PTSP, tilang, Satpam diberikan pelatihan Budaya Prima
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
- melalui rapat dinamika kelompok, tidak ditemukan kesenjangan kompetensi pegawai
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
- seluruh pegawai memiliki kesempatan untuk mengikuti diklat sesuai dengan bidang kompetensi masing-masing
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
- training pelayanan budaya prima, pelatihan pengawal tahanan, pelatihan cms, dll
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
- Dokumentasi dukung dalam bentuk foto, hasil rapat berupa notulensi, absensi, dan undangan monev
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
- terdapat dokumen perjanjian kinerja
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
- telah terdapat kesesuaian kinerja individu dengan indikator kinerja yang terdapat pada dokumen perjanjian kinerja
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
-
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
- terdapat reward per 3 bulan untuk pegawai yang memiliki kinerja terbaik untuk menjadi pegawai teladan
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
- terdapat absen wajah, pelaksanaan kegiatan dinas secara virtual, reward pegawai teladan, katakata motivasi dll
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
- terdapat informasi pegawai secara berkala
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
- Terdapat maklumat pelayanan, pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan perenacanaan
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
- pimpinan terlibat secara langsung dalam pembuatan perjanjian kerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
- pimpinan melakukan pemantauan pencapaian secara berkala, terdapat renja dan renstra
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
- sudah terdapat dokumen perencanaan kerja yang telah lengkap
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
- dokumen perencanaan telah berorientasi pada hasil
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
- telah memiliki IKU
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
- seluruh indiaktor unit kerja telah SMART
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
- Renja dan renstra telah disusun tepat waktu
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
- pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
-terdapat monev penguatan akuntabilitas kinerja
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
- terdapat monev penguatan akuntabilitas kinerja
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
- terdapat unit pengendalian gratifikasi dan telah dilakukan public campaign secara berkala
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
- terdapat unit pengendalian gratifikasi dan telah dilakukan public campaign secara berkala
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
- telah dibangun lingkungan pengendalian, terdapat monev resiko SPIP, pembentukan satuan tugas SPIP, terdapat peta resiko SPIP
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
- terdapat peta resiko SPIP
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
- terdapat monev resiko SPIP, pembentukan satuan tugas SPIP,
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
- telah diinformasikan kepada seluruh pihak terkait, terdapat monev
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
- terdapat lapdu, laporan monev tindak lanjut, laporan tindak lanjut, monev pengaduan masyarakat, nodis pengaduan masyarakat, pengaduan masyarakat secara online, pengaduan masyarakat ofline, dan tindak lanjut pengaduan masyarakat
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   6
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   2
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   3
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
- laporan monev tindak lanjut, laporan tindak lanjut, monev pengaduan masyarakat
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
- terdapat laporan monev tindak lanjut, laporan tindak lanjut, monev pengaduan masyarakat
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
-
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
-
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
-
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
-
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
- terdapat dokumen identifikasi potensi benturan kepentingan, nodis penanganan benturan kepentingan
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
- telah disosialisasikan kepada para pegawai tentang penanganan benturan kepentingan, dokumen identifikasi potensi benturan kepentingan, nodis penanganan benturan kepentingan
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
- telah diimplementasikan melalui dokumen identifikasi potensi benturan kepentingan, nodis penanganan benturan kepentingan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
- terdapat monev penanganan benturan kepentingan, dokumentasi, absensi dan notulensi
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
- telah terdapat monev penanganan benturan kepentingan, dokumentasi, absensi dan notulensi
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
- terdapat kebijakan standar pelayanan yang meliputi SOP pelayanan dan inovasi, telah ditunjuk pejabat SIPPN
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
- standar Pelayanan telah dimaklumatkan
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
- terdapat SOP standar pelayanan di setiap bidang
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
-telah dilakukan Review standar pelayanan dan SOP
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
- terdapat pelatihan pelayanan budaya prima untuk petugas pelayanan seperti PTSP, Petugas Tilang, Petugas Keamana, dll.
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
- pelayanan dapat diakses secara mudah melalui website kejari kota kediri http://kejari-kediri.go.id/, instagram kejaksaan, facebook, call canter, dll
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
- terdapat reward bagi pelaksana layanan dan kompensasi, melalui maklumat pelayanan
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
- telah terdapat sarana layanan terpadu
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
-terdapat SOP inovasi layanan seperti SOP tilang, SOP antar Barang Bukti, SOP antar jemput saksi, SOP Perawatan Barang Bukti dll
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
- telah dilakukan survey setiap melakukan pelayanan
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
- hasil survey dapat diakses secara terbuka melalui website kejari kota kediri http://kejari-kediri.go.id/
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
- telah dilakukan monev terhadap hasi survey yang nantinya digunakan untuk perbaikan pelayanan
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan