Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI SINTANG
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
- Berdasarkan Surat Keputusan Kajari Sintang No. : KEP-01/Q.1.12/Cs/02/2021 tgl. 22-2-2021, tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Dari Korupsi Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Kejaksaan Negeri Sintang
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
- Berdasarkan Nota Dinas Undangan kepada seluruh Pegawai Kejari Sintang untuk mengikuti Rapat Pembentukan Tim kerja, Notulen rapat tanggal 22 Februari 2021, Daftar hadir Rapat Pembentukan Tim kerja Zona Inetgritas WBK Menuju WBBM tanggal 22 Februari 2021, dan Dokumentasi Rapat Pembentukan Tim Kerja Pembangunan ZI WBK menuju WBBM
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
- Telah dibuat Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas WBK Menuju WBBM Kejaksaan Negeri Sintang tahun 2021, dan selanjutnya telah di sampaikan kepada masing-masing Tim Kerja berdasarkan Nota Dinas tanggal 22 Februari 2021
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
- Terdapat target-target prioritas Dalam Dokumen Rencana Kerja antara lain : -1) Target Jangka Pendek (30 hari), meliputi Pencanangan ZI, Pembuatan Dokumen Kerja dan Penandatanganan Pakta Integritas; 2) Target Jangka Menengah (6 bulan) suatu capaian area perubahan dimana merupakan tindak lanjut dari capaian jangka pendek yang merupakan pengembangan atau penyempurnaan pada inovasi yang sudah dilaksanakan; 3) Target jangka Panjang 1 (satu) tahun : suatu capaian area perubahan dimana merupakan hasil ideal yang diharapkan dari suatu area perubahan sehingga hal tersebut dapat menjadi instrumen baru dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Mekanisme/media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK Menuju WBBM : 1) Sosialisasi di Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=GrZeKGkSjYg 2) sosialisasi di Dialog Jaksa Menyapa di RRI Sintang https://www.youtube.com/watch?v=KaICUZwPRxI 3) Sosialisasi masyarakat melalui Vidiotron di Jl. PKP Mujahidin Kota Sintang; 4) Sosialisasi melalui Talkshow media Senentang TV; 5) Iklan Layanan Masyarakat di Media Senentang TV, ASP Sintang TV https://youtu.be/npUNlD4xGxk; 6). Media Sosial : 1. Facebook https://www.facebook.com/kejaksaan.sintang: Selamat datang di Kawasan Pembangunan ZI WBK menuju WBBM, Instagram https://www.instagram.com/kejaksaan_negeri_sintang/ ; Twitter : https://twitter.com/KejariSintang
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Seluruh Kegiatan perencanaan Pembangunan ZI WBK menuju WBBM pada bulan Februari 2021 telah dilaksanan antara lain : Pencanangan Pembangunan ZI WBK Menuju WBBM, Penandatanganan Pakta Integritas, Penandatanganan Komitmen Bersama, Rapat Pembentukan Tim Kerja, Rapat Penetapan Pimpinan Sebagai Role Model Pembangunan ZI WBK menuju WBBM, sosialisasi pembangunan ZI WBK menuju WBBM Kejari Sintang tahun 2021 melalui Youtube Kejari Sintang, Yutube RRI Sintang, Website, Media Sosial : Instagram, Facebook, Twitter,
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
-Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap Rencana dan pada Bulan Februari 2021 pelaksanaan pada tanggal 15 Maret 2021, Bukti Dukung Nota Dinas tanggal 15 Maret 2021, Notulen Rapat 15 Maret 2021, Absensi, dan Dokumentasi Rapat
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
-Hasil Monitoring dan Evaluasi atas persiapan Kegiatan Kejaksaan Negeri Sintang dalam rangka Pembangunan Zona Integritas WBK Menuju WBBM telah ditindaklanjuti, Bukti Dukung : Nota Dinas tanggal 16 Maret 2021, Notulen Rapat tanggal 16 Maret 2021, Absensi Rapat dan Dokumentasi Rapat.
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
-Berdasarkan Rapat Penentuan pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK Menuju WBBM tanggal 20 Februari 2021, Nota Dinas tanggal 22 Februari 2021, Notulen Rapat 22 Februari 2021, Absensi dan Dokumentasi Rapat, Berperan dalam Role Model yakni : Kajari Sintang, Seluruh Kasi dan Kasubagbin Kejari Sintang
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
-Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Sintang tentang Pembentukan Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas WBK menuju WBBM di Kejaksaan Negeri Sintang, pembentukan berdasarkan Notulen Rapat Tanggal 22 Februari 2021, Absensi dan Dokumentasi Rapat.
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
-Telah dibangun Budaya Pola pikir di lingkungan Kejaksaan Negeri Sintang dengan menandatangani Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Suluruh Pegawai dan Karyawan Kejari Sintang, Komitmen Bersama telah ditandatangani oleh seluruh Pegawai Kejari Sintang, telah di tempatkan Quote kata-kata bijak dilingkungan kerja dan setiap sudut Kantor Kejari Sintang, Kegiatan Kegamaan berupa Pembacaan Surah Yasin setiap Kamis Malam bagi Pagawai yang bergama islam, dan Persekutuan Doa Adhyaksa yang diikuti oleh Pegawai berama Kristen pada setiap Jumat malam, serta pelaksanaan Apel Kerja selalu ditekankan perubahan budaya kerja dan pola pikir
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
-Seluruh Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas WBK Menuju WBBM terlibat dalam Pembangunan Zona Integritas WBK menuju WBBM, dengan Surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Sintang No. : Sprin-43/O.1.12/Cs/2/2021 tanggal 22 Februari 2021, Motto Kejari Sintang : Kejari Sintang Cerdas, Melayani Masyarakat Kebanggaan Kami ; Dokuemntasi Poster dan Banner yang terpasang di PTSP Kejari Sintang
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
SOP bidang Pidana Umum, bidang Pidana Khusus, bidang Intelijen, bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, bidang Barang Bukti dan Barang Rampasan, bidang Pembinaan, dan SOP Inovasi
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Dokumentasi penerapan SOP pada masing-masing bidang dan SOP inovasi
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
B
Nota Dinas Rapat Monev Penerapan SOP, Hari Kamis Tanggal 04 Maret 2021, Notulen Rapat, Daftar Hadir, Laporan Kegiatan Rapat Penerapan SOP dan Dokumentasi
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
B
Screenshot aplikasi SIPEDE, SIMAK BMN, CMS Pidum dan Pidsus, E-TILANG, SAS PENGELUARAN, SAS PENERIMAAN, SAKTI, SAIBA, E-MONEV KEMENKEU, E-MONEV BAPPENAS, E-PIUTANG, TARPNBP, dan ARSSYS
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
B
Screenshot aplikasi SIMKARI (Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan RI), E-DOSIR (Kumpulan dokumen Kepegawaian), dan GPP (Aplikasi Penggajian Pegawai) dan penerbitan Surat Perintahb Kepala Kejaksaan Negeri Sintang No. Print-42/O.1.12/Cp.2/02/2021 tentang Operasionalisasi Manajemen SDM Menggunakan Teknologi Informasi
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Screenshot aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Whistle Blowing System (WBS), Survei Indeks Persepsi Korupsi, dan Survei Pelayanan pada website http://kejari-sintang.go.id/
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Nota Dinas Rapat Monev Pemanfaatan Teknologi Informasi, Hari Kamis Tanggal 04 Maret 2021, Notulen Rapat, Daftar Hadir, Laporan Kegiatan Rapat Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Dokumentasi
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Sintang No. Print-40/O.1.12/Cp.2/02/2021 tentang Pembentukan tim Manajemen Media dan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Sintang No. Print-41/O.1.12/Cp.2/02/2021 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Nota Dinas Rapat Monev Keterbukaan Informasi Publik, Hari Kamis Tanggal 04 Maret 2021, Notulen Rapat, Daftar Hadir, Laporan Kegiatan Rapat Keterbukaan Informasi Publik dan Dokumentasi
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Peta Jabatan Kejaksaan Negeri Sintang, Usulan Penambahan Pegawai Jaksa dan Pegawai Tata Usaha, Berita Acara Assesment Pegawai.
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Surat Keputusan Jaksa Agung RI tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan RI, Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Sintang.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Nota Dinas Rapat Evaluasi dan Monitoring Penempatan Pegawai pada tanggal 22 Februari 2021, Notulen Rapat Monitoring dan Evaluasi Penempatan Pegawai, Dokumentasi Rapat.
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Sintang tanggal 26 Februari 2021 tentang Mutasi Internal Pegawai.
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-IV-128/C/02/2021 tentang Pemindahan, Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan RI.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Nota Dinas Rapat Evaluasi dan Monitoring Mutasi Lokal Pegawai Kejaksaan Negeri Sintang, Daftar Hadir, Notulen Hasil Rapat Evaluasi dan Monitoring Mutasi Lokal Pegawai, Dokumentasi Rapat.
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Laporan Training Need Analisys (TNA) Kejaksaan Negeri Sintang.
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Surat usulan untuk mengikuti Pendidikan / Latihan Teknis para Jaksa.
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Berita Acara Assesment Pegawai Kejaksaam Negeri Sintang.
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Nomor : PRIN-201 /O.1/Cp.2/03/2021 tentang Pemanggilan Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Kejaksaaan (TAK) Tahun Anggaran 2021, Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Sintang perihal perintah untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Kejaksaan (TAK) Tahun Anggaran 2021.
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Undangan Sinergitas Penegak Hukum dan Optimalisasi Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Kepada Instansi Terkait, Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Sintang perihal melaksanakan Inhouse Training / Sosialisasi Sinergitas Penegak Hukum dan Optimalisasi Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Tahun 2021.
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Nota Dinas Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kompetensi Pegawai, Daftar Hadir, Notulen Rapat Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kompetensi Pegawai.
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Dokumen Perjanjian Kinerja Kejaksaan Negeri Sintang Tahun 2021.
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Dokumen Formulir Sasaran Kerja Pegawai Kejaksaan Negeri Sintang.
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Rekapitulasi Capaian Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Bulan Februari 2021 Pada Kejaksaan Negeri Sintang.
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Pemberian Piagam Penghargaan Pegawai Kejaksaan Negeri Sintang.
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Laporan Kegiatan Penegakan Aturan, Surat Pengantar dan Laporan Absensi per Pegawai bulan Februari 2021 pada Kejaksaan Negeri Sintang.
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Daftar Riwayat Hidup Pegawai, Laporan Monitoring dan Evaluasi Atas Kebijakan Pola Mutasi Internal, Laporan Monitoring dan Evaluasi Atas Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi, Daftar Nominatif Penilaian Prestasi Kerja Pegawai pada Kejaksaan Negeri Sintang, Formulir Sasaran Kerja Pegawai.
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Nota Dinas Rapat Penyusunan RENJA Selasa 23 Februari 2021, Notulen Rapat, Daftar Hadir dan Dokumentasi Laporan Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA), Rencana Strategis (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja Pada Tahun 2021
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Nota Dinas Rapat Perjanjian Kerja, Hari Selasa Tanggal 23 Februari 2021, Notulen Rapat, Daftar Hadir, Laporan Kegiatan Penyusunan Perjanjian Kinerja, dan Dokumentasi
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Nota Dinas Rapat Perihal Monitoring dan Evaluasi Senin Tanggal 1 Maret 2021 , Notulen Rapat, Daftar Hadir, Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Triwulan I dan II Tahun 2021, dan Dokumentasi
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Dokumen Rencana Kerja (RENJA), Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA), dan Dokumen Surat Perjanjian Kerja, dan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU)
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Dokumen Rencana Kerja (RENJA), Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA), dan Dokumen Surat Perjanjian Kerja, dan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU)
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU)
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
C
Screenshot SMART (kemenkeu)
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Nota Dinas Penyampaian LAKIP tahun 2020
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
B
Dokumen Laporan Kinerja berupa Screenshot SMART
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Nota Dinas terkait Sinergitas Penegak Hukum dalam Rangka Optimalisasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Tahun 2021 Nomor : 03 / WBBM / 02 / 2021 Hari Senin Tanggal 08 Februari 2021, Daftar Hadir In House Training Sinergitas Penegak Hukum, Dokumentasi Kegiatan In House Training Sinergitas Penegak Hukum, Pegawai Kejaksaan Negeri Sintang, - Nota Dinas In House Training Triwulan I Studi Banding Kementrian Agama Sintang ke Kejari Sintang dalam Rangka Pembangunan Zona Integritas menuju WBBM 2021 pada Kamis Tanggal 04 Maret 2021, Daftar Hadir In House Training Studi Banding Kemenag Sintang dan Kejari Sintang, Dokumentasi Kegiatan In House Training Studi Banding Kemenag Sintang dan Kejari Sintang, - Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Sintang Nomor : PRINT-44/0.1.12/p.2/03/2021 Tanggal 9 Maret 2021, Daftar Hadir Kegiatan In House Training Peningkatan Pelayanan Prima Pegawai Kejaksaan Negeri Sintang Hari Rabu Tanggal 10 Maret 2021, Dokumentasi In House Training Peningkatan Pelayanan Prima Kejaksaan Negeri Sintang, Laporan Pelaksanaan Dokumentasi
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Dokumentasi Sertifikat Case Management System (CMS), Sertifikat In House Training Arbitrase, Seminar, DIKLAT, Pelatihan
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
-. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Sintang No Print :31/O.1.12/Cp.2/2/2021 tgl 18 Pebruari 2021 ,- dokumentasi Public Campaign
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
- dokumentasi pengendalian gratifikasi - laporan penanganan dan pengendalian gratifikasi no. R-03/O.1.12/Hkt/2/2021 tgl 25 Pebruari 2021. - Register Penanganan Pengaduan Pengendalian Gratifikasi
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
- dokumentasi lingkungan pengendalian - Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Sintang No Print : 38/O.1.12/Cp.2/2/2021 tgl 18 Pebruari 2021
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
B
- dokumen tasi penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan - Hasil penilaian penerapan SPIP Kejaksaan Negeri Sintang bulan Januari - Pebruari 2021
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
B
- Dokumentasi pengendalian meminimalisir resiko
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
- Dokumentasi Sosialisasi SPI ke berbagai pihak seperti : Masyarakat, Badan Usaha Milik Daerah, Radio Republik Indonesia Sintang, Badan Usaha Milik Negara dan Pegawai Kejaksaan Negeri Sintang
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
B
- Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Sintang No. Print : 32/O.1.12/Cp.2/2/2021 tgl 18 Pebruari 2021 - Dokumentasi Implementasi Pengaduan Masyarakat - SOP Unit Pengaduan No : B-363/O.1.12/Cp/02/2021 tgl 18 Pebruari2021
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   0
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
- Dokumentasi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi atas penanganan Pengaduan - Laporan hasil monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan Masyarakat - Hasil monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan Masyarakat - absen
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
- Dokumentasi tindaklanjut pengaduan masyarakat - Laporan pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat di Kejaksaan Negeri Sintang - Register penanganan pengaduan masyarakat
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
- Dokumentasi Internalisasi Whistle Blowing System - SOP Whistle Blowing System Nomor : B- 362/O.1.12/Cp/2/2021 tgl 18 Pebruari 2021
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
B
-Dokumentasi Penerapan Whistle Blowing System - Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Sintang No : 33/O.1.12/Cp.2/2/2021 tgl 18 Pebruari 2021
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
C
- Dokumentasi Evaluasi Penerapan Whistle Blowing System - Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Whistle Blowing System - Hasil Evaluasi Pelaksanaan Whistle Blowing System - absen
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
- Dokumentasi Tindaklanjut Penerapan Whistle Blowing System - Register Penanganan Whistle Blowing System
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
- Identifikasi / Pemetaan benturan kepentingan di Kejaksaan Negeri Sintang - Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri No Print : 34/O.1.12/Cp.2/02/2021 tgl 18 Pebruari 2021
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
- Dokumentasi Sosialisasi / Internalisasi penanganan benturan kepentingan
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
-Implentasi Penanganan benturan kepentingan - SOP Pelaksanaan benturan kepentingan Nomor : B-364/O.1.12/Cp/02/2021 tgl 18 Pebruari 2021 - Alur Pananganan benturan kepentingan - Register Penanganan benturan kepentingan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
- Dokumentasi Evaluasi Penanganan benturan kepentingan - Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan benturan kepentingan - Hasil Evaluasi dan Monitoring pelaksanaan Penanganan benturan kepentingan - absen
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Nota Dinas Evaluasi Benturan Kepentingan, Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan pada tanggal 25 Februari 2021
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
- Standar Pelayanan dan Dokumentasi.
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
B
- Dokumentasi Maklumat pelayanan yang terpasang di tempat PTSP
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
- Dokumentasi dan Foto copy SOP masing-masing pelayanan
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
B
- Nota Dinas reviu Standar Pelayanan dan SOP , Notulen reviu Standar Pelayanan dan SO, Dokumentasi reviu Standar Pelayanan dan SO
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
- Dokumentasi Kegiatan In House Training , undangan In House Training Sosialisasi Pelayanan Prima dari Perbankan (Bank Rakyat Sintang)
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
- Screnshoot/Tangkap Layar infromasi pelayanan pada Sosmed dan WEB Kejari Sintang, bisa di akses di youtube : https://www.youtube.com/watch?v=OESek3-I6S8 Instagram: https://www.instagram.com/kejaksaan_negeri_sintang/
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
- Dokumentasi piagam penghargaan/reward dan pemberian reward kepada pegawai/honorer
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
- Dokumentasi Tempat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejaksaan Negeri Sintang
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
- Dokumentasi Pelayanan Pengantaran Barang Bukti Gratis kepada masyarakat Kabupaten Sintang
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dan Laporan Hasil Survey Indek Persepsi Korupsi Screenshoot Kepuasan Masyarakat pada Web Kejaksaan Negeri Sintang
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
1. Dapat diakses secara terbuka melalui Web Kejaksaan Negeri Sintang; Survei kepuasan masyarakat melalui https://kejarisintang.info/survey/ 2. Dapat diakses secara terbuka melalui link https:// kejarisintang.info/persepsi/
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
D
Nota dinas dari Tim Survey Kepuasan Masyarakat dan Survey Indeks Persepsi Korupsi kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sintang
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan