Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI LANDAK
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Telah membuat Surat Keputusan Kepal Kejaksaan Negeri Landak Nomor; KEP-09/O.1.19/Cp.1/03/2021 tanggal 17 Maret 2021 tentang Tim Kerja PembangunanZona Intergritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kejaksaan Negeri Landak
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
sebagian telah melalui prosedur/mekanisme yang jelas
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
B
Kejaksaan Negeri Landak pada Tahun 2021 meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
terdapat media publikasi secara online seperti website serta media sosial seperti Instagram, Youtube, Facebook, dan Twitter
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
terdapat sebagian besar kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
pimpinan memonitoring dan mengevaluasi melalui rapat intern
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
sudah ditindaklanjuti
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Berdasarkan Rapat Penentuan pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan Zona Intergritas Menuju Wilayah bebas Dari Korupsi (WBK) tanggal 18 Maret 2021, Nota Dinas tanggal 18 Maret 2021, Notulen Rapat 18 Maret 2021, Absensi dan Dokumentasi Rapat, Berperan dalam Role Model yakni : Kajari Landak, Seluruh Kasi dan Kasubagbin Kejari Landak
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
telah membuat surat perintah tentang agen perubahan
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan Kejaksaan Negeri Landak
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
dengan telah diterbitkan nya SK Tim Kerja WBK maka seluruh anggota Organisasi Kejaksaan Negeri Landak terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
B
Semua SOP bidang/seksi telah mengacu peta proses bisnis
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
B
Prosedur Operasional sudah dilaksanakan berdasarkan juklak dan juknis
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
sudah, dengan mengaplikasikan antara lain : E-tilang; E-dosir; E-Piutang; Simkari; Sipede; CMS; Arssys
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
B
sudah, dengan menggunakan aplikasi SIMKARI
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
B
sudah, dengan menggunakan website, media sosial, E-Tilang
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
telah melakukan rapat evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
sudah melakukan penyebaran informasi publik dan menetapkan pejabat PPID
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
sudah dilakukan training need Analysis untuk pengembangan kompetensi
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
B
Sudah ada sebagian besar dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
B
- iya terdapat kesenjangan kompetensi pegawai
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
B
sebagian besar pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
sudah melakukan upaya pengembangan kompetensi dengan dinamika kelompok
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
B
Ada dilakukan namun tidak intens hanya sebatas internal masing masing bidang
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Sudah ada penetapan kerja individu (SKP) yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Sudah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Sudah dilaksanakan secara pereodik
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
sudah dilaksanakan pemberian reward kepada pegawai yang memiliki kinerja terbaik
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
sudah disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Seluruh pimpinan unit terlibat dalam rapat-rapat penyusunan perencanaan
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
pimpinan Satker secara langsung memimpin rapat penyusunan Perjanjian Kinerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Pemimpin secara berkala mengingat agar temuan-temuan pada saat inspeksi maupun pemantauan dilengkapi sesuai petunjuk
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
sudah ada dokumen perencanaan
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Sebagian perencanaan sudah berorientasi hasil
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Belum ada
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
B
Sebagian besar indikator unit kerja telah menggunakan asas SMART; specific, measurable (terukur), achievable (dapat dicapai), relevant, dan time-based (tenggat waktu).
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Laporan kinerja berupa lapbul, laptri dan laptah telah disusun tepat waktu
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
B
Sumber data Lapbul, laptri dan laptah masing-masing seksi
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
Mengikut sertakan anggota dalam upaya peningkatan kapasitas SDM yang di selenggarakan oleh Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Agung
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
B
Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh sebagian SDM yang sudah memiliki tersertifikasi, karena jumlah pegawai hanya 19 orang sehingga masih terdapat rangkap jabatan yang menjadikan sebagian pengelolaan akuntabilitas kinerja bukan oleh SDM yang berkompeten
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
telah membuat public campaign
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
membuat banner tentang penolakan gratifikasi
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
C
-
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
B
-
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
B
-
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
Telah dilakukan sosialisasi kepada pihak yang terkait
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Telah dibuat aplikasi laporan pengaduan masyarakat yang ada di dalam website Kejari Landak, dan apabila ada pengaduan masyarakat, akan segera ditindaklanjuti.
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   3
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   2
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   1
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
B
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Seluruh hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Telah dibuat banner Whistle Blowing System
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
B
-
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Telah dilakukan rapat monitoring dan evaluasi Whistle Blowing System secara berkala
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
B
Hasil evaluasi penerapan Whistle Blowing System sebagian telah ditindaklanjuti, saat ini dalam proses pembuatan SOP Benturan Kepentingan
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
B
Dilakukan rapat secara berkala untuk membahas identifikasi/pemetaan benturan kepentingan
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Telah dbuat SOP masing-masih seksi agar tidak terjadi benturan kepentigan, namun apabila didalam rapat ditemukan adanya benturan kepentingan, akan segera ditindaklanjuti ke seluruh layanan
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
B
Penanganan benturan kepentingan telah diimplementasikan dengan cara membuat SOP masing-masing seksi
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
B
Selalu dilakukan rapat evaluasi atas penanganan benturan Kepentingan
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan telah ditindaklanjuti
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
B
Sudah terdapat SOP Di Masing - Masing bidang yang telah dibuat guna memaksimalkan pada standar palayanan
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
unit kerja telah membuat Maklumat Pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
terdapat SOP standar pelayanan pada unit kerja
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
B
dilakukan rapat evaluasi secara berkala
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
- sudah dilakukan beberap sosialisasi dan pelatihan agar pegawai dapat melakukan penerapan budaya pelayanan perima
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
sudah ada media sosial yang berbasis internet, seperti isntagram : Kejarilandak Twitter, youtube , facebook serta alamat web yang memberikan informasi terkait pelayanan prima
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
B
untuk saat ini masih dirancang mengenai funishment terhadap pegawai dalam melakukan pelayanan
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
B
sudah tersedia PTSP
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
banyak inovasi di setiap bidang guna melakukan pelayanan prima
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
B
pembuatan angket kepuasan pelayanan terhadap saksi dan pengambilan bb
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
pembuatan angket dan kotak kepuasan
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
B
sudah tersedia angket pelayanan prima untuk di brikan kepada masyarakat
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan