Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI PAMEKASAN
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Membuat undangan pembentukan Tim, Melaksanakan rapat pembentukan Tim, Penentuan anggota Tim harus memiliki kriteria ; memiliki kompetensi, tidak bermasalah, tidak pernah melakukan tindak pidana, melanggar kode etik / pelanggaran disiplin, berdedikasi, berkinerja, memahami tugas dan fungsi, Pengesahan Tim kerja oleh Kasatker melalui Surat Perintah.
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Masing-masing satuan kerja mengusulkan personel-personel yang memiliki kompetensi dan mampu dibidangnya masing-masing, Melakukan rapat panitia seleksi pemilihan Tim kerja Zona Integritas, Penetapan anggota Tim kerja Zona Integritas, Merumuskan kriteria pemilihan tim pembangunan ZI, Merumuskan prosedur pemilihan tim pembanguan ZI
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Dokumen disusun oleh Tim Kerja bersama-sama dengan seluruh perwakilan personil dillingkungan Satker
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Dokumen rencana aksi (kegiatan) memuat sekurang-kurangnya: Area perubahan, Nama Kegiatan, dan penanggung jawab kegiatan, Target kegiatan, Waktu penyelesaian
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Disosialisasikan melalui : Kepada staf melalui pengarahan Apel dan rapat staf, Pemasangan banner program kerja pembangunan ZI, Kepada masyarakat melalui website, Membuat buku saku pembangunan ZI
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
B
Membuat target pertriwulan/bulanan dan mengavaluasi pencapaiannya, Diadakan rapat evaluasi secara berkala oleh Tim Kerja setiap bulan, Mengidentifikasi permasalahan/kendala yang dihadapi, Membuat dokumentasi kegiatan
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Rapat evaluasi dan monitoring secara berkala dan rutin setiap satu minggu satu kali, Menyusun rekomendasi perbaikan, Membuat laporan monitoring dan evaluasi
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Rekomendasi hasil evaluasi/monitoring rencana aksi telah ditindak lanjuti
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Pimpinan dapat menjadi tauladan dalam bekerja kepada seluruh bawahannya, Pimpinan dapat menggerakan bawahannya untuk bekerja sama dengan satker atau instansi terkait yang melaksanakan pembangunan ZI, Pimpinan peduli dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi satker, Pimpinan terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan yang memerlukan putusan dari pimpinan, Pimpinan dan pegawai berkomitmen untuk melakukan perubahan, Seluruh Pejabat struktural ditunjuk sebagai role model
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Penentuan pegawai sebagai agen perubahan dengan cara rapat dilingkungan Satker untuk memilih pegawai sebagai agen perubahan, dengan persyaratan: - Tidak pernah terlibat pelanggaran disiplin berat, kode etik dan tindak pidana - Memiliki kemampuan menumbuhkan keinginan seluruh pegawai di lingkungan Satker untuk melakukan perubahan; - Memiliki kemampuan membina hubungan baik di lingkungan satker - Memiliki kemampuan mendorong terciptanya keinginan berubah yang dilakukan dengan tindakan nyata - Memiliki kemampuan membangun terus menerus perubahan di lingkungan Satker - Memiliki kemampuan mendiagnosa permasalahan untuk dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat - Mampu memberikan keyakinan memadai kepada penerima layanan, bahwa personil di lingkungan Satker telah berubah dalam pemberian pelayanan sudah sesuai peraturan perundang-undangan, Agen perubahan ditunjuk berdasarkan Penetapan Kepala Satker, Membuat rencana tindak agen perubahan, Membuat Monev rencana tindak agen perubahan
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Telah ditentukan corporate value untuk menumbuhkan semangat perubahan dan bekerja kepada seluruh pegawai, Laksanakan budaya kerja sesuai SOP, Laksanakan budaya kerja sesuai Juklak dan Juknis dari Pimpinan, Penerapan reward and punishment secara konsisten, Dilakukan kegiatan-kegiatan untuk menumbuhkan kebersamaan dan memupuk semangat perubahan (misalnya : family gathering, ceramah keagamaan, kegiatan lainnya untuk menumbuhkan semangat perubahan), Diperbanyak quote kata-kata bijak di lingkungan kerja
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
B
Sosialisasi pembangunan Zona Integritas kepada seluruh komponen satuan kerja dari pimpinan sampai level terbawah
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
-
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
E
-
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
E
-
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
-
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
-
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
-
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
C
-
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
C
-
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
C
-
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
-
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
-
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
Tidak
-
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
Tidak
-
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
-
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
Tidak
-
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
-
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
D
-
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
D
-
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
-
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
D
-
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
C
-
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
-
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
D
-
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
E
-
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
Tidak
-
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
-
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
-
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
C
-
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Dokumen Perjanjian Kinerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
D
-
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
Tidak
-
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
Tidak
-
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
Tidak
-
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
D
-
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
Tidak
-
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
C
-
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
-
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
C
-
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
C
-
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
D
-
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
E
-
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
E
-
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
C
-
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
C
-
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
C
-
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   0
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
C
-
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
C
-
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
Tidak
-
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
C
-
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
C
-
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
C
-
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
D
-
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
D
-
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
D
-
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
C
-
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
C
-
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
C
-
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
E
-
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
C
-
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
C
-
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
D
-
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
C
-
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
C
-
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
D
-
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
E
-
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
C
-
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
C
-
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
D
-
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan