Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI SANGGAU
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
-(SK TIM WBBM) SK No. : KEP-12/Q.1.14/Cs/02/2021 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Kejaksaan Negeri Sanggau Tgl. 10 Februari 2021
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
-Dokumentasi rapat (prosedur/mekanisme yang jelas dan sesuai dengan kemampuan bidang masing masing.)
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
-Dokumentasi rapat, dokumen MoU dengan King Jack dan Kantor Pos.
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
-Buku saku Kejaksaan Negeri Sanggau yang berisi dokumen pembangunan berupa target target prioritas yang relevan untuk tujuan pembangunan WBBM.
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
-Melalui media sosial official Kantor Kejaksaan Negeri Sanggau (Instagram, Facebook, Website, Twitter) dan Pembuatan buku saku proses Kejaksaan Negeri Sanggau menjadi Wilayah Bebas Korupsi kepada instansi Pemerintahan di Kabupaten Sanggau
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
B
-kegiatan pembangunan Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) sudah dilaksanakan contohnya MoU dengan Kantor Pos dan King Jack
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
B
-Rapat Tim Kerja
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
B
-Dokumentasi Rapat hasil monitoring dan evaluasi dijadikan sebagai acuan untuk melakukan perbaikan dan perubahan terkait dengan pembangunan Zona Integritas WBBM
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
-Berupa dokumentasi pimpinan selalu memberikan contoh serta terlibat dalam setiap kegiatan pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
- SK Nomor : KEP-22/Q.1.12/Cs/02/2021 tentang Pembentukan Agen Perubahan pembangunan Zona Integritas Meunuju Wilayah Bebas Korupsi dan wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Kejaksaan Negeri Sanggau.
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
-Dokumentasi kegiatan rutin Kejaksaan Negeri Sanggau pengajian dan bakti sosial ke Panti Asuhan.
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
B
-Sebagian besar anggota turut serta terlibat dalam pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM dan saling aktif membantu satu dengan yang lainnya.
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
-SOP Sesuai dengan peta proses bisnis instansi.
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
-Kegiatan di Kejaksaan Negeri Sanggau sudah mengikuti SOP yang berlaku
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
-sudah disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan Zona Integritas dan Pelayanan Prima
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
C
-
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
-Grup WA Kantor Kejekasaan Negeri Sanggau.
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
-Dengan adanya sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang dapat diakses di PTSPKNSanggau.com
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Tersedia menu Kepuasan terhadap pelayanan di dalam PTSP sehingga kejaksaan negeri sanggau dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi.
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
-Keterbukaan Informasi publik sudah dilakukan dengan menampilkan setiap kegiatan kantor kedalam Web dan Media Social Kantor
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
-selalu dilakukan monitoring dan evaluasi oleh pimpinan terkait dengan keterbukaan informasi publik yang di share di web maupun media social.
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Sanggau Nomor : PRIN-96/O.1.14/Cp.1/01/2021 melaksanakan tugas sebagai Jaksa Fungsional pada Seksi Tindak Pidana Khusus
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Sanggau Nomor : PRIN-96/O.1.14/Cp.1/01/2021 melaksanakan tugas sebagai Jaksa Fungsional pada Seksi Tindak Pidana Khusus
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
-
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
Tidak
-
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
E
-
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
Tidak
-
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
-terkait dengan pengusulan pangkat adanya dokumen penetapan angka kredit yang dimintakan sebagai salah satu syarat.
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
-Pengusulan Pangkat & Pengusulan Piagam 10 tahun masa kerja
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
-
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
-Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Sanggau Nomor : PRIN-781/O.1.14/Cp.2/06/2021 memerintahkan Sdr. Monita, SH., MH. mengikuti Diklat Tindak Pidana Pertambangan
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
B
-Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Sanggau Nomor : PRIN-781/O.1.14/Cp.2/06/2021 memerintahkan Sdr. Monita, SH., MH. mengikuti Diklat Tindak Pidana Pertambangan
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
-
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
-SKP
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
D
-SKP
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
D
-SKP
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
-Untuk kenaikan pangkat
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
-Aturan disiplin/Kode Etik/Kode perilaku telah diimplementasikan dan diawasi
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
-Dengan adanys sistem elektronik kepegawaian data informasi kepegawaian selalu di update apabila ada perubahan.
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
-Pimpinan memimpin langsung rapat pada saat penyusunan perencanaan
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
-Pimpinan berdiskusi dengan para kepala seksi dalam membuat perjanjian kinerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
-Pimpinan melakukan pemantauan dalam pencapian kinerja secara berkala
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
-Renstra, Renja Kejaksaan Negeri Sanggau
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
-Renstra, Renja Kejaksaan Negeri Sanggau
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
-KU yang dibuatkan oleh bidang Pembinaan
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
-
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
-
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
-pelaporan kinerja telah memuat informasi mengenai laporan kinerja
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
-
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
-Telah dibuatkan SK untuk laporan Akuntabilitas
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
-LHKPN & Pelaporan1
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
-MoU dengan King Jack dan Kantor Pos (bentuk nyata untuk mengurangi terjadinya praktik Korupsi Gratifikasi)2
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
-Sistem Pidsus terkait pemeriksaan sudah diawasi dengan CCTV oleh Kepala Seksi Pidsus maupun Kajari, Penerimaan Tamu diruang terbuka yang sudah disediakan kantor, pembatasan penerimaan tamu terkait benturan kepentingan.
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
-Sistem Pidsus terkait pemeriksaan sudah diawasi dengan CCTV oleh Kepala Seksi Pidsus maupun Kajari, Penerimaan Tamu diruang terbuka yang sudah disediakan kantor, pembatasan penerimaan tamu terkait benturan kepentingan.
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
-Sistem Pidsus terkait pemeriksaan sudah diawasi dengan CCTV oleh Kepala Seksi Pidsus maupun Kajari, Penerimaan Tamu diruang terbuka yang sudah disediakan kantor, pembatasan penerimaan tamu terkait benturan kepentingan.
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
-Sistem tersebut sudah dinformasikan dan di komunikasikan kepada seluruh pihak terkait.
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Ya, dengan disediakannya nomor WA layanan pengaduan Kejaksaan Negeri Sanggau, Kotak Pengaduan dan Media Sosial Instagram maupun facebook.
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   0
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
-Setiap pengaduan selalu dilakukan monitoring dan evaluasi kepada pihak pihak terkait
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
-Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
-
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
B
-
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
B
-
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
-
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
-sudah ada identifikasi dan pemetaan benturan kepentingan di Kantor Kejaksaan Negeri Sanggau.
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
-Pegawai TU maupun Jaksa sudah mengetahui setiap aturan benturan kepentingan dan menjaga kerahasiaan kantor dari pihak luar.
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
-Jaksa tidak menangani perkara yang tersangkanya memiliki hubungan darah
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
-sampai saat ini tidak ada benturan kepentingan yang terjadi di Kejaksaan Negeri Sanggau
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
-sampai saat ini tidak ada benturan kepentingan yang terjadi di Kejaksaan Negeri Sanggau
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
-Standar Pelayanan dalam Pengembalian barang bukti dan Penggunaan Rumah Singgah Saksi, antar jemput saksi.
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
-Standar Pelayanan dalam Pengembalian barang bukti dan Penggunaan Rumah Singgah Saksi, antar jemput saksi.
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
- SOP Pelayanan Penggunaan Rumah Singgah Saksi, antar jemput saksi merupakan inovasi terbaru Kejaksaan Negeri Sanggau menuju WBBM
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
- SOP Pelayanan Penggunaan Rumah Singgah Saksi, antar jemput saksi merupakan inovasi terbaru Kejaksaan Negeri Sanggau menuju WBBM
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Sosialisasi Budaya Pelayanan Prima (Pengantaran BB secara gratis, Rumah Singgah Saksi, Bus Penyuluhan dan Konsultasi hukum, Perpustakaan Keliling )
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
-Dengan pemasangan Banner didepan kantor dan Informasi melalui media sosial Kantor @Kejarisanggau, serta dari berita online daerah sanggau)
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
C
-
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
-Dengan Aplikasi PTSP KN Sanggau
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
-Pengantaran BB secara gratis, Rumah Singgah Saksi
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
-Ada dalam menu PTSP Kejaksaan Negeri Sanggau
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
-hasil langsung ditampilkan apabila survey telah selesai diisi
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
-Apabila hasil survey ada yang kurang memuaskan maka akan dilakukan pengecekan pada bagian bidang yang mendapat nilai rendah. Dan kemudian akan didiskusikan terkait pelayanan tersebut
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan