Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI MEMPAWAH
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Tim kerja telah dibentuk sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Mempawah Nomor : Kep-015/O.1.15/Cs/02/2021 tanggal 26 Februari 2021 tentang pembentukan tim Kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Kejaksaan Negeri Mempawah
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Pembentukan Tim berdasarkan kriteria yang jelas sesuai Kemampuan dan Tusi pegawai di Kejaksaan Negeri Mempawah
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Rencana Kerja sudah ditentukan hanya belum dibuat dokumen secara rapi dan dibukukan
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Semua target-target sudah disesuaikan dengan tujuan Pembangunan Wbk/WBBM hanya disesuaikan dengan Kondisi dan kemampuan satuan Kerja Kejaksaan Negeri Mempawah
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Sosialisasi Pembanguna Zona WBK dan WBBM Kejaksaan Negeri Mempawah dilakukan lewat Media sosial ( fb, Wa Grup, IG ) dan Banner -baner serta Spanduk.
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
B
Sebagian besar kegiatan Pelaksanaan Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai rencana tetapi ada sebagian kecil yg tidak sesuai rencana sesuai dengan kondisi kantor Kejaksan Negeri Mempawah
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Kami akan melaporkan hasil evaluasi dan Monitoring Pembangunan Zona Integritas secara berkala tiap bulan
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Kami akan berusaha menindaklanuti semua hasil monitorong dan evaluasi dari tim internal secepatnya
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Pimpinan kami sudah memberikan contoh kepada kami dengan mengisi absen kehadiran setiap hari
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Agen perubahan telah ditetapkan sesuai Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Mempawah Nomor : Kep-14/O.1.15/Cs/02/2021 tanggal 26 Februari 2021 tentang pembentukan Agen Perubahan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani di Kejaksaan Negeri Mempawah
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
B
Pimpinan Satuan kerja selalu mengingatkan tentang budaya kerja dan pola pikir di lingkunan kerja/kantor
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
B
Pimpinan Satuan kerja selalu mengingatkan tentang budaya kerja dan pola pikir di lingkunan kerja/kantor
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
-Telah dibuat SOP unit yang mengacu pada peta proses bisnis dan juga melakukan inovasi yang selaras dengan cara membuat stand banner dan buku panduan SOP.
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
- Seluruh SOP telah diterapkan pada masing - masing unit kerja
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
- Seluruh SOP utama telah dievaluasi dan ditindaklanjuti.
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
- Sistem pengukuran kinerja ( e- performance / e - sakip) telah menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
- Operasional manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
- Pelayanan kepada publik telah menggunakan teknologi informasi terpusat atau PTSP dan telah melakukan inovasi
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
- Pelayanan kepada publik telah menggunakan teknologi informasi terpusat atau PTSP dan telah melakukan inovasi
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
- Telah terdapat Pejabat Pengelola informasi Publik (PPID) dengan ditunjuk Kepala Seksi Intelijen selaku humas sebagai Pejabat PPID serta telah dilakukan keterbukaan informasi publik baik melalui sarana media sosial maupun pemasangan banner ditempat strategis
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
- Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dan telah ditindaklanjuti
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
-Kebutuhan Pegawai yang disusun unit kerja telah mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing - masing jabatan
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
-Semua penempatan pegawai telah mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
-Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
-telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
-Mutasi pegawai telah memperhatikan kompetensi jabatan
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
-Telah dilakukan monitoring dan evaluasi
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
-telah melakukan Training Need Analysis untuk pengembangan kompetensi
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
B
-Sebagian Besar rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinierja pegawai
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
B
- Persentasi Kesenjangan kompetensi Pegawai ditetapkan sebesar >25%-50%
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
B
-Sebagian besar Pegawai di Unit Kerja Kejaksaan Negeri Mempawah telah mengikuti Diklat /pengembangan diri sesuai dengan bidangnya masing-masing
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
B
-Setiap ada permintaan peserta mengikuti diklat/pelatihan/ in-house training , sebagian besar pegawai telah diikut sertakan
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
B
-Telah dilakukan monitoring terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja tetapi tidak secara berkala
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
-Seluruh Penetapan Kinerja Individu yang terkait dilakukan dengan Sasaran Kinerja Pegawai ( SKP )
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
-Ukuran Kinerja Individu telah memiliki Keseuaian dengan Indikator Kinerja Individu level diatasnya
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
B
-Pengukuran kinerja Individu dilaksanakan secara Triwulan
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
-Ya, jika hasil hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll).
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
-Unit Kerja telah mengimplentasikan seluruh Aturan Disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi dan membuat inovasi terkait aturan disiplin/kode etik/ kode
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
-Informasi Kepegawaian dapat diakses oleh pegawai dan akan diupdate jika ada perubahan data
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
-Pimpinan terlibat langsung saat penyusuanan perencanaan
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
-Pimpinan terlibat langsung saat penyusuanan perjanjian kinerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
-Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala biasanya setiap triwulan tetapi pada saat - saat tertentu bisa berubaah sesuai situasi
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
-Unit Kerja memilik dokumen perencanaan kerja seperti Rencana Kerja , rencana stategis dan Penetapan Kinerja
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
-Dokumen perencanaan kerja telah beorientasi hasil
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
-Unit Kerja memiliki Indikator Kinerja Utama ( IKU ) sesuai yang telah ditetapkan Organisasi
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
B
-Sebagian besar indikator kinerja Unit kerja telah SMART
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
-Pelaporan Kinerja telah disusun tepat waktu
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
-Seluruh Pelaporan Kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja yang dihasilkan
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
-Unit Kerja selalu berupaya mningkatkan Sumber Daya Manusia yang menangani Akuntabilitas Kerja
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
-Pengeloaan Akuntabilitas Kerja dilaksanakan oleh sebagian Besar Sumber Daya manusia yang Kompeten
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
-Public Champaig /kapanye publik telah dilakukan secara berkala dan terus menerus
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
-Unit Pengendalian gratifikasi, pengendalian gratifikasi telah menjadi bagian dari Prosedur
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
-Unit kerja telah membanguan lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan berinovasi pada lingkungan pengedalian sesuai dengan kondisi dan
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
-Unit Kerja telah melakukan penilaian resiko atas seluruh pelaksanaan kebijaksanaan sesuai yang ditetapkan organisasi dan membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
-Unit Kerja telah melakukan pengendalian untuk meminimalisir resiko sesuai yang ditetapkan organisasi dan membuat inovasi terkait kegiatan pengendalian untuk
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
-SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
-Unit Kerja telah mengiplementasikan seluruh kebijaksanaan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan membuat inovasi terkait pengaduan masyarakat sesuai dengan karakteristik unit kerja
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   75
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   45
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   30
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
-Penanganan pengaduan masyarakat telah dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
-Seluruh hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindak lanjuti oleh unit kerja
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
-White Blowing System telah diinternalisasi di unit kerja
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
-Unit kerja telah mencoba menerapkan seluruh kebijakan WBS sesuai dengan yang diterapkan organisasi dan membuat inovasi WBS sesuai dengan karakteristik unit kerja
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
-Telah dilakukan evaluasi pelaksanaaan Whie Blowing System secara berkala
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
-Seluruh Hasil Evaluasi WBS telah ditindaklanjutu oleh Unit Kerja
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
B
-Ya, Jika unit kerja telah mengidentifikasi/memetakan benturan kepentingan tetapi pada sebagian besar dalam tugas fungsi utama
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
-Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internanalisasi ke seluruh layanan
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
-Penanganan Benturan kepentinagn telah diimplementasikan ke seluruh unit layanan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
-Telah dilakukan evaluasi penangan benturan kepentingan secara berkala
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
-Seluruh hasl evaluasi atas Penangan benturan kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
-Unit Kerja telah membuat kebijaksanaan standar pelayanan yang telah ditetapkan organisasi dan memnuat inovasi standar pelayan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
-Unit Kerja telah memaklumatkan seluruh standar pelayanan yang telah ditetapkan organisasi dan membuat inovasi terkait maklumat standar pelayan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
-Unit Kerja telah menerapkan seluruh SOP sesuai yang telah ditetapkan organisasi dan membuat inovasi terkait SOPyang sesuai dengan karakteristik unit kerja
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
-Unit Kerja telah melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP sesuai dengan yang telah ditetapkan organisasi dan juga berinisiatif melakukan reviu dan perbaikan atas standart pelayanan dan SOP
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
-Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan budaya kerja kepada seluruh pegawai yang memberikan layanan
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
-Informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media (misal: papan pengumuman, website, media sosial, media cetak, media televisi, radio dsb)
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
-Sudah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan sudah diimplementasikan;
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
- Sudah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
- Unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang berbeda
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
-Survey kepuasan pelayanan dilakukans secara berkala sesuai kebutuhan
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
- Jika hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui berbagai media (misal: papan pengumuman, website, media sosial, media cetak, media televisi, radio dsb);
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
-Telah dilakukan tindak lanjut Hasil survey kepuasan pada masyarakat
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan