Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI SINGKAWANG
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
SK No. : KEP-12/O.1.11/Cp.1/03/2021 tentang Pembentukan Tim Manajemen Perubahan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Kejaksaan Negeri Singkawang Tahun 2021 Tgl. 22 Maret 2021, SK No. : KEP-13/O.1.11/Cp.1/03/2021 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Kejaksaan Negeri Singkawang Tgl. 22 Maret 2021, SK No. : KEP-15/O.1.11/Cp.1/03/2021 tentang Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kejaksaan Negeri Singkawang Tahun 2021 Tgl. 22 Maret 2021.
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Berdasarkan Nota Dinas Undangan kepada seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Singkawang untuk mengikuti Rapat Pembentukan Tim Kerja, Notulen Rapat Pembentukan Tim Kerja, Daftar Hadir Rapat Pembentukan Tim Kerja ZI Menuju WBK/WBBM tanggal 22 Maret 2021, dan Dokumentasi Rapat Pembentukan Tim Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK.WBBM
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Telah dibuat Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Kejaksaan Negeri Singkawang Tahun 2001, dan telah disampaikan masing-masing tim kerja berdasarkan Nota Dinas tanggal 22 Maret 2021.
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Terdapat target-target prioritas dalam yaitu Target Jangka Pendek Pencanganan ZI, Pembuatan Dokumen Kerja, dan Penandatanganan Pakta Integritas, 2) Target Jangka Menengah (6 Bulan) suatu capaian area perubahan dimana merupakan tindak lanjut capaian jangka pendek yang merupakan pengembangan atau penyempurnaan pada inovasi yang telah dilakukan, target jangka panjang (1 tahun) suatu capaian dimana hasil ideal yang diharapkan dari suatu area perubahan sehingga hal tersebut dapat menjadi instrumen baru dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan tercapainya predikat WBK
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Telah terdapat media untuk mensosialisasikan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK : 1) Sosialisasi di Program Jaksa Menyapa di Radio Swara Pendidikan Singkawang (RAPENSI) 107.7 fm, Media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan Youtube
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Seluruh kegiatan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM bulan Maret 2021 telah dilaksanakan antara lain Pencanganan Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM, Penandatanganan Pakta Integritas, Penandatanganan Komitmen Bersama, Rapat Pembentukan Tim Kinerja, Rapat Penetapan Pimpinan sebagai Role Model Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM,
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
B
Akan dibuat Laporan Monev Pembangunan ZI disertai dengan bukti dukung kegiatan rapat, absensi kehadiran, undangan rapat, notulen rapat, dan dokumentasi
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
B
Akan dibuat laporan hasil Monitoring & Evaluasi, disertai dengan undangan rapat, absensi kehadiran, notulen rapat, dan dokumentasi rapat
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Berdasarkan penentuan pimpinan berperan sebagai Role Model dalam pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM tanggal 22 Maret 2021, Nota dinas tanggal 22 Maret 2021, Notulen Rapat tanggal 22 Maret 2021, Absensi Kehadiran Rapat, dan Dokumentasi Rapat, yaitu : Kajari Singkawang, Para Kasi & Kasubbagbin Kejari Singkawang berperan sebagai Role Model
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Telah dibuat SK No. KEP-14/O.1.11/Cp.1/03/2021 tentang Pembentukan Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kejaksaan Negeri Singkawang Tgl. 22 Maret 2021
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir dengan melakukan penandatanganan Pakta Integritas, Penandatanganan Komitmen Bersama serta ditempatkan Quotes/kata-kata bijak di lingkungan area Kantor Kejaksaan Negeri Singkawang
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Seluruh pegawai Kejaksaan NEgeri Singkawang telah terlibat dalam melaksanakan pembangunana ZI Menuju WBK/WBBM sebagaimana tertuang dalam SK Nomor KEP-13/O.1.11/Cp.1/03/2021 tanggal 22 Maret 2021
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Dibuat SOP seluruh bidang (Pidum, Pidsus, Intelijen, Pembinaan, Datun, serta Bidang Barbuk & Baras)
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Dokumentasi penerapan SOP pada msing-masing bidang
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
C
Nota Dinas Rapat Monev Penerapan SOP pada tanggal 23 Maret 2021 disertai Notulen Rapat, Daftar Hadir, dan Dokumentasi
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
B
Screenshot apliasi SIPEDE, SIMAK BMN, CMS PIDUM dan PIDSUS, E-TILANG, SAS PENGELUARAN & PENGELUARAN, SAKTI, SAIBA, E-MONEV KEMENKEU, E-MONEV BAPPENAS, E-PIUTANG, TARPNBP, dan ARSSYS
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
B
Screenshot aplikasi SIMKARI, E-DOSIR, dan GPP (Aplikasi Penggajian Pegawai) dan Penerbitan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Singkawang No. Print- /O.1.11/Cp.2/03/2021 tentang Operasionalisasi Manajemen SDM Menggunakan Teknologi Informasi
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
C
Screenshot Aplikasi Buku Tamu, Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat, Aplikasi Nomor Antrian, dan Aplikasi Info Tilang
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
B
Akan dilakukan Monitoring & Evaluasi berupa kegiatan Rapat
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
B
Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Singkawang Nomor: Print- 42/O.1.11/Cp.2/03/2021 tanggal 22 Maret 2021 tentang Pembentukan Tim Manajemen Media dan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Singkawang Nomor : Print- 43/O.1.11/Cp.2/2021 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
B
Akan dilakukan monitoring dan evaluasi berupa kegiatan rapat disertai dengan data dukung berupa notulensi rapat, daftar hadir, dan dokumentasi
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Telah dilaksanakan sesuai Peta Jabatan Kejaksaan Negeri Singkawang, Usulan Penambahan Pegawai Jaksa dan Pegawai Tata Usaha, dan Berita Assesment Pegawai.
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
B
Telah dilaksanakan penempatan pegawai hasil rekrutmen berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kejaksaan RI, dan Surat Perintah Melaksanakan Tugas
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Nota Dinas Rapat Evaluasi dan Monitoring tentang Penempatan Pegawai, Notulen Rapat Evaluasi Penempatan Pegawai dan Dokumentasi Rapat
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Telah dilakukan Mutasi Internal melalui Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Singkawang tentang Mutasi Internal Pegawai
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Telah memperhatikan Kompetensi jabatan dan pegawai yang bersangkutan melalui Rapat tentang Mutasi Pegawai antar jabatan di lingkungan internal Kejaksaan Negeri Singkawang
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Akan dilakukan Rapat Monitoring dan Evaluasi terhadap kegiatan Mutasi yang dilakukan disertai bukti dukung Notulensi, Absensi Rapat, dan dokumentasi
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
Tidak
Laporan Training Need Analysis Kejaksaan Negeri Singkawang
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Surat Usulan untuk mengikuti Pendidikan/Pelatihan Teknis para Pegawai Kejaksaan Negeri Singkawang
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
B
Berita Acara Assesment Pegawai Kejaksaan Negeri Singkawang
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Nomor : PRIN-201/O.1/Cp.2/03/2021 tentang Pemanggilan Mengiktui Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Kejaksaan (TAK) TA 2021, Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Singkawang perihal Perintah untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Kejaksaan (TAK) TA 2021
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
B
Surat Perintah Kepala Kejaksan Negeri Singkawang tentang Penunjukan Pegawai untuk Mengikuti Pelatihan, In House Traning, atau Bimbingan Teknis.
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
B
Telah dilakukan Rapat Monitoring & Evaluasi Pengembangan Kompetensi dan Kinerja Pegawai disertai dengan bukti dukung berupa Notulensi, Undangan Rapat, Daftar Kehadiran dan Dokumentasi
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Dokumen Pejanjian Kinerja Kejaksaan Negeri Singkawang Tahun 2021
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
B
Dokumen Formulir Sasaran Kerja Pegawai Kejaksaan Negeri Singkawang
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
D
Rekapitulasi Capaian Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Tahun 2020 pada Kejaksaan Negeri Singkawang
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Pemberian Penghargaan terhadap Kinerja Pegawai Kejaksaan Negeri Singkawang
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
B
Laporan Kegiatan Penegakan Aturan Disiplin Kode Etik Pegawai Kejaksaan Negeri Singkawang dan Laporan Absensi Pegawai Bulanan
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
B
Bahwa data informasi pegawai telah di muktahirkan melalui Aplikasi E-DOSIR
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Nota Dinas Rapat Penyusunan Rencana Kerja (RENJA), Rencana Strategis (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) pada hari Senin, 22 Maret 2021, Notulen Rapat, Daftar Hadir dan Dokumentasi
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
telah dilaksanakan Penandatangan Perjanjian Kinerja oleh Kajari Singkawang terhadap Kajati Kalbar, dan Para Kasi & Kasubagbin Kejari Singkawang terhadap Kajari Singkawang
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi per Bulan terkait pelaksanaan tugas.
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Telah Terdapat Dokumen Rencana Kerja (RENJA), Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA), dan Dokumen Surat Perjanjian Kerja dan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU).
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Telah Terdapat Dokumen Rencana Kerja (RENJA), Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA), dan Dokumen Surat Perjanjian Kerja dan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berorientasi hasil.
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Telah terdapat Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU)
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Screenshot Aplikasi SMART dari Kemenkeu
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Nota dinas Penyampaian LAKIP Tahun 2020
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
B
Dokumen Laporan Kinerja Berupa Screenshot Aplikasi SMART
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
Surat Perintah, Laporan Pelaksanaan, dan Dokumentasi
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Dokumenasi Sertifikat Case Management System (CMS), Sertifikat In House Training Arbitrase, Seminar, Diklat, Pelatihan E-OFFICE
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Singkawang Nomor : Print- /O.1.11/Cp.2/03/2021 tanggal 22 Maret 2021, Dokumentasi Public Campaign
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Register Penanganan Pengaduan Pengendalian Gratifikasi
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
B
Dokumentasi dan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Singkawang
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
B
Dokumentasi penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
B
Dokumentasi Pengendalian Meminimalisir
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
B
Dokumen Sosialisasi SPI ke berbagai pihak seperti masyarakat, Radio, dan Stakeholder lainnya
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
B
Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Singkawang No. Print : /O.1.11/Cp.2/03/2021 tgl Januari 2021, dan dokumentasi Implementasi Pengaduan Masyarakat, SOP Unit Pengaduan No. B- /O.1.11/Cp/01/2021 tgl Januari 2021
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   0
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   1
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas pengaduan masyarakat dengan membuat Laporan hasil monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat, dan dokumentasi
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Register penanganan pengaduan masyarakat, laporan pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
SOP Whistle Blowing System Nomor : B- /O.1.11/Cp/03/2021 tanggal Maret 2021
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
B
Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Singkawang
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Whistle Blowing System
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
B
Dokumentasi Tindak lanjut penerapan Whistle Blowing System dan Register Penanganan Whistle Blowing System
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
B
Identifikasi/Pemetaan Benturan Kepentingan Kejaksaan Negeri Singkawang, Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Singkawang
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
B
Dokumentasi Sosialisasi / Internalisasi Penanganan Benturan Kepentingan
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
B
SOP Pelaksanaan Benturan Kepentingan Nomor : B- /O.1.11/Cp/03/2021 tanggal maret 2021, Alur Penanganan Benturan Kepentingan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
B
Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan, Alur Penanganan Benturan Kepentingan, Register Penanganan Benturan Kepentingan, Absensi Rapat Monitoring Evalusi Penanganan Benturan Kepentingan
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Laporan hasil evaluasi penanganan Benturan Kepentingan.
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
B
Telah dibuat Standar Pelayanan dan dokumentasi.
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
B
Dokumentasi maklumat pelayanan telah terpasang di PTSP
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
Dokumentasi dan Fotocopy masing-masing SOP Pelayanan,
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
B
Nota Dinas Rapat Tentang Reviu Standar Pelayanan dan SOP, Notulen Rapat dan Dokumentasi
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
B
Dokumentasi Kegiatan In House Training, Undangan In House Training, Sosialisasi Pelayanan Prima dari Perbankan
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Screenshot Informasi Pelayanan pada Social Media dan Website Kejari Singkawang, Yaitu Youtube, Instagram, Facebook, dan Twitter
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
B
Dokumentasi pemberian Reward/penghargaan kepada Pegawai dan Honorer
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
C
Dokumentasi Tempat Pelayanan Terpadi Satu Pintu (PTS) Kejaksaan Negeri Singkawang
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
B
Dokumentasi Pengantaran Barang Bukti Gratis kepada Masyarakat,
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
B
Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan Laporan Hasil Survei Indeks Persepsi Korupsi melalui Website Kejaksaan Negeri Singkawang
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
B
Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan Laporan Hasil Survei Indeks Persepsi Korupsi dapat diakses melalui Website Kejaksaan Negeri Singkawang
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
B
Dilakukan tindak lanjut terhadap hasil survey kepuasan masyarakat dengan meningkatkan pelayanan publik
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan