Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI BOJONEGORO
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
a. Melakukan rapat persiapan untuk melakukan pembentukan tim kerja pembangunan ZI menuju WBBM b. Menerbitkan SK tim seleksi pembentukan tim kerja ZI menuju WBBM Bukti dukung : - Undangan rapat pembentukan tim seleksi pembangunan ZI menuju WBBM - Notulen, Absensi Rapat, Foto kegiatan/Dokumentasi Rapat - SK tentangtimseleksipembentukantimkerja ZI menuju WBBM
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
1. Menetapkan prosedur/mekanisme pemilihan anggota TIM dengan syarat yang tertuang dalam ceklist yang berisikan : - Memiliki kompetensi - Tidak bermasalah - Tidak pernah melakukan tindak pidana / melanggar kode etik - Berdedikasi - Berkinerja - Memahami TUPOKSI - Telah teruji menjadi tim pada saat pembangunan ZI menuju WBK 2. Hasil seleksi Membuat dokumen rencana pembangunan ZI menuju WBBM Bukti dukung : - Undangan seleksi TIM kerja ZI menuju WBBM - Notulen, Absensi seleksi, Foto kegiatan/Dokumentasi seleksi - Ceklist lulus persyaratan menjadi anggota tim pembangungan ZI menuju WBBM - SK tim kerja pembangunan ZI menuju WBBM
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Membuat dokumen rencana pembangunan ZI menuju WBBM Bukti dukung : - Undangan rapat penyusunan dokumen rencana kerja - Notulen, Absensi, Foto kegiatan/Dokumentasi - Dokumen rencana kerja pembangunan ZI menuju WBBM tahun 2021
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Membuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan ZI menuju WBBM Bukti dukung : - Rencana aksi dan timeline kegiatan prioritas yang ditargetkan oleh masing-masing kelompok kerja - Undangan rapat pelaksanaan kegiatanaksi masing-masing pokja - Notulen, Absensi, Foto kegiatan/Dokumentasi
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Sosialisai Pembangunan ZI menuju WBBM kepada seluruh ASN Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Deklarasi Pembangunan Zona Integritas Bukti dukung : Foto dokumentasi sosialisasi pencanangan ZI menuju WBBM dan penandatanganan komitmen bersama, Pakta Integritas Spanduk dan banner (running teks) pembangunan ZI menuju WBBM Capture Website, Medsos, Media Cetak/elektronik, Penandatanganan pakta integritas semua ASN Kejaksaan Negeri Bojonegoro
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Memastikan pembangunan terlaksana sesuai target yang direncanakan baik dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang Bukti dukung : - Rapat koordinasi tentang capaian hasil pembangunan sesuai target - Undangan, notulen, daftar hadir dan foto /dokumentasi kegiatan
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan. Melakukan identifikasi permasalahan-permasalahan / kendala yang dihadapi tercapainya target sesuai yang ditetapkan Bukti dukung : - Undangan pelaksanaan monitoring terhadap pelaksanaan pembangunan sesuai target yang ditetapkan - undangan rapat, daftar hadir, notulasi rapat - hasilpemetaankendala /masalah yang ditemukan - rekomendasi terhadap kendala permasalahan yang ditemukan
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Tindak lanjut hasil monev sebelumnya : Menetapkan rekomendasi atas permasalahan / hambatan / kendala supaya target yang ditetapkan dapat tercapai. Terlaksananya rekomendasi Bukti dukung : - rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh tim pelaksana pembangunan
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Pimpinan memberikan teladan kepada bawahan diantaranya melakukan absen tepat waktu, aktif melakukan apel kerja, disiplin penggunaan gamjak, aktif mengikuti rapat-rapat yang memerlukan keterlibatan pimpinan dan memberikan tauladan 7 tertib dalam setiap pelaksanaan tugas Bukti dukung : - Dokumentasi absen, apel, penggunaan gamjak dan rapat-rapat - Dokumentasi tertib anggaran, tertib administrasi, tertib disiplin kerja, tertib kepegawaian dan tertib moral
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
- Pemilihan Agen Perubahan diantara Pegawai mengacu pada Permenpan RB Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah - Agen perubahan memberikan tauladan integritas dan profesionalitas dalam pelaksanaan tugas fungsi dan pembangunan ZI. - Agen perubahan memberikan arahan / pembinaan kepada pegawai untuk melakukan tugas fungsinya secara professional dan humanis - Agen perubahan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sikap dan perilaku pegawai sekaligus memberikan contoh dan arahan melakukan tupoksi secara professional dan berintegritas. Bukti dukung : - SK. Penetapan Agen Perubahan Kejaksaan Negeri Bojonegoro - Dokumentasi kegiatan agen perubahan.
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Di lingkungan Kejaksaan Negeri Bojonegoro telah di bangun budaya kerja dan pola pikir yang mencerminkan terlaksananya pekerjaan tanpa KKN dalam terciptanya pelayanan masyarakat pencari keadilan yang optimal melalui kegiatan antara lain : 1. peningkatan kualitas integritas 2. menciptakan budaya kerja sesuai SOP 3. melaksanakan budaya kerja sesuai Juklak/Juknis yang ditetapkan Institusi 4. penerapan reward dan punishment secara konsisten dan transparan 5. memperbanyak kegiatan yang dapat menumbuh kembangkan kebersamaan dan memupuk semangat perubahan diantaranya IG, ceramah agama, olah raga bersama, kerja bhakti, memperbanyak Quote / kata-kata bijak. Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi bebas melayani berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro Nomor : KEP-12/M.5.16/CP.2/03/2021 tanggal 15 Maret 2021, Mengadakan rapat tim pembangunan ZI, Penandatanganan Pakta Integritas dan komitmen bersama seluruh Pegawai, pramubakti, cleaning service, dan security di lingkungan Kejari Bojonegoro, mengadakan rapat penyusunan rencana kerja pembangunan zona integritas Kejari Bojonegoro, Family gathering ke pantai SEMILIR tuban pada hari sabtu tanggal 06 Maret 2021 Bukti dukung : - dokumentasi PBB - dokumentasi apel kerja - dokumentasi absensi - dokumentasi tertib administrasi - dokumentasi siraman rokhani - foto SOP - foto Juklak/juknis - foto pemberian reward - foto IG - foto kerja bhakti - foto kata bijak
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Seluruh anggota organisasi kejaksaan Negeri Bojonegoro terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBBM baik dalam kapasitas sebagai Anggota Tim maupun pegawai secara keseluruhan terlibat dalam optimalisasi pelaksanaan tupoksi dan pelayanan serta seluruh tenaga pramubhakti yang terlibat dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tupoksi dan layanan Bukti dukung : - dokumentasi pelaksanaan ZI yang dilakukan oleh tim yang dibentuk - sosialisasi pembangunan ZI yang diberlakukan kepada seluruh pegawai dan pramubhakti - pengarahan kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro dalam rangka menumbuhkembangkan keberhasilan pembangunan ZI adalah merupakan tanggung jawab seluruh pegawai dan pramubhakti - undangan rapat - notulen rapat - dokumentasi rapat - daftar hadir rapat
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Penyusunan standar operasional prosedur (SOP) sudah sesuai dengan proses bisnis Kejaksaan Negeri Bojonegoro telah dibuat dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro no : KEP-17/M.5.16/Cp.1/03/2020 tanggal 16 Maret 2020. dimana SOP yang ada di masing-masing unit saling mendukung satu sama lain. Bukti dukung : - Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro nomor : KEP-17/M.5.16/Cp.1/03/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Standar Operasional Prosedur Kejaksaan Negeri Bojonegoro (sudah dilampirkan pada bukti dukung LKE bulan maret tahun 2021)
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Prosedur operasional tetap (SOP) sudah diterapkan pada setiap tugas, pokok, dan fungsi masing-masing bidang di Kejari Bojonegoro Bukti dukung : sudah dilampirkan pada bukti dukung LKE bulan Maret tahun 2021
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Standar Operasional Prosedur yang telah digunakan dasar dalam pelaksanaan tupoksi tetap dilakukan evaluasi dan monitoring, apabila ditemukan SOP yang tidak dapat dilaksanakan atau pelaksanaannya justru memperlambat terlaksananya kinerja, akan direkomendasikan dilakukan perubahan supaya kinerja berjalan dengan cepat, tepat dan biaya murah. Bukti dukung : - undangan rapat evaluasi dan monitoring SOP - notulen rapat - dokumentasi rapat - daftar hadir rapat
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Dalam pelaksanaan kinerja, Kejaksaan Negeri Bojonegoro telah menggunakan system berbasis teknologi: 1. Untuk pengukuran capaian kinerja menggunakan teknologi informasi berupa E-MONEV KEMENKEU 2. Untuk pelaksanaan kinerja admnistrasi menggunakan teknologi informasi (SIPEDE) 3. Untuk kinerja teknis penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus menggunakan teknologi informasi (CMS) 4. Untuk kinerja pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan telah menggunakan teknologi informasi (ARSYSS) 5. Untuk memudahkan pelaksanaan kinerja di bidang Perdatadan Tata Usaha Negara menggunakan teknologi informasi (Menara Datun) yang bersifat internal mengingat belum ada aplikasi yang bersifat nasional yang ditetapkan oleh Kejaksaan Agung RI 6. Untuk pengendalian tamu internal telah menerapkan teknologi informasi (SIDOKTER) yang bersifat internal. Bukti dukung : - Capture SIPEDE - Capture E-MONEV KEMENKEU - Capture CMS - Capture (ARSYSS) - Capture Menara Datun - Capture SIDOKTER
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Dalam pelaksanaan kepegawaian, Kejaksaan Negeri Bojonegoro telah aktif melakukan updating data yang berbasis nasional melaui teknologi informasi SIMKARI yang di dalamnya meliputi E-Dosir, E-Pangkat, E-KGB, dan EIS Bukti dukung : Capture informasi SIMKARI yang di dalamnya meliputi E-Dosir, E-Pangkat, E-KGB, dan EIS
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Kejaksaan Negeri Bojonegoro dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan telah menggunakan beberapa metode yang berbasis tehnologi informasi yaitu website, facebook, instagram, E-Tilang, informasi penanganan perkara melalui tv monitor, kerjasama dengan RRI dalam kegiatan jaksa menyapa, persidangan perkara Tindak Pidana Umum maupun Tindak Pidana Korupsi tetap berjalan di masa pandemic covid-19 dilakukan dengan cara persidangan secara teleconference Bukti dukung : - Capture Website Resmi Kejaksaan Negeri Bojonegoro, facebook, instagram, E-Tilang, informasi penanganan perkara melalui tv monitor, kerjasama dengan RRI dalam kegiatan jaksa menyapa, persidangan perkara Tindak Pidana Umum maupun Tindak Pidana Korupsi tetap berjalan di masa pandemic covid-19 dilakukan dengan cara persidangan secara teleconference
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro secara rutin melakukan rapat monitoring dan evaluasi dengan melibatkan seluruh ketua pokja untuk mengetahui teknologi informasi yang digunakan benar-benar memberikan manfaat dan menunjang pelaksanaan kinerja baik yang bersifat teknis maupun administrasi pada masing-masing seksi sebagai bentuk evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam peningkatan kinerja, penguatan SDM dan pelayanan publik Bukti dukung : - undangan rapat evaluasi dan monitoring SOP - notulen rapat - dokumentasi rapat daftar hadir rapat
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
KKejaksaan Negeri Bojonegoro dalam melaksanakan keterbukaan informasi public telah membuka diri kepada masyarakat dengan menyampaikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan berikut pencapaian hasil kinerja melalui tv monitor, website, mall pelayanan public, media sosial berupa facebook, instagram, dan melakukan kerjasama dengan media cetak serta media online untuk memuat kegiatan-kegiatan dan pencapaian hasil kinerja untuk disampaikan kepada masyarakat. Bukti dukung : - Capture tv monitor, website, mall pelayanan public, media sosial berupa facebook, instagram, dokumentasi coffe morning dengan wartawan
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Kejaksaan Negeri Bojonegoro secara rutin memantau dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik yang dilakukan melalui tv monitor, website, mall pelayanan publik, medos berupa facebook, instagram, dan pemberitaan yang memuat di media-media online dengan cara melihat peningkatan jumlah like dan komentar dan banyaknya jumlah pengunjung yang mengakses website serta media sosial milik kejaksaan negeri Bojonegoro, khusus untuk mall pelayanan public evaluasi dilakukan dengan melihat isian buku tamu yang di dalamnya memuat jumlah penguunjung berikut keperluan data ke stand kejaksaan negeri Bojonegoro Bukti dukung : - Foto tv monitor, website, mall pelayanan public, foto medos berupa facebook, instagram, dan pemberitaan yang memuat di media-media online
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
- Kejari bojonegoro sudah melaksanakan kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja Mengacu kepada peta jabatan dan hasil anlisis beban kerja untuk masing-masing jabatan.
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Kejari Bojonegoro telah menempatkan pegawai sesuai rencana kebutuhan pegawai yang diajukan Bukti dukung : - SK pengangkatan eselon V : Indri dan Herlin - Penembatan pegawai hasil rekmutmen murni (CPNS) telah ditempatkan sesuai penempatan pegawai tersebut dalam SK CPNSnya masing-masing - SP Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro tentang penempatan pegawai Bukti dukung : - SK pengangkatan eselon V : Indri dan Herlin - Penembatan pegawai hasil rekmutmen murni (CPNS) telah ditempatkan sesuai penempatan pegawai tersebut dalam SK CPNSnya masing-masing - SP Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro tentang penempatan pegawai Bukti dukung : - SK pengangkatan eselon V : Indri dan Herlin - Penembatan pegawai hasil rekmutmen murni (CPNS) telah ditempatkan sesuai penempatan pegawai tersebut dalam SK CPNSnya masing-masing - SP Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro tentang penempatan pegawai
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
- Unit kerja telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya - Unit kerja telah melakukan rastasi/mutasi lokal dalam rangka terciptanya perbaikan kinerja unit Bukti dukung : - Undangan kegiatan Monitoring dan evaluasi - Notulen, absen, dokumentasi foto - Laporan Monitoring dan evaluasi
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Kejari Bojonegoro telah mengusulkan kepada Kejati untuk promosi pegawai yang mempunyai kinerja baik berdasarkan hasil assesment dan kebutuhan pegawai, kejari Bojonegoro telah melakukan mutasi lokal sesuai kebutuhan masing-masing seksi untuk peningkatan kinerja Bukti dukung: - usulan promosi eselon III - SP mutasi lokal
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Usulan Promosi/mutasi pegawai oleh Kajari kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Bukti dukung : Surat Kajari tentang usulan mutasi/promosi
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Guna perbaikan kinerja telah dilakukan monitoring dan evaluasi Bukti dukung : - Undangan kegiatan Monitoring dan evaluasi - Notulen, absen, dokumentasi foto - Laporan Monitoring dan evaluasi
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Dalam melakukan pengembangan kopetensi, kejari bojonegoro telah melakukan beberapa kegiatan diantaranya : 1. IN HOUSE TRAINNING 2. Mengikuti kegiatan seminar baik secara ofline maupun virtual yang berkaitan dengan peningkatan kualitas SDM 3. Diskusi kelompok Bukti dukung : - Dokumentasi kegiatan
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Dengan mendasarkan kemampuan pegawai dan kebutuhan SDM untuk pengembangan organisasi, telah diusulkan pegawai untuk mengikuti Diklat baik teknis maupun administrasi Bukti dukung : - Surat kajari tentang usulan mengikuti diklat
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Kejari Bojonegoro telah melakukan assesment pegawai dengan menstandarkan kebutuhan pegawai berdasarkan kopetensi yang dibutuhkan, selanjutkan melakukan pengusulan pengawai yang memenuhi standar kopetensi yang dibutuhkan Bukti dukung : Surat kajari kepada Kajati tentang usulan pegawai untuk mengisi jabatan struktural yang kosong
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Kejari bojonegoro telah mengusulkan pegawai untuk mengikuti diklat guna pengembangan kemampuan SDM Bukti dukung : Surat kajari kepada kajati untuk mengusulkan pegawai mengikuti diklat
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Guna terlaksananya pengembangan kopetensi, Kejari bojonegoro telah mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti kegiatan diantaranya pelatihan, In House Trainning, diskusi kelompok dll Bukti dukung : Keikutsertaan pegawai dalam kegiatan pelatihan, In House Trainning, diskusi kelompok
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Kejari Bojonegoro telah melakukan monitoring dan evaluasi kepada para pegawai yang telah mengikuti pelatihan, diklat dan kegiatan lain dalam pengembangan kemampuan kopetensi. Bukti dukung : - Undangan kegiatan Monitoring dan evaluasi - Notulen, absen, dokumentasi foto - Laporan Monitoring dan evaluasi
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
- Seluruh pegawai telah membuat sasaran kinerja pegawai (SKP) yang berisikan target capaian kinerja pegawai dalam 1 tahun.
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Seluruh pegawai kejari bojonegoro telah membuat sasaran kinerja pegawai (SKP) yang berisikan target capaian kinerja pegawai dalam 1 tahun dan isinya telah sesuai dengan dengan indikator kinerja individu level diatasnya Bukti dukung : SKP pegawai dan SKP atasan langsungnya
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Kejari bojonegoro telah melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik Bukti dukung : Buku Jurnal harian dan penyerapan anggaran bulanan.
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
- Kejari bojonegoro dalam setiap bulannya memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Kejari bojonegoro telah menerapkan disiplin masuk kantor, disiplin absensi, disiplin melaksanakan apel kerja, disipin menggunakan Gamjak, tertib administrasi, Bukti dukung : - Dokumentasi Absen, Apel Kerja, pemakaian Gamjak, disiplin melaksanakan kinerja
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
- Kejari Bojonegoro telah melakukan pemutahiran data melalui aplikasi teknologi informasi diantaranya Simkari, E-dosir, E-pangka, E-KGB.
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
- Pimpinan memimpin langsung rapat penyusunan penetapan kinerja yang mengacu pada indikator Kinerja Utama (IKU) - Pimpinan memberikan arahan tentang target kerja Bukti Dukung : - Undangan, rapat notulen, dokumentasi rapat penyusunan - Undangan Rapat, notulen, Dokumentasi rapat penyusunan rencana kerja tahun 2021
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
- Pimpinan memimpin langsung rapat penyusunan penetapan kinerja yang mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU). - Pimpinan memberikan arahan tetang target kerja. - Penadatangan perjanjian kerja disaksikan oleh seluruh pegawai Bukti Dukung : - Undangan Rapat, notulen, Dokumentasi rapat penyusunan rencana kerja tahun 2021. - Dokumen Penyusunan Penetapan Kinerja. - Notulen Hasil Rapat. - Dokumen perjanjian kerja.
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
- Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala. - Mengindentifikasi permasalahan yang menghambat capaian kinerja. - Dibuat grafik capaian kinerja secara berkala Bukti Dukung : - Dokumen Jadwal monitoring dan evaluasi. - Dokumentasi kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan pimpinan
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
- Tersedianya rencana kerja, indikator kinerja utama - Dibuat indikator kerja antara pimpinan dan pegawai. Bukti Dukung : - Dokumen perencanaan - Perjanjian kinerja - Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri tentang rencana kinerja Kejaksaan Negeri Bojonegoro tahun 2021. - Penetapan kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro - Penetapan kinerja para Kasi dan Kasu Bag di Kejaksaan Negeri Bojonegoro tahun 2021
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Dilaksanakan pada Bulan Mei 2021
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
- Dipa Kejaksaan Negeri Bojonegoro tahun 2021 berikut POKnya dan perevisianggaran.
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
- Unit kerja agar memahami mengenai indikator kinerja atau memahami cara melakukan pengukuran indikator pekerja. Bukti Dukung : - Dipa Kejaksaan Negeri Bojonegoro tahun 2021 berikut POKnya dan perevisianggaran.
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
- Bahwa pelaksanaan kinerja Kejaksaan Negeri Bojonegoro telah efektif dan efisiendi sesuaikan dengan situasi dan kondisi, dimana saat ini masih pandemi covid 19 namun tetap akan ditingkatkan untuk lebih efektif dan lebih evisien. Bukti Dukung : - Dokumen indikator kinerja utama - Undangan rapat, notulen rapat, dokumentasi
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
- Melakukan penelitian laporan kinerja dengan cara mengecek subtansi laporan guna memperoleh informasi tentang keberhasilan atau kegagalan kinerja yang akan digunakan untuk membuat rencana aksi kedepan. - Lebih meningkatkan ketepatan waktu pada waktu melakukan laporan bulanan maupun laporan triwulan. Bukti Dukung : - Dokumen foto penyusunan laporan bulanan, laporan triwulan Kejaksaan Negeri Bojonegoro - Dokumen laporan bulanan dan laporan triwulan Kejaksaan Negeri Bojonegoro
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
- Dilakukan upaya dalam meningkatkan kapasitas SDM yang dapat dilakukan dengan cara sosialisasi, pelatihan, diklat dan lain-lain. - Membuat Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro kepada Pegawai untuk melakukan sosialisasi, pelatihan, maupun diklat guna peningkatan kapasitas SDM Bukti Dukung : - Surat Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro yang berisi tentang usulan Pegawai guna peningkatan kapasitas SDM baik melalui sosialisasi, pelatihan, maupun diklat.
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Pegawai yang menangani akuntabilitas telah mendapatkan kompetensi terkait akuntabilitas. - Kejaksaan Negeri Bojonegoro para pegawainya kualitas kemampuan SDM telah teruji dan telah memiliki sertifikat keahlian dalam pos-pos tertentu sesuai dengan diklat teknis dan administratif yang telah diikutinya. Bukti Dukung : - Dokumentasi seminar, diklat, sosialisasi, pelatihan mandiri pegawai yang menangani akun tabilitas kinerja.
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Melakukan pemasangan banner-banner tolak gratifikasi di pintu gerbang Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan di tempat pelayanan masyarakat (PTSP Kejaksaan Negeri Bojonegoro).
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengendalian gratifikasi. Menerbitkan memorandum tentang Pelaksanaan Pengawasan Fungsional dalam tatanan normal baru. Bukti dukung : Undangan rapat, Daftar hadir rapat monev, Notulen rapat monev, dokumentasi rapat monev, dan surat memorandum No : M-05/M.5.16/Cp.3/04/2021 tanggal 29 April 2021.
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Telah dibentuk Tim Manajemen Risiko pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
Telah dilakukan Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko pada Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Bojonegoro
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
Telah dilakukan Evaluasi Risiko dan disusun Rencana Akasi Penanganan Risiko pada Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Bojonegoro
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
Dilaksanakan pada bulan Juli 2021 s/d Desember 2021
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Menindaklanjuti setiap laporan pengaduan masyarakat yang diterima di Kejaksaan Negeri Bojonegoro
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   35
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   7
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   28
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Melakukan Monitoring dan Evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat .
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat akan ditindaklanjuti oleh Tim Pelaksana Kegiatan.
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Melakukan sosialisasi penerapan whistle blowing sistem kepada pegawai kejaksaan
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
Telah tersedianya sarana dan tempat pelaporan apabila terjadi dugaan pelanggaran yang dilakukan pegawai dalam melaksanakan tupoksi dan pelayanan.
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Melakukan rapat monitoring dan evaluasi terhadap penerapan evaluasi Whistle Blowing System
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
Evaluasi terus menerus dilakukan agar tercipta profesionalisme dalam penerapan Whistle Blowing System.
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Telah dilakukan identifikasi/pemetaan benturan kepentingan di Kejaksaan Negeri Bojonegoro pada bulan Maret 2021.
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Melakukan sosialisasi atas evaluasi terhadap benturan kepentingan yang telah diidentifikasi
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Menerbitkan Nota Dinas kepada seluruh pegawai untuk bersikap netral apabila terdapat pelaksanaan tupoksi yang bersinggungan dengan kepentingan pribadi.
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap penanganan benturan kepentingan di Kejaksaan Negeri Bojonegoro.
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Bahwa dari hasil evaluasi pada periode Januari 2021 sampai dengan Juni 2021 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing bidang pada Kejaksan Negeri Bojonegoro tidak ditemukan benturan kepentingan. Terus dilakukan evaluasi secara berkelanjutan agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tidak bersinggungan dengan kepentingan pribadi.
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
a. Melakukan update kebijakan standar pelayanan b. Melakukan evaluasi Bukti dukung : Undangan, daftar hadir, dan notulen evaluasi, perbaikan dan bukti sosialisasi kebijakan standar pelayanan Kebijakan pelayanan yang telah dilakukan revisi
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Mensosialisasikan Maklumat standar pelayanan melalui berbagai media: - Akun media ( Instagram, website, sosial Kejaksaan Negeri Kejaksaan Negeri Bojonegoro - Menempelkan Papan maklumat di Area Kantor Kejaksaan Negeri Bojonegoro ( Pos Satpam, Ruang PTSP, Ruang Tunggu basement, lantai 1, 2 dan lantai 3 gedung kantor) Bukti dukung : - Screenshoot publikasi melalui media sosial Kejaksaan Negeri Bojonegoro - Foto pemasangan maklumat
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Mensosialisasikan SOP tentang pengembalian barang bukti, pengambilan tilang, ijin besuk Bukti dukung : SOP Di upload
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
SOP dilakukan evaluasi sesuai dengan kondisi terkini pada pelayanan Kejaksaan Negeri Bojonegoro Bukti dukung : Undangan, notulen rapat, form usulan dokumen
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
D
-
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Informasi tentang persyaratan pelayanan di Kejaksaan Negeri Bojonegoro disediakan dalam bentuk poster, leaflet dan juga ditayangkan di website, Instagram, Facebook Bukti dukung : Foto poster, leaflet, screenshoot website, IG, FB, Website
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Pemberian sanksi/reward sesuai prosedur yang ada , bagi pelaksanaan layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila tidak sesuai standar Memberikan sanksi/reward bagi pelaksana layanan Bukti dukung : - Dokumentasi pemberian sanksi/reward
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Mengevaluasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) mengenai : 1. Informasi 2. Resepsionis 3. Pelayanan Tilang 4. Pelayanan Barang Bukti 5. Pelayanan Ijin Besuk 6. Ruang Laktasi 7. Sarana kaum disabilitas Bukti dukung : - Dokumentasi ruangan
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan unit kerja telah membuat inovasi pelayanan : - Datun live; - Jaksa masuk hutan - Jaksa masuk Lapas - Jaksa masuk pesantren - Pengantaran barang bukti gratis Bukti dukung : - Dokumentasi kegiatan
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
C
-
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Menayangkan hasil survei kepuasan di website kejaksaan negeri bojonegoro, medsos kejari bojonegoro, website BPS Bukti dukung : Menayangkan hasil survei kepuasan di website Kejaksaan Negeri Bojonegoro, medsos Kejari Bojonegoro, website BPS
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Menindaklanjuti hasil survei kepuasan untuk mengetahui area-area yang membutuhkan perbaikan pelayanan Bukti dukung : Undangan rapat, daftar hadir, notulen, dokumentasi rapat
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan