Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI KOTA PASURUAN
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Ya, Tim telah dibentuk di dalam unit kerja yaitu melalui Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan Nomor: KEP - 07 / M.5.15/Cum/03/2021 Tanggal 31 Maret 2021 perihal Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan.
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Pembentukan Tim dilakukan melalui prosedur/mekanisme yang jelas dan mewakili seluruh unsur dalam unit kerja. Pembentukan Tim dilakukan dengan melibatkan seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan sehingga seluruh pegawai dapat memberi masukan dan saran mengenai Pembentukan Tim Kerja tersebut. Melalui rapat Pembentukan Tim Kerja tersebut diperoleh hasil pejabat struktural yang berkompeten dibidangnya untuk membangun Zona Integritas Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan menuju WBK dan WBBM.
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan telah membuat Rencana Kerja ( Renja )
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Semua target-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM. Setiap target yang disusun dalam Dokumen Rencana Kerja mengacu pada Permenpan RB No. 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana dirubah dengan Permenpan RB No. 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas permenpan RB No. 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah.
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Telah dilakukan pengelolaan media/aktivitas interaktif yang efektif untuk menginformasikan pembangunan ZI kepada internal dan stakeholder secara berkala. Sosialisasi dilakukan menggunakan 2 (dua) cara : 1. Digital yaitu melalui website Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan (http://kejari-Kota Pasuruan.kejaksaan.go.id/), melalui instagram (instagram.com/kejari.kotapasuruan) secara konvesional adalah melalui pemasangan banner di lingkungan Kantor Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Sebagian besar kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Karena proses pembangunan Zona Integritas di tahu
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Monitoring dan evaluasi melibatkan pimpinan dan dilakukan secara berkala. Evaluasi dan Monitoring dilakukan secara triwulan
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Semua catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Ya, pimpinan menjadi contoh pelaksanaan nilai-nilai organisasi. Pimpinan pada satuan kerja Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan memberikan contoh nyata dalam upaya untuk merubah pola pikir dan budaya kerja pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan, seperti : 1. Pimpinan selalu absen kehadiran tepat waktu 2. Pimpinan berperan aktif dalam kegiatan pembangunan zona integritas 3. Pimpinan telah menjadi role model dengan mengikuti kegiatan yang ada, seperti apel pagi rutin pada hari senin 4. Pimpinan menjadi pembina apel
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Agen perubahan telah ditetapkan dan berkontribusi terhadap perubahan pada unit kerjanya. Sudah ditetapkan Agen Perubahan sebagaimana Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan Nomor : KEP - 08 / M.5.15/Cum/03/2021 Tanggal 31 Maret 2021 tentang Penetapan Agen Perubahan (Agent Of Change) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan.
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Telah dilakukan upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir dan mampu mengurangi resistensi atas perubahan. Upaya telah dilakukan untuk membangun pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan seperti : 1. Membersihkan area Kantor Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan untuk memberikan rasa nyaman pada saat bekerja 2. Apel rutin setiap senin pagi 3. Diadakannya siraman rohani 4. Shalat berjamaah setiap hari
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Semua anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Seluruh pegawai pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan terlibat dalam Pembangunan Zona Integritas, bentuk keterlibatan mereka dalam Pembangunan Zona Integritas lebih khususnya untuk menjaga komitmen dan integritasnya diwujudkan melalui : 1. Penandatanganan Komitmen Bersama 2. Penandatanganan Pakta Integritas 3. Pembuatan yel-yel dan banner yang melibatkan pegawai Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Semua SOP unit telah mengacu pada peta proses bisnis dan juga telah melakukan inovasi pada SOP yang telah diterapkan
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
SOP telah diterapkan dan sebagian telah dicetak dan ditempel di tempat layanan
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
SOP telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan sudah menggunakan teknologi informasi sebagai sistem pengukuran kinerja unit seperti menggunakan CMS pada bidang pidsus dan pidum, SIPEDE, E-TILANG, E-PNBP, SIMKARI, E-RPL, E-MONEV, E-SURVEY
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan telah menggunakan teknologi informasi sebagai operasionalisasi manajemen SDM yaitu melalui Aplikasi E-DOSIR dan SIMKARI Kepegawaian. Selain itu, Kejari Kota Pasuruan juga menggunakan CMS pada bidang pidsus dan pidum, SIPEDE, E-TILANG, E-PNBP, E-RPL, E-MONEV, E-SURVEY
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Pelayanan publik di Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan telah menggunakan teknologi informasi seperti pelayanan hukum virtual,E-Tilang (pelayanan tilang online), E-DOSIR, SIMKARI, SIPEDE untuk register persuratan, dan juga melalui informasi melalui website yang bisa diakses oleh publik melalui http://kejari-kota pasuruan.kejaksaan.go.id/, instagram @kejari.kotapasuruan dan youtube Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan telah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan IT dalam pengukuran kinerja unit. Operasional SDM, dan pemberian layanan kepada publik pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) yaitu Kasi Intel. Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan juga telah menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik melalui website Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan (http://kejari-Kota Pasuruan.kejaksaan.go.id/), juga aktif memberikan informasi publik melalui sarana media sosial, diantaranya : 1. Instagram (instagram.com/kejariKota Pasuruan dan juga melalui youtube Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan telah melakukan evaluasi dan monitoring secara rutin terhadap pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik yang dilakukan melalui tv monitor, website, media sosial yaitu instagram dan pemberitaan yang memuat di media-media online dengan cara melihat jumlah like dan komentar.
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan telah menyusun analisis kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja yang Telah dilakukan usul kebutuhan pegawai terkait jabatan -jabatan seuai peta jabatan yang masih kosong, sesuai Surat usulan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan Nomor : B-879/M.5.15/Cp.3/07/2020 tanggal 21 Juli 2020 hal hasil anlisis beban kerja untuk masing-masing jabatan
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Telah dilaksanakan penempatan pegawai hasil rekrutmen sesuai pada jabatan yang tertera pada SK yang bersangkutan, diantaranya SK Jaksa Agung Nomor: KEP-I-1152/C.4.3/01/2021 menetapkan Achmad Maulana Baehaqi dengan jabatan Calon Ahli Pertama Pranata Komputer pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dan melalui surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan Nomor: 123/M.5.15/Cp.2/02/2021 menempatkan Achmad Maulana Baehaqi sebagai CPNS Pranata Komputer pada Seksi Pembinaan
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Terkait penempatan pegawai sesuai kompetensinya, telah dilakukan evaluasi monitoring per Triwulan secara berkala hal ini guna mengetahui sejauh mana kinerja pegawai dan apakah perlu mengembangkan wawasan pegawai dengan cara merotasi / mutasi antar bidang untuk lebih meningkatkan skill dan pengetahuan pegawai terkait bidang-bidang lain.
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Bahwa dalam pola mutasi internal telah dilakukan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki pada masing-masing pegawai sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan Nomor : Print - 1521/M.5.15/Cp.2/12/2020 pada 28 Desember 2020
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Bahwa dalam pola mutasi internal telah dilakukan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki pada masing-masing pegawai sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan Nomor : Print - 1521/M.5.15/Cp.2/12/2020 pada 28 Desember 2020
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Terkait penempatan pegawai sesuai kompetensinya, telah dilakukan evaluasi monitoring per Triwulan secara berkala hal ini guna mengetahui sejauh mana kinerja pegawai dan apakah perlu mengembangkan wawasan pegawai dengan cara merotasi / mutasi antar bidang untuk lebih meningkatkan skil dan pengetahuan pegawai terkait bidang-bidang lain.
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Dalam melakukan pengembangan kompetensi, Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan telah melakukan beberapa kegiatan diantaranya : 1. in house training 2. Mengikuti kegiatan seminar baik secara offline maupun virtual yang berkaitan dengan peningkatan kualitas SDM 3. Dinamika kelompok 4. Expose perkara
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Bahwa penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai berdasarkan SKP dan berdasarkan kemampuan pegawai sesuai dengan kebutuhan instansi.
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Bahwa dalam pengusulan atau rekomendasi diklatpim tingkat IV / ADUM bagi eselon IV Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Sudah diberikan hak kepada masing-masing pegawai untuk memperoleh kesempatan mengembangkan wawasan dengan mengikuti serangkaian diklat dan sosialisasi yang dilaksanakan baik di intern Kejaksaan Maupun di luar Kejaksaan sebagaimana diklat untuk CPNS Tahun 2019 di kejaksaan negeri Kota Pasuruan, diklat bendahara penerima, diklat bendahara pengeluaran, maupun diklat untuk para jaksa
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Bahwa dilaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan pengetahuan pegawai, dengan cara : 1. Mengeluarkan Surat Perintah Untuk mengikuti Inhouse training/ diklat/ Sosialisasi 2. Melaksakanakan ekspose perkara bersama serta dinamika kelompok
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Telah dilakukan evaluasi terkait hasil pengembangan kompetensi dengan cara melakukan pengecekan terhadap kinerja pegawai yang telah mengikuti pengembangan kompetensi apakah kinerjanya lebih baik atau sebaliknya, bahwa dari hasil evaluasi pimpinan menetapkan kinerja pegawai dimaksud lebih baik dan lebih trampil dalam menerapkan wawasan yang telah didapat.
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Bahwa setiap awal tahun masing-masing pegawai membuat SKP serta pembuatan perjanjian kinerja yang dilaksanakan antara Kasi dengan Kajari dan Kajari dengan Kajati.
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Bahwa dalam penilaian kinerja telah dilaksanakan sesuai dengan keadaan sesuai dengan indikator kinerja individu pegawai yang termuat dalam SKP dan perjanjian kinerja
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan telah melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik Bukti dukung : Buku Jurnal harian dan penyerapan anggaran bulanan.
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Bahwa dalam pemberian reward kejari Kota Pasuruan menilai dengan cara melihat sejauh mana target yang telah ditetapkan dalam SKP telah dipenuhi, SKP digunakan sebagai dasar karena terdapat target kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan masing-masing pegawai.
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
1. Telah dilakukan pengisian buku biru (WASKAT) pada masing-masing bidang 2. Pelaksanaan apel pagi secara rutin 3. Disiplin absensi 4. Disiplin masuk kerja
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
1. Update data pegawai pada papan Daftar Urut Kepangkatan, Papan Gaji Berkala dilaksanakan setiap ada perubahan; 2. Update data kepegawaian pada aplikasi SIMKARI dilakukan secara berkala, baik terkait foto sesuai gamjak, pengisian nilai SKP, penilaian terkait Angka Kredit Jaksa
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Ya. Pimpinan dan seluruh pegawai terlibat langsung dalam penyusunan perencanaan/rencana kerja Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Pimpinan memimpin langsung rapat penyusunan penetapan kinerja yang mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU). Pimpinan memberikan arahan tetang target kerja. Penadatangan perjanjian kerja disaksikan oleh seluruh pegawai
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Bahwa Kajari senantiasa memantau dan melakukan evaluasi terkait percepatan kinerja secara berkala yang diantaranya telah dilakukan rapat evaluasi terkait evaluasi pembangunan wilayah bebas dari korupsi pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan telah membuat dokumen RENSTRA, RENJA dan Perjanjian Kinerja pada setiap tahun
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Sebagaimana yang telah diuraikan dalam dokumen RENSTRA, RENJA, serta dokumen Perjanjian Kinerja yang telah berorientasi hasil, dimana terdapat target hasil yang hendak dicapai satker Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Bahwa dalam pembuatan RENSTRA, RENJA, serta Perjanjian Kinerja telah ditetapkan indikator kinerja utama, sebagai target prioritas kinerja yang dilaksanakan Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan sebagai pengembangan efektifitas layanan. Bukti Dukung : Dipa Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan tahun 2021 berikut POKnya dan revisi anggaran
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Bahwa indikator kinerja kejaksaan negeri Kota Pasuruan telah sesuai dengan Specific: mampu menyatakan sesuatu secara definitif (tidak normatif), tidak bermakna ganda, relevan dan khas/unik dalam menilai serta mendorong kinerja suatu unit/pegawai. Measurable: mampu diukur dengan jelas dan jelas cara pengukurannya. Agreeable: disepakati oleh pemilik IKU dan atasannya. Realistic: merupakan ukuran yang dapat dicapai dan memiliki target yang menantang. Time-bounded: memiliki batas waktu pencapaian. Continously Improved: kualitas dan target disesuaikan dengan perkembangan strategi organisasi dan selalu disempurnakan. yang mana dapat dilihat pada tercapainya atas target-target utama dalam dokumen renstr, renja, maupun perjanjian kinerja satker.
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Dokumen Laporan kinerja Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan telah dibuat pada setiap tahun untuk dilaporkan ke Kejati Jatim untuk dapat diteruskan ke Kajagung sebagai laporan kinerja Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Bahwa didalam LKJ telah memberikan informasi tentang kinerja yang telah dicapai pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Dilakukan upaya dalam meningkatkan kapasitas SDM yang dapat dilakukan dengan cara sosialisasi, pelatihan, diklat dan lain-lain. Seperti Membuat Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan kepada Pegawai untuk melakukan sosialisasi, pelatihan, maupun diklat guna peningkatan kapasitas SDM
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Bahwa pengelolaan akuntabilitas kinerja telah dilaksanakan oleh SDM yang berkompeten sebagaimana penunjukan Bendahara pengeluaran dan Bendahara Penerimaan telah sesuai dengan apa yang diamanatkan Perpres No.7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satker Pengelola APBN
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Pembuatan Banner larangan Pungli dan Anti Gratifikasi yang terpasang di lingkungan Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan serta telah dilakukan sosialisasi terkait public campaign larangan pemberian gratifikasi pada website yang dimiliki Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan secara berkala
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Pembuatan kotak saran / pengaduan yang diletakkan di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dan juga layanan pengaduan dan pengaduan masyarakat secara online melalui website Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan. Membuat nota dinas kepada seluruh pegawai tentang larangan gratifikasi.
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan telah membentuk lingkungan pengendalian yaitu melalui surat keputusan kepala kejaksaan negeri Kota Pasuruan nomor : KEP-13/M.5.15/Cs.2/06/2021 tentang penunjukan satun tugas penyelenggarn SPIP di lingkungan Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
D
Telah dibuat penilaian resiko atas sebagian kecil pelaksanaan kebijakan
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
Dalam rangka meminimalisir potensi resiko atas suatu kebijakan Kajari senantiasa mengajak jajaran untuk melakukan ekpose terlebih dahulu guna dapat mengendalikan dan menimalisir atas kebijkan yang dilaksanakan.
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
Dalam melaksanakan SPI Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan telah mensosialisikan kepada pihak-pihak terkait, baik melalui media sosial website, instagram maupun berbagai poster dan banner yang terpasang didalam dan diluar kantor Kejari Kota Pasuruan
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Bahwa dalam rangka pengaduan masyarakat Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan memanfaatkan fasilitas media sosial melalui fitur layanan pengaduan masyarakat maupun dengan cara datang langsung ke kantor Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan maupun melalui website.
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   2
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   2
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   2
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan telah melakukan monitoring dan evaluasi baik secara insidentil maupun berkala terhadap tindaklanjut atas laporan pengaduan masyarakat
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Seluruh hasil monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti dengan dilaporkannya hasil kegiatan terhadap laporan pengaduan masyarakat
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Satker telah memasang Banner dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur bidang Pengawasan tentang WBS sebagai upaya penerapan WBS tersebut dan pada website kejaksaan negeri kota pasuruan
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
Satker telah memasang Banner dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur bidang Pengawasan tentang WBS sebagai upaya penerapan WBS tersebut dan pada website kejaksaan negeri kota pasuruan
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Telah dilakukan evaluasi atas penerapan WBS dengan cara membuat dokumen laporan rapat evaluasi WBS yang dilaksanakan secara berkala
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
Dari hasil evaluasi dalam rapat, penerapan WBS telah ditindak lanjuti dengan pembuatan dokumen laporan
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Bahwa terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama yaitu melalui SK Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan melalui SOP Nomor : PER-52/M,5,15/Es.1/01/2021 tanggal 19 Januari 2021 Tentang pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkungan Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Sudah dilakukan internalisasi mengenai benturan kepentingan melalui SOP Nomor : PER-52/M,5,15/Es.1/01/2021 tanggal 19 Januari 2021 mengenai pedoman penanganan benturan kepentingan di Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Bahwa terkait penanganan benturan kepentingan telah diimplementasikan dengan cara jika ada jaksa yang ditunjuk menangani perkara ternyata perkara tersebut ada hubungan/kepentingan dengan jaksa tersebut maka jaksa tersebut harus mengundurkan diri dan diganti dengan jaksa yang lain
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
Bahwa terkait benturan kepentingan pada setiap bulan dilakukan rapat evaluasi, yang mana dalam rapat di laksanakan di ruang Kajari untuk dapat meminimalisir benturan-benturan kepentingan yang dapat terjadi atas kebijakan yang dijalankan Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Bahwa dari hasil rapat evaluasi benturan kepentingan telah ditindak lanjuti masing--masing kasi untuk lebih meningkatkan koordinasi antar bidang guna meminimalisir benturan benturan kepentingan.
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Bahwa telah ditetapkan kebijakan standar pelayanan yang diberikan kejaksaan negeri Kota Pasuruan yakni dengan membuat SOP yang sesuai
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Telah dibuatkan maklumat pelayanan dan inovasi layanan-layanan yang inovatif sebagai penunjang pelayanan.
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Telah dibuat berbagai SOP dalam pelaksanaan kinerja kejaksaan negeri Kota Pasuruan yang diantaranya, SOP Pelayanan Tamu, SOP pengambilan tilang, SOP PTSP, SOP Kenaikan gaji berkala, SOP Surat Masuk, dll
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Bahwa telah dilakukan evaluasi dan monitoring atas SOP yang telah dibuat untuk dapat diperbaiki, ditambah SOP-SOP baru yang lebih inovatif
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Telah dilakukan sosialisasi pencegahan terkait virus corona, hal tersebut bertujuan untuk tetap memberikan pelayanan prima dengan menerapkan protap layanan sesuai dengan yang diajurkan dokter yang berkompeten, telah dilakukan sosialisasi dalam penerapan budaya pelayanan prima pada seluruh pegawai seperti petugas PTSP dan Kamdal
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Bahwa informasi terkait layanan kepada masyarakat Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan memanfaatkan media sosial untuk mempermudah masyarakat mendapatkan layanan, diataranya terdapat fitur informasi pelayanan masyrakat pengembalian barang bukti, PTSP melalui aplikasi website yang dapat di akses oleh masyarakat. Selain itu informasi dapat diakses melalui instagram.
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Sedangkan yang tidak melaksanakan layanan dengan baik, akan diberikan sanksi berupa teguran lisan/tertulis untuk meningkatkan pelayanan.
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Telah dibuat PTSP untuk mengintegrasikan layanan secara terpadu
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Bahwa Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan telah membuat inovasi-inovasi diantarantanya 1. Website Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan, 2. Self Service Corner, 3.Layanan Digital Smart TV untuk menampilkan informasi pada PTSP, 4. Jaksa Masuk Sekolah(daring dengan zoom)
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Bahwa survey layanan masyarakat dapat di akses pada website Kejari Kota Pasuruan, dan di lobby PTSP melalui aplikasi E-Survey
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Bahwa hasil poling survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka melalui website kejari Kota Pasuruan.
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Bahwa dari hasil tanggapan atas survey kepuasan masyarakat telah dilakukan tindak lanjut untuk dapat lebih meningkatkan layanan terhadap masyarakat
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan