Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI PALANGKARAYA
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
- Ya, Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya Nomor : KEP-06 /O.2.10/Cp.1/03/2021 tanggal 18 Maret 2021 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kejakaan Negeri Palangka Raya
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
- Rapat Pencanangan dan Pembentukan Tim Zona Integritas, Notulen Rapat, Daftar Hadir dan Dokumentasi
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
- Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kejakaan Negeri Palangka Raya Tahun 2021, Milestone Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
- Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kejakaan Negeri Palangka Raya Tahun 2021, Milestone Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan Jargon CANTIK (CEPAT, AKUNTABEL, TERTIB, INOVATIF, KREATIF)
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
- Berita Online Spanduk, Tangkapan Layar Sosial Media (Facebook, Instagram dan Website)
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
- Sebagian Kegiatan pembangunan sesuai dengan Rencana
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
- telah dilakukan rapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
- sudah ditindak lanjuti untuk dilaksanakan sesuai dengan rencana
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
- SK Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya Nomor: KEP-09 /O.2.10/Cp.1/03/2021 tanggal Maret 2021 tentang penetapan Kajari, Para Kasi dan Kasubagbin sebagai Role Model di Lingkungan Kejaksaan Negeri Palangka Raya Tahun 2021
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
- SK Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya Nomor: KEP-07/O.2.10/03/2021 tanggal Maret 2021 tentang penetapan Agen Perubahan (Agent of Change) di lingkungan Kejaksaan Negeri Palangka Raya Tahun 2021, Foto Agent of change
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
- Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir untuk menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Banner kata-kata bijak dan Suasana Kantor Saat ini.
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
- Seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Palangka Raya terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
-Membuat SOP pada setiap jenis layanan dan unit kerja
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
- SOP setiap jenis layanan dilaksananakan sesuai dengen prosedur yang ditetapkan
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
-Dilakukan repat evaluasi terhadap SOP dan pelaksanaannya serta tindak lanjut dengan perbaikan SOP
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
-Melakukan pengukuran kinerja pegawai dengan memnggunakan teknologi informasi
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
-Memggunakan teknologi informasi dalam operasional manajemen SDM
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
-Memberikan pelayanan publik menggunakan teknologi informasi yang terpusat
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
-Melakukan evaluasi dan monitoring dan pengukuran kinerja terhadap penggunaan teknologi informasi
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
-Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi Publik, guna memperlancar pelaksanaan informasi publik yang mudah diakses
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
-Mengadakan rapat evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan informasi publik
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
- Ya, Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
- Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya tentang penempatan Pegawai untuk menisi jabatan kosong
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
-
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
- Mutasi untuk mengisi jabatan yang kosong
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
- mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
-
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
- Kursus Bahasa Inggris, Dinamika Kelompok 2 kali dalam satu bulan, Sharing Knowledge bagi yang telah mengikuti diklat, budaya membaca setiap hari 1 jam
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
- Surat Perintah mengikuti pelatihan, sertifikat pelatihan dan Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
- Proses assement dilakukan oleh Badan Diklat Kejaksaan Agung RI
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
- sebagian kecil pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
- dokumentasi kegiatan
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
- Dilakukan evaluasi oleh badan DIKLAT dengan dikeluarkannya sertifikat dan share Knowledge pada para Pegawai
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
- Surat Perjanjian Kinerja, Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
- Surat Perjanjian Kinerja, Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
- Employee of the month
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
- Dokumentasi Reward kepada Pegawai
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
- Absensi
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
- Tangkapan Layar Simpeg Simkari, Pemutahiran DRP Pegawai, Dosir Pegawai Elektronik
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
-Dokumentasi kehadiran pimpinan dalam rapat pembahasan penyusunan perencanaan kinerja yaitu Dokumen perencanaan Pegawai, Notulen Penyusunan Perencanaan dan Foto Kegiatan;
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
- Dokumentasi kegiatan rapat dan Dokumen Perjanjian Kerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
- Tangkapan Layar E-Monev secara periodik
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
- Dokumen Rencana Kerja Tahun 2021
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
- Laporan Kinerja dalam profil Kejaksaan Negeri Palangka Raya
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
- penyampaian data capaian unit kerja; Laporan capaian; Realiasasi capaian; Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU)
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
- Pelaksanaan kinerja telah berbasis aplikasi smart
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
- LKJ Kejaksaan Negeri Palangka Raya Tahun 2021
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
- LKJ Kejaksaan Negeri Palangka Raya Tahun 2021
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
- 1. Kesempatan Diklat, 2. Diwajibkan ada SE SK Kajari diwajibkan membaca 1 jam sehari (ada di Penataan Sistem Manajemen SDM)
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
B
-
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Pemasangan banner tentang himbauan anti gratifikasi dan Publikasi disaran media online
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Telah membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi, Laporan Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi, serta menyediakan Ruangan Penerimaan Lapoan Gratifikasi.
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
B
Surat Perintah Nomor : PRINT 465 /O.2.10/Cp.1/04/2021 tentang Sistem Pengendalian Itern Pemerintah
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
B
Mengidentifikasi resiko, membuat peta resiko, dan upaya memperkecil resiko yang akan terjadi
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
B
Menyusun dan memastikan upaya identifikasi resiko telah berjalan dengan baik dengan melakukan monitoring resiko
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
Mensosialisasikan peta resiko, upaya pengendalian resiko, dan hasil monev resiko kepada seluruh pihak yang berkepentingan
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Pembuatan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya Nomor : PRINT-466/O.2.10/Cp.1/04/2021 tentang Pelayanan Pengaduan Masyarakat di Kejaksaan Negeri Palangka Raya, SOP Penanganan Pengaduan Masyarakat, Kotak Pengaduan, Ruang Pengaduan, serta Layanan Online Pengaduan.
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   0
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Laporan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Laporan Tindak Lanjut dan Monitoring Evaluasi Pengaduan Masyarakat
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Pemasangan Banner, Ruang Pengaduan WBS serta Layanan Online Pengaduan WBS.
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
Pemasangan Banner, Ruang Pengaduan WBS serta Layanan Online Pengaduan WBS.
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Laporan Kegiatan dan Monev WBS
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
Laporan Kegiatan dan Monev WBS
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Membuat Peta Benturan Kepentingan dan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya Nomor : KEP-10/O.2.10/cum/04/2021 tentang Penetapan Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kejaksaan Negeri Palangka Raya
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya Nomor : KEP-10/O.2.10/cum/04/2021 tentang Penetapan Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kejaksaan Negeri Palangka Raya, membuat SOP, Sosialisasi di lingkungan intern Satker dan layanan pengaduan online.
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Melakukan sosialisasi, membuat SOP, Laporan Kegiatan dan Monev
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
Laporan Kegiatan dan Monev
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Penguatan Pengawas Melekat
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Kejaksaan Negeri Palangka Raya memiliki standar pelayanan diantaranya sebagai berikut : Standar Pelayanan Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi WA Bisnis Siputri Kepang Pada Bidang Intelijen; Standar Pelayanan Wistle Blowing System; Standar Pelayanan Informasi Publik; Standar Pelayanan Kunjungan Tahanan Bidang Pidana Khusus; Standar Pelayanan Antar Gratis Barang Bukti Bidang Pengelolaan Barang Bukti Dan Barang Rampasan; Standar Pelayanan Pengambilan Barang Bukti Bidang Pengelolaan Barang Bukti Dan Barang Rampasan; Standar Pelayanan Pengambilan Tilang Via WA Bisnis Siputri Kepang Bidang Tindak Pidana Umum; Standar Pelayanan Izin Besuk Tahanan Via WA Bisnis Siputri Kepang Bidang Tindak Pidana Umum; Standar Pelayanan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum Dan Pelayanan Hukum Via WA Bisnis Siputri Kepang; Standar Pelayanan Antar Jemput Saksi Berkebutuhan Khusus Via WA Bisnis Siputri Kepang.
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Pembuatan Maklumat Pelayanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejaksaan Negeri Palangka Raya.
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
- Telah terdapat standar reward dan punishment yaitu jika pelayana tilang petugas melayani lebih dari 5 (lima) menit maka akan diberikan kompensasi yaitu berupa pemberian gantungan kunci
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Kejaksaan Negeri Palangka Raya telah memiliki Alur Kerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang terdiri dari 2 (dua) alur yaitu PTSP Manual dan PTSP Digital, SOP Antar Jemput Saksi Berkebutuhan Khusus Pada Seksi Tindak Pidana Umum; SOP Pelayanan Antar Gratis Barang Bukti Bidang Pengelolaan Barang Bukti Dan Barang Rampasan; SOP Izin Besuk Tahanan Via WA Bisnis Siputri Kepang Bidang Tindak Pidana Umum; SOP Pengambilan Tilang Via WA Bisnis Siputri Kepang; SOP Pengembalian Barang Bukti “On The Spot” Pada Bidang Tindak Pidana Khusus; SOP Izin Besuk Tahanan Via WA Bisnis Siputri Kepang Pada Bidang Tindak Pidana Umum; SOP Penerimaan Tamu / Pengunjung Pada Bidang Tindak Pidana Khusus.
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
- sudah Sosialisasi Budaya Pelayanan Prima Kejaksaan Negeri Palangka Raya dilaksanakan pada Senin, 19 April 2021 di Aula Kejaksaan Negeri Palangka Raya.
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
- Informasi pelayanan Kejaksaan Negeri Palangka Raya telah dimuat dalam papan pengumuman, Website : http://kejari-palangkaraya.go.id, media sosial Instagram : kejaripalangkaraya, twitter: kejaripalangka.
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
- Sudah , sistem reward & punishment tercantum dalam Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya dan dalam maklumat pelayanan PTSP Kejaksaan Negeri Palangka Raya yangpada intinya menyatakan bahwa Petugas Pelayanan PTSP wajib menyelesaikan pelayanannya dalam kurun waktu kurang dari 10 menit dan jika Petugas Pelayanan pada PTSP belum menyelesaikan pelayanannya dalam kurun waktu tersebut masyarakat yang berkunjung akan diberikn kompensasi berupa gantungan kunci.
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
- Sudah. Kejaksaan Negeri Palangka Raya telah memiliki sistem layanan terpadu berupa Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya yang menyediakan 4 loket pelayanan yaitu berupa : LOKET 1 Persuratan; LOKET 2 Pelayanan Hukum, Pengaduan Masyarakat, Informasi Publik, LOKET 3 Antar Jemput Saksi Berkebutuhan Khusus, Ijin Besuk Tahanan, Pengembalian Barang Bukti, Pembayaran Uang Denda dan Uang Pengganti,dan LOKET 4 Tilang.
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
- Kejaksaan Negeri Palangka Raya telah memiliki inovasi pelayanan terpadu berupa WA Bisnis SIPUTRI KEPANG, yaitu pelayanan dapat memudahkan masyarakat untuk tetap mendapat pelayanan dari Kejaksaan Negeri Palangka Raya dengan cara menghubungi layanan WA Bisnis SIPUTRI KEPANG dengan nomor WA 082249111125. SIPUTRI KEPANG melayani pelayanan Standar Pelayanan Pengaduan Masyarakat, Standar Pelayanan Wistle Blowing System, Standar Pelayanan Pengambilan Tilang, Standar Pelayanan Izin Besuk Tahanan, Standar Pelayanan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum Dan Pelayanan Hukum, Standar Pelayanan Antar Jemput Saksi Berkebutuhan Khusus.
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
- Sudah, melalui website yang dapat di akses oleh masyarakat secara online, ataupun juga terdapat secara manual pada PTSP Kejaksaan Negeri Palangka Raya.
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
- hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui beberapa media diantaranya pada web http://reformasibirokrasi.kejaksaan.go.id/survei
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
B
Tindak lanjut atas Hasil Survey Kepuasan Masyarakat adalah berupa dilaksanakannya Rapat Evaluasi Standar Pelayanan Kejaksaan Negeri Palangka Raya yang telah dilaksanakan pada hari Senin tertanggal 03 Mei 2021.
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan