Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJATI KALIMANTAN BARAT
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
-membuat Undangan pembentukan Tim;-membuat SK Tim Kerja Pembangunan ZI WBK menuju WBBM - SK Tim Manajemen Perubahan dan Evaluasi RB - SK Tim Pengarah RB - SK Tim Penilai Internal Pembangunan ZI Menuju WBK/ WBBM - SP Tim Agen Perubahan
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
- Dapatkan dan teliti makanisme penentuan anggota, yakinkan proses itu berjalan. - Undangan Rapat - Notulen Rapat - Kriteria tim pembangunan ZI - Prosedur/mekanisme pembentukan tim
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
-- Dapatkan dan teliti dokumen pembangunan ZI, mulai perencanaan pembangunan sampai pengembangnnya, catat sekarang sudah pada posisi tahun ke berapa. - Membuat Dokumen Rencana Aksi Pembangunan ZI
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
-Nota Dinas -Undangan Rapat- Laporan Triwulan I -Daftar Hadir dan Dokumentasi
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
-Melalui Media Masa (Web, IG, FB, Twitter, Banner)
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
B
-1. Absen Kehadiran 2. Dokumentasi Notulen Rapat
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
-1. Absen Kehadiran 2. Dokumentasi Notulen Rapat
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
-1. Nota Dinas 2. Undangan Rapat 3. Notulen Rapat 4. Daftar Hadir dan Dokumentasi
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
-1. Dokumentasi Role Model (Siraman Rohani) 2. Dokumentasi Rapat Staf, Notulen dalam membangun budaya kerja dan pola pikir 3. Pembuatan Banner Budaya Kerja
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
-SK Agen Perubahan Kejati Kalbar & SK Tim Penilai Internal
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
-Sosialiasi Kata-kata Bijak di Lingkungan Kantor
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
B
-1. Dokumentasi Kegiatan
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
-1. Usulan SOP yang sudah ada
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
-1. Juknas/ Juknis 2. SOP
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
-1. Notulen Rapat 2. laporan Hasil Evaluasi SOP
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
-1. Penerapan CMS pada Bidang Pidsus, Pidum dan SADAP pada Bidang Pengawasan
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
-1. Aktif Melalukan update data simpeg SIMKARI 2. Aplikasi e-Persuratan 3. Sistem aplikasi e-Kepeg 4. Sistem Aplikasi e-peta 5. Sistem Aplikasi SIKUMBANGDARA
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
-1. Dokumentasi Kegiatan
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
-1. Laporan Hasil Rapat Monitoring Evaluasi
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
-1. Tv Informasi 2. Penyuluhan Hukum/ Informasi Hukum
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
-1. Tv Informasi 2. Penyuluhan Hukum/ Informasi Hukum
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
-1. Telah Mengirimkan Usulan Kebutuhan Pegawai 2. Dokumen Peta Jabatan 3. Dokumen Assesmen Pegawai
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
-1. Telah dibuat Surat Perintah kepala Kejaksaan Tinggi
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
-1. Telah melakukan hasil monev pemetaan jabatan
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
-1. Surat-surat Kepala Kejaksaan Tinggi Tentang Usulan Pengisian Jabatan Struktural di Daerah Kejaksaaan Tinggi Kalimantan Barat 2. SK Mutasi Internal 3. Laporan Monev Mutasi Internal terhadap mutasi yang dilakukan
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
-1. Usulan Promosi Jabatan
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
-1. Laporan Monev
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
-1. Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Tentang Perintah Untuk mengikuti Diklat 2. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Tentang Perintah untuk Mengikuti Diklat 3. Surat Asbin Tentang Permintaan Calon Peserta Diklat
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
-1. Usulan Pegawai untuk mengikuti diklat 2. Hasil Evaluasi Kinerja Pegawai
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
-1. Dokumentasi Kegiatan 2. Matriks Hasil Assesmen
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
-1. Dokumen usulan kebutuhan diklat
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
-1. Dokumentasi Kegiatan
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
-1. Laporan Monitoring dan Evaluasi
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
-1. SKP Pegawai 2. Dokumen Indikator Kinerja Utama
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
-Dokumen SKP
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
-Rekap Capaian SKP
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
- Dokumentasi reward Terhadap Pegawai Berprestasi
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
1. Penilaian Prilaku Kerja (Buku Biru/ Waskat) 2. Dokumen Buku Harian 3. Daftar Absensi Hasian, Absesnsi Apel Kerja 4. Daftar Petugas Piket 5. Laporan Pelaksanaan Bulan/ Pekan Disiplin 6. Kartu Tanda Pengenal Pegawai
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
-1. Data Mutasi Pegawai 2. Data Kontrol Jabatan Se Kalbar
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
-Dokumentasi Penyusunan dan Penyempurnaan Rencana Kerja Kejaksaan RI
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
-1. Dokumentasi Kegiatan 2. Dokumen Perjanjian Kinerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
-1. Tangkapan Layar Pengisian Aplikasi E-monev secara periodik 2. Laporan Monev
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
-1. Dokumen Lakip 2. Dokumen Perjanjian Kinerja
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
-Dokumen Perjanjian Kinerja
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
-Dokumen Perjanjian Kinerja yang telah tersinkronisasi dengan IKU
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
-Dokumen LAKIP
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
-Dokumen Laporan Kinerja
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
-Dokumen Laporan Kinerja
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
-1. Surat Perintah Diklat 2. Laporan Pelaksanaan Diklat
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
-1. Surat Perintah Diklat 2. Laporan Pelaksanaan Diklat
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
-1. Dokumentasi 2. Tangkapan Layar dari Website Medsos Tentang Anti Gratifikasi, dan Anti Suap
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
-1. Surat perintah tentang Pembentukan UPG 2. Laporan Gratifikasi 3. Dokumentasi Ruangan
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
-Laporan Kegiatan Dokumentasi Kegiatan dan dokumen identifikasi lingkungan pengendalian
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
-Peta Resiko yang dilengkapi dengan hasil identifikasi
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
-Melakukan Monitoring Resiko
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
-Dokumentasi Kegiatan
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
-1. SK Tim Pelayanan Pengaduan 2. Laporan penanganan pengaduan 3. Sprint Lapdu Klasifikasi/ Kasus 4. Laporan e-lapdu
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   2
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   2
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
-Laporan Monitoring
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
-Laporan Tindak Lanjut
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
-Foto Ruangan Sarana Penerima Laporan
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
-1. SK Kajati Pembentukan Unit UPP 2. Laporan Kegiatan
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
-Laporan Kegiatan
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
-Laporan Kegiatan
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
-SOP Pengawasan (Benturan Kepentingan)
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
-Dokumen Sosialisasi SOP
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
-Laporan Kegiatan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
-Laporan Kegiatan
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
-Laporan Kegiatan
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
-1. Buku Standar Layanan SPO 2. Dokumentasi
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
-Dokumentasi
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
-SPO
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
B
-Laporan Rapat Evaluasi SPO
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
-1. Dokumentasi Kegiatan
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
-1. Dokumentasi Kegiatan Tangkapan Layar( WEB, IG, FB, Twitter, dll)
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
B
-Dokumentasi Kegiatan
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
-Dokumentasi Ruangan-Ruangan dan Fasilitas Umum
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
B
-Telah dibuatnya dokumen dan makluman pelayanan, serta adanya alur mekanisme pelayanan
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
B
-Telah dibuatnya Survey Kepuasan Masyarakat
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
-Dokumentasi Kegiatan
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
-Dokumentasi kegiatan data tindak lanjut hasil survei
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan