Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI KETAPANG
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
1. SK Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang Nomor : KEP-11/O.1.13/Cp.1/3/2021 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Dilingkungan Kejaksaan Negeri Ketapang ditetapkan tanggal 15 Maret 2021. 2. SK Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang Nomor : KEP-12/O.1.13/Cp.1/03/2021 tentang Tim Pengarahan Reformasi Birokrasi Kejaksaan Negeri Ketapang Tahun 2021 ditetapkan tanggal 15 Maret 2021. 3. SK Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang Nomor : KEP-13 / O.1.13/Cp.1/03/2021 tentang Tim Manajemen Perubahan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Kejaksaan Negeri Ketapang Tahun 2021 ditetapkan tanggal 15 Maret 2021.
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
1. Notulen Rapat Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani 2. Undangan Rapat Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) 3. Dokumen Foto Bukti Rapat
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
1. Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas (ZI)
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Ya, Dokumen Rencana Aksi telah disusun dengan memperhatikan prinsip SMART
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
1. Tangkapan layar Media Sosial (Instagram : @kejariketapang, Facebook : facebook.com/penkum.kejarikeapang) dan Website (kejari-ketapang.go.id
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
1. Undangan Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) 2. Absensi kehadiran 3. Notulen Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas 4. Dokumentasi
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
1. Laporan Monev Pembangunan Zona Integritas Negeri Ketapang
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Ya, Sosialisasi semua laporan Monev telah ditindak lanjuti dengan telah tersedia Ruang Pelayanan Terpada Satu Pintu (PTSP), Ruangan Pos Pelayanan Informasi Publik dan Pos Pelayanan Hukum, Sistem Peneri- maan Tamu yang nyaman serta penempatan layanan publik yang mudah dilihat publik, dan Website Kejaksaan Negeri Ketapang yang mudah diakses masyarakat.
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
1. Dokumentasi Pimpinan Sebagai Role Model
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
1. SK Agen Perubahan
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
1. Dokumentasi Kegiatan Ceramah, Apel, Fun-Bike, Senam bersama 2. Dokumentasi Suasana Kantor
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Ya, seluruh pegawai terlibat dalam pembangunan Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dibuktikan dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh para pegawai didampingin dengan Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang.
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
B
1. DOKUMEN FOTO SOP-SOP TIAP BIDANG
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
1. SOP Bidang Barang Bukti - SIBAKTI (Siap Antar Barang Bukti Gratis) 2. Penambahan Ruangan Pemeriksaan Saksi tembus kaca dilengkapi CCTV
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
B
1. DOKUMEN FOTO PENGEMBALIAN BARANG BUKTI 2. Dokumen Foto ruang Pemeriksaan Saksi
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
B
1. DOKUMEN FOTO TANGKAPAN APLIKASI-APLIKASI
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
1. DOKUMEN FOTO APLIKASI SIMKARI
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
B
1. DOKUMEN FOTO SIPEDE
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
1. Laporan Bulanan Simkari, CMS
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
FOTO MEDIA KEJAKSAAN NEGERI KETAPANG
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Iya telah dilakukan pelaporan Monitoring dan Evaluasi
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
1. DOKUMEN FOTO STRUKTUR ORGANISASI KEPEGAWAIAN
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
1. DOKUMEN ANALISA KEBUTUHAN PEGAWAI
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Ya telah dilakukan Monitoring
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
1. DOKUMEN FOTO SP MUTASI INTERNAL
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
B
1. DOKUMEN FOTO SERTIFIKAT BENDAHARA
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Ya telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
1. DOKUMEN FOTO SERTIFIKAT PELATIHAN 2. DOKUMEN FOTO SKP PEGAWAI
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
1. DOKUMEN FOTO USULAN INHOUSE TRAINING
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Kesenjangan kompetensi Pegawai <25%
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
1. DIKLAT CPNS 2. DIKLAT PELATIHAN LAINNYA
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
SK Diklat dan Dokumentasi Foto Kegiatan
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
B
Ya, Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Dokumen Penilaian Pegawai
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Ya, Telah sesuai dengan indikator Kinerja
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
C
Penilaian dilakukan setiap Semesteran
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Ya, Kinerja individu dilakukan atas dasar untuk pemberian reward
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Ya aturan telah dilakukan, dibuktikan dengan Nota Dinas Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang dan Absensi finger print
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Ya, dibuktikan dengan Data E-Dosir Pegawai di Simkari
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
1. DOKUMEN FOTO RENJA, RENSTRA, IKU
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
1. DOKUMEN FOTO PERJANJIAN KINERJA
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
B
1. DOKUMEN FOTO TABEL PENCAPAIAN KINERJA E-MONEV
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
1. DOKUMEN FOTO RENCANA KERJA TAHUN 2021
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Ya, Dokumen berorientasi hasil
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
1. DOKUMEN FOTO OUTPUT IKU DAN SMART
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
B
1. DOKUMEN FOTO OUTPUT IKU DAN SMART
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
1. DOKUMEN FOTO LAPORAN BULANAN TIAP BIDANG
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
1. DOKUMEN FOTO LAPORAN BULANAN TIAP BIDANG,
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Ya, Terdapat peningkatan kinerja melalui Diklat dan Pelatihan
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Dokumentasi Daftar pegawai pada aplikasi Simkari
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
B
Ya, Dilakukan dengan Pemasangan Banner dan Ajakan
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Pemasangan Banner, dan Form Pengisian Pengaduan Gratifikasi
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
B
Dokumen Pembentukan SPIP
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
B
1. DOKUMEN FOTO SK SPIP & RINGKASAN SKOR MATURITAS SPIP
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
Dilakukan dengan cara memanfaatkan CCTV di setiap sudut ruangan
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
B
Ya telah diinformasikan dan disebarkan melalui Dokumen Pembentukan SPIP
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
1. DOKUMEN FOTO APLIKSI E-LAPDU
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   2
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   1
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   1
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
B
1. Dokumen Surat Keputusan Pengaduan Masyarakat
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Dokumen Laporan Pengawasan yang berisikan Banner dan link pengaduan
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
1. DOKUMEN FOTO BANNER WBS
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
B
1.Dibuatnya TIM Pengaduan Masyarakat
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
B
1. Dokumen Laporan Pelayanan WBS dan pemasanan Banner
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
B
Ya, Dilakukan tindak lanjut dengan hasil Nihil dari bulan Januari - Mei 2021
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Dilakukan Pemasangan CCTV
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Dokumen Pemantauan dan Penanggung Jawab Pegawai
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Dilakukan dengan memanfaatkan CCTV
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
B
Evaluasi Dilakukan dengan CCTV
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Ya, telah ditindaklanjuti oleh unit Kerja
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
B
Dokumen Standar Pelayanan SOP Kejari Ketapang
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Telah dilakukan dibuktikan dengan dokumen foto Ruangan dan fasilitas dari Kejari Ketapang
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Dilakukan Inovasi berupa Pelayanan Kirim BB Gratis
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Dokumen bukti Pelayanan BB telah dilakukan
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
B
1. DOKUMEN FOTO PETUGAS PTSP, 2. DOKUMEN FOTO DUTA PELAYANAN AGEN PERUBAHAN
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
1. DOKUMEN FOTO MEDSOS TENTANG PTSP
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
B
Dokumentasi Reward kepada Petugas PTSP dan Petugas CMS atas pelayanan PRIMA yang telah diberikan
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
1. DOKUMEN FOTO RUANG PTSP TERINTEGRASI
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Inovasi E-Tilang, PTSP, Pelayanan Antar BB Gratis, Ruang Pemeriksaan yang terintegrasi dengan CCTV ruangan Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
B
Laporan Hasil Survey
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
B
Dapat diakses melalui Link formulir dari web, instagram, dan cetak yang ada di PTSP, E-Tilang, dan BB
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Dilakukan analisis penilaian dari survei pelayanan dari pengguna masyarakat
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan