Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI BONDOWOSO
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
-Ya, tim telah dibentuk seuai dengan Surat Keputusan No. KEP-1/M.5.17/Cp.2/02/2021 tanggal 05 Februari 2021 tentang pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Kejaksaan Negeri Bondowoso
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
-Ya melalui mekanisme musyawarah rapat pada tanggal 4 februari 2021 berdasarkan undangan no UND-248/M.5.17/Cp.2/02/2021 dan tanggal 8 maret 2021 berdasarkan undangan no UND-249/M.5.17/Cp.2/03/2021
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
-Sudah dibuat dokumen Rencana Kerja ZI
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
B
-Dokumen rencana aksi pembangunan ZI,dan Dokumen tindak agen perubahan
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
-Sudah dipublikasikan di media sosial website(http://kejari-bondowoso.go.id/), facebook(Kejaksaan Negeri Bondowoso), instagram(https://www.instagram.com/kejari_bondowoso/), youtube(https://www.youtube.com/channel/UCNjPY-tUW37q7IqsML96fdA), twitter(https://twitter.com/KejariBondowoso).
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
-Adanya Notulen Rapat dan Dokumentasi
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
-Adanya Notulen Rapat dan Dokumentasi
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
B
-Laporan Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
-Ya pimpinan sebagai role model dengan selalu memberi pengarahan tentang pembangunan melalui rapat tim dan pengarahan saat apel pagi
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
-Sudah ditetapkan agen perubahan berdasarkan SK nomor : KEP - 2 /M.5.17/Cp.2/02/2021 tanggal 9 Februari 2021
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
-sudah melalui penegakan disiplin pegawai antara lain absensi, apel
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
-ya, Ya sesuai dengan SK tim pembangunan ZI, Penandatanganan pakta integritas,Penandatanganan komitmen bersama
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
-SOP ptsp, SOP E-tilang,SOP Penerimaan Tamu, SOP Pendampingan Hukum, SOP Pengambilan Barang Bukti
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
-ya,telah menerapkan SOP PTSP, SOP E-Tilang,SOP Penerimaan Tamu, SOP Pendampingan Hukum, SOP Pengambilan Barangf Bukti
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
-Laporan evaluasi pelaksanaan SOP
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
B
-Menggunakan aplikasi E DOSIR pada SIMKARI
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
B
-Menggunakan aplikasi E DOSIR pada SIMKARI
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
B
-Penggunaan aplikasi E-Tilang
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
-Sudah terdapat kotak kepuasan layanan di PTSP sebagai evaluasi
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
-Informasi pada kejari bondowoso dapat diakses melalui website(http://kejari-bondowoso.go.id/), facebook(Kejaksaan Negeri Bondowoso), instagram(https://www.instagram.com/kejari_bondowoso/), youtube(https://www.youtube.com/channel/UCNjPY-tUW37q7IqsML96fdA), twitter(https://twitter.com/KejariBondowoso)
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
B
-Sudah dibuat survei kepuasan masyarakat
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
-Sudah dibuat dokumen peta jabatan
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
-Telah dibuat sprint penempatan pegawai
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
-Telah dibuat laporan monev manajemen SDM
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
-Telah dibuat dokumen pengusulan rotasi pegawai internal
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
-ya pola mutasi yang diterapkan sesuai dengan kompetensi
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
-Telah dibuat laporan evaluasi
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
-Dokumen diklat pelatihan
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
-Dokumen hasil evaluasi kinerja pegawai
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
-Persentase kesenjangan kompetensi pegawaidengan kompetensi yang di tetapkan kurang dari 25%
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
-Telah dilakukan seleksi dan wawancara kepada pegawai untuk mengikuti diklat
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
- Dokumen usulan pegawai untuk mengikuti diklat dan pelatihan seta sertifikat pelatihan
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
-Telah dibuat dokumen usulan pegawai untuk mengikuti diklat dan pelatihan
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
-telah dibuat Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Perjanjian Kinerja
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
-Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai dan Perjanjian Kinerja
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
B
-telah dibuat dokumen Sasaran Kinerja Pegawai Triwulan
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
Tidak
-tidak ada
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
-Adanya dokumen Buku Biru, Buku Harian, Daftar Absensi Harian, serta Laporan Pelaksanaan Apel
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
-Dokumen screeshoot SIMPEG dan DRP Seluruh Pegawai
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
-Dokumen rencana aksi pembangunan zona integritas, Notulen dan Dokumentasi Rapat Persiapan WBK/WBBM
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
B
-Telah dibuat dokumen Perjanjian Kinerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
-Notulen dan Dokumentasi Rapat Persiapan WBK/WBBM
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
-Telah dibuat dokumen Perencanaan
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
-Telah dibuat dokumen Perencanaan
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
-Telah dibuat dokumen IKU
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
-Kualitas IKU Telah Relevan
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
-Telah dibuat dokumen Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Bondowoso
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
-Telah dibuat dokumen Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Bondowoso
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
-Screnshoot mengikuti sosialisasi dan Pelatihan
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
-Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Sudah Dilaksanakan Oleh SDM yang Kompeten
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
-Adanya Sosialisasi , Daftar Hadir dan Notulen Rapat Penanganan Gratifikasi dan Screenshoot Pelayanan lap. Gratifikasi pada Instagram Kejari Bondowoso
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
-Adanya surat Keputusan No. KEP-1/M.5.17/Cp/02/2021 tentang Pedoman Umum Penanganan Gratifikasi dan SPRINT No. SPRINT-1/M.5.17/Cp.2/02/2021 tentang petugas penerima gratifikasi dan screenshoot ruang pelayanan Gratifikasi
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
-Dengan diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Bodnowoso No: KEP-1/M.5.17/Cp/02/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang pengangkatan sebagai pejabat penghubung sitem informasi pelayanan publik nasional (SIPPN) di lingkungan Kejaksaan Negeri Bondowoso
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
B
-Telah dibuat peta manajemen risiko
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
B
-telah melakukan kegiatan meminimaisir risiko yang akan terjadi.
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
-Adanya sosialisasi, Daftar Hadir, Notulen Rapat dan Dokumentasi Sistem Pengendalian Intern
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
-SPRINT No. SPRINT-1/M.5.17/Cp/02/2021 tentang Petugas pada Unit Perlindungan Pelapor (UPP) dan screenshoot Ruang Pelayanan Penerimaan Pelaporan
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   75.00%
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   1
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   1
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
-Telah dibuat dokumen Laporan Manual Pengaduan Masyarakat
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
-sudah ditindak lanjuti berdasarkan SOP,apabila terbukti ditingkatkan ke DIK
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
-Sosialisasi, Notulen Rapat,Daftar Hadir dan Dokumentasi Whistle Blowing System
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
-Telah dibuat SOP Penanganan dan Perlindungan Terehadap Pelapor, SK WBS, foto ruang Whistle Blowing System
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
-Telah dibuat dokumen Monitoring dan Evaluasi WBS
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
B
-Telah dibuat dokumen Evaluasi dan Monitoring WBS
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
-Adanya surat Keputusan No.KEP-1/M.5.17/Cp/02/2021 tentang Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
-Sosialisasi, Notulen Rapat, Daftar Hadir dan Dokumentasi Penanganan Benturan Kepentingan
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
-Adanya Prosedur Pelaporan Benturan Kepentingan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
-Dokumentasi Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
-Dokumentasi Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
-Dokumen Standart Pelayanan Tilang dan Standart Pelayanan PTSP
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
-Screenshoot Maklumat Pelayanan
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
-Screenshoot SOP Standart Pelayanan Publik
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
C
-Laporan review SOP, dan cek tindak lanjutnya
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
-Telah dibuat dokumen Notulen sosialisasi/Pelatihan Budaya Pelayanan Prima
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
-Telah dibuat dokumentasi Informasi Pelayanan di website(http://kejari-bondowoso.go.id/), facebook(Kejaksaan Negeri Bondowoso), instagram(https://www.instagram.com/kejari_bondowoso/), youtube(https://www.youtube.com/channel/UCNjPY-tUW37q7IqsML96fdA), twitter(https://twitter.com/KejariBondowoso)
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
C
-Belum ada
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
-Dokumentasi PTSP dan Pelayanan Tilang
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
-Adanya Kios Hukum Gratis yang dilaksanakan di pasar untuk mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan hukum gratis
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
-Telah Disediakan Kotak Kepuasan Pelayanan Masyarakat pada PTSP Kejaksaan Negeri Bondowoso
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
-Survey Kepuasan Masyarakat juga dapat diakses pada Website (kejari-bondowoso.go.id)
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
-Screenshoot hasil survey Kepuasan Pelayanan Masyarakat pada Kejaksaan Negeri Bondowoso
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan