Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJATI KALIMANTAN TENGAH
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
-Ya, telah dibentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilyah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani tahun 2021 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor KEP-14/O.2/Cr.5/03/2021 tanggal 17 Maret 2021.
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
- Tim Kerja dipilih melalui rapat bersama seluruh pegawai Kejaksaan Tinggi yang di pimpin oleh Kepala Kejaksaan Tinggi
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
- Telah dubuat dokumen rencana kerja untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah.
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
- Setiap area perubahan mempunyai target yang di susun untuk mewujudkan Pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
- terdapat media mensosialisasikan pembangunan ZI berupa Website, media sosial Instagram, Twitter, Facebook, Youtube, Spanduk dan Baliho yang terpajang di tengah Kota
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
- Kegiatan Pembangunan Zona Integritas telah sesuai dengan yang direncanakan
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
- telah dilakukan rapat rutin untuk monitoring dan evaluasi persiapan pencanangan Zona Integritas di wilayah Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah dan telah dibentuk Tim Peniali Internal Daerah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor KEP- 20/O.2/Cr.5/03/2021 tanggal 17 Maret 2021
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
- Ya sudah ditindak lanjuti untuk tahap persiapan Pencanangan Integritas
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
- Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah berperan sebagai Role Model dalam rangka mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
- Ya, Telah ditetapkan Agen Perubahan melalui Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor KEP-21/O.2/Cr.5/03/2021 tanggal 17 Maret 2021
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
- Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir kepada seluruh pegawai Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, sehingga berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
- Seluruh pegawai Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah terlibat dan bersama-sama dalam mewujudkan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Kejaksaan Tinggi Kalteng membuat SOP sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan sesuai dengan tupoksi masing-masing bidang
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
SOP yang dibuat telah diterapkan dalam pelaksanaan tugas masing-masing tiap bidang,pelaksanaan pekerjaan dilakukan sesuai SOP sehingga mendukung capaian kinerja
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
SOP yang dibuat dilakukan pembahasan dan dilakukan evaluasi untuk dilakukan SOP yang lebih sempurna
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
- Telah Menggunakan Sistem Pengukuran Kinerja dengan Informasi Teknology berupa Aplikasi CMS (Case Management System) dan Aplikasi SIPEDE
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
- Operasional SDM telah menggunakan Teknologi informasi berupa Aplikasi Simkari
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
-Pelayanan tehadap publik di Kejaksanaan Tinggi Kalimantan Tengah telah menggunakan teknologi informasi yaitu sarana media sosial dimanfaatkan untuk memberikan informasi terkait kegiatan dan pelayanan di Kejaksaan Tinggi Kalimanatan tengah
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
-Evaluasi dan monitoring selalu dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan kepada publik yang lebih baik
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
-Telah ditunjuk pejabat yang mempunyai tugas untuk memberikan informasi yang cepat dan terpercaya kepada masyarakat mengenai kegiatan -kegiatan yang menyangkut Kejaksaan TInggi Kalimanatan Tengah
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
-Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap pelaksaan kebijakan keterbukaan informasi publik untuk memberikan informasi yang terbaik kepada masyarakat Kalimantan Tengah
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Kebutuhan pegawai di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah telah disusun dengan mengacu pada peta jabatan dan hasil analisa beban kerja dalam masing-masing jabtan kepada pimpinan secara berjenjang
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
-Bahwa dalam penempatan hasil penerimaan pegawai disesuaikan dengan kebutuhan pegawai sesuai dalam jabatan yang membutuhkan
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
-Kejaksaan Tingg Kalimantan Tengah sudah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi sehingga dapat memperbaiki capain kinerja tiap bidang yang ada
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah telah melakukan mutasi antar jabatan dengan tujuan untuk pengembangan karier pegawai sehingga bisa menguasai berbagai bidang dengan mempedomani SE Nomor 517/C/Cp.3/12/2019
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Telah melakukan Mutasi Lokal dengan mempedomani Kepja Nomor 356 Tahun 2019
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Monitoring dan Evaluasi selalu dilakukan untuk mengetahui perbuhan kinerja pegawai setelah mendapat jabtan baru sehingga dapat dijadikan pedoman dalam mutasi selanjutnya
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah telah mengikuti tes Asesment yang diadakan oleh Kejaksaan Agung untuk pegawai eselon III dan IV untuk pengembangan kompetensi
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
-Bahwa dalam pengembangan kompetensi pengembangan pegawai Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah mempertimbangkan pengelolaan kinerja pegawai dengan mengacu pada SKP yang dibuat oleh pegawai bersangkutan
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
-telah dilakukan pemetaan kesenjangan kompetensi pegawai dengan grade kompetansiyang di tetapkan PermenPAN No.38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan aparatur Sipil Negara yaitu kurang dari 25%
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Seluruh pegawai di Kejaksaan Tinggi memiliki kesempatan/hak yang sama untuk mengikuti diklat maupun pengembangan karier lainnya
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah selalu berupaya untuk melakukan pengembangan kompetansi terhadap pegawai sehingga mendapat ilmu baik dari Bandiklat Kejaksaan RI maupun dari instansi lainnya yang bermanfaat dengan tupoksi pegawai kejaksaan.
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
-Dilakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetansi dengan pencapaian kinerja yang dilakukan oleh pegawai tersebut
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
-Penetapan Kinerja Individu dalam organisasi dibuat berdasarkan Perjanjian Kinerja yang ada sehingga sasaran/capaian kinerjanya sesuai dengan Renja Kerja yang dibuat
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
- ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya seperti staf kinerja individu mengacu pada atasan langsung secara berjenjang
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
-Pengukuran kinerja individu pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah dilakukan secara periodik melalui aplikasi SIMKARI secara bulanan
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Hasil penilaian pengukuran kinerja individu dari Aplikasi SIMKARI dijadikan dasar pemberian rewards oleh Pimpinan dengan cara mengusulkan nama-nama pegawai tersebut kepada Pimpinan secara berjenjang.Penilaian dilakukan per semester berdasarkan SKP Pegawai
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Aturan disiplin pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah telah diterapkan,kepada pegawai yang berprestasi baik diberikan reward setaip bulannya dan kepeda pegwai yang melanggar aturan disiplin akan dikenakan punisment sesuai PP No.53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
-Informasi mengenai kepegawaian dapat diakses oleh seluruh pegawai setaiap bulannya sehingga setiap ada perbahan pegawai dapat melihatnya melalui Aplikasi SIMKARI
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
- Kajati terlibat langsung dalam penyusunan Renja, Renstra dan IKU
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
-Kajati Kalteng memimpin langsung rapat penyusunan perjanjian kinerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Kajati memantau Pencapaian Kinerja secara berkala dengan adanya Laporan Triwulan Kinerja dan memantau pengisian Aplikasi E-monev
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
-Kejati Kalteng sudah menyusun Dokumen Perencanaan secara lengkap tahun 2021
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
- Dokumen Perencanaan Kajati Kalteng telah berorientasi hasil
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
-Kejati Kalteng telah mempunyai IKU dengan berpodaman dari IKU yang dibuat oleh Kejaksaan Agung
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
-Indikator Kinerja Kejati Kalteng telah memiliki kualitas SMART
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
-laporan Kinerja Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah telah dibuat tepat waktu setiap triwulan untuk mengetahui capaian kinerja setiap bidang
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
-Laporan Kinerja Kejati Kalteng telah memuat informasi tentang capaian kinerja
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
-Kejaksaan Tinggi Kalimatan Tengah telah berupaya meningkatkan kapasitan SDM pegawai yang menangani akuntabilitas kinerja
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
- Pengelola akuntabilitas Kejati Kalteng dilaksanakan oleh Pegawai yang berkompeten
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
-Sudah dilakukan public champaign secara berkala di Wilayah Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
-Bahwa telah dibentuk Tim Unit Pengendali Gratifikasi sejak tahun 2019 dan telah tersedia Ruang Unit Pengendalian Gratifikasi
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
-Telah memperoleh Nilai Maturitas Mandiri SPIP yang didampingi oleh BPKP Prov Kalteng dengan nilai 3,278 (terdefinisi)
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
-Telah dibuat Manajemen Risiko sebagai salah satu dasar dalam Penilaian maturitas Mandiri SPIP
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
-Telah dibuat Manajemen Risiko sebagai salah satu dasar dalam Penilaian maturitas Mandiri SPIP
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
-Telah dilaporkan secara berjenjang kepada Pimpinan dan pihak terkait
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
-Telah disosialisasikan kepada masyarakat dengan inovasi berupa Sistem Informasi Pengawasan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah (Siwaskat)
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   8
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   5
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   3
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
-Dilaporkan setiap bulan kepada Pimpinan di Kejaksaan Agung RI secara tertib
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
-Penanganan Laporan Pengaduan telah diselesaikan dan dilaporkan kepada Pimpinan
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
-Telah dibentuk Tim serta sarana prasarana yang memadai
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
-Telah dibentuk Tim serta sarana prasarana yang memadai
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
-Dilaporkan setiap bulan kepada Pimpinan di Kejaksaan Agung RI secara tertib
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
-Dilaporkan setiap bulan kepada Pimpinan di Kejaksaan Agung RI secara tertib
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
-Telah diidentifikasi identifikasi/pemetaan benturan kepentingan di seluruh Satker di wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
-sudah disosialiasikan ke Satker-Satker di wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
D
-
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
C
-
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
-
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
- Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah mempunyai kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan oleh organisasi dan membuat inovasi pelayanan .Pelayanan yang diberikan oleh Kejaksaan Tinggi Kalimanatan tengah beprinsip memberikan yang terbaik diawali Senyum,Sapa dan Salam
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
-Standar Pelayanan Kejati Kalteng telah dipasang dalam TV Informasi yang terletak di PTSP
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
-SOP terhadap pelayanan dibuat sesuai dengan standar yang berlaku sehingga semua kegiatan pelayanan mempunyai alur pelaksanaannya
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
-Reviu dan perbaikan dilakukan secara berkala dengan maksud memperbaiki pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Pegawai Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah telah diberikan pelatihan Pelayanan Prima
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Informasi pelayanan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah dapat diakses secara mudah melalui Website Kejati Kalteng
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
-dalam memberikan pelayanan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah memberikan reward kepada pemberi layanan yang baik dan punishmant kepada pelaksana layanan yang tidak sesau dengan standart serta memberikan kompensasi kepada penerima layanan yang tidak standart berupa pemberian masker
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
-Pelayanan telah dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi di Ruang Pelayanan Satu Pintu (PTSP) Kejati Kalteng
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
-Kejati Kalteng memiliki Inovasi pelayanan dengan penggunaan Teknologi Informasi atau pelayanan online yang terangkum dalam aplikasi SI PUTERI KENTANG
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Survey Kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh masyarakat terhadap apa yang sudah diberikan yang mana secara berkala di
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
survey kepuasan masyarakat dapat diakses melalui papan pengumuman baik secara Website dan Sosmed
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
-Hasil survey kepuasan masyarakat akan ditindaklanjuti untuk memperbaiki pelayanan yang diberikan Kejati Kalteng kepada masyarakat
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan