Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI SAMBAS
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
- Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Sambas Nomor : KEP-06/O.1.17/02/2021 tanggal 17 Februari 2021 tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
-Dokumentasi rapat (prosedur/mekanisme yang jelas dan sesuai dengan kemampuan bidang masing masing).
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
-Dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dan Dokumentasi rapat
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
-Tujuan pembangunan WBK/WBBM sudah tercantum di dokumen
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
-Melalui media sosial Kejaksaan Negeri Sambas berupa Instagram, Facebook, Website, Twitter dan Youtube
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
-Seluruh kegiatan pembangunan selalu dipantau oleh Kajari Sambas sehingga apabila terdapat kekurangan kajari akan secara langsung memberi masukan atau diadakannya rapat bersama koordinator yang lain. kegiatan pembangunan Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Rapat Tim Kerja dan terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas oleh Kajari Sambas secara tertulis dan langsung kelapangan
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Dokumentasi Rapat hasil monitoring dan evaluasi dijadikan sebagai acuan untuk melakukan perbaikan dan perubahan terkait dengan pembangunan Zona Integritas WBBM
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Berupa dokumentasi pimpinan selalu memberikan contoh serta terlibat dalam setiap kegiatan pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
SK Nomor : KEP-22/Q.1.12/Cs/02/2021 tentang Pembentukan Agen Perubahan pembangunan Zona Integritas Meunuju Wilayah Bebas Korupsi dan wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Kejaksaan Negeri Sambas.
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
-Kejari Sambas telah membangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi dengan membangun
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
-Anggota organisasi ikut telibat dalam pembangunan Kerja Terbuka dan Smoking Area, Kata-kata motivasi, Dinamika Kelompok Rutin, Pembatasan Area Publik dan Intern, Mengadakan Siraman Rohani setiap sebulan sekali, Melaksanakan Apel Pagi setiap hari senin dan apel sore setiap hari jumat secara rutin, Menyusun Dokumen Rencana Kerja, Melaksanakan Kerja Bhakti membersihkan kantor, Persidangan Online, Tadarus AL-QURAN, Melaksanakan Olahraga Setiap hari juamt, Melakukan monitor dan evaluasi dengan laporan perkembangan ZI
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
-SOP sudah mengacu pada peta proses bisnis instansi yang diberikan yaitu Layanan AJAK, ABIS, Rumah singgah saksi, Pelayanan Hukum Online
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
-Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan oleh Kejaksaan Negeri Sambas sesuai dengan pelayanan yang diberikan
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
-Prosedur operasional tetap (SOP) telah dilakukan evaluasi agar isesuai dengan kebutuhan pembangunan Zona Integritas dan Pelayanan Prima
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
-Kinerja unit Kejaksaan Negeri Sambas sudah menggunakan teknologi informasi yaitu SIMAS (SISTEM INFORMASI MASYARAKAT SAMBAS)
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
-Manajemen SDM Kejaksaan Negeri Sambas sudah menggunakan teknologi informasi dengan menggunakan BinCorner di website SayaIwan
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
-pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi yaitu SIMAS (SISTEM INFORMASI MASYARAKAT SAMBAS) yang terdapat di dalam Website Kejari Sambas
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
-Telah dilakukannya monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik oleh Kajari Sambas
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
-Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan oleh Kejaksaan Negeri Sambas dengan mensosialisasikan kegiatan di Medsos Kejari Sambas yaitu Facebook, Instagram,Youtube, Website dan twitter
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
-Kajari Sambas dapat memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dengan mengakses informasi apa saja yang sudah disebarkan dimedsos didukung oleh bidang Intelijen Kejari Sambas untuk memonitoring dan mengevaluasi konten tersebut
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
-Kebutuhan pegawai di Kejari Sambas sudah disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan di surat Nomor : B-470/0.1.17/Cp.3/04/2021
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
-Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun perjabatan tanpa ada kepentingan pribadi
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
-Kajari Sambas dan Kasubagbin memonitoring dan dan mengevaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi dan memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja secara langsung apabila terdapat penyimpangan atau penurunan kinerja
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
-Kejari Sambas telah melakukan mutasi pegawai antar jabatan
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
-Mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan kemampuan pegawai yang akan dimutasi dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan sehingga kemampuan pegawai tersebut dapat berkembang
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
-Kajari Sambas dan Kasubagbin memonitoring dan dan mengevaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja Pegawai Kejaksaan Negeri Sambas
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
-Kejaksaan Negeri Sambas telah melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi setiap pegawai dengan melakukan In House Training, Mentoring, dan Kursus Bahasa Inggris
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
B
-Kejari Sambas telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai dengan Pengusulan Pangkat
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
-Tidak ada kesenjangan kompetensi pegawai dan telah sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
-Pegawai di Kejaksaan Negeri Sambas telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
B
-Kejaksaan Negeri Sambas dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi telah melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
-Kajari Sambas dan Kasubagbin monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
-Dalam Kejaksaan Negeri Sambas terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi melalui SKP
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
-Telah sesuai dengan SKP
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
B
-Pengukuran kinerja individu di Kejaksaan Negeri Sambas telah dilakukan secara periodik melalui SKP
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
-Hasil penilaian kinerja individu di Kejaksaan Negeri Sambas telah dijadikan dasar untuk pemberian reward
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
-Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan di Kejaksaan Negeri Sambas
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
-Dengan adanys sistem elektronik kepegawaian data informasi kepegawaian selalu di update apabila ada perubahan melalui Aplikasi SayaIwan https://www.app.kejari-sambass.com/
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
-Kejaksaan Negeri Sambas terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
-Kajari Sambas terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
-Kajari Sambas memantau pencapaian kinerja secara berkala dengan melakukan monitoring lapangan dan memberikan penilaian dalam laporan capaian kinerja yang dibuat oleh setiap bulan.
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
-Kejaksaan Negeri Sambas telah membuat dokumen perencanaan
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
-Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
-IKU yang dibuatkan oleh bidang Pembinaan
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
B
-Indikator kinerja di Kejaksaan Negeri Sambas telah SMART
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
-Laporan kinerja di Kejaksaan Negeri Sambas telah disusun tepat waktu
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
-Pelaporan kinerja di Kejaksaan Negeri Sambas telah memberikan informasi tentang kinerja
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
-Kejaksaan Negeri Sambas telah melakukan peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja dengan mengadakan kursus bahasa inggris oleh pengajar yang berasal dari Kejaksaan Negeri Sambas
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
B
-Pengelolaan akuntabilitas kinerja telah dilaksanakan oleh SDM yang kompeten
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
-Kejaksaan Negeri Sambas telah melakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
-Pengendalian gratifikasi di Kejaksaan Negeri Sambas telah diimplementasikan di ruang Smart Room
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
-Sistem Pidsus terkait pemeriksaan sudah diawasi dengan CCTV oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) maupun Kajari, Penerimaan Tamu diruang Smart Room yang sudah disediakan kantor, Ruang tunggu Saksi yang termonitor oleh CCTV, pembatasan penerimaan tamu terkait benturan kepentingan.
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
-Kejaksaan Negeri Sambas telah melakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
-Kejaksaan Negeri Sambas telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
-SPI di Kejaksaan Negeri Sambas telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
-Kebijakan Pengaduan masyarakat di Kejaksaan Negeri Sambas telah diimplementasikan
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   0
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
B
-Penanganan pengaduan masyarakat di Kejaksaan Negeri Sambas telah dilakukan monitoring dan evaluasi
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
-Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat di Kejaksaan Negeri Sambas telah ditindaklanjuti
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
-Whistle Blowing System sudah di internalisasi di Kejaksaan Negeri Sambas
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
-Whistle Blowing System telah diterapkan di Kejaksaan Negeri Sambas
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
-Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System di Kejaksaan Negeri Sambas
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
C
-Sampai saat ini tidak ada Laporan dari masyarakat terkait dengan tindakan menyimpang oleh Pegawai Kejaksaan Negeri Sambas
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
D
-Sudah ada identifikasi dan pemetaan benturan kepentingan di Kantor Kejaksaan Negeri Sambas.
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
D
-Pegawai TU maupun Jaksa sudah mengetahui setiap aturan benturan kepentingan dan menjaga kerahasiaan kantor dari pihak luar.
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
D
-Jaksa tidak menangani perkara yang tersangkanya memiliki hubungan darah
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
C
-Sampai saat ini tidak ada benturan kepentingan yang terjadi di Kejaksaan Negeri Sambas
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
-Sampai saat ini tidak ada benturan kepentingan yang terjadi di Kejaksaan Negeri Sambas
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
-Terdapat kebijakan standar pelayanan di Kejaksaan Negeri Sambas yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
-Standar pelayanan di Kejaksaan Negeri Sambas telah dimaklumatkan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait maklumat standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
-Terdapat SOP Pelayanan dalam ABIS (Antar Barang Bukti gratis,) AJAK (Antar Jemput Saksi Kejaksaan), Ruang Tunggu Saksi, dan Rumah Singgah Saksi
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
-Kejaksaan Negeri Sambas telah dilakukan review dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
-Dapatkan notulen sosialisasi/pelatihan budaya pelayana prima, teliti pesertanya dan materi sosialisasi
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
-Sosialisasi Budaya Pelayanan Prima yaitu ABIS (Antar Barang Bukti gratis,) AJAK (Antar Jemput Saksi Kejaksaan), Ruang Tunggu Saksi dan Rumah Singgah Saksi
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
-Kejaksaan Negeri Sambas telah menerapkan sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
-seluruh pelayanan di Kejaksaan Negeri Sambas sudah dilakukan secara terpadu/terintegrasi dengan menggunakan Aplikasi PTSP Kejari Sambas
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
-Kejaksaan Negeri Sambas telah memiliki inovasi pelayanan yang berbeda dengan unit kerja lain dan mendekatkan pelayanan dengan masyarakat serta telah direplikasi yaitu Layanan ABIS, AJAK, Ruang Tunggu Saksi, dan Rumah Singgah Saksi termasuk dengan https://drive.google.com/file/d/117OmORFP5uRyTX9Q1XOM93SpbWTImEpL/view?usp=sharing
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
B
-Kejaksaan Negeri Sambas telah melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang terdapat dalam website Kejaksaan Negeri Sambas
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
-Hasil survei kepuasan masyarakat Kejaksaan Negeri Sambas dapat diakses melalui https://biolinky.co/kejarisbs
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
-Apabila hasil survey ada yang kurang memuaskan maka akan dilakukan evaluasi dan perbaikan pada bagian bidang yang mendapat nilai rendah dengan dilakukannya diskusi terhadap pelayanan tersebut
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan