Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI BENGKAYANG
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
- Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Bengkayang Nomor: KEP- 03 /O.1.18/Cp.1/03/2021, tanggal 18 Maret 2021 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK-WBBM di Kejaksaan Negeri Bengkayang, Notulensi Rapat & Dokumentasi Foto Kegiatan
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
- Pembentukan Tim dilakukan dengan keterlibatan penuh Kepala Kejaksaan Negeri Bengkayang serta partisipasi seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Bengkayang. Pemilihan pejabat struktural yang mengisi Tim Kerja didasarkan atas berbagai masukan dan pertimbangan, di antaranya keterkaitan bidang/seksi dengan jabatan pada Tim Kerja
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
- Terdapat Dokumen Rencana Kerja tanggal 04 Januari 2021 sebagai pedoman dalam pembangunan Zona Integritas menuju WILAYAH BEBAS KORUPSI
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
- Telah dilakukan rasionalisasi target prioritas dengan berbagai factor pendukung serta mengacu kepada peraturan-peraturan terkait dengan pembangunan Zona Integritas.
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
- Kejaksaan Negeri Bengkayang telah menyediakan media sosialisasi melalui: a. Digital yaitu melalui menu Reformasi Birokrasi pada website Kejaksaan Negeri Bengkayang (www.kejaribengkayang.com), channel Youtube, dan berbagai akun social media; b. Konvensional dengan menyediakan Banner dan brosur di lingkungan kantor Kejaksaan Negeri Bengkayang.
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
- Pembangunan Zona Integritas telah dilaksanakan sesuai rencana dengan mengacu pada Dokumen Rencana Kerja tanggal 4 Januari 2021
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
B
- Monev sudah di laksanakan sebagian besar.
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
C
- Monev sudah di laksankan tetapi masih sebagian kecil, dikarnakan keterbatasan fasilitas sapras dan juga jumlah SDM.
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
- Kepala Kejaksaan Negeri Bengkayang memberikan contoh nyata dalam upaya untuk merubah pola pikir dan budaya kerja pada lingkungan kerja Kejaksaan Negeri Bengkayang.
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
- Kejaksaan Negeri Bengkayang sudah menetapkan Agen Perubahan berdasarkan SK Kepala Kejaksaan Negeri Bengkayang KEP- /O.1.18/Cp.1/03/2021, tanggal 18 Maret 2021
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
B
- Kejaksaan Negeri Bengkayang telah menerapkan budaya kerja tepat waktu dengan menerapkan absensi sidik jari dan memberikan pelayanan kepada masyrakat dengan sepenuh hati, adapun masih terdapat beberapa hal dalam tahap proses perubahan dikarnakan perubahan itu butuh proses.
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
- Seluruh pegawai pada Kejaksaan Negeri Bengkayang terlibat dalam: a. Penandatanganan Komitmen Bersama; b. Penandatanganan Pakta Integrita
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
- Semua SOP yang ada telah mengacu pada peta proses bisnis, dan telah dilakukan penambahan sesuai dengan layanan yang ada sekarang di Kantor Kejaksaan Negeri Bengkayang.
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
- Telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi dan juga melakukan inovasi pada SOP yang diterapkan;
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
- Seluruh SOP telah dievaluasi sesuai dengan pelayanan baru yang ada di Kejaksaan Negeri Bengkayang, diantaranya : 1. SOP Bidang Intelijen a. SOP Penerimaan Tamu Dinas di lingkungan Kejaksaan Negeri Bengkayang; b. SOP Laporan dan Pengaduan Masyarakat di Kejaksaan Negeri Bengkayang. 2. SOP Bidang Tindak Pidana Umum a. SOP Pelayanan Tilang pada Kantor Kejaksaan Negeri Bengkayang; b. SOP Pelaksanaan Pelimpahan Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II) pada Kantor Kejaksaan Negeri Bengkayang. 3. SOP Bidang Tindak Pidana Khusus a. SOP Laporan Pengaduan Masyarakat Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Negeri Bengkayang 4. SOP Bidang Perdata dan Tata Usaha a. SOP Pelayanan Hukum Dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Bengkayang; b. SOP Bantuan Hukum Dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Bengkayang 5. SOP Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan a. SOP Pengelolaan Barang Bukti Dan Barang Rampasan Pada Kejaksaan Negeri Bengkayang. 6. SOP E-PTSP a. SOP Pelayanan Hukum Berbasis Website
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
C
- Kejaksaan Negeri Bengkayang Masih Menerapkan pengukuran kinerja secara manual
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
- Kejaksaan Negeri Bengkayang sudah menerapkan manajemen SDM dengan Aplikasi Sistem Manajemen Informasi Kejaksaan Republik Indonesia (SIMKARI)
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
- Pelayanan public pada Kejaksaan Negeri Bengkayang telah menerapkan pelayanan hukum berbasis website, pelayanan tersebut dapat di akses pada menu di web Kejaksaan Negeri Bengkayang yang memuat berbagai layanan
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
C
- Kejaksaan Negeri Bengkayang hanya memperbaharui Informasi dan Berita yang dibutuhkan oleh Masyarakat
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
- Kejaksaan Negeri Bengkayang telah menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik. Masyarakat dapat mengakses Website Kejaksaan Negeri Bengkayang untuk dapat mengetahui layanan yang ada pada Kejaksaan Negeri Bengkayang. Selain aktif memberikan informasi melalui website, Kejaksaan Negeri Bengkayang juga aktif memberikan informasi publik melalui sarana media sosial, diantaranya : 1. Instagram (@kejaribengkayang); 2. Facebook (kejaribengkayang); 3. Youtube (kejaribengkayang).
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
C
- Kejaksaan Negeri Bengkayang hanya memperbaharui Informasi dan Berita yang dibutuhkan oleh Masyarakat di media sosial yang dimiliki oleh Kejaksaan Negeri Bengkayang
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
- Penempatan Pegawai di Kejaksaan Negeri Bengkayang disesuaikan dengan analisis Peta Jabatan dan Analisis Beban Kerja
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
- Semua penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun oleh masing-masing bidang dan ditetapkan dengan Surat Perintah Kepala Satker
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
- Para Pegawai Kejaksaan Negeri Bengkayang setiap Bulannya Atasan Langsung Telah Membuat Buku Waskat
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
- di kejaksaan negeri bengkayang telah melakukan mutasi pegawai antar jabatan
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
B
- Mutasi Pegawai / Jabatan telah memperhatikan kopentensi pegawai dan ditetapkan dengan surat perintah oleh Kepala Satker
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
- Para Pegawai Kejaksaan Negeri Bengkayang setiap Bulannya Atasan Langsung Telah Membuat Buku Waskat
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
- mengadakan in house trainingi
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
B
- Mengembangkan kompetensi Pegawai pada Kejaksaan Negeri Bengkayang dilaksanakan dengan mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai dengan keahlian yang dimiliki, b. Usulan Pegawai untuk mengikuti Diklat
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
D
-
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
- Seluruh pegawai pada Kejaksaan Negeri Bengkayang memiliki kesempatan/hak yang sama untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
- Kejaksaan Negeri Bengkayang melakukan upaya pengembangan kompetensi pegawainya melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, training, dan mentoring
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
C
- Indikator Monitoring dan Evaluasi Hanya dengan menggunakan SKP
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
- a. Seluruh penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi Kejaksaan Negeri Bengkayang; b. Dokumen Indikator Kinerja Utama; c. Perjanjian Kerja; d. Sasaran Kerja Pegawai (SKP).
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
- seluruh ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
D
- Pengukuran kinerja individu pada Kejaksaan Negeri Bengkayang dilakukan secara tahunan
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
- Hasil penilaian kinerja individu dijadikan sebagai dasar pemberian reward
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
- Pemberian punishment bagi pegawai yang melanggar aturan disiplin Bagi pegawai yang sering melanggar aturan disiplin maka akan dikenakan punishment
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
- Data informasi kepegawaian selalu di update apabila ada perubahan di aplikasi SIMKARI dan di papan kontrol pegawai
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
- Pembuatan Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
- Telah dibuatnya perjanjian Kinerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
- Disetiap bulannya Kepala Kejaksaan Negeri Bengkayang memantau atas pencapaian kinerja yaitu dengan dokumen laporan bulanan
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
- Dokumen Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja sudah di buat
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
- Perencanaan berdasarkan dengan program kerja dan DIPA di Kejaksaan Negeri Bengkayang
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
- Kejari Bengkayang Sudah Memiliki IKU
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
B
- a. Dokumen IKU dan Renstra b. seluruh indikator kinerja unit kerja telah mencerminkan prinsip SMART (Specific, Measurable, Agreeabel, Realistic, Time-Bonded, Continously Improved)
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
- Kejaksaan Negeri Bengkayang telah menyusun laporan kinerja tepat waktu
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
B
- Seluruh pelaporan kinerja pada Kejaksaan Negeri Bengkayang telah memberikan informasi tentang kinerja pegawai melalui dokumen IKU dan Melakukan Monev pada setiap bulannya
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
- a. Kejaksaan Negeri Bengkayang berupaya meningkatkan seluruh kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja; b. Surat Perintah; c. Laporan Pelaksanaan Diklat/Seminar/Sosialias/Pelatihan Mandiri. d. Melakukan Monev pada setiap bulannya.
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
B
- a. pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh seluruh SDM yang kompeten di bidangnya; b. Dokumentasi
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
- Untuk melakukan pengendalian gratifikasi yang terjadi di lingkungan Kejaksaan Negeri Bengkayang, telah dilakukan beberapa upaya diantaranya : 1. Public Campaign, Peningkatan Jumlah Banner, Ruang Khusus Penerimaan Tamu, dan Kotak Saran Keempat upaya ini merupakan salah satu dari upaya preventif yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bengkayang untuk menghindari terjadinya Gratifikasi 2. Ruang Khusus Penerimaan Tamu Terdapat ruang khusus penerimaan tamu yang berada ditempat yang mudah dipantau oleh pimpinan.
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
- a. segala kebijakan untuk melakukan pengendalian gratifikasi di lingkungan kerja Kejaksaan Negeri Bengkayang telah dilakukan, selain itu Kejaksaan Negeri Bengkayang terus berupaya untuk melakukan inovasi dan perbaikan dalam menjaga sterilisasi lingkungan Kejaksaan Negeri Bengkayang dari praktik Gratifikasi; b. Dokumentasi kegiatan
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
- a. Kejaksaan Negeri Bengkayang membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan satuan kerja dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian sesuai dengan karakteristik Kejaksaan Negeri Bengkayang; b. Laporan kegiatan; c. Dokumentasi kegiatan; d. Dokumen identifikasi lingkungan pengendalian
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
- Kejaksaan Negeri Bengkayang telah melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan unit kerja melalui peta resiko yang dilengkapi dengan hasil identifikasi atau penilaian
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
- a. Kejaksaan Negeri Bengkayang telah melakukan beberapa upaya pengendalian untuk meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; b. Hasil monitoring resiko
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
B
- SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait dibuktikan dengan dokumentasi kegiatan
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
- Kejaksaan Negeri Bengkayang telah mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan, selain itu Kejaksaan Negeri Bengkayang juga membuat inovasi untuk kebijakan pengaduan masyarakat, diantaranya : 1. Pengaduan Masyarakat Melalui Surat; 2. Pengaduan Masyarakat melalui Media ;elektronik melalui website, media sosial dan aplikasi perpesanan instan (email); 3. Pos PPH & PPM Kejaksaan Negeri Bengkayang
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   - 3
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   - 2
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   - 1
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
- Setiap bulan Kepala Kejaksaan Negeri Bengkayang akan melakukan monitoring dan evaluasi atas laporan pengaduan melalui buku register & E-Lapdu
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
- hasil monitoring dan evaluasi akan disampaikan kepada masing-masing bidang terkait untuk selanjutnya ditindak lanjuti.
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
- Kejaksaan Negeri Bengkayang telah menerapkan Whistle Blowing System
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
- a. Kejaksaan Negeri Bengkayang menerapkan seluruh kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan unit kerja; b. Kejaksaan Negeri Bengkayang telah memiliki program inovasi dalam pelaksanaan Whistle Blowing System, berupa kanalisasi melalui @halojaksa dalam berbagai aplikasi pesan instan dan media social
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
B
- Evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System pada Kejaksaan Negeri Bengkayang dilakukan setiap bulan
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
- Kejaksaan Negeri Bengkayang telah menindaklanjuti seluruh hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
C
- Kejaksaan Negeri Bengkayang telah mengidentifikasi/memetakan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
C
- Penanganan benturan kepentingan telah di sosialisasikan ke seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Bengkayang.
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
C
- Penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke seluruh unit kerja.
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
C
- Penanganan Benturan Kepentingan pada Kejaksaan Negeri Bengkayang dievaluasi secara berkala oleh unit kerja
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
- Seluruh hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
- Kejaksaan Negeri Bengkayang memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik satuan kerja. Pelayanan pada Kejaksaan Negeri Bengkayang selalu menerapkan Pedoman Standar Pelayanan
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
- a. Kejaksaan Negeri Bengkayang telah memaklumatkan seluruh standar pelayanan, serta berinovasi sesuai dengan karateristik Kejaksaan Negeri Bengkayang. b. Membuat inovasi dengan menampilkan maklumat pelayanan pada website Kejaksaan Negeri Bengkayang.
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
- Seluruh pelayanan pada Kejaksaan Negeri Bengkayang dilakukan dengan menjunjung tinggi SOP yang sudah ditetapkan oleh satuan kerja, serta telah berinovasi terkait SOP yang sesuai dengan karakteristik unit kerja
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
- Kejaksaan Negeri Bengkayang melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga unit kerja berinisiatif melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP yang ada
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
- a. Pada setiap kesempatan Kepala Kejaksaan Negeri Bengkayang menginstruksikan kepada seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Bengkayang, baik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat maupun yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat untuk selalu menerapkan budaya pelayanan PRIMA; b. Dilakukan pelatihan penerapan budaya prima oleh Pihak Bank BUMN/BUMD
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
- Masyarakat dapat mengakses seluruh informasi pelayanan pada website (kejaribengkayang.com), sosial media (Instagram @kejaribengkayang, Facebook Kejaribengkayang, Youtube Kejaribengkayang. Selain secara online informasi layanan juga dapat diakses melalui buku saku dan banner yang tersedia di area Kantor Kejaksaan Negeri Bengkayang
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
- terdapat sanksi bagi pegawai serta kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan sudah diimplementasikan untuk personil Adhyaksa Care
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
- Seluruh pelayanan pada Kejaksaan Negeri Bengkayang sudah dilakukan secara terpadu melalui PTSP Kejari Bengkayang
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
- Kejaksaan Negeri Bengkayang telah memiliki inovasi pelayanan yang seluruhnya berbeda dengan unit kerja lain
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
- Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kejaksaan Negeri Bengkayang dilakukan secara berkala
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
- Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui media papan pengumuman
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
- Hasil survei kepuasan akan ditindaklanjuti, sebagai bahan untuk memperbaiki layanan yang ada di Kejaksaan Negeri Bengkayang
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan