Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI KOTA MADIUN
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
-Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Madiun tentang Tim Kerja Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di Kejaksaan Negeri Kota Madiun No. : KEP-06/M.5.14/Cr.1/01/2021 tanggal 05 Januari 2021
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
-adanya undangan untuk rapat pembentukan Tim Kerja Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di Kejaksaan Negeri Kota Madiun
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
- Adanya rencana kerja pelaksanaan pencanangan dalam menuju Zone intergitras (ZI) Menggunakan pedoman rencana kerja tahun 2021 dengan mempertahankan manajemen perubahan yang sudah ada dan lebih meningkatkan kualitas pelayanan publik;
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
- Sudah ditentukan target prioritas dalam proses pembentukan zone intergritas (ZI)Menggunakan pedoman rencana kerja tahun 2021 dengan mempertahankan manajemen perubahan dan lebih meningkatkan kualitas pelayanan publik.
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
-mekanisme dan media dalam mensosialisasikan diantaranya dengan disampaikan melalui rapat, apel, dan media sosial kantor seperti website, facebook, twitter, instagram, media cetak, media online, chanel youtube serta melalui program kegiatan di stake holder
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
-Rencana kegiatan pembangunan Zone integritas telah dilakukan sesuai jadwal yang dibuat diantaranya dilakukan pelaporan, Pembangunan Infrastruktur Penunjang antara lain: Pembuatan rambu-rambu penunjuk arah, Ruang integritas untuk pelayanan tamu, Loket pelayanan Tilang, Sarana dan Prasarana Terpadu Satu Pintu (PTSP), Media informasi visual pada PTSP dan masing-masing bidang, Alat survey kepuasan pelayanan, Fingerprint untuk absensi pegawai; Perbaikan sarana kamar mandi penyandang disabilitas; Menyediakan tempat smoking area; Menyediakan Ruang Laktasi dan Poliklinik; Menyediakan Ruang Unit Pelayanan Gratifikasi, Menyediakan Ruang tunggu yang nyaman; Berusaha melakukan inovasi baru terkait pelayanan yang bersentuhan dengan masyarakat. Keterangan : data pendukung berupa foto terkait pembangunan tersebut.
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
-Catatan evaluasi dari kegiatan telah dilakukan evaluasi untuk pencapaian rencana kegiatan dilaksanakan secara berkala minimal setiap satu minggu sekali dengan bukti undangan, notulensi, absensi, dan foto
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
-Bahwa hasil monev dari pimpinan satker telah ditundaklanjuti oleh masing-masing pokja. bukti dukung: berita acara pelaksaan monitoring dan evaluasi
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
-Pimpinan telah memberi contoh dalam pelaksanaan nilai-nilai organiasasi seperti melaksanakan 7 tertib (tertib administrasi, anggaran, peralatan, perkantoran, disiplin kerja, kepegawaian, moral)
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
- Telah ditunjuk 2 (dua) pegawai yang menjadi role model agen perubahan yaitu sdri Riska Diana, SH dan sdr. Mahfut Dwi Jayanto, SH dengan Surat Keputusan Kepala kejaksaan negeri Kota Madiun KEP: 07/M.5.14/Cu.2/02/2021 tanggal 29 Januari 2021
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
-untuk perubahan pola pikir pegawai maka telah dilakukan siraman rohani sebanyak 2 kali setiap bulannnya bagi seluruh pegawai, pegawai tidak boleh menerima tamu selain di ruang integritas, pelaksaan tugas dan fungsi sesuai SOP yang ditetapkan, telah dilakukan inhouse training tentang tatacara pelayanan prima
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
telah dibuat slogan (BEKERJA DENGAN NURANI DAN MELAYANI DENGAN SABAR) dan yel-yel dalam rangka pencanangan Zona Integritas, turut terlibat dalam penyusunan SOP, penandatanganan pakta integritas dan perjanjian bersama
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Telah dilaksanakan SOP : pelayanan tilang, pelayanan pengambilan barang bukti, pelayanan antar barang bukti, pendampingan hukum, surat masuk, penerangan hukum dan penyuluhan hukum, penerimaan laporan pengaduan, penerimaan tamu tahap penyelidikan/penyidikan tindak pidana korupsi. Telah dibuatkan buku arsip SOP
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Tersedianya SOP sesuai tugas dan fungsi dari masing-masing bidang, juga telah diadakan sosialisi SOP kepada seluruh pegawai Kejari Kota Madiun
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Telah dilakukan evaluasi atas SOP melalui rapat Pokja dan dilakukan revisi sebagian SOP yang telah ditetapkan.
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
-telah menerapkan case management system secara CMS melalui entry data hingga perkara inkracht
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
B
-telah melakukan update data pegawai melalui Simkari
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
-menampilkan informasi jadwal persidangan dimonitor TV, pelayanan e-Tamu
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
-pemanfaatan medsos website, loket pelayanan tilang menggunakan layanan e-tilang
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
telah dibuat SK SIPPN yang menyebarkan seluruh informasi yang dapat diakses melalui media sosial website
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
- telah dilakukan rapat monitoring dan evaluasi untuk peningkatan keterbukaan informasi publik, foto, serta notulen rapat.
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
kebutuhan pegawai mengacu pada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja di masing-masing jabatan.
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu pada kebutuhan pegawai yang telah disusun perjabatan, notulen, rapat staff, absensi, dan foto
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
penempatan pegawai telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja, nota dinas dari Pimpinan kepada pegawai sesuai dengan Peta Jabatan
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
dilakukan mutasi pegawai antar bidang melalui mekanisme rapat staff, penerbitan surat perintah, penyampaian Nota Dinas dari Kepala Kejaksaan kepada Pejabat yang bersangkutan
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
pola mutasi pegawai telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan,sprint, notulen, absensi, foto
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi dilakukan dengan penilaian capaian kinerja dalam SKP (sasaran kerja pegawai), bukti dukung notulen rapat staff.
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
pelaksanaan Pelatihan Teknik Administrasi Kejaksaan, Sprint, Sertifikat
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Pelatihan Kehumasan, Sprint, Notulen, Absensi dan Foto
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
adanya bukti-bukti pegawai dapat menggunakan aplikasi dengan adanya pelatihan-pelatihan
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
pegawai yang telah mengikuti diklat dan memperoleh sertifikat dan piagam atas pengembangan kompetensi
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
-seluruh pegawai telah mengikuti pelatihan pelayanan Prima bagian kehumasan pada Badiklat Kota Madiun, CPNS telah mengikuti diklat TAK dan Latsar secara periodik
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
telah dilakukan Rapat Staff, dinamika kelompok, dan notulen, pegawai yang telah lulus mengikuti seminar dapat memperbaiki dirinya di bidang masing-masing
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
B
dalam rangka penetapan kinerjs individu ysng terkait dengan perjanjian kinerja organisasi sedang dalam proses rapat perumusan
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
C
belum, masih dalam tahap perumusan
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
pengukuran kedisiplinan pegawaia berdasarkan Absensi, tunjangan Kinerja, SKP
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
pengembangan kariri individu serta penghargaan didasarkan pada penilaian SKP, kedisiplinan, etika serta kecepatan kinerja
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Kepala Kejaksaan Negeri dalam rapat atau apel senantiasa menghimbau tentang disiplin, kode etik, kede perilaku dan etika
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
pemutakhiran data melalui SIMKARI dan e-dosir secara berkala, e-pangkat, Simpeg
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Pimpinan unit dari Kajari hingga eselon 5 terlibat dalam penyusunan rencana kerja melalui rapat-rapat. Bukti dukung berupa: Notulen rapat, dokumentasi, Absen (daftar hadir), Berita acara,
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Telah dilakukan penyusunan Perjanjian Kinerja secara bersama-sama oleh Pimpinan dan Pejabat Struktural. Bukti dukung berupa dokumentasi dan perjanjian kerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Seluruh pimpinan terlibat dalam melakukan monev dengan cara mengadakan rapat monev setiap minggu dan pemantauan langsung aplikasi e-monev maupun melalui media sosial. Bukti dukung: screenshoot e-monev, pemantauan melalui grup WhatsApp secara berkala
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
telah ada perjanjian dokumen perencanaan (Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja)
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
perencanaan telah berorientasi hasil dengan adanya laporan bulanan kinerja setiap bidang
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
- telah dibuat perjanjian kerja pegawai.
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
seluruh indikator telah SMART (e-Monev)
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
laporan telah dikirim sesuai waktu yang ditentukan. (Bukti dukung berupa SK Panitia Penyusunan LAKIP, surat pengantar pengiriman LAKIP, data penyusunan LAKIP)
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
seluruh pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang capaian-capaian hasil kinerja
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja dengan mengikutkan pegawai untuk pelatihan-pelatihan/Diklat. Sesuai dengan prosedur & SOP yang ada (Dengan bukti dukung Serifikat Diklat)
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja telah dilaksanakan oleh pegawai yang berkompeten. Pegawai atas nama Mahfud Dwi Jayanto telah memiliki sertifikat bendahara negara tersertifikasi (BNT), Evi Dwi E. telah memiliki sertifikat bendahara negara tersertifikasi (BNT), dan mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi keuangan melalui e-learning
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
pemasangan banner-banner tentang himbauan anti gratifikasi, publikasi melalui media online / media sosial
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
-adanya ruang penerimaan laporan adanya ruang penerimaan laporan gratifikasi dan juga SK Pembetukan Tim Penerimaan Laporan Gratifikasi. Juga terdapat laporan pengiriman LHKPN dan LHKASN
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
B
adanya ruang penerimaan laporan gratifikasi. Telah mengikuti sosialisasi SPIP dari Kejaksaan Agung RI pada Hari Senin, 31 Mei 2021
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
B
-melakukan identifikasi resiko.
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
Telah dibangun ruang integritas dan pemasangan CCTV di beberapa titik untuk meminimalisir resiko
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
Telah diinformasikan SPI kepada pegawai Kejari Kota Madiun
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
membuat saluran pengaduan secara manual maupun online, termaksuk membuat kotak pengaduan
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   0
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengaduan masyarakat.
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
hasil analisis monitoring dan evaluasi telah ditindak lanjuti.
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
pemasangan banner Whistle Blowing System gratifikasi perlindungan saksi, membuat SK Tim WBS dan mensosialisasikannya
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
menyediakan sarana penerimaan laporan Jika tidak ada (NIHIL)
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
telah dilakukan evaluasi secara berkala, Jika tidak ada (NIHIL)
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
membuat laporan kepada Pimpinan, Jika tidak ada (NIHIL)
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
-membuat peta benturan kepentingan dilingkungan satker
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
-telah melakukan sosialisasi benturan kepentingan dilingkungan intern satker
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
B
telah dibuat laporan upaya meminimalisir benturan kepentingan dilingkungan satker. Jika tidak ada (NIHIL)
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
menindaklanjuti evaluasi dan monitoring benturan kepentingan
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
B
-telah dibuat dan ditetapkan SOP Pelayanan : Pelayanan tilang, Pelayanan PTSP, Pelayanan Antar Barang Bukti, Pelayanan hukum, pelayanan penerimaan aduan, pelayanan permohonan penyuluhan penerangan hukum
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
B
-sudah di buat maklumat pelayanan oleh pimpinan satker dan diletakkan diarea yang mudah dilihat oleh publik
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
B
- sudah dilakukan review dan perbaikan standar pelayanan dengan mengadakan evaluasi oleh pimpinan satker bersama seluruh pokja di ruang aula dengan bukti berita acara dan dokumentasi
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
sudah dilaksanakan pelatihan Public relation oleh bagian humas pemkot madiun pada awal bulan,Selasa 6 april 2021 Dengan Narasumber Lisa Hedyani Perwitasari dengan pesertas seluruh karyawan,satpam,tenaga PTSP ( Dokumentasi Foto,Laporan,Materi terlampir )
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
- sudah dimuat dalam motto pelayanan dicantumkan apabila tidak mendapat senyum sapa salam mendapat snack gratis yang ada di kantin kejujuran dan ada pemilhan pegawai teladan setiap 4 bulan sekali oleh pimpinan
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
seluruh pelayanan telah melalui di PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) antara lain penerimaan surat masuk, surat keluar, permohonan penyuluhan dan penerangan hukum, pelayanan hukum semua telah terintegrasi melalui PTSP
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
C
pelayanan e tilang online,rencana pembukaan stand pelayanan hukum di mall lawu plaza, Pelayanan antar Barang Bukti,jaksa kota menyapa secara live streaming setiap 1 bulan sekali berkerja sama dengan pemerintah kota madiun melalui siaran jaksa kota menyapa
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
- alat survei kepuasan pengunjung sudah ada dan dimanfaatkan untuk melakukan penilaian oleh pengunjung terhadap pelayanan satker, dan melaui surfei google form yang di tautkan pada website dan media sosial milik kantor
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
- Dilakukan pengembangan di wbsite dan media sosial instagram milik kejaksaan negeri kota madiun
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
hasil survei menjadi bahan masukan untuk pelayanan kedepan dan menjadi bahan evaluasi setiap rapat tim pokja pembangunan zi
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan